Menilai Strategi Calon Presiden Indonesia di Laut Cina Selatan

Dipublikasikan oleh Nurul Aeni Azizah Sari

02 Mei 2024, 08.54

Sumber: eastasiaforum.org

Ringkasan
Strategi Laut Cina Selatan dari para calon presiden Indonesia menjadi topik utama dalam debat baru-baru ini, dengan ketiga peserta mengusulkan pendekatan yang berbeda untuk masalah keamanan utama yang melibatkan Cina. Ganjar Pranowo menyarankan Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sementara berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) untuk menjaga perdamaian dan keamanan, Anies Baswedan berargumen untuk pendekatan ASEAN yang terpadu, sementara Prabowo Subianto menekankan perlunya membangun kapasitas pertahanan maritim yang kuat di Laut Natuna Utara.

Seiring dengan memanasnya pemilihan presiden Indonesia tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat putaran ketiga dari lima calon presiden pada tanggal 7 Januari lalu, yang berfokus pada kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Laut Cina Selatan adalah salah satu poin terpenting yang dibahas.

Sengketa Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu isu keamanan terpenting di Indonesia. Ini adalah satu-satunya titik panas di mana ada potensi bentrokan militer dengan negara-negara asing. Mempertimbangkan apa yang terjadi dengan Filipina pada Desember 2023, tampaknya Cina akan mempertahankan perilaku asertifnya di wilayah yang disengketakan.

Konflik ini juga memiliki konsekuensi karena melibatkan Cina - salah satu kekuatan yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Strategi Indonesia akan menunjukkan bagaimana Indonesia memandang Cina sebagai mitra ekonomi yang sedang berkembang, namun juga sebagai ancaman utama.

Selama debat calon presiden pada bulan Januari, pertanyaan-pertanyaan mengenai Laut Cina Selatan ditujukan kepada Ganjar Pranowo, dan dua calon lainnya - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan - diundang untuk menanggapi jawaban dari Ganjar. Ganjar menegaskan kembali bahwa Indonesia bukanlah pihak yang bersengketa. Ia berargumen bahwa Indonesia memiliki banyak potensi untuk berperan dalam mengelola konflik. Dia secara khusus menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir, hanya ada sedikit kemajuan dalam sengketa tersebut.

Dengan adanya Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan baru-baru ini dan negosiasi Kode Etik yang sedang berlangsung, sengketa ini masih menjadi masalah besar bagi kawasan ini. Ganjar menyarankan agar Indonesia memulai 'langkah-langkah sementara' untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah yang disengketakan. Namun, tidak jelas apa yang ia maksud dengan 'langkah-langkah sementara' dan bagaimana langkah-langkah sementara tersebut dapat mengelola konflik.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) menyediakan kerangka kerja untuk membuat pengaturan sementara di wilayah maritim yang tidak terbatas. Dalam praktiknya, beberapa negara telah menerapkan pengaturan sementara semacam itu dalam berbagai jenis sengketa maritim - terutama untuk menangani pengelolaan sumber daya di wilayah yang disengketakan. Namun, apa yang ingin ditawarkan oleh Ganjar tentang poin-poin ini dan bagaimana hal ini dapat membedakannya dengan Kode Etik yang sedang berjalan masih belum jelas.

Dalam pernyataan terakhirnya, Ganjar menunjukkan bahwa penting bagi Indonesia untuk memastikan hak-hak pertambangannya yang berdaulat di Laut Natuna Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi ketegangan dengan Cina terkait eksplorasi Blok Tuna Indonesia, yang menurut Cina merupakan bagian dari sembilan garis putus-putusnya.

Anies Baswedan memiliki perspektif yang berbeda, dengan menyatakan bahwa apa yang kurang dari strategi Ganjar adalah bagaimana Indonesia harus menggunakan dan menjaga kepercayaan pada ASEAN untuk menangani sengketa tersebut. Anies menunjukkan bahwa ASEAN perlu memiliki posisi yang solid dan menyatukan dalam menangani masalah ini. Anies menyebutkan bahwa masalah ASEAN dalam menghadapi Cina bermula dari negara-negara seperti Laos dan Myanmar yang memiliki hubungan dekat dengan Beijing.

Peran ASEAN di Laut Cina Selatan selalu berubah-ubah. Beberapa analis berpendapat bahwa ASEAN adalah tempat yang tepat karena memberikan posisi tawar yang lebih kuat ketika menghadapi Cina terkait masalah ini. Namun, ASEAN selalu memiliki perbedaan dalam menangani masalah ini. Pada tahun 2012, di bawah kepemimpinan Kamboja, ASEAN gagal mengeluarkan pernyataan tentang Laut Cina Selatan. Baru pada Desember 2023, ASEAN mengeluarkan pernyataan tegas mengenai masalah ini. Dengan hanya mengandalkan ASEAN, kemajuan yang signifikan di Laut Cina Selatan tidak mungkin terjadi.

Menanggapi pernyataan debat Ganjar tentang Laut Cina Selatan, Prabowo Subianto tidak menyebutkan jalan atau strategi apa pun yang harus digunakan Indonesia untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah yang disengketakan. Sebaliknya, ia hanya menggarisbawahi bagaimana Indonesia harus membangun kapasitas pertahanan maritim yang kuat sehingga dapat mempertahankan diri di Laut Natuna Utara. Pertahanan dan kemampuan maritim Angkatan Laut dan Penjaga Pantai Indonesia sangat penting. Dengan strategi ini, Prabowo adalah kandidat yang kemungkinan besar akan menerapkan kebijakan yang lebih tegas di Laut Natuna Utara dibandingkan dengan kandidat lainnya.

Namun, hanya mengandalkan kapasitas militer tidak akan secara signifikan membantu menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah yang disengketakan. Untuk menunjukkan kepemimpinan di ASEAN, Indonesia seharusnya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan peran yang lebih besar dalam membantu kawasan ini untuk menghindari eskalasi dan konflik.

Dalam dokumen visi dan misi resmi masing-masing kandidat, hanya Ganjar yang tidak secara khusus menyebutkan Natuna. Anies Baswedan menunjukkan pentingnya memastikan kedaulatan, menegakkan keamanan nasional, dan melindungi sumber daya laut di Pulau Natuna.

Prabowo menyebutkan Laut Cina Selatan sebagai salah satu tantangan strategis yang dihadapi Indonesia. Dokumen-dokumennya menguraikan bahwa wilayah ini berpotensi menjadi konflik besar bagi dua negara adidaya - Amerika Serikat dan Cina. Indonesia harus mengantisipasi konflik di masa depan dan menyusun strategi untuk mengurangi potensi ancaman.

Laut Cina Selatan merupakan salah satu potensi ancaman keamanan tradisional terbesar bagi Indonesia. Strategi calon presiden di Laut Cina Selatan penting untuk memastikan kedaulatan dan hak-hak berdaulat wilayah Indonesia serta menunjukkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam menghadapi tantangan regional.

Disadur dari: eastasiaforum.org