Komisi V DPR RI dipimpin oleh Ketua Tim, Neng Eem Marhamah Zulfa, mengadakan Kunjungan kerja (Kunker) Spesifik ke Provinsi Jawa Barat pada 19 November 2020. Rombongan tiba di tol Cisumdawu yakni IC Cileunyi dan kemudian dilanjutkan dengan meninjau progres pembangunan di area IC Cileunyi.

Komisi V DPR RI didampingi oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat, Hari Suko Setiono, Anggota BPJT unsur Asosiasi/Profesi, Koentjahjo Pamboedi, Direktur Operasi Jasa Marga, Fitri Wiyanti, dan Direktur Teknik PT. Citra Karya Jabar Tol, Bagus Medi.

Pembangunan jalan tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi dengan panjang 61,7 km. Progres konstruksi dan lahan seksi Cileunyi – Rancakalong 65,10% dan 93% (11,45 km), Rancakalong – Sumedang 88,09% dan 95,64% (17,05 km), Sumedang – Cimalaka 100% (4,05 km), Cimalaka – Legok belum mulai dan 11,60% (8,2 km), Legok – Ujung Jaya belum mulai dan 18,48% (14,9 km), dan Ujung Jaya – Dawuan 5,01% dan 87,55% (6,07 km).

Kunker Spesifik dilanjutkan dengan ekspose/diskusi di Hotel Puri Khatulistiwa. Dalam diskusi tersebut, masalah pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam pembangunan tol Cisumdawu seperti pemberkasan data masyarakat yang masih belum lengkap.

Ketua Tim Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa seusai diskusi menyatakan, koordinasi berbagai stakeholder baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Tokoh Masyarakat terkait masalah pembebasan lahan Tol Cisumdawu agar ditingkatkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.(19/11)

‘’Komisi V DPR RI mendorong koordinasi berbagai stakeholder baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Tokoh Masyarakat dalam menyelesaikan pembebasan lahan agar ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Kita mempunyai target selesai Tol Cisumdawu tahun 2021 dan tahun 2022 bisa segera dioperasikan. Manfaatnya produk lokal UMKM dapat bersaing dengan produk import sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,’’ jelas Neng Eem Marhamah Zulfa.

Seusai diskusi, Komisi V DPR RI, Anang Susanto memberikan trofi penghargaan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat, Hari Suko Setiono dan sebaliknya Hari Suko Setiono memberikan trofi penghargaan kepada Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa.

Dalam kunker Spesifik tersebut turut hadir Kasubdit Pembangunan Jalan Bebas & Hambatan Bina Marga, Hardy Siahaan, Kasatker Cisumdawu, Yusrizal Kurniawan, Kasi Wilayah I Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Jawa II, Agus, Operation Maintenance Management Group Head Jasa Marga, Bimawan, Regulator Management Departmen Head Jasa Marga, Setiaji, Manajer Konstruksi PT. Citra Karya Jabar Tol, Sugimantoro dan beserta jajaran masing-masing. 

Sumber: pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai persiapan pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi 3 Ruas Cileles - Panimbang sepanjang 33 Km, ditandai dengan Penandatangan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 3 senilai Rp. 4.5 Triliun antara Kementerian PUPR dengan kontraktor Sino Road and Bridge Group Co. Ltd, di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Banten yang disaksikan oleh Plt Inspektur Jenderal Widiarto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, Direktur Utama PT. Wijaya Karya (Tbk) Agung Budi Waskito dan Direktur Utama PT. Adhi Karya (Tbk) Entus Asnawi M.

Setelah penandatanganan kontrak, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta kontraktor pelaksana untuk dapat mempercepat pembangunan konstruksi Ruas Cileles – Panimbang. Pemerintah tidak memiliki agenda khusus untuk melakukan groundbreaking tanda dimulainya pembangunan jalan tol tersebut.

“Kita harus memakai langgam (ritme kerja) Kementerian PUPR yang cepat. Pembebasan lahan sudah siap sekitar 78% untuk 33 Km, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pembangunan. Tidak perlu ada seremoni groundbreaking, yang penting pembangunan bisa segera kita mulai dan selesaikan” kata Menteri Basuki.

Seksi 3 ruas Cileles – Panimbang merupakan bagian terakhir dari paket pekerjaan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,67 Km. Tol ini secara keseluruhan terbagi menjadi 3 Seksi, yakni Seksi 1 Ruas Serang – Rangkasbitung (26,50 Km), Seksi 2 Ruas Rangkasbitung - Cileles (24,17 Km), dan Seksi 3 Ruas Cileles - Panimbang (33 Km). Untuk seksi 3, porsi BUJT terbagi menjadi 55% milik Sino Road & Bridge Co. Ltd, masing-masing 22.5% milik PT. Wijaya Karya (Tbk) dan PT. Adhi Karya ( Tbk).

Pembangunan ruas tol ini dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi sebesar Rp 5,33 triliun terdiri dari Seksi 1 - 2, porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang, sementara Seksi 3 menjadi porsi Pemerintah dengan target seluruhnya beroperasi pada 2023. Saat ini progres pembangunan pada ruas Serang – Rangkasbitung hingga November 2020 mencapai 84,18%.

“Kita perlu bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih fokus, supaya bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita ingin turut menggerakkan ekonomi nasional yang mempunyai tantangan lebih berat ke depan,” ujar Menteri Basuki.

Dengan terhubungnya jalan tol yang melintasi tiga kabupaten yakni Kabupaten Serang, Lebak dan Pandeglang ini, bukan hanya sebagai penghubung menuju kawasan pariwisata di sekitar wilayah Banten seperti KSPN Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon, tapi juga akan semakin meningkatkan konektivitas dan sektor produktif, seperti sektor industri, barang, dan jasa yang tersambung dengan Tol Jakarta - Merak.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmono, Direktur Jalan Bebas Hambatan Budi Harimawan, Sesditjen Sumber Daya Air Akdian Charisal Manu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai C3 Saroni, Kepala Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane Bambang Hery, Kepala BPJN Banten Wida Nurfaida, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra Atmawidjaja, dan jajaran PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Sumber: pu.go.id

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN Judit Pach sepakat membentuk Indonesia-Hungary Investment Fund (IHIF). Pembentukan IHIF merupakan inisiasi Pemerintah Hongaria sebagai bentuk kerja sama infrastruktur antar-kedua negara. Acara dan pertemuan tersebut dilakukan di ruang rapat Menteri PUPR, Jakarta. Dalam keterangannya, Basuki mengapresiasi inisiasi Pemerintah Hongaria membentuk IHIF sebagai salah satu bentuk kerja sama antara kedua negara terutama dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi kehadiran IHIF dalam rangka mensukseskan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui dukungan finansial,” kata Basuki dalam keterangan tertulis

Basuki menuturkan untuk mempercepat pembentukan IHIF ini, akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga. Di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kedutaan Hongaria,  dan juga Indonesia Investment Authority (INA). Tugas pokja adalah mempercepat proses pendanaan dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penggunaan dananya. "Kementerian PUPR fokus pada proyek infrastrukturnya, sementara untuk masalah keuangan kewenangannya berada di Kementerian Keuangan,” ucap Basuki. Menurut Basuki tahun 2020 hingga 2024 Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar Rp 623 triliun. Sedangkan kebutuhan investasi untuk infrastruktur mencapai Rp 2.035 triliun. Untuk memenuhi kekurangan dana ini diperlukan skema investasi pembiayaan.

Salah satu upayanya adalah melalui IHIF yang perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Hongaria pada 16 Februari 2021 lalu. Pemerintah Hongaria telah menyiapkan dana sebesar 250 juta dolar Amerika atau setara Rp 3,6 triliun melalui pendanaan IHIF yang harus dialokasikan. “Saya harap proyek-proyek yang didanai melalui IHIF lebih banyak kandungan lokalnya dan banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. Term of financing yang terkait kandungan lokal ini juga harus dibahas oleh Pokja agar clear dalam pelaksanaanya,” lanjutnya. Sementara itu, Judit Pach mengatakan Hongaria dapat menambahkan on going project dalam IHIF serta menjanjikan produk yang berkualitas dan kompetitif terkait Hongarian content.

“Hal ini akan diatur dalam term of financing IHIF," kata Judit.

Sumber: kompas.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga tengah melakukan langkah pengamanan aset dan mempersiapkan rencana penanganan Jembatan Gantung Sukadana di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang tergerus aliran sungai yang deras saat banjir pada Kamis lalu. Pembangunan kembali (rekonstruksi) jembatan diharapkan akan meningkatkan konektivitas masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ciawigebang dan Japara Kabupaten Kuningan serta Kecamatan Serdong Kabupaten Cirebon.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Jakarta Ditjen Bina Marga, Hari Suko Setiono mengatakan, tim Kementerian PUPR telah meninjau langsung di lapangan untuk mempersiapkan pembongkaran Jembatan Sukadana sebagai langkah pengamanan aset agar kondisi jembatan tidak semakin rusak.

"Kami juga membuat rencana penanganan baik terhadap daerah aliran air sungai, bangunan pengaman maupun rekonstruksi jembatan gantungnya," kata Hari Suko.

Upaya penanganan permanen yang akan dilakukan oleh BBPJN VI Jakarta agar jembatan dapat berfungsi seperti semula sebagai penguhubung Desa Patapan dengan Desa Loji yang menjadi akses antara Kabupaten Indramayu dengan Kuningan dan Kabupaten Cirebon. Adapun pelaksanaan rekonstruksi jembatan ditargetkan selesai dalam 4 bulan.

"Selama masa rekonstruksi, jalan akses ke luar masuk Desa Sukadana melalui jalan yang hanya dapat dilalui orang dan kendaraan roda dua," ujar Hari.

Keberadaan jembatan gantung sangat penting untuk menggerakan sektor rill dan dapat mempertahankan daya beli masyarakat serta mengurangi pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang.

Konstruksi Jembatan Sukadana merupakan jembatan gantung simetris dengan panjang bentang 120 meter. Pondasi jembatan menggunakan desain sumuran tunggal berdiameter 3,5 meter dengan kedalaman 6 meter.

Berdasarkan desain, posisi pangkal jembatan sudah ditempatkan sesuai standar sehingga berjarak paling sedikit 10 meter dari bibir sungai. Hujan lebat yang terus mengguyur wilayah utara Jawa Barat sejak awal April 2020 mengakibatkan meningkatnya volume aliran Sungai Cibatu. Perubahan pola aliran sungai tersebut menggerus pangkal jembatan pada struktur pondasi.

Pada bulan April 2020,  pondasi jembatan tergerus aliran sungai, sehingga konstruksi jembatan runtuh. Insiden tersebut mengakibat satu warga terluka dan tidak ada korban jiwa. Akses utama menuju desa terdekat juga tertutup tanah longsor.

Pemerintah Daerah tengah mempersiapkan jalur alternatif untuk mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat selama proses perbaikan. Selain menjadi akses penghubung antar desa, jembatan gantung tersebut juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal seperti pertanian dan UMKM. 

Sumber: pu.go.id

Tarif baru Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 1,2 dan 3 Makassar, resmi berlaku mulai Sabtu 8 Mei 2021 pukul 00.00 WITA. Hal ini menyusul pengoperasian Jalan Tol Layang AP Pettarani (Tol Ujung Pandang Seksi 3). PT Makassar Metro Network (MMN) memberlakukan tarif baru tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2021 tentang penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 1,2 dan 3. Keputusan terkait penerapan tarif baru ini didasari oleh beroperasinya Jalan Tol Layang AP Pettarani sebagai penambahan Ruas Jalan Tol MMN dari sebelumnya 6,05 KM menjadi 10,08 Km.

Direktur Utama MMN Anwar Toha menjelaskan, penerapan tarif baru ini dilakukan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, serta mendukung berbagai kegiatan operasional dan pemeliharaan serta perawatan jalan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penerapan tarif baru ini akan berlaku untuk kendaraan golongan 1 sampai 5 di enam gerbang tol (GT) yaitu Gerbang Tol Cambaya, Ramp Parangloe, Parangloe, Kalukubodoa, Ramp Tallo Timur dan Ramp Tallo Barat. "Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 1, 2, 3 dan 4 dioperasikan dengan sistem terbuka, kecuali untuk Gerbang Tallo Barat yang mengakses ke jalan Samping Jalan Tol Seksi 4," kata Anwar dalam siaran pers. Anwar menekankan, semua pengguna jalan tol dengan golongan kendaraan yang sama akan membayar tarif yang sama. Saat penerapan tarif baru, manajemen juga akan memberikan tarif khusus terbatas bagi angkutan kota (angkot) yang rutenya melewati Jalan Samping Tol dan Gerbang Tol Tallo Timur.

Tarif khusus terbatas ini merupakan insentif yang diberikan berupa perbedaan besaran nilai tarif yang akan dibayarkan pengemudi kendaraan angkot. Penerapan tarif yang diberikan untuk pengemudi angkot yakni dari Rp 4.000 berubah menjadi Rp 5.000. "Tarif khusus terbatas akan diberikan selama 1 tahun sejak pemberlakuan ini diterapkan yang nantinya akan dievaluasi lebih lanjut," imbuh Anwar. Hingga akhir April 2021, tercatat jumlah volume kendaraan yang melintasi Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 1,2 dan 3 rata-rata 45.144 kendaraan per hari. 

GT Cambaya

• Golongan I: Rp 10.000
• Golongan II: Rp 14.000
• Golongan III: Rp 14.000
• Golongan IV: Rp 19.000
• Golongan V: Rp 19.000

GT Ramp Parangloe

• Golongan I: Rp 15.000
• Golongan II: Rp 22.500
• Golongan III: Rp 22.500
• Golongan IV: Rp 31.500
• Golongan V: Rp 31.500

GT Parangloe

• Golongan I: Rp 10.000
• Golongan II: Rp 14.000
• Golongan III: Rp 14.000
• Golongan IV: Rp 19.000
• Golongan V: Rp 19.000

GT Kaluku Bodoa

• Golongan I: Rp 10.000
• Golongan II: Rp 14.000
• Golongan III: Rp 14.000
• Golongan IV: Rp 19.000
• Golongan V: Rp 19.000

GT Ramp Tallo Timur

• Golongan I: Rp 10.000
• Golongan II: Rp 14.000
• Golongan III: Rp 14.000
• Golongan IV: Rp 19.000
• Golongan V: Rp 19.000

GT Ramp Tallo Barat

• Golongan I: Rp 4.000
• Golongan II: Rp 6.000
• Golongan III: Rp 6.000
• Golongan IV: Rp 8.000
• Golongan V: Rp 8.000

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1511 Tahun 2021 tentang Hari Jalan telah menetapkan Hari Jalan Nasional jatuh pada tanggal 20 Desember. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, penetapan tanggal 20 Desember sebagai Hari Jalan Nasional dikarenakan bertepatan dengan tanggal tersambungnya Jalan Tol Trans Jawa. Ada beberapa alternatif pemilihan tanggal Hari Jalan Indonesia yang telah ditetapkan pada 3 Desember 2021 saat Hari Bhakti PU. Namun kemudian, akhirnya ditetapkan tanggal 20 Desember adalah Hari Jalan Nasional karena berbarengan dengan tersambungnya Jalan Tol Trans-Jawa.

"Akhirnya disepakati tanggal 20 Desember sebagai tanggal tersambungnya Tol Trans-Jawa karena dibangun dari masa pemerintahan sebelumnya sampai sekarang untuk mempersatukan semua," kata Basuki dalam peringatan puncak Hari Jalan Nasional Tahun 2021, 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR mengajak seluruh pihak penyelenggara jalan, meliputi Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk terus meningkatkan pelayanan jalan bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan jalan mampu menerapkan keadilan sosial bagi masyarakat, meningkatkan daya saing serta membangun peradaban bangsa. Misalnya, wilayah terpencil di Pulau Sumatera yang disebut Basuki pernah diupayakan untuk pengembangan daerah melalui program pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi menurut Basuki, program tersebut tidak membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Sebaliknya, ketika wilayah tersebut diberikan akses mobilitas yang mudah melalui pembangunan jalan, rupanya kawasan itu mampu berkembang dengan sendirinya tanpa memerlukan program pemberdayaan. "Jadi fungsi jalan sangat strategis bagi peradaban," jelas Menteri Basuki. Selain itu, Basuki menambahkan, bulan Desember 2021 merupakan waktu spesial bagi penyelenggara jalan karena Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah disahkan pada 17 Desember lalu. Untuk diketahui, RUU terbaru tersebut berisi tentang hal-hal substansial yang cukup penting guna mendukung terciptanya penyelenggaraan jalan berasaskan keadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR mengajak seluruh pihak penyelenggara jalan, meliputi Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk terus meningkatkan pelayanan jalan bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan jalan mampu menerapkan keadilan sosial bagi masyarakat, meningkatkan daya saing serta membangun peradaban bangsa. Misalnya, wilayah terpencil di Pulau Sumatera yang disebut Basuki pernah diupayakan untuk pengembangan daerah melalui program pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi menurut Basuki, program tersebut tidak membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Sebaliknya, ketika wilayah tersebut diberikan akses mobilitas yang mudah melalui pembangunan jalan, rupanya kawasan itu mampu berkembang dengan sendirinya tanpa memerlukan program pemberdayaan. "Jadi fungsi jalan sangat strategis bagi peradaban," jelas Menteri Basuki. Selain itu, Basuki menambahkan, bulan Desember 2021 merupakan waktu spesial bagi penyelenggara jalan karena Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah disahkan pada 17 Desember lalu. Untuk diketahui, RUU terbaru tersebut berisi tentang hal-hal substansial yang cukup penting guna mendukung terciptanya penyelenggaraan jalan berasaskan keadilan.