Peristiwa kecelakaan tunggal yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah masih hangat diperbincangkan. Salah satunya terkait kalaikan konstruksi jalan Tol Jombang dari arah Jakarta menuju Surabaya, Jawa Timur.

Pemerhati konstruksi jalan raya dan rel kereta api Gatot Rusbintardjo menilai kecelakaan maut itu bukti kontruksi jalan tol di Indonesia tidak aman.

"Jalan tol di Indonesia tidak aman," kata Gatot dalam keterangan tertulis

Gatot menjelaskan kontruksi jalan tol menggunakan perkerasan beton semen yang tidak memiliki atau minim tahanan gelincir (skid resistance). Skid resistance merupakan daya cengkeram ban dengan permukaan perkerasan jalan.

"Karena skid resistennya kecil atau bahkan nol, maka apabila mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan mengerem, mobil tidak segera berhenti karena tidak ada daya cengkeram yang memadai antara ban dan permukaan perkerasan jalan," terang Gatot.

Akibatnya, lanjut dia mobil akan meluncur cukup jauh sebelum berhenti. Sehingga sering terdengar mobil menabrak truk atau mobil lain yang ada didepannya. Untuk itu dia mengingatkan jalan yang menggunakan perkerasan beton semen tidak digunakan untuk kecepatan tinggi.

"Perhatikan, jalan beton bukan jalan untuk kecepatan tinggi! Sehingga salah membangun jalan tol dengan perkerasan kaku," kata Gatot.

Lebih lanjut dia menjelaskan di tengah jalan tol diberi pembatas berupa dinding beton yang tebal dan kokoh. Sehingga bila ada mobil yang mengalami selip atau kemudinya berbelok, maka akan menabrak beton. Bila saat terjadi hal tersebut mobil dalam kecepatan tinggi, akibatnya bisa fatal. Sebagaimana yang terjadi pada mobil yang ditumpangi Vanessa Angel.

"Jika ada mobil yang selip atau kemudinya berbelok maka akan menabrak tembok beton dan karena kecepatannya tinggi. Akibatnya fatal seperti yang dialami mobil VA dan juga dosen Fakultas Teknik Sipil UNDIP beberapa waktu yang lalu," kata dia.

Seharusnya kata Gatot, pembatas ruas jalan terbuat dari rumput dengan lebar minimal 2 meter x 5 meter. Lalu memiliki kelandaian 5 persen seperti jalan tol Jagorawi saat pertama kali dibuat. Sehingga bila ada pengemudi yang mengantuk atau terjadi ban pecah, dampaknya bisa diminimalisir.

"Jika ada sopir mengantuk atau mobil pecah ban, mobil tidak menabrak tembok beton, tetapi meluncur di atas rumput yang landai dan akhirnya berhenti dengan selamat," kata dia.

Untuk itu dia mengingatkan, kepada para pengemudi untuk tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di tol. Dia meminta masyarakat untuk menaati rambu lalu lintas.

"Sekali lagi ingat!! Jalan Tol di Indonesia adalah jalan yang tidak aman terutama untuk kecepatan tinggi. Taatilah rambu pembatas kecepatan," kata dia.

Keberlanjutan dan kualitas pembangunan infrastruktur tentunya harus didukung dengan aspek keselamatan proses konstruksi yang matang dan mumpuni. Sistem yang digunakan dalam aspek tersebut diciptakan, dikelola, dan ditaati oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. Berupaya menghadirkannya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Ahli Muda di Jayapura, Senin (8/11), secara daring.

Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK. Karena SMKK merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerja konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Hal tersebut telah diamanatkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Saat membuka secara resmi pelatihan, Kepala Pusbangkom Manajemen diwakili Kepala Bidang Manajemen dan Sistem Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Catherine Sihombing, menyampaikan “Kita perlu terus menjaga integritas, bersikap jujur, konsisten, dan tegas dalam menjalankan aturan salah satunya salah satunya penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)”.

Kerugian material, korban jiwa, gangguan Kesehatan, dan mengganggu produktivitas. Dampak serius dari kecelakaan kerja tersebut mendorong pemerintah melakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal. “Pemerintah turut bertanggungjawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja dan untuk itu diperlukan SDM yang kompeten untuk menciptakan sistem manajemen keselamatan konstruksi,”tutur Catherine.

Untuk menjaga mutu peserta pelatihan, Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PUPR Wilayah IX Jayapura berkomitmen tinggi untuk memfasilitasi pelatihan yang akan berlangsung hingga 16 November secara daring. Para pengajar yang berasal dari Widyaiswara, Pejabat Struktural, dan Perhimpunan Ahli Keselamatan dan Konstruksi Indonesia (PAKKI) akan memaparkan materi terkait SMKK. 25 orang peserta pun siap menjalani pelatihan dengan total 58 Jam Pelajaran (JP) ini.

Sumber: pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), tahun ini akan memulai pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Di mana pembangunan tahap pertama ditargetkan rampung pada 2024.

Saat ini, progres sudah sampai pada penetapan lokasi (penlok) tahap pertama oleh Gubernur Jawa Barat dan sedang dalam pengurusan penlok dari Pemda Jawa Tengah. Setelah penlok, akan dilakukan proses pengadaan tanah seperti sosialisasi dan musyawarah.

“Dalam pelaksanaan pembangunan Tol Getaci saya ingin mengingatkan cepat is a must but not sufficient. Saya berharap untuk tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan hidup agar tidak merusak bukit-bukit yang ada. Selain itu juga agar menghindari memotong pohon yang tidak perlu. Ini merupakan perintah bapak Presiden Jokowi, pesannya adalah dalam membangun jangan merusak lingkungan,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan pers.

Jalan Tol Getaci (Gede Bage-Tasik Malaya-Cilacap).

Basuki melanjutkan, selama proses konstruksi juga harus tetap memperhatikan kualitas pembangunan. Sehingga hasilnya bukan hanya tersambung tapi juga agar lebih nyaman yang merupakan tuntutan untuk digunakan masyarakat.

"Jalan Tol Getaci khususnya di wilayah Gedebage ini struktur geologinya cukup rumit dengan banyak batuan gunung yang rawan longsoran, sehingga perlu penanganan khusus selama proses konstruksi," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan Tol Getaci dilakukan untuk memperlancar konektivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di selatan Jawa Barat.

Sumber:  viva.co.id

Program Padat Karya Tunai (PKT) pengelolaan sampah Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS-3R) telah menyerap tenaga kerja sebanyak 4.098 orang tenaga kerja. Artinya, serapan tenaga kerja ini melebihi target yang ditentukan pada tahun ini yaitu 2.430 orang. PKT TPS-3R ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pembangunan TPS-3R ini melibatkan masyarakat yang diharapkan tidak hanya mengurangi kuantitas sampah dari sumbernya, tetapi juga memberikan pembelajaran serta praktik langsung. Selain itu, juga terjadi penyerapan tenaga kerja untuk mendukung daya beli masyarakat pada masa Pandemi Covid-19.

"Adanya program TPS-3R ini masyarakat diajak untuk mengubah perilakunya agar membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengelolaan 3R terhadap sampah yang mereka hasilkan,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip dari laman Kementerian PUPR. Tahun ini, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menyalurkan anggaran program TPS-3R di 162 lokasi sebesar Rp 97,2 miliar. Pekerjaan fisik Program TPS-3R yang telah tuntas salah satunya di Provinsi Jawa Tengah tersebar di 13 kabupaten/kota. Ke-13 wilayah tersebut adalah Kabupaten Boyolali, Cilacap, Kebumen, Magelang, Purworejo, Sragen, Temanggung, Wonosobo, Blora, Grobogan, Pati, Semarang, serta Kota Semarang.

Pada beberapa lokasi penerima bantuan Program TPS-3R, sampah yang telah dipilah dan diolah juga dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar atau bahan campuran aspal. Misalnya, sampah organik berupa ranting dan dedaunan dapat diolah menjadi bahan bakar berbentuk pelet atau briket. Sementara sampah non-organik berupa kantong plastik bisa dicacah untuk menjadi bahan campuran aspal plastik. Inovasi pengelolaan sampah ini membuat TPS-3R juga dapat menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah tersebut.

 

Sumber: kompas.com

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan tenaga kerja untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat/Padat Karya Tunai (IBM/PKT) tahun 2022 sebanyak 60.466 orang. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI. "Ini pelaksanaan PKT di tahun 2022 kami lakukan dengan pemberdayaan masyarakat atau swakelola. Ini dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebesar 60.466 orang," jelas Diana. Untuk program IBM/PKT tahun 2022, pagu anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp 2,11 triliun. Ada beberapa program yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dalam IBM/PKT yakni Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang dilaksanakan di 1.156 lokasi. Untuk program ini, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 578 miliar dengan target serapan tenaga kerja 17.340 orang.

Kemudian, program Sanitasi Pendidikan dan Keagamaan akan dilaksanakan di 1.387 lokasi yang menargetkan penyerapan tenaga kerja 8.286 orang dengan kucuran dana senilai Rp 290,2 miliar.

Selanjutnya, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dilaksanakan di 1.061 lokasi. TPS3R membidik 1.590 orang dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 63,6 miliar. Lalu, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menyasar 6.000 orang tenaga kerja akan dilaksanakan di 265 kelurahan.

Adapun kucuran dananya sebesar Rp 254,7 miliar. Tak hanya itu, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 690 miliar di 1.725 desa dengan serapan tenaga kerja 17.250 orang. Anggaran tersebut dikucurkan untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Sementara program terakhir adalah Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan kucuran dana Rp 225 miliar. PISEW dilaksanakan di 450 kecamatan yang nantinya akan menyerap 10.000 tenaga kerja.


Sumber: kompas.com

Pemerintah pusat akan menata permukiman kumuh berskala kawasan minimal memenuhi kriteria luas lebih dari 15 hektar. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat (BPPW) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Oscar R H Siagian mengatakan hal ini dalam press tour. "Jadi, kalau mau skala kawasan oleh pusat, kita intervensi jika kawasan itu (memiliki luas) lebih dari 15 hektar," tutur Oscar. Namun, jika kawasan tersebut berada 5-15 hektar, penataan kawasan kumuh akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Sementara itu, luas kawasan kumuh kurang dari lima hektar, penanganan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot).

Misalnya, penataan kawasan kumuh Cipanyir yang telah tuntas dilakukan selama delapan bulan atau mulai akhir Desember 2020 hingga tuntas Agustus 2021. Kawasan kumuh Cipanyir dapat ditata oleh Pemerintah Pusat karena luas lahannya melebihi 15 hektar atau tepatnya 21 hektar. Asal tahu saja, Cipanyir merupakan singkatan dari Kelurahan Cimpedes di Kecamatan Cimpedes dengan Kelurahan Panyingkiran di Kecamatan Indihiang.

Sebelumnya, penataan kawasan Cipanyir telah dilakukan tahun 2019 lalu melalui program KOTAKU skala lingkungan yang dilaksanakan berbasis masyarakat. "Jadi, masyarakat merencanakan dan kemudian melaksanakan, tapi skalanya masih yang kecil-kecil, ada di Kelurahan Panyingkiran," lanjutnya. Lingkup pekerjaan KOTAKU ini berupa pembukaan akses jalan baru, penataan Sungai Ciloseh, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta drainase.

Tetapi, ada dua hal yang tidak diintervensi BPPW Jawa Barat Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dalam penataan kawasan Cipanyir yaitu bangunan dan ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran. Penataan bangunan seperti rumah merupakan tupoksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). "Namun, kita usulkan untuk Pemprov menangani, cuma waktunya (pelaksanaannya) belum tahu," lanjut Oscar. Sementara ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran tidak dilaksanakan oleh BPPW Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR karena Pemda tidak mengusulkan program tersebut menjadi prioritas.

Sumber: kompas.com