Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan

Penelitian terbaru berjudul “The Impact of Safety Violations on Construction Project Performance: A Case Study of the ADFA Project” (2024) mengungkapkan hubungan langsung antara pelanggaran keselamatan kerja (K3) dan penurunan kinerja proyek konstruksi. Studi kasus yang dilakukan pada proyek ADFA memperlihatkan bahwa setiap pelanggaran K3 tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga berpengaruh terhadap biaya proyek, keterlambatan waktu, penurunan produktivitas, dan kerusakan reputasi perusahaan.

Kale dan rekan menyoroti bahwa pelanggaran K3 bukan sekadar kegagalan individu pekerja, tetapi akibat dari kelemahan sistemik dalam manajemen proyek dan lemahnya pengawasan kebijakan keselamatan. Data menunjukkan bahwa proyek dengan lebih dari lima pelanggaran keselamatan aktif mengalami peningkatan biaya rata-rata 8–15%, serta keterlambatan proyek hingga 20%.

Temuan ini memiliki implikasi besar bagi Indonesia, yang tengah melaksanakan pembangunan infrastruktur secara masif di bawah program National Strategic Projects (PSN). Di tengah dorongan percepatan pembangunan, sering kali aspek keselamatan menjadi prioritas kedua setelah target penyelesaian fisik. Dalam artikel Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi untuk Mencegah Kegagalan Bangunan, dijelaskan bahwa penegakan sistem keselamatan konstruksi yang lemah dapat berujung pada kerugian manusia dan ekonomi yang jauh lebih besar daripada biaya pencegahan itu sendiri.

Selain itu, pelanggaran K3 juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan kontraktor pelaksana. Sebagaimana dibahas dalam Audit Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), akuntabilitas dan keterbukaan hasil audit menjadi kunci utama dalam memastikan integritas proyek dan menjaga keselamatan di lapangan.

Penelitian ini penting bagi kebijakan publik karena menawarkan bukti empiris bahwa investasi dalam keselamatan bukanlah biaya, melainkan strategi efisiensi jangka panjang yang berkontribusi langsung terhadap keberhasilan proyek.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif Implementasi Kebijakan Keselamatan

Jika kebijakan keselamatan konstruksi diterapkan secara konsisten, dampaknya sangat signifikan. Pertama, penurunan angka kecelakaan kerja. Berdasarkan laporan proyek ADFA, penerapan kontrol risiko berbasis data mampu menurunkan tingkat kecelakaan ringan hingga 30% dalam dua tahun. Kedua, peningkatan produktivitas tenaga kerja, karena pekerja merasa lebih aman dan termotivasi. Ketiga, reputasi perusahaan meningkat, yang berdampak positif pada peluang tender berikutnya.

Selain manfaat langsung, penerapan sistem keselamatan juga memperkuat good governance di sektor konstruksi. Regulasi yang transparan dan audit yang independen memperkecil risiko korupsi dan manipulasi data proyek, karena setiap insiden dicatat dan dapat ditelusuri.

Hambatan yang Masih Dihadapi

Namun, di lapangan implementasi kebijakan keselamatan sering menghadapi sejumlah hambatan:

1. Keterbatasan pengawasan dan SDM bersertifikat K3. Banyak kontraktor belum memiliki petugas K3 penuh waktu.

2. Kultur kerja yang masih menyepelekan risiko. Sebagian pekerja menganggap alat pelindung diri (APD) menghambat pekerjaan.

3. Minimnya evaluasi berbasis data. Banyak perusahaan tidak mendokumentasikan pelanggaran dengan sistematis, sehingga tidak bisa melakukan analisis akar masalah.

4. Kelemahan dalam sistem pelatihan. Pelatihan sering bersifat formalitas dan tidak mengubah perilaku kerja di lapangan.

Hambatan-hambatan ini memperlihatkan bahwa pendekatan kebijakan yang hanya bersifat regulatif tidak cukup. Diperlukan kebijakan yang menekankan behavioral safety (perubahan perilaku pekerja) dan organizational learning (pembelajaran organisasi setelah insiden).

Peluang Perbaikan

Peluang utama ada pada digitalisasi pengawasan keselamatan. Sistem pelaporan daring seperti Safety Digital Logbook yang telah dikembangkan di beberapa proyek Kementerian PUPR memungkinkan identifikasi risiko lebih cepat dan akurat.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam pengembangan training center berbasis simulasi digital dapat menjadi sarana efektif membangun budaya keselamatan baru di Indonesia.

Relevansi untuk Indonesia

Bagi Indonesia, studi kasus ADFA memberikan pelajaran penting dalam konteks pembangunan nasional yang ambisius namun kompleks.
Kebijakan keselamatan di Indonesia telah memiliki dasar hukum, antara lain melalui Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang SMKK. Namun, implementasinya masih menghadapi kesenjangan serius antara regulasi dan praktik.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran K3 tidak hanya berimplikasi pada kecelakaan, tetapi juga menurunkan efisiensi proyek dan memperburuk reputasi lembaga. Dengan demikian, memperkuat kebijakan keselamatan konstruksi adalah langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan.

Artikel Pentingnya Kompetensi Operator Alat Berat untuk Keselamatan Konstruksi menyoroti pentingnya peningkatan keterampilan operator sebagai garda depan pencegahan pelanggaran di lapangan. Dengan memperkuat kompetensi individu, rantai keselamatan secara keseluruhan menjadi lebih solid.

Selain itu, integrasi antara SMKK, LPJK, dan lembaga pelatihan daring seperti DiklatKerja dapat mempercepat proses sertifikasi nasional, sehingga setiap proyek memiliki SDM yang benar-benar terlatih dan tersertifikasi.

Rekomendasi Kebijakan

1. Penegakan Wajib Audit Keselamatan Konstruksi (Safety Compliance Audit).
   Pemerintah perlu mewajibkan audit keselamatan tahunan untuk setiap proyek di atas nilai tertentu, dengan hasil audit dipublikasikan secara terbuka di platform digital.

2. Pembentukan “Safety Performance Index” Nasional.
   Indeks ini menilai performa keselamatan kontraktor berdasarkan pelanggaran, kecelakaan, dan tingkat kepatuhan. Nilainya digunakan sebagai parameter penilaian tender publik.

3. Digitalisasi Pelaporan dan Investigasi Insiden.
   Sistem pelaporan insiden berbasis web dan aplikasi mobile memungkinkan pengawasan lintas daerah dengan data real-time, mencegah manipulasi laporan.

4. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Micro-Credentials.
   Kebijakan perlu mendorong pelatihan modular berbasis micro-credentials agar pekerja dapat meningkatkan kompetensi tanpa meninggalkan proyek jangka panjang.

5. Budaya Keselamatan Berbasis Partisipasi.
   Dorong program Safety Talk dan Toolbox Meeting yang wajib dilakukan harian di setiap proyek, agar pekerja berperan aktif mengenali risiko sebelum bekerja.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kegagalan implementasi kebijakan keselamatan biasanya berakar pada lemahnya komitmen pimpinan proyek dan tidak adanya sistem insentif yang memadai. Kebijakan yang hanya berfokus pada hukuman tanpa penghargaan akan menciptakan resistensi.
Selain itu, tanpa koordinasi antar lembaga (PUPR, BNSP, LPJK, Disnaker), sistem keselamatan akan terfragmentasi.

Faktor lainnya adalah persepsi bahwa keselamatan menghambat produktivitas. Dalam kenyataannya, proyek dengan sistem keselamatan kuat justru menunjukkan efisiensi waktu lebih baik karena minim gangguan insiden.

Kritik penting lainnya adalah ketergantungan pada pelaporan manual. Tanpa digitalisasi dan analitik data, kebijakan publik tidak akan memiliki dasar empiris yang kuat untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.

Penutup

Keselamatan konstruksi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga indikator kematangan tata kelola kebijakan publik. Studi ADFA memberikan pelajaran penting bahwa pelanggaran K3 berdampak langsung terhadap performa proyek dan reputasi organisasi.
Bagi Indonesia, membangun budaya keselamatan yang kokoh berarti memastikan bahwa setiap peraturan diimplementasikan melalui sistem audit yang transparan, pelatihan yang berkelanjutan, dan digitalisasi pengawasan.
Dengan kebijakan publik yang kuat, Indonesia dapat mengubah keselamatan dari sekadar kewajiban menjadi nilai inti dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sumber

Kale, Ö. A. (2024). The Impact of Safety Violations on Construction Project Performance: A Case Study of the ADFA Project. Elsevier, 2024.