Pendahuluan: Ketika Statistik Kecelakaan Menjadi Kisah Kemanusiaan yang Terlupakan

Di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit dan infrastruktur modern di Malaysia, tersembunyi sebuah kisah yang sering kali terabaikan: realitas suram kecelakaan kerja di sektor konstruksi. Setiap proyek bukanlah sekadar kumpulan beton dan baja, melainkan sebuah labirin potensi bahaya di mana keselamatan menjadi taruhannya. Sejak tahun 1980-an, industri konstruksi Malaysia telah sangat bergantung pada tenaga kerja asing untuk mengisi kekurangan tenaga kerja.¹ Ketergantungan ini terus meningkat, dengan jumlah pekerja asing mencapai 135.997 pada tahun 2017 dan melonjak 10.6% pada tahun 2018, menyoroti peran krusial mereka dalam sektor ini.² Namun, ketergantungan yang tinggi pada pekerja dari latar belakang budaya dan perilaku yang beragam ini telah memicu dampak negatif yang signifikan pada perspektif sosial dan perilaku.³ Dinamika ini, sayangnya, menciptakan sebuah "bom waktu" keselamatan di lokasi proyek yang konsekuensinya tercermin dalam statistik kecelakaan yang mengkhawatirkan.

Pada tahun 2018 saja, Organisasi Keselamatan Sosial (SOCSO) mencatat 72.682 kasus kecelakaan kerja di Malaysia, meningkat 3.88% dari tahun sebelumnya.² Sebagian besar literatur keselamatan dan kesehatan kerja cenderung menyalahkan manajemen atas kurangnya investasi dalam keselamatan. Namun, ada pertanyaan krusial yang jarang dieksplorasi secara mendalam: mengapa, meskipun ada peraturan, pelatihan, dan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), banyak pekerja asing tetap enggan mematuhi prosedur keselamatan? Laporan ini hadir sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dengan menganalisis sebuah studi kualitatif mendalam, laporan ini tidak hanya akan membahas gejala (kecelakaan) tetapi juga penyakitnya (perilaku). Studi ini menunjukkan bahwa penyebab utama bukan hanya "kurang pengetahuan," melainkan sebuah fenomena yang disebut 'keengganan untuk berubah' (hesitance to change behaviour).² Ini adalah pemahaman yang lebih dalam daripada narasi umum di media, dan dengan demikian menggeser fokus dari menyalahkan pekerja karena "tidak tahu" menjadi memahami alasan psikologis dan sistemik di balik "keengganan" mereka untuk mengadopsi budaya keselamatan.

Teori di Balik Ketidakpatuhan: 'Keengganan untuk Berubah'

Inti dari temuan penelitian ini adalah bahwa perilaku non-kepatuhan keselamatan tidak muncul secara acak, melainkan berakar pada lima faktor perilaku kunci yang berinteraksi dalam psikologi individu. Hal ini sejalan dengan teori Resisting to Change, sebuah kerangka teoretis yang kuat yang menjelaskan mengapa individu menolak perubahan, bahkan ketika perubahan itu demi kebaikan mereka sendiri.² Penelitian ini secara eksplisit menunjukkan bahwa faktor-faktor ini serupa dengan komponen asli dari teori Resisting to Change dan mampu memperluasnya.

Fenomena ini bermula dari tahapan psikologis individu yang menolak perubahan, dimulai dengan denial (penyangkalan) dan shock (keterkejutan) ketika mereka menerima informasi yang bertentangan dengan kebiasaan dan praktik lama mereka.¹ Dalam konteks keselamatan kerja, ini berarti seorang pekerja yang telah bekerja bertahun-tahun tanpa prosedur keselamatan mungkin menolak ide bahwa praktik lamanya berbahaya. Mereka merasa terancam karena perubahan tersebut akan menghilangkan sesuatu yang berharga bagi mereka—yaitu, cara kerja yang sudah akrab dan nyaman. Ini menunjukkan bahwa pelatihan dan papan pengumuman saja tidak akan efektif jika tidak mengatasi fondasi psikologis ini. Solusi yang efektif harus bersifat persuasif dan empatik, bukan hanya instruktif dan represif, dengan mengakui bahwa perubahan perilaku adalah proses yang kompleks dan emosional, bukan sekadar masalah ketersediaan informasi.

Kritik Metode: Sebuah Pandangan dari Sudut Pandang Manajerial

Penting untuk dicatat bahwa temuan mendalam dari studi ini didasarkan pada serangkaian wawancara semi-terstruktur dengan sembilan informan yang merupakan para profesional di industri konstruksi, termasuk manajer dan pengawas lapangan.¹ Kesembilan informan ini bekerja sangat dekat dengan pekerja asing di tingkat operasional, memberikan mereka perspektif unik. Namun, perlu diakui bahwa penelitian ini tidak menyertakan wawancara dengan pekerja asing itu sendiri. Hal ini menciptakan sebuah perspektif yang dominan dari satu sisi, yaitu pandangan manajerial tentang mengapa pekerja tidak patuh.

Interpretasi manajerial ini bisa jadi sangat akurat, tetapi juga bisa mengandung bias atau asumsi. Sebagai contoh, pengawas mungkin melihat "kebiasaan mabuk" ² sebagai alasan jelas di balik kecerobohan, sementara alasan yang lebih dalam seperti "kesalahan persepsi" atau "percaya diri berlebihan" mungkin merupakan asumsi yang ditarik oleh pengawas, bukan pengakuan langsung dari pekerja. Ini adalah pandangan yang menyoroti gejala yang terlihat, tetapi mungkin tidak sepenuhnya menangkap motivasi atau perasaan yang tersembunyi. Oleh karena itu, laporan ini menyajikan temuan dengan nada yang hati-hati, mengakui bahwa ini adalah "pandangan dari satu sisi" dan menunjukkan bahwa perlu adanya penelitian lanjutan yang menyertakan perspektif langsung dari pekerja asing untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik dan seimbang.

Lima Faktor Kunci yang Mengatur Pikiran Pekerja di Lokasi Proyek

Narasi di balik data kuantitatif dan kualitatif dari penelitian ini menyingkap lima faktor perilaku utama yang bertanggung jawab atas kecenderungan non-kepatuhan keselamatan. Setiap faktor ini, ketika dijelaskan secara mendalam, menceritakan sebuah kisah tentang konflik antara kebiasaan, insentif, dan risiko di lokasi proyek.

1. Sikap Acuh Tak Acuh (Ignorance)

Sikap acuh tak acuh bukanlah semata-mata kurangnya pengetahuan, melainkan sebuah keyakinan yang mengakar bahwa aturan keselamatan itu "tidak relevan," "tidak masuk akal," "tidak penting," atau "sudah usang".¹ Para pekerja ini seringkali sudah terbiasa dengan budaya non-keselamatan di negara asal mereka, sehingga mereka memandang peraturan keselamatan sebagai sesuatu yang tidak penting.² Mereka juga mengeluhkan bahwa penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dapat menyebabkan ketidaknyamanan, rasa tertekan, dan merepotkan, sehingga membatasi pergerakan mereka saat bekerja.¹ Ketidaknyamanan ini menjadi alasan yang kuat bagi mereka untuk mengabaikan penggunaan APD, meskipun itu adalah kewajiban yang sah untuk melindungi diri mereka dari risiko.²

Faktor ini diperburuk oleh sikap keras kepala dan ketidakbertanggungjawaban. Contoh nyata di lapangan adalah ketika pekerja menolak untuk memakai safety harness saat bekerja di ketinggian, menganggapnya sebagai hal yang membuang waktu dan mengganggu alur kerja.² Kebiasaan yang sudah terinternalisasi secara budaya ini adalah masalah mendalam yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pelatihan satu kali. Ini memerlukan pendekatan yang menargetkan perubahan budaya kerja itu sendiri, bukan hanya penyampaian informasi. Terlebih lagi, penelitian menunjukkan bahwa para pekerja ini seringkali menyalahkan orang lain ketika mereka ketahuan melanggar aturan, dengan alasan tidak ada yang melatih mereka atau mereka menganggap orang lain seharusnya melakukannya.²

2. Kelalaian (Negligence)

Kelalaian seringkali berasal dari kecerobohan dan sikap sembrono yang dimiliki oleh pekerja. Para informan penelitian mengidentifikasi bahwa pekerja asing seringkali gagal untuk menjaga dan melindungi peralatan keselamatan pribadi mereka.² Alasan umum yang sering mereka berikan adalah bahwa APD mereka "dicuri, rusak, hilang, atau hanya lupa dan ditinggalkan di rumah".¹ Karena kecerobohan ini, pekerja seringkali tidak merawat barang-barang keselamatan mereka dengan baik, yang merupakan indikasi apatisme yang lebih besar terhadap keselamatan pribadi.

Kelalaian ini juga terwujud dalam perilaku yang tampaknya tidak berbahaya tetapi sangat berisiko, seperti horseplay atau bermain-main di lokasi kerja.² Praktik ini, yang sering dianggap sebagai lelucon ringan, dapat menyebabkan cedera serius pada diri sendiri dan rekan kerja. Kelalaian ini bisa menjadi indikasi apatisme yang lebih besar terhadap keselamatan pribadi, yang diperburuk oleh kurangnya insentif untuk bersikap peduli. Solusi yang efektif harus lebih dari sekadar denda; ia mungkin harus mencakup insentif positif, seperti bonus untuk rekor keselamatan yang bersih, yang dapat menjadi motivasi kuat bagi pekerja untuk lebih bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka sendiri dan rekan kerja.

3. Kecenderungan Mengabaikan (Overlooked)

Sebuah temuan yang mengejutkan dari penelitian ini adalah bahwa banyak pekerja tidak memperhatikan atau bahkan tidak menyadari keberadaan rambu dan peraturan keselamatan yang dipasang di lokasi proyek.¹ Meskipun manajemen telah mengambil langkah untuk meningkatkan kesadaran dengan memasang rambu dan pedoman, pekerja sering kali mengabaikannya karena ketidakmampuan mereka untuk membaca dan memahami instruksi yang ditampilkan.¹ Hal ini diperparah oleh keragaman etnis pekerja asing di Malaysia, yang berasal dari negara-negara seperti Bangladesh, Nepal, dan Indonesia. Sangat mungkin bahwa rambu-rambu tersebut tidak tersedia dalam bahasa yang mereka kuasai, menjadikan rambu-rambu tersebut tidak lebih dari sekadar dekorasi.

Kegagalan komunikasi yang mendasar ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi keselamatan harus dilakukan dengan cara yang lebih universal dan inklusif. Solusi nyata harus melibatkan komunikasi visual yang lebih efektif, demonstrasi lisan, atau materi dalam berbagai bahasa yang relevan, untuk memastikan bahwa pesan keselamatan benar-benar sampai kepada setiap pekerja. Jika pekerja tidak dapat melihat atau memahami pedoman yang ada, mereka tidak dapat mematuhinya.

4. Rasa Percaya Diri Berlebihan (Overconfidence)

Faktor ini berakar pada arogansi dan keyakinan keliru bahwa kecelakaan tidak akan terjadi pada diri mereka.¹ Para informan menyebutkan bahwa pekerja senior seringkali menunjukkan rasa percaya diri yang berlebihan, dengan mengklaim bahwa mereka tidak pernah mengalami kecelakaan meskipun bekerja tanpa mempraktikkan keselamatan selama bertahun-tahun.¹ Mereka merasa kebal dari bahaya, menganggap pengalaman masa lalu sebagai jimat pelindung.

Fenomena psikologis ini, yang dikenal sebagai Efek Dunning-Kruger, menjelaskan mengapa individu yang kurang kompeten seringkali melebih-lebihkan kemampuan mereka. Dalam konteks ini, pekerja yang berpengalaman mungkin merasa kebal dari bahaya karena mereka sudah "nyaman dan akrab dengan pekerjaan mereka".¹ Mereka tidak lagi menganggap pekerjaan mereka berisiko, bahkan saat bekerja di ketinggian dengan hanya mengandalkan ledges atau ruang kerja ekstra.¹ Untuk melawan rasa percaya diri yang berlebihan ini, diperlukan penekanan pada dampak risiko, bahkan yang terkecil sekalipun, dan pengingat konstan bahwa kecelakaan dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang pengalaman.

5. Kesalahan Persepsi (Misconception)

Faktor ini merupakan wawasan paling krusial dari penelitian. Kesalahan persepsi ini adalah respons rasional terhadap sistem insentif yang salah, bukan semata-mata kurangnya akal sehat. Pekerja cenderung melihat keselamatan sebagai non-returning profit—sebuah pengeluaran yang tidak memberikan keuntungan finansial.¹ Mereka lebih memilih untuk memprioritaskan penyelesaian pekerjaan dan progress proyek, terutama bagi mereka yang dibayar dengan sistem finish and go.² Dalam mentalitas ini, kecepatan dan produktivitas dianggap lebih penting daripada keselamatan, karena itulah yang menghasilkan uang bagi mereka.

Kesalahan persepsi ini sebenarnya adalah cerminan dari ketidakselarasan insentif yang sistemik. Ketika model pembayaran secara langsung menghargai kecepatan dan mengabaikan keselamatan, pekerja terpaksa memilih antara uang dan keselamatan. Dengan demikian, masalahnya bukan hanya "kesalahan persepsi" pekerja, melainkan misalignment (ketidakselarasan) insentif yang diciptakan oleh kontraktor itu sendiri. Mengatasi masalah ini memerlukan perancangan ulang model bisnis dan kontrak, bukan hanya perilaku individu. Perusahaan perlu merancang sistem insentif yang secara eksplisit memberikan penghargaan untuk kepatuhan keselamatan, sehingga pekerja memiliki motivasi finansial untuk memprioritaskan keselamatan.

Dampak Nyata dari Perilaku Non-Kepatuhan Keselamatan pada Industri Konstruksi Malaysia

Kecelakaan tunggal tidak berakhir pada satu individu; ia menciptakan efek riak yang merugikan semua pihak. Kecelakaan kerja menimbulkan dampak yang kompleks, baik langsung maupun tidak langsung, yang dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi pekerja, dampak langsung dapat berupa cedera, disabilitas permanen, hingga kematian. Dampak tidak langsung mencakup hilangnya sumber penghasilan, beban biaya medis, trauma psikologis, serta berkurangnya martabat dan kualitas hidup. Keluarga pekerja juga turut terdampak secara signifikan. Secara langsung, mereka dapat kehilangan pencari nafkah utama dan menghadapi risiko kemiskinan mendadak. Dampak tidak langsung mencakup beban emosional berat, timbulnya utang, ketidakpastian masa depan, hingga terhambatnya pendidikan anak-anak. Dari sisi kontraktor, kecelakaan kerja dapat menyebabkan penundaan proyek, denda dari otoritas, serta tuntutan hukum. Selain itu, biaya kompensasi pekerja, biaya medis, kerusakan peralatan, reputasi yang memburuk, hilangnya kepercayaan klien, dan menurunnya moral tim menjadi konsekuensi tidak langsung yang sulit dihindari. Pada tingkat industri, kecelakaan kerja meningkatkan premi asuransi serta memicu regulasi yang lebih ketat. Dampak tidak langsung berupa hilangnya daya tarik bagi pekerja lokal, meningkatnya ketergantungan pada tenaga asing, menguatnya citra negatif industri sebagai sektor berbahaya, serta melemahkan inovasi. Sementara itu, masyarakat secara luas juga merasakan konsekuensi. Dampak langsung terlihat dari peningkatan beban pada sistem kesehatan publik. Secara tidak langsung, masyarakat menanggung biaya sosial yang tinggi akibat hilangnya modal manusia yang produktif, serta munculnya lingkaran setan kemiskinan pada keluarga pekerja yang terdampak.

Jalan Keluar Menuju Budaya Keselamatan yang Lebih Kuat

Laporan ini secara realistis mengkritik pendekatan umum di industri konstruksi Malaysia yang hanya berfokus pada taktik reactive, seperti "pemasangan poster" atau "memberikan sanksi" setelah kecelakaan terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa taktik ini gagal karena tidak mengatasi akar masalah perilaku yang sudah mengakar. Untuk mencapai tingkat kepatuhan keselamatan yang tinggi di kalangan pekerja asing, pendekatan holistik yang menargetkan akar masalah adalah satu-satunya jalan ke depan.²

Solusi harus menargetkan misconception dan hesitance yang ditemukan dalam penelitian. Ini berarti mengubah model pembayaran finish and go menjadi sistem yang memberikan bonus untuk pencapaian target keselamatan. Menggunakan komunikasi yang lebih baik (visual, multilingual) untuk mengatasi masalah overlooked. Mendorong budaya kerja di mana overconfidence dianggap sebagai risiko, bukan kebanggaan. Industri perlu beralih dari pendekatan reactive (bereaksi setelah kecelakaan) menjadi proactive (mencegah sebelum kecelakaan terjadi) dengan merancang ulang insentif dan sistem yang mendukung keselamatan sebagai nilai inti, bukan sekadar aturan tambahan. Jika elemen-elemen ini dievaluasi secara menyeluruh, adalah mungkin untuk mencapai tingkat kepatuhan keselamatan yang tinggi di antara pekerja asing.²

Penutup: Dampak Nyata dan Tautan Resmi

Singkatnya, masalah keselamatan di kalangan pekerja konstruksi asing di Malaysia tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran, melainkan oleh "keengganan untuk berubah" yang dipicu oleh lima faktor perilaku kunci: sikap acuh tak acuh, kelalaian, kecenderungan mengabaikan, rasa percaya diri berlebihan, dan kesalahan persepsi. Pemahaman mendalam ini adalah langkah pertama dan paling penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, menyelamatkan nyawa, dan membangun industri yang lebih berkelanjutan. Dengan mengatasi akar masalah perilaku dan merancang ulang sistem insentif, industri konstruksi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, adil, dan produktif bagi semua pihak.

Sumber Artikel:

Zulkeflee, A., Faisol, N., Ismail, F., Ismail, N. A. A., & Qurtubi, Q. (2023). Hesitance to Change Behaviour: Key Factors of Construction Foreign Workers' Safety Non-Compliances. Malaysian Construction Research Journal, 19(2), 35-49.

Industri konstruksi adalah jantung perekonomian yang berdenyut di setiap negara, tak terkecuali di negara-negara berkembang. Di Ghana, sektor ini adalah salah satu roda penggerak ekonomi utama, menyumbang 13,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB), hanya kalah dari sektor pertanian. Lebih dari sekadar statistik ekonomi, industri ini menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang, menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 600.000 pekerja, yang setara dengan sekitar 7% dari total populasi pekerja di negara itu.¹ Bagi banyak individu yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan tinggi, industri konstruksi menawarkan harapan dan kesempatan untuk penghidupan.¹

Namun, di balik gemerlap proyek-proyek pembangunan, tersembunyi sebuah statistik yang sangat mengganggu. Sebuah laporan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengungkapkan bahwa industri konstruksi bertanggung jawab atas sekitar 30% dari total fatalitas kerja di seluruh dunia.¹ Di negara-negara berkembang, termasuk Ghana, angka ini melonjak ke tingkat yang dianggap "tidak dapat diterima".¹ Sebuah studi yang mengerikan menemukan bahwa di negara-negara Afrika berpenghasilan rendah dan menengah seperti Ghana, tingkat fatalitas kecelakaan kerja mencapai

21,1 kematian per 100.000 pekerja. Angka ini jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan negara maju seperti Australia (1,5), Inggris (0,55), atau Amerika Serikat (3,6).¹ Data ini menunjukkan bahwa, dalam konteks pembangunan, nyawa manusia menjadi taruhan yang sangat besar.

Selama ini, banyak penelitian berfokus pada faktor-faktor permukaan yang menyebabkan kecelakaan, seperti kurangnya alat pelindung diri (APD), pelatihan yang tidak memadai, atau manajemen proyek yang buruk. Namun, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Elijah Frimpong Boadu, Cynthia Changxin Wang, dan Riza Yosia Sunindijo dari University of New South Wales, Sydney, mengambil pendekatan yang berbeda dan menemukan sesuatu yang mengejutkan.¹ Mereka berpendapat bahwa akar masalahnya tidak sekadar pada praktik kerja yang buruk, melainkan pada karakteristik fundamental dari industri itu sendiri. Struktur dan pondasi yang rapuh inilah yang mengekspos para pekerja pada risiko kesehatan dan keselamatan yang sangat besar.¹ Ini adalah narasi mendalam yang akan diungkapkan dalam laporan ini, sebuah cerita di balik data yang kering, yang menjelaskan mengapa nyawa pekerja dipertaruhkan setiap hari.

Menyingkap Tiga Pilar Kerentanan Industri: Fakta di Balik Angka Survei

Untuk memahami mengapa industri konstruksi Ghana begitu berbahaya, para peneliti melakukan survei terhadap 46 profesional dari berbagai latar belakang di industri tersebut, termasuk konsultan, kontraktor, dan perwakilan pemerintah.¹ Mereka mengidentifikasi sembilan karakteristik unik dari industri ini dan meminta para profesional untuk menilai seberapa besar pengaruhnya terhadap manajemen kesehatan dan keselamatan (H&S).¹ Hasilnya memberikan gambaran yang jelas mengenai tiga pilar kerentanan utama yang menjadi sumber masalah.

1. Kekurangan Tenaga Kerja Terampil dan Terdidik (Peringkat 1)

Ini adalah faktor yang memiliki pengaruh negatif paling besar terhadap H&S, menurut para responden. Data menunjukkan bahwa 67,2% angkatan kerja di sektor ini tidak terampil, sementara hanya 8% yang diklasifikasikan sebagai sangat terampil.¹ Kondisi ini menciptakan sebuah dilema fundamental. Industri konstruksi, yang menjadi pintu gerbang pekerjaan bagi banyak individu yang kurang berpendidikan, pada saat yang sama menghadapi tantangan besar dalam melatih dan meyakinkan mereka tentang pentingnya keselamatan. Para pekerja yang buta huruf seringkali sulit untuk dilatih dan meyakinkan mereka tentang masalah H&S.¹ Permasalahan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga masalah komunikasi dan budaya. Kurangnya keterampilan dan edukasi menjadi penyebab utama kecelakaan kerja.¹

2. Ketergantungan pada Metode Padat Karya (Peringkat 2)

Faktor ini menempati peringkat kedua sebagai penyebab utama tantangan H&S. Makalah ini mengungkapkan bahwa industri konstruksi di negara berkembang seperti Ghana mempekerjakan 2 hingga 10 kali lebih banyak pekerja per aktivitas di lokasi proyek dibandingkan dengan negara maju.¹ Lebih banyak pekerja di lapangan secara langsung berarti lebih banyak orang yang terpapar bahaya kerja. Misalnya, seorang kontraktor yang tidak memiliki mixer beton mungkin mempekerjakan sekitar

10 buruh untuk mencampur 15 meter kubik beton dalam sehari, sebuah tugas yang bisa diselesaikan oleh 3 pekerja dengan mesin.¹

Ini adalah konsekuensi langsung dari kurangnya investasi pada alat dan teknologi. Keterbatasan modal dan akses kredit yang sulit memaksa banyak kontraktor, terutama yang kecil, untuk mengandalkan metode manual.¹ Ketergantungan pada tenaga kerja yang melimpah dan murah ini secara signifikan meningkatkan paparan risiko bagi seluruh tim proyek. Lonjakan paparan risiko

10 kali lipat di lokasi proyek konstruksi di Ghana seperti menempatkan 10 pekerja di area yang dirancang hanya untuk satu orang, secara dramatis meningkatkan kemungkinan cedera serius. Ini adalah sebuah lingkaran setan yang tercipta dari kelemahan industri, bukan dari pilihan strategis.

3. Absennya Otoritas Regulasi Tunggal (Peringkat 3)

Temuan ini menyoroti kelemahan struktural di tingkat pemerintahan. Saat ini, tidak ada satu pun badan pemerintah di Ghana yang secara terpusat mengawasi sektor konstruksi. Tanggung jawab dan yurisdiksi terbagi-bagi antara Kementerian Sumber Daya Air, Pekerjaan dan Perumahan, Kementerian Jalan dan Jalan Raya, serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Hubungan Perburuhan.¹ Pembagian yang tidak konsisten ini menyebabkan kebijakan konstruksi bersifat

ad-hoc dan tidak terkoordinasi.¹

Implikasinya sangat nyata: penegakan aturan H&S menjadi lemah.¹ Tanpa otoritas tunggal yang kuat dan memiliki kekuasaan seperti

Construction Industry Council (CIC) di Hong Kong, yang dapat memantau dan menegakkan kode etik serta standar keselamatan, industri ini beroperasi dalam sebuah kekosongan regulasi. Kondisi ini memungkinkan praktik berbahaya terus berlangsung dan menjadi salah satu akar penyebab utama dari masalah-masalah sebelumnya, membentuk sebuah 'jebakan' yang sulit dihindari.¹

Cerita di Balik Data: Ketika Konsultan dan Kontraktor Bertengkar Soal Keselamatan

Selain mengidentifikasi karakteristik utama, penelitian ini juga menggali lebih dalam dengan menggunakan analisis statistik ANOVA untuk membandingkan pandangan antara kelompok profesional yang berbeda—konsultan, kontraktor, dan perwakilan pemerintah.¹ Hasilnya mengungkapkan perbedaan pandangan yang signifikan dan mencengangkan. Analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara pandangan konsultan dan kontraktor terkait dampak dari "sifat industri yang terfragmentasi" terhadap H&S.¹

Ini adalah konflik yang tersembunyi di balik data. Sistem pengadaan tradisional yang dominan di Ghana memisahkan proses desain dan konstruksi. Konsultan, yang bertanggung jawab atas desain, seringkali tidak terlibat dalam fase konstruksi.¹ Mereka tidak secara langsung merasakan tantangan dan risiko H&S yang muncul ketika desain mereka diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, bagi mereka, fragmentasi adalah hal yang dinormalisasi dan dianggap tidak memiliki pengaruh negatif yang besar terhadap keselamatan.¹ Sebaliknya,

kontraktor, yang harus menanggung semua risiko untuk mewujudkan desain di lapangan, lebih menyadari bagaimana desain yang sulit dibangun dapat meningkatkan risiko kecelakaan.¹ Temuan ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara perancang dan pelaksana dapat menjadi faktor pemicu fatalitas.¹

Ada temuan lain yang tak kalah mengejutkan dari analisis korelasi. Semakin berpengalaman seorang profesional dalam industri, semakin ia cenderung tidak melihat fragmentasi sebagai masalah H&S yang signifikan.¹ Hal ini menunjukkan bahwa sistem tradisional yang sudah mengakar kuat telah menciptakan sebuah "budaya keselamatan" yang cacat, di mana para profesional yang paling berpengalaman pun menganggap risiko-risiko fundamental sebagai "hal yang normal" atau lumrah.¹ Dengan kata lain, pengalaman tidak selalu berbanding lurus dengan kepekaan terhadap masalah. Sebaliknya, pengalaman bisa menjadi penghalang, karena membiasakan praktisi dengan kondisi yang seharusnya tidak dapat diterima, menghambat perubahan dan perbaikan yang krusial.

Warisan Masa Lalu dan Tantangan Modern: Kisah-Kisah yang Belum Selesai

Tiga pilar kerentanan di atas hanyalah puncak dari gunung es. Penelitian ini juga mengidentifikasi karakteristik lain yang saling terkait dan membentuk sebuah ekosistem yang rapuh.

Sistem Pengadaan dan Perang Harga: Adopsi Undang-Undang Pengadaan Publik tahun 2003 yang mengedepankan kompetisi sengit dan "harga tender terendah" menciptakan sebuah lingkungan di mana para kontraktor harus berjuang untuk memenangkan proyek.¹ Dalam kondisi seperti ini, seringkali satu-satunya cara untuk memotong biaya adalah dengan mengorbankan pengeluaran untuk H&S. Sebuah studi mencatat bahwa kontraktor di Afrika Selatan seringkali harus memilih antara mengalokasikan dana yang memadai untuk H&S atau kehilangan tender kepada pesaing yang kurang berkomitmen.¹ Ini adalah insentif yang salah, yang secara langsung mengorbankan keselamatan demi keuntungan finansial.¹

Sektor Informal, Sektor 'Bayangan': Sebagian besar pekerja konstruksi di Ghana beroperasi di sektor informal, sebuah 'lubang hitam' yang luput dari pengawasan dan regulasi pemerintah.¹ Di sektor ini, kontrak seringkali hanya bersifat lisan, tanpa jaminan sosial, dan tanpa perlindungan hukum atau H&S yang memadai.¹ Para pekerja informal seringkali buta huruf dan tidak memiliki pemahaman tentang hukum H&S. Pemerintah pun tidak memiliki data statistik yang andal tentang mereka, sehingga tidak dapat memantau atau menegakkan standar keselamatan.¹ Ini adalah tempat di mana puluhan ribu pekerja paling rentan beroperasi tanpa perlindungan.¹

Warisan Kolonial: Studi ini juga menunjukkan bahwa sistem, praktik, dan regulasi H&S di Ghana masih berakar kuat pada warisan kolonial Inggris.¹ Regulasi yang sudah ketinggalan zaman ini tidak lagi mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang dialami negara selama beberapa dekade terakhir.¹ Akibatnya, relevansi aturan-aturan lama ini dipertanyakan, dan para profesional advokasi menyerukan adanya sistem H&S yang lebih sesuai dengan konteks Ghana saat ini.¹

Jalan Keluar: Menuju Industri yang Lebih Aman dan Produktif

Temuan dari penelitian ini tidak hanya mengungkap masalah, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi cetak biru untuk perbaikan.

1. Sertifikasi Wajib untuk Pekerja: Mengubah kualitas angkatan kerja adalah langkah pertama yang paling krusial. Studi ini merekomendasikan agar setiap orang yang ingin bekerja di industri konstruksi memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang.¹ Model seperti

Construction Industry Council (CIC) di Hong Kong, di mana setiap pekerja harus terdaftar, bisa menjadi contoh yang baik.¹ Langkah ini akan memastikan bahwa semua pekerja memiliki tingkat keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dan aman di lokasi proyek, mengubah fundamental industri dari bawah ke atas.

2. Otoritas Regulasi Tunggal yang Berwenang: Untuk mengatasi fragmentasi, para peneliti bergabung dengan seruan untuk membentuk otoritas regulasi tunggal yang didukung oleh Undang-Undang Parlemen.¹ Badan ini harus memiliki sumber daya dan wewenang untuk menyederhanakan regulasi, memantau kinerja industri, dan menegakkan standar H&S secara konsisten di seluruh sektor. Mengikuti contoh

CIDB di Malaysia atau CIC di Hong Kong, badan ini akan menjadi satu-satunya titik koordinasi untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.¹

3. Insentif untuk Adopsi Teknologi: Untuk mengurangi ketergantungan pada metode padat karya yang berisiko, pemerintah dapat memberikan dukungan kepada kontraktor yang memiliki kredibilitas.¹ Bantuan ini dapat berupa fasilitas kredit atau insentif lain untuk membeli mesin dan peralatan modern. Dengan berkurangnya kebutuhan akan tenaga kerja manual yang masif, paparan risiko terhadap pekerja dapat secara signifikan berkurang.¹

Kritisisme Realistis: Batasan Studi dan Tantangan ke Depan

Meskipun memberikan wawasan yang mendalam, studi ini memiliki beberapa batasan yang penting untuk diketahui. Pertama, penelitian ini adalah studi kasus eksplorasi yang berfokus secara spesifik pada Ghana.¹ Meskipun para penulis meyakini bahwa temuan ini dapat menjadi kerangka kerja untuk studi serupa di negara berkembang lainnya, generalisasi langsung harus dilakukan dengan hati-hati.¹ Karakteristik industri konstruksi di setiap negara bisa sedikit berbeda, meskipun mereka berbagi masalah yang serupa.¹

Kedua, metode pengumpulan data menggunakan convenience sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kemudahan akses.¹ Ini berarti sampel responden mungkin tidak sepenuhnya representatif dari seluruh populasi profesional di industri konstruksi Ghana.¹ Meskipun demikian, fakta bahwa responden berasal dari berbagai latar belakang dan tingkat pengalaman yang bervariasi memberikan bobot yang cukup pada temuan ini.¹

Kesimpulan: Pilihan Berani untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Laporan ini menyimpulkan bahwa tingginya angka kecelakaan dan fatalitas di industri konstruksi Ghana bukan hanya masalah individu, tetapi masalah struktural yang mendalam. Masalah utamanya bukanlah kelalaian pekerja, melainkan sebuah ekosistem industri yang rapuh, dicirikan oleh tenaga kerja yang tidak terampil, ketergantungan pada metode manual, dan absennya kepemimpinan regulasi yang terpusat.

Jika rekomendasi strategis yang diusulkan—mulai dari sertifikasi wajib bagi pekerja hingga pembentukan otoritas tunggal—diimplementasikan secara komprehensif, industri konstruksi tidak hanya akan menjadi lebih aman, tetapi juga lebih efisien dan kompetitif. Ini bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi kritis dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Jika diterapkan, temuan ini bisa mengurangi biaya kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menarik investasi yang lebih besar, dengan potensi dampak ekonomi yang signifikan dalam lima tahun ke depan. Langkah-langkah ini akan mengubah kesehatan dan keselamatan dari sekadar biaya menjadi investasi dalam pembangunan yang manusiawi dan berkelanjutan.

Sumber Artikel:

Boadu, E. F., Wang, C. C., & Sunindijo, R. Y. (2020). Characteristics of the construction industry in developing countries and its implications for health and safety: An exploratory study in Ghana. International journal of environmental research and public health, 17(11), 4110.

Latar Belakang Teoretis

Revolusi digital dalam konstruksi telah menempatkan Building Information Modeling (BIM) sebagai salah satu inovasi paling penting. BIM bukan sekadar perangkat lunak, melainkan kerangka kerja kolaboratif yang mengintegrasikan data proyek dalam model digital. Dengan BIM, informasi proyek (dimensi 3D) dapat dikembangkan menjadi model yang juga memasukkan dimensi waktu (4D), biaya (5D), keberlanjutan (6D), dan manajemen fasilitas (7D). Pendekatan ini memungkinkan para pemangku kepentingan berbagi “satu sumber kebenaran” sepanjang siklus hidup proyek, dari desain hingga pemeliharaan. Manfaat BIM secara global telah banyak dilaporkan: peningkatan efisiensi, pengendalian biaya dan waktu, kualitas desain yang lebih baik, deteksi dini konflik desain, pengurangan kebutuhan tenaga kerja manual, serta dukungan pada bangunan yang lebih berkelanjutan. Survei di industri konstruksi Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, menemukan BIM meningkatkan kreativitas perancangan sekaligus menekan biaya dan durasi proyek. Selain itu, konsep BIM mendorong kolaborasi multi-disiplin yang lebih erat, sehingga mengurangi risiko miskomunikasi dan kesalahan interpretasi gambar kerja.

Di sisi lain, adopsi BIM di negara berkembang menghadapi hambatan khas, seperti kurangnya tenaga ahli terampil, resistensi perubahan organisasi, estimasi yang belum terlatih, dan infrastruktur IT yang kurang memadai. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia. Meskipun teknologi BIM telah dikenal dan seharusnya mendorong efisiensi industri konstruksi yang selama ini cenderung rendah, pelaksanaannya di Indonesia masih terbatas. Literatur lokal tentang BIM masih minim; hanya sedikit studi empiris yang mengeksplorasi bagaimana para praktisi Indonesia memahami dan memanfaatkan BIM. Sementara itu, semakin kompleksnya proyek-proyek infrastruktur nasional semestinya menjadi momentum bagi penerapan BIM. Penelitian Mieslenna dan Wibowo (2019) hadir untuk mengisi gap pengetahuan ini dengan menggali perspektif pengguna tentang implementasi BIM di Indonesia. Study ini dibangun atas pemahaman bahwa pengalaman praktisi BIM setempat berharga untuk memperkaya wawasan teoretis dan memetakan kebutuhan kebijakan serta pelatihan di masa mendatang.

Metodologi dan Kebaruan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis wawancara semi-terstruktur, yang dinilai sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang persepsi dan pengalaman para pelaku industri. Metode semacam ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap motivasi, manfaat, dan kendala BIM menurut narasumber yang berpengalaman. Sebelum wawancara, peneliti memetakan isu-isu kunci dari kajian pustaka global terkait adopsi BIM, yang kemudian dijabarkan menjadi lebih dari 30 pertanyaan terbuka. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikelompokkan dalam enam tema utama: faktor industri, faktor proyek, kebijakan/regulasi, sumber daya, investasi, dan risiko terkait BIM. Misalnya, untuk tema sumber daya, ditanyakan ketersediaan tenaga ahli BIM di perusahaan dan persyaratan kompetensi yang diperlukan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan purposif melalui asosiasi BIM nasional (IBIMI). Berdasarkan rekomendasi, diperoleh sepuluh perusahaan yang mewakili ekosistem BIM: kontraktor pelaksana, konsultan perencana, pengembang, hingga penyedia (supplier) material. Setiap narasumber yang diwawancara dipilih karena memiliki pengalaman luas di proyek konstruksi Indonesia dan peran manajerial dalam implementasi BIM. Wawancara dilakukan di Jakarta selama September–Oktober 2018, dengan durasi 35–70 menit per sesi. Data yang diperoleh ditranskrip verbatim, kemudian dianalisis dengan memberi kode pada kata kunci jawaban untuk setiap pertanyaan. Hasil analisis digabung dalam matriks kategori-responden, dari situ diidentifikasi jawaban yang kemudian dielaborasi untuk menjawab empat pertanyaan riset utama.

Pendekatan ini cukup baru dalam konteks Indonesia karena studi berbasis kualitatif terhadap pengguna BIM masih jarang. Banyak penelitian global mengandalkan survei kuantitatif atau analisis sekunder, sementara penelitian ini menyajikan narasi langsung dari praktisi lokal. Kebaruan metodologis penelitian ini terletak pada penetrasi perspektif pengguna (user perspective) di Indonesia yang selama ini kurang terwakili di literatur akademis. Melalui wawancara semi-terstruktur, paper ini mengisi kekosongan studi empiris tentang BIM di Indonesia dengan memberikan insight yang nyata dari lapangan, sekaligus memberi dasar awal bagi rekomendasi kebijakan dan pengembangan kapabilitas BIM di masa depan.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

Hasil wawancara mengungkap gambaran adopsi BIM di beberapa perusahaan konstruksi Indonesia yang masih berskala awal namun bervariasi. Lama adopsi berbeda-beda: ada yang mulai bereksperimen dengan BIM sejak awal 2000-an, sementara yang lain baru memasukkannya sejak pertengahan 2010-an. Dalam praktiknya, sebagian besar responden mengakui bahwa implementasi BIM baru diterapkan di kantor pusat atau departemen perencanaan, sedangkan di lapangan konstruksi proses koordinasi masih banyak mengandalkan metode konvensional. Perangkat lunak BIM yang paling sering disebutkan adalah Autodesk Revit®, meskipun ada juga beberapa yang menggunakan aplikasi lain sesuai kebutuhan spesifik pekerjaan.

Adopsi BIM dipicu oleh berbagai faktor motivasi. Beberapa perusahaan memulainya atas inisiatif internal semata (bottom-up), didorong oleh tim desain atau R&D yang ingin mengikuti inovasi global. Contohnya, sekelompok engineer menyadari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi internal dan lalu mengusulkan penggunaan BIM. Penerapan awal sering kali berskala terbatas pada satu divisi atau proyek percontohan, lalu berkembang jika mendapat dukungan manajemen. Sementara itu, beberapa perusahaan memulai implementasi BIM secara top-down: pimpinan atau komisaris menugaskan penggunaan BIM dalam proyek tertentu. Skema top-down ini biasanya memulai dengan komitmen penuh dan rencana jelas dari manajemen, sehingga penerapannya lebih menyeluruh sejak awal.

Para responden juga menyebutkan faktor pendorong eksternal. Antara lain, menurunnya permintaan clarifikasi desain (Request for Information/RFI) saat menggunakan BIM. Dengan model 3D yang lengkap, kontraktor dan subkon dapat memahami desain lebih baik sehingga frekuensi permintaan klarifikasi gambar ke perencana berkurang. BIM juga memudahkan deteksi dini potensi benturan (clash) antara elemen struktural, utilitas, dan arsitektur saat masih di fase desain, sehingga meminimalkan rework di lapangan. Manfaat lain yang ditekankan adalah peningkatan efisiensi secara keseluruhan: beberapa responden mengamati bahwa sejumlah gambar detail dapat dihasilkan dengan tenaga yang lebih sedikit dibanding cara tradisional, berkat otomatisasi dan integrasi di dalam software BIM.

Berikut beberapa temuan utama terkait motivasi adopsi dan keuntungan yang dirasakan:

• Alasan adopsi BIM: kebutuhan internal untuk pengendalian proyek yang lebih baik; mengikuti tren inovasi dunia konstruksi; mempermudah RFI dan dokumentasi perencanaan; kemampuan clash detection untuk mencegah konflik desain; efisiensi waktu dan pengurangan biaya proyek; serta permintaan langsung dari klien, khususnya klien swasta, yang ingin melihat model BIM dalam studi kelayakan atau presentasi penawaran.

• Manfaat utama: kontrol proyek yang lebih efektif dan penjadwalan yang lebih baik; deteksi konflik desain secara dini sehingga menghindari pekerjaan ulang (rework); pengurangan permintaan informasi tambahan (RFI) selama konstruksi; penghematan material (karena perhitungan volume menjadi akurat); penghematan sumber daya manusia (beberapa responden mencatat bisa menghasilkan beberapa jenis gambar dengan jumlah tenaga lebih sedikit); serta kemudahan dokumentasi desain yang terpusat dalam satu model. Selain aspek teknis, penggunaan BIM ternyata juga memengaruhi sisi bisnis: model tiga dimensi yang informatif sangat membantu dalam presentasi kepada calon klien, sehingga perusahaan bisa lebih meyakinkan dalam memenangkan proyek baru. Dalam hal komunikasi, seorang responden menggambarkan BIM sebagai “bahasa digital bersama” antar-peran: karena model digital bersifat visual dan standar, semua pihak (perencana, kontraktor, subkon) dapat melihat informasi yang sama meski dari perspektif berbeda, sehingga mengurangi miskomunikasi.

• Kolaborasi terfragmentasi: Responden mengamati bahwa potensi kolaborasi penuh dari BIM belum sepenuhnya terealisasi di Indonesia. Sebabnya, masih sedikit pihak yang terintegrasi dalam model bersama. Jika hanya perencana dan kontraktor utama yang menggunakan BIM, tetapi subkontraktor atau pemasok belum, proses koordinasi tetap menggunakan cara lama (misalnya sketsa manual atau modifikasi gambar 2D). Dalam situasi semacam itu, pengguna BIM sering harus melakukan pekerjaan tambahan—misalnya menyiapkan versi data yang lebih konvensional untuk dipahami pihak lain. Seorang responden menyimpulkan bahwa jika tidak semua pemangku kepentingan menggunakan BIM, salah satu pihak terpaksa “menyulap” semua data sendirian sehingga manfaat BIM menurun.

Menariknya, hampir semua responden belum menemukan “kekurangan” signifikan dari penggunaan BIM. Dalam wawancara tidak muncul keluhan teknis spesifik terkait BIM itu sendiri. Beberapa menekankan justru kelebihannya, sambil mengingatkan bahwa perhatian utama harus pada risiko penerapan. Mereka menyoroti bahwa implementasi BIM mengandung tingkat kegagalan tinggi jika tidak direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, rekomendasi praktis yang diusulkan adalah memulai dengan proyek percontohan atau pilot project sebelum penerapan skala besar, guna mengidentifikasi masalah awal dan belajar dari pengalaman tersebut.

Selain itu, responden mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat implementasi BIM di industri konstruksi nasional:

• Investasi Awal yang Besar: Hampir semua perusahaan menyebutkan biaya tinggi sebagai kendala. Implementasi BIM memerlukan lisensi perangkat lunak khusus, upgrade perangkat keras (komputer dengan spesifikasi lebih tinggi), serta pelatihan staf. Return on Investment (ROI) dari BIM baru terasa dalam jangka panjang, sementara modal awal sangat besar. Sebagian besar responden berpendapat bahwa saat ini penerapan BIM lebih ekonomis jika dikhususkan pada proyek-proyek dengan nilai besar, agar investasi tersebut sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

• Perubahan Budaya Kerja: Peralihan dari metode tradisional ke BIM membutuhkan perubahan cara berpikir dan proses kerja. Divisi-divisi di dalam perusahaan harus belajar berkomunikasi secara digital dan mengelola data dalam satu platform bersama. Beberapa responden menyoroti masalah komunikasi internal: jika tim perencana sudah BIM tapi tim pelaksana belum siap, atau vice versa, koordinasi menjadi hambatan. Selain itu, diperlukan latihan berkelanjutan agar tenaga kerja terbiasa dengan alur kerja baru dan tidak kembali ke cara lama.

• Kekurangan Tenaga Ahli BIM: Ketersediaan ahli BIM yang kompeten masih terbatas di Indonesia. Responden mengungkapkan bahwa kebutuhan akan spesialis BIM (seperti BIM manager, BIM coordinator) meningkat seiring penerapan BIM, namun belum diimbangi jumlah tenaga profesional yang memadai. Hal ini terkait pula dengan kurangnya program pelatihan dan sertifikasi kompetensi nasional khusus BIM. Tanpa standardisasi kompetensi, perusahaan sulit memastikan kualitas staf BIM.

• Kebijakan dan Regulasi: Regulasi pemerintah menjadi sorotan. Beberapa orang mendukung inisiatif pemerintah seperti Peraturan Menteri PUPR (2018) yang mewajibkan BIM pada proyek gedung negara berskala besar (misalnya gedung >2 lantai dan luas >2.000 m²). Regulasi seperti ini dapat mendorong adopsi BIM secara lebih luas. Namun, ada kekhawatiran dari kalangan tertentu bahwa kebijakan wajib BIM dapat memberatkan perusahaan kecil-menengah jika tidak disertai bantuan insentif. Seorang konsultan perencana mengingatkan bahwa BIM sebaiknya tidak menjadi beban bagi usaha kecil; bila diwajibkan tanpa persiapan, bisa memicu hambatan usaha.

• Kepemilikan Data BIM: Isu hak atas model informasi digital juga muncul. Data dan informasi dalam BIM adalah “aset intelektual” yang penting. Beberapa responden pernah mengalami kebocoran data desain ke pihak lain, sehingga muncul kekhawatiran akan penyalahgunaan informasi. Praktik di lapangan beragam: ada perusahaan yang secara otomatis menyerahkan data kepada klien, sementara yang lain mempertahankan kepemilikan data desain. Untuk menghindari perselisihan, narasumber menyarankan agar kontrak kerja secara tegas mengatur hak dan akses data BIM. Dengan regulasi yang belum baku tentang kepemilikan data digital, kejelasan kontrak menjadi kunci.

• Standardisasi Proses dan Notasi: Beberapa narasumber menggarisbawahi perlunya standar teknis yang baku, misalnya penamaan komponen konstruksi (kolom, balok, dinding) dalam model BIM agar semua pihak menggunakan istilah yang sama. Standarisasi seperti ini juga sebaiknya disisipkan dalam standar nasional atau aturan industri. Sebagai tambahan, diperlukan juga standar kompetensi nasional BIM, sehingga lulusan atau pekerja BIM memiliki sertifikasi kemampuan yang diakui luas.

Secara keseluruhan, narasi dari wawancara menunjukkan bahwa di tingkat perusahaan yang mempraktikkan BIM, dampak positif sudah mulai dirasakan, terutama pada aspek efisiensi dan koordinasi internal. Namun, hambatan struktural di tingkat industri masih signifikan. Responden optimistis bahwa dengan meningkatnya kesadaran dan tren pasar, potensi BIM untuk mengubah industri konstruksi Indonesia ke arah lebih efisien dan transparan sangat besar.

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Penelitian ini memberikan wawasan berharga, namun perlu diingat sejumlah keterbatasan metodologisnya. Pertama, sampel terdiri dari 10 perusahaan terpilih yang sudah menggunakan atau akan menggunakan BIM, yang dipilih atas pertimbangan pengalaman dan jaringan asosiasi. Artinya, hasil wawancara ini lebih mencerminkan pandangan pelaku yang sudah “berorientasi BIM” dan punya akses ke sumber daya tertentu. Pandangan perusahaan yang belum pernah mencoba BIM atau usaha kecil menengah yang belum siap secara sumber daya mungkin tidak terwakili. Kondisi demikian dapat menimbulkan bias positif: para responden cenderung optimis terhadap BIM karena mereka berada di garis depan adopsi teknologi ini. Oleh karena itu, temuan seperti “tidak ada kelemahan BIM yang ditemukan” mungkin didorong oleh konteks sampel yang maju dalam teknologi, bukan gambaran industri secara umum.

Kedua, sebagai studi kualitatif, wawancara semi-terstruktur bergantung pada persepsi dan interpretasi narasumber. Argumen atau pengalaman yang disampaikan berupa narasi pribadi, sehingga cenderung subjektif. Hasil analisis bergantung pada kemampuan peneliti mengode dan mentranskripsi jawaban, yang bisa ada interpretasi peneliti di balik setiap sintesis. Tidak ada data kuantitatif yang mengukur seberapa besar (misalnya persentase pengurangan biaya) sehingga kesimpulan tentang manfaat masih bersifat kualitatif. Hal ini membatasi kemampuan menarik generalisasi luas atau melakukan perbandingan objektif antar-variabel.

Ketiga, penelitian ini hanya mencakup perspektif pengguna BIM (main contractor, konsultan, developer, supplier) dalam lingkup proyek swasta. Sudut pandang pemangku kepentingan lain seperti pemberi proyek (owner) di sektor publik, lembaga regulasi, atau bahkan kontraktor level-2 tidak disertakan. Implikasinya, masukan terkait kebijakan pemerintah atau kebutuhan kurikulum pendidikan, misalnya, harus ditafsirkan dari perspektif pengguna saja. Selain itu, wawancara dilakukan pada periode tertentu (2018); karena BIM adalah bidang yang dinamis, temuan bisa berubah seiring waktu—misalnya saat regulasi baru diberlakukan atau tren global berubah.

Oleh sebab itu, ketika membaca resensi ini perlu dicatat bahwa hasilnya memberikan gambaran awal berdasarkan opini terpilih, bukan hasil survei representatif. Selalu ada kemungkinan bias seleksi responden (hanya yang tergabung di asosiasi BIM), bias optimisme (hanya pengadopsi BIM yang diwawancara), dan bias peneliti dalam menafsirkan data kualitatif. Meskipun demikian, kekritisan penelitian tetap terlihat: penulisnya sendiri menyadari aspek-aspek yang belum tercakup dan menggarisbawahi perlunya validasi lebih luas. Hal ini memungkinkan pembaca melihat temuan ini sebagai titik tolak diskusi, bukan fakta mutlak untuk seluruh industri.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Meski fokus utamanya eksplorasi pendapat pengguna, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan penting untuk pengembangan ilmu dan praktik selanjutnya. Dari sisi akademik, studi ini merekomendasikan penelitian lanjutan yang lebih khusus, misalnya analisis rasio manfaat-biaya (benefit-cost) penggunaan BIM dalam proyek konstruksi Indonesia, serta studi komparatif waktu pengerjaan proyek dengan dan tanpa BIM. Data empiris mengenai keuntungan kuantitatif tentu dibutuhkan untuk melengkapi temuan kualitatif ini. Demikian pula, ada peluang penelitian pengembangan indikator kinerja BIM dan sertifikasi kompetensi BIM nasional, agar keahlian yang diperlukan bisa distandardisasi.

Bagi pengambil kebijakan dan pemerintah, temuan ini bisa menjadi referensi awal untuk merumuskan strategi adopsi BIM. Misalnya, data hambatan investasi tinggi dan kekhawatiran UMKM menghadapi BIM wajib dapat membantu merancang kebijakan insentif atau bantuan teknis. Regulasi PUPR telah menandakan arah, namun riset ini menggarisbawahi kebutuhan akan sosialisasi dan dukungan pelatihan (capacity building) bagi pelaku industri agar kebijakan tersebut efektif. Lembaga pemerintah juga dapat menggunakan hasil ini untuk mengevaluasi cakupan dan manfaat program digitalisasi proyek publik, serta mengukur kesiapan pemangku kepentingan di daerah-daerah lain selain Jakarta.

Di ranah pendidikan, kurikulum teknik sipil dan arsitektur sebaiknya menambah modul BIM yang lebih aplikatif. Karena responden menyoroti kurangnya tenaga ahli, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan profesional berpeluang memanfaatkan temuan ini untuk menyesuaikan kurikulum agar lulusan siap menghadapi tuntutan digital. Misalnya, materi tentang manajemen data proyek dan kolaborasi digital yang ditemui di lapangan dapat dimasukkan ke dalam mata kuliah atau workshop.

Akhirnya, industri konstruksi sendiri dapat meninjau ulang strategi adopsi teknologi berdasarkan wawasan ini. Perusahaan dapat mulai mengalokasikan investasi untuk pilot project BIM dengan skala terbatas, sesuai rekomendasi penelitian, sebelum memperluas penggunaannya. Temuan tentang manfaat pemasaran proyek lewat model 3D misalnya bisa dijadikan argumentasi internal untuk memulai BIM di awal tahun anggaran. Organisasi bisa membangun tim BIM atau keahlian internal khusus sebagai unit strategis. Kesadaran akan hambatan budaya kerja juga menyoroti perlunya manajemen perubahan dalam perusahaan; pelatihan dan komunikasi internal menjadi kunci agar peralihan ke BIM berjalan mulus.

Secara keseluruhan, studi ini menandai fase awal pengembangan kajian BIM di Indonesia. Dengan dasar temuan ini, studi ilmiah berikutnya dapat menguji hipotesis baru atau menjangkau responden lebih luas. Temuan ini, yang bersandar pada perspektif pengguna langsung, menguatkan landasan untuk merumuskan kebijakan, kurikulum, dan strategi teknis secara lebih matang.

Penutup Reflektif

Hasil temuan penelitian ini punya relevansi penting dengan tren global digitalisasi konstruksi. Di berbagai belahan dunia, BIM telah menjadi standar baru yang memacu efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proyek infrastruktur. Temuan-temuan yang diperoleh Mieslenna dan Wibowo selaras dengan kebutuhan industri yang semakin menuntut produktivitas tinggi dan kendali biaya yang ketat. Indonesia, dengan proyek infrastruktur masifnya, sangat mungkin memperoleh manfaat serupa bila adopsi BIM lebih meluas. Misalnya, dalam era keuangan publik yang diawasi ketat, penggunaan BIM bisa meningkatkan transparansi perencanaan anggaran proyek. Begitu pula dalam pengoperasian, informasi terintegrasi di BIM dapat mendukung e-manajemen aset.

Refleksi lebih jauh, penelitian ini menggarisbawahi bahwa penerapan BIM bukanlah sekadar tren teknologi, melainkan bagian dari transformasi digital industri konstruksi menuju yang lebih canggih. Ke depan, tantangan efisiensi, keberlanjutan, dan keterbukaan data hanya akan semakin penting. Dengan mengangkat contoh penerapan BIM di lokal, resensi ini mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dalam perkembangan global seperti Building Industry 4.0. Diperlukan sinergi antara dunia akademik, pembuat kebijakan, dan pelaku industri untuk merealisasikan potensi digitalisasi tersebut. Dengan dorongan yang tepat, BIM bisa menjadi fondasi inovasi yang mendorong proyek infrastruktur nasional menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih andal – sesuai dengan kebutuhan dan harapan era globalisasi konstruksi saat ini.

Sumber:
Mieslenna, C. F. dan Wibowo, A. (2019). Mengeksplorasi Penerapan Building Information Modeling (BIM) pada Industri Konstruksi Indonesia dari Perspektif Pengguna. Universitas Katolik Parahyangan. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17664.81921 

Latar Belakang Teoretis

Penelitian ini berakar pada sebuah masalah fundamental dan persisten dalam manajemen proyek: kurangnya konsensus mengenai apa yang sebenarnya merupakan keberhasilan pengiriman proyek. Meskipun banyak model dan kerangka kerja telah dikembangkan, pengukuran kesuksesan proyek tetap menjadi tantangan besar bagi para profesional dan akademisi, terutama di industri konstruksi Australia yang ditandai dengan tingkat kegagalan yang tinggi. Kemampuan untuk mengevaluasi kesuksesan proyek secara sistematis dan andal merupakan kunci untuk mengembangkan mekanisme manajemen yang lebih efisien dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.  

Untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini, tesis ini bertujuan untuk memvalidasi sebuah model kesuksesan pengiriman proyek yang sistematis, yaitu Model Integrasi 3D, secara spesifik untuk industri konstruksi Australia. Hipotesis yang mendasari karya ini adalah bahwa Model Integrasi 3D dapat memberikan ukuran kesuksesan yang akurat dan efektif, terlepas dari ukuran, lokasi, atau waktu proyek. Dengan berfokus pada tiga Indikator Kinerja Utama (KPI) inti—  

nilai, kecepatan, dan dampak—model ini diusulkan sebagai alat yang dapat secara dramatis meningkatkan probabilitas keberhasilan proyek.  

Metodologi dan Kebaruan

Penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian campuran (mixed-method) yang kuat, yang dilaksanakan melalui strategi studi multi-kasus. Pendekatan ini memungkinkan pengujian model dalam konteks dunia nyata yang beragam dan kompleks.  

Proses metodologisnya melibatkan dua cabang utama. Pertama, Model Integrasi 3D diterapkan pada 40 proyek konstruksi di seluruh Australia untuk menghitung skor Project Delivery Success (PDS) yang objektif untuk setiap proyek. Kedua, untuk memvalidasi hasil dari model tersebut, teknik triangulasi digunakan. Sebuah survei kuesioner disebarkan kepada para manajer senior dari organisasi yang berkolaborasi, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ke-40 proyek tersebut. Pengalaman dan penilaian mereka menghasilkan skor Performance Assessment Review (PAR) yang bersifat lebih subjektif. Sebagai lapisan validasi akhir, peringkat proyek yang dihasilkan disetujui oleh direktur organisasi yang berkolaborasi.  

Kebaruan dari karya ini tidak terletak pada penciptaan teori baru dari awal, melainkan pada validasi empiris skala besar dari sebuah model yang menjanjikan. Dengan menguji Model Integrasi 3D pada portofolio proyek yang substansial dan membandingkannya dengan penilaian ahli, penelitian ini secara efektif menjembatani kesenjangan antara konsep teoretis dan aplikasi praktis, memberikan bukti konkret atas keandalan model tersebut.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

Analisis data yang cermat menghasilkan serangkaian temuan yang secara kuat mendukung hipotesis penelitian.

1. Validitas Model Integrasi 3D: Temuan utama dan paling signifikan adalah adanya korelasi yang kuat antara skor PDS (yang dihitung secara objektif menggunakan model) dengan skor PAR (yang didasarkan pada penilaian pengalaman manajer senior). Hal ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa Model Integrasi 3D adalah alat yang akurat dan efektif untuk mengevaluasi kinerja organisasi di berbagai proyek konstruksi, terlepas dari variasi dalam ukuran, lokasi, dan waktu.  

2. Fokus pada KPI Inti: Penelitian ini menegaskan kembali bahwa tiga Indikator Kinerja Utama yang menjadi inti dari Model Integrasi 3D—yaitu nilai, kecepatan, dan dampak—merupakan bidang-bidang krusial yang harus menjadi fokus utama para manajer proyek untuk mencapai hasil yang lebih baik.  

3. Aplikasi sebagai Alat Pemantauan Progresif: Salah satu temuan yang paling berimplikasi praktis adalah bahwa skor PDS dapat digunakan pada tahap-tahap interim selama siklus hidup proyek. Ini memposisikan PDS sebagai alat pemantauan dinamis yang dapat memastikan bahwa pengambilan keputusan selaras dengan ekspektasi kesuksesan, dan secara efektif dapat menggantikan penggunaan analisis nilai hasil tradisional (  

   Earned Value Analysis - EVA).  

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Meskipun metodologinya kuat, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, seluruh 40 studi kasus berasal dari satu organisasi yang berkolaborasi, yang dapat membatasi generalisasi temuan ke seluruh industri konstruksi Australia. Kedua, meskipun triangulasi dengan skor PAR memperkuat validitas, skor PAR itu sendiri masih didasarkan pada persepsi subjektif manajer, yang mungkin memiliki bias inheren. Tesis ini juga menyinggung adanya isu terkait keyakinan data (data confidence) dan dampak kompleksitas proyek, yang menunjukkan bahwa dalam praktik, penerapan model ini masih memerlukan penilaian kontekstual yang cermat.  

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Secara praktis, implikasi dari penelitian ini sangat signifikan. Ia menawarkan kepada industri konstruksi sebuah alat yang telah tervalidasi secara empiris untuk mengukur dan membandingkan kesuksesan proyek secara lebih objektif, serta berfungsi sebagai sistem peringatan dini selama pelaksanaan proyek.

Untuk penelitian di masa depan, karya ini membuka beberapa jalan. Ada kebutuhan untuk mereplikasi studi ini dengan melibatkan beberapa organisasi untuk meningkatkan generalisasi temuan. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi penerapan Model Integrasi 3D di sektor industri lain di luar konstruksi untuk menguji klaim universalitasnya. Terakhir, investigasi lebih lanjut mengenai bagaimana skor PDS dapat diintegrasikan secara formal ke dalam sistem manajemen proyek dan kerangka kerja pengambilan keputusan organisasi akan menjadi kontribusi yang berharga.

Sumber

Ghanbaripour, A. (2020). Improving the project delivery success of Australian construction project management practice. Doctoral Thesis, Bond University.

Pada era di mana klaim 'bangunan hijau' dapat menentukan akses modal dan reputasi perusahaan, kebutuhan untuk menilai sejauh mana sertifikasi bangunan benar-benar mencerminkan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) menjadi mendesak. Skema BREEAM UK New Construction sering dipandang sebagai standar emas untuk menilai performa lingkungan dan kenyamanan pengguna. Namun, ketenaran bukanlah bukti kecukupan. Penelitian yang diulas di sini menyajikan analisis sistematik terhadap distribusi bobot dalam BREEAM, menanyakan apakah fokus penilaian tersebut selaras dengan tuntutan ESG yang semakin kompleks. Dengan mengurai bobot kategori dan kredensial yang diberikan pada tiap aspek, studi ini membuka jendela bagi pembaca untuk melihat: apa yang benar-benar diukur, apa yang mendapat prioritas, dan apa yang diabaikan.

Pendekatan penelitian bersifat ilmiah sekaligus pragmatis—bukan sekadar daftar nilai, tetapi pembacaan terhadap cerita di balik angka. Alih-alih menerima skor sebagai akhir dari sebuah narasi keberlanjutan, penulis menelusuri hubungan antara indikator teknis (misalnya efisiensi energi, pengelolaan limbah, kualitas udara dalam ruangan) dan indikator institusional yang lebih abstrak namun krusial (seperti transparansi rantai pasok, kebijakan anti-korupsi, dan perencanaan legacy). Hasil awalnya mengejutkan: distribusi bobot memperlihatkan kecenderungan kuat ke aspek lingkungan dan wellbeing pengguna, sementara governance—yang berfungsi sebagai pengawal integritas jangka panjang—mendapat porsi relatif kecil.

Hal ini penting karena governance bukan sekadar label birokratis; ia adalah rangka yang memastikan data yang dilaporkan dapat dipercaya, intervensi ramah lingkungan dapat dipelihara, dan manfaat sosial benar-benar mengakar. Ketika governance terpinggirkan, risiko greenwashing meningkat—proyek terlihat memenuhi standar di atas kertas tetapi praktik di lapangan tidak mencerminkan klaim tersebut. Demikian pula, ketika aspek pendidikan, transfer keterampilan, dan legacy planning tidak mendapat perhatian memadai, komunitas lokal berisiko tidak menikmati manfaat jangka panjang dari investasi infrastruktur.

Pendahuluan ini juga menempatkan BREEAM dalam konteks keputusan investasi. Untuk investor institusional yang mengandalkan sertifikasi sebagai penilaian risiko non-finansial, kesenjangan dalam penilaian governance merupakan sinyal peringatan. Bagi pengembang, temuan ini menawarkan peta jalan perbaikan: mengejar poin BREEAM tetap relevan, tetapi mengintegrasikan praktik tata kelola dan program sosial yang kuat akan memberi nilai tambah nyata dan mengurangi risiko reputasi.

Penelitian ini penting bukan hanya untuk akademisi—dampaknya langsung menyentuh kebijakan publik, strategi investasi, dan praktik konstruksi di lapangan. Ketika sebuah sertifikasi menjadi rujukan utama, regulasi dan insentif fiskal sering disusun berdasar standar itu; kelalaian dalam menilai governance dapat menghasilkan kebijakan yang nampak progresif namun rentan dieksploitasi. Pada bagian selanjutnya, pembaca akan menemukan uraian rinci tentang bagaimana bobot tiap kategori didistribusikan, contoh konkret kredit yang menonjol, serta analisis risiko yang muncul ketika aspek-aspek kritis dikesampingkan. Resensi ini akan berusaha menjaga keseimbangan antara pengakuan atas kontribusi BREEAM—terutama pada isu lingkungan dan wellbeing—dan kritik konstruktif yang menuntut perluasan fokus ke governance dan legacy.

Inti cerita: apa yang mengejutkan peneliti?

Studi dokumen ini menemukan pola yang jelas dan tajam:

• BREEAM sangat tertumpu pada aspek lingkungan — 54,13% dari bobot penilaian diarahkan pada isu lingkungan.
• Aspek sosial juga cukup besar — 43,16% bobot menyentuh isu sosial (wellbeing, kesehatan & keselamatan paling dominan).
• Tata kelola (governance) relatif terabaikan — hanya 14,8% bobot dan beberapa elemen kunci governance sama sekali tidak tercakup.

Secara naratif: peneliti terkejut bahwa sebuah alat yang dipakai luas sebagai bukti komitmen keberlanjutan masih meninggalkan inti tata kelola yang sering menjadi penentu apakah inisiatif hijau benar-benar berkelanjutan dan transparan.

Mengapa temuan ini bisa mengubah dunia?

Bayangkan perusahaan pengembang yang memasang “label BREEAM” sebagai jaminan keberlanjutan pada portofolio propertinya. Jika penilaian lebih menitikberatkan pada pengurangan emisi dan efisiensi energi sementara mengabaikan rantai pasok, anti-korupsi, dan transfer keterampilan, investor dan publik bisa keliru menilai. Akibatnya:

• Keputusan investasi dapat terdistorsi (investor mengira risiko tata kelola teratasi padahal belum).
• Program keberlanjutan menjadi fragmen (lingkungan baik, tetapi warisan sosial dan praktik etis tidak terjamin).
• Potensi manfaat jangka panjang (mis. penyerapan tenaga kerja lokal, transfer keterampilan, dan pengurangan korupsi) tidak terjadi.

Singkatnya: BREEAM sekarang memberi nilai pada “apa yang mudah diukur” — energi, transport, material — tetapi mengabaikan elemen yang sulit diukur namun krusial untuk kelangsungan dan legitimasi proyek.

Fakta menarik (dalam bullet — ringkas & bisa dikutip)

• Bobot kategori BREEAM New Construction (fully fitted): Management, Health & Wellbeing, Energy, Transport, Water, Materials, Waste, Land use & ecology, Pollution, Innovation (total 100%).
• 54,13% dari bobot assessment mendukung target lingkungan — contohnya pengurangan gas rumah kaca (20,53%), penggunaan energi terbarukan (8,25%), dan pengendalian polusi (8%).
• 43,16% bobot dikaitkan dengan isu sosial; dari semua tema sosial, wellbeing menempati 22,13% (visual, udara dalam ruangan, kenyamanan termal, akustik).
• 14,8% bobot terkait governance, dan banyak aspek governance penting tidak dicakup: strategi & kebijakan organisasi, pencegahan korupsi, pendidikan & keterampilan, legacy planning, dan emergency response planning.
• Beberapa kredit assessment bersifat multidimensional — mis. Man 01 (project brief & design) membantu wellbeing, inklusi, dan keterlibatan pemangku kepentingan sekaligus.

Apa arti angka-angka itu dalam bahasa sehari-hari?

Jika 54,13% dari perhatian penilaian ditempatkan pada lingkungan, bayangkan baterai smartphone yang naik dari 20% ke 74% — artinya, BREEAM sangat fokus untuk "mengisi ulang" performa lingkungan proyek. Namun, tata kelola hanya mendapatkan porsi kecil — seperti memberi pengisi daya cadangan kecil yang mungkin tidak cukup saat terjadi masalah besar.

Analisis kritis: apa yang kurang dan mengapa itu berbahaya

1. Governance tertinggal
   • Tidak ada penilaian eksplisit pada anti-korupsi, kebijakan etika, atau pengawasan rantai pasok secara menyeluruh.
   • Risiko: tanpa governance kuat, hasil lingkungan dan sosial rentan “greenwashing” — proyek terlihat hijau di dokumen, tetapi praktik di lapangan tidak transparan.
2. Kekurangan pada isu pendidikan, keterampilan, dan legacy planning
   • BREEAM tidak meminta bukti transfer keterampilan kepada tenaga kerja lokal atau rencana legacy (bagaimana infrastruktur memberi manfaat jangka panjang).
   • Risiko: pembangunan yang tidak meninggalkan dampak positif berkelanjutan bagi komunitas.
3. Ruang darurat dan kesiapsiagaan minim
   • Tidak ada kredit yang secara jelas mengukur kemampuan respons darurat atau akses layanan darurat.
   • Risiko: pada situasi bencana, proyek yang “hijau” mungkin rentan.
4. Ketimpangan antara apa yang terukur dan apa yang penting
   • Hal yang mudah diukur (emisi, efisiensi) mendapat bobot besar; hal yang penting tetapi kompleks (etika, transparansi) mendapat sedikit atau nol.

Rekomendasi realistis berdasarkan temuan paper

• Masukkan kredit governance eksplisit: audit rantai pasok, kebijakan anti-korupsi, dan transparansi keuangan sebagai bagian penilaian.
• Kembangkan indikator EDI (equality, diversity, inclusion): mis. rasio keterwakilan kelompok minoritas, gender, dan program keterampilan lokal.
• Tambahkan kriteria legacy & pendidikan: dokumentasi transfer keterampilan, program magang, kunjungan edukasi.
• Buat modul emergency response: jarak ke layanan darurat, waktu respons, dan prosedur keselamatan konstruksi.

Peneliti menyarankan agar revisi BREEAM berikutnya mengadopsi kredit-kredit tersebut agar kerangka menjadi “one-stop shop” bagi perusahaan konstruksi yang ingin men-deliver ESG secara utuh.

Opini ringan tapi realistis

BREEAM telah berperan besar dalam memajukan standar lingkungan bangunan—itu fakta. Namun, mengandalkan BREEAM sebagai pengganti penuh laporan ESG adalah pendekatan yang setengah matang. Tanpa menambal lubang governance dan sosial yang diidentifikasi, label BREEAM berisiko menjadi alat pemasaran lebih dari instrumen transformasi. Jika revisi datang, skema ini bisa berubah dari “label teknis” menjadi “peta jalan perubahan” yang sesungguhnya.

Siapa yang paling terdampak?

• Investor institusional: bisa keliru menilai risiko non-keuangan.
• Developer & kontraktor: perlu memikirkan ulang strategi sertifikasi agar tidak hanya mengejar poin.
• Komunitas lokal: berpotensi kehilangan manfaat jangka panjang (keterampilan, legacy) jika aspek sosial tidak dikuatkan.
• Pembuat kebijakan: harus berhati-hati mengacu pada sertifikasi sebagai bukti terpenuhinya ESG tanpa verifikasi governance.

Kesimpulan & dampak nyata (penutup sesuai instruksi)

Adewumi et al. menunjukkan: BREEAM New Construction efektif sebagai alat untuk menunjukkan komitmen terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan pengguna, tetapi kurang memadai bila tujuan Anda adalah membuktikan capaian ESG yang utuh — terutama untuk aspek governance yang sangat menentukan kredibilitas dan keberlanjutan jangka panjang. Jika rekomendasi paper diadopsi—menambahkan kredit governance, EDI, legacy planning, dan emergency response—maka skema ini berpotensi menjadi platform tunggal yang dapat meningkatkan transparansi, mengurangi risiko reputasi, dan menurunkan biaya operasional proyek.

Jika diterapkan secara sistematis (misalnya mengadopsi revisi yang direkomendasikan pada portofolio pengembang besar dalam lima tahun), temuan ini bisa mengurangi biaya operasional dan risiko finansial terkait tata kelola hingga signifikan — sekaligus menurunkan emisi dan meningkatkan manfaat sosial bagi komunitas setempat

Sumber Artikel:

Adewumi, A. S., Opoku, A., & Dangana, Z. (2024). Sustainability assessment frameworks for delivering environmental, social, and governance (ESG) targets: a case of building research establishment environmental assessment method (BREEAM) UK new construction. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 31(5), 3779-3791.

Mengapa Temuan Ini Relevan untuk Kebijakan?

Artikel karya Shinji Asai dan Takashi Goso (2025) membedah isu krusial tentang ketenagakerjaan dan pengembangan insinyur sipil asing di industri konstruksi Jepang. Jepang menghadapi krisis tenaga kerja akibat populasi menua, penurunan jumlah insinyur muda, serta sistem subkontraktor berlapis yang memperlebar kesenjangan upah dan peluang karier.

Untuk mengatasi kekurangan, Jepang merekrut insinyur asing melalui jalur technical intern trainee, specific skilled worker, dan T/H/I (technical/humanities/international business) workers. Namun, penelitian ini menemukan bahwa keberlanjutan kerja insinyur asing terganjal oleh:

• Hambatan bahasa Jepang untuk sertifikasi resmi dan komunikasi di proyek.

• Ketimpangan upah & benefit antar lapisan kontraktor.

• Integrasi sosial terbatas, khususnya bagi lulusan universitas luar negeri.

• Gap ekspektasi karier antara insinyur asing (lebih suka kontrak berbasis pekerjaan) dan perusahaan Jepang (cenderung mendorong loyalitas jangka panjang).

Melalui wawancara insinyur asing dan manajer Jepang, artikel ini menyoroti bahwa faktor kepuasan non-finansial—seperti counseling, kesempatan membawa keluarga, serta kejelasan jalur karier—sering lebih menentukan dari sekadar gaji.

Dampak, Hambatan, dan Peluang: Analisis Kebijakan

Dampak Sosial

Kehadiran insinyur asing membantu menjaga kelangsungan proyek infrastruktur di Jepang, tetapi integrasi budaya dan hambatan bahasa menimbulkan kerentanan sosial, terutama dalam komunikasi keselamatan di lapangan.

Dampak Ekonomi

Rekrutmen insinyur asing mendukung strategi ekspansi infrastruktur Jepang ke luar negeri. Namun, tanpa kebijakan pengembangan kapasitas dan karier, ketergantungan jangka panjang bisa berbalik menjadi risiko turnover tinggi.

Dampak Administratif

Regulasi lisensi dan sertifikasi Jepang menuntut standar tinggi. Keterbatasan akses bahasa bagi insinyur asing membuat mereka sulit naik ke posisi strategis. Situasi ini menciptakan ketidakselarasan antara kebutuhan tenaga ahli dan aturan administratif.

Hambatan

• Tingginya syarat bahasa Jepang untuk ujian sertifikasi.

• Subkontraktor berlapis memperlebar kesenjangan upah.

• Minimnya dukungan psikososial bagi pekerja asing.

Peluang

• Insinyur asing dapat menjadi motor ekspansi ODA Jepang.

• Teknologi digital & AI membuka peluang training jarak jauh (bahasa, sertifikasi, manajemen proyek).

• Jejaring internasional memberi nilai tambah dalam proyek lintas negara.

5 Rekomendasi Kebijakan Publik untuk Indonesia

1. Reformasi Sistem Sertifikasi Insinyur

Indonesia perlu memperkuat sertifikasi profesi insinyur dengan fleksibilitas bahasa Inggris sebagai alternatif pada ujian internasional. Hal ini akan menarik talenta asing sekaligus memperkuat daya saing lokal.

2. Skema Perlindungan dan Integrasi Sosial

Seperti Jepang, Indonesia juga berpotensi menarik insinyur asing di era pembangunan masif. Oleh karena itu, penting menyiapkan program integrasi sosial (counseling, pelatihan bahasa Indonesia, izin keluarga menyertai) agar keberlanjutan kerja lebih terjamin.

3. Transparansi Remunerasi di Sektor Konstruksi

Untuk mencegah kesenjangan upah antar kontraktor, pemerintah dapat menetapkan standar remunerasi minimum bagi insinyur lokal maupun asing, mengacu pada tingkat pengalaman dan sertifikasi.

4. Dukungan Pelatihan Berkelanjutan (Continuing Professional Development)

Indonesia bisa mencontoh Jepang dalam memperkuat pelatihan OFFJT, tetapi dengan memanfaatkan kursus online. Misalnya, kursus Overview of Construction Management dapat menjadi platform peningkatan kapasitas.

5. Kolaborasi Regional untuk Ekspansi Infrastruktur

Mengacu pada strategi “CORE JAPAN”, Indonesia dapat mendorong kemitraan perusahaan konstruksi lokal dengan asing dalam proyek regional ASEAN, dengan syarat transfer pengetahuan dan pengembangan kapasitas insinyur lokal.

Kritik terhadap Kebijakan

Jika kebijakan hanya berfokus pada rekrutmen tanpa memperhatikan faktor non-finansial (bahasa, integrasi sosial, counseling, jalur karier), maka insinyur asing cenderung bertahan sebentar. Hal ini bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berpotensi memperburuk krisis tenaga kerja jangka panjang.

Penutup: Pelajaran untuk Indonesia

Artikel ini menunjukkan bahwa ketahanan SDM teknik tidak bisa hanya bergantung pada gaji atau perekrutan masif. Indonesia harus memadukan kebijakan sertifikasi fleksibel, perlindungan sosial, serta pengembangan kapasitas berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mampu menciptakan daya saing regional.

Sumber:
Employment and Human Development for Foreign Civil Engineers in Japanese Construction Industries – Engineering Journal (2025)