Brunei Darussalam dikenal sebagai salah satu negara dengan struktur tarif paling rendah di dunia. Namun laporan 2025 National Trade Estimate menunjukkan bahwa meski hambatan tarif hampir tidak ada, akses pasar tetap dipengaruhi oleh kebijakan non-tarif—khususnya regulasi halal yang sangat ketat, keterbatasan transparansi kebijakan publik, serta persyaratan residency yang membatasi partisipasi investor asing dalam pendirian perusahaan. Hambatan-hambatan ini memperlihatkan bahwa tantangan utama Brunei bukan pada proteksi perdagangan konvensional, melainkan pada kebijakan administratif, regulasi agama, dan struktur ekonomi yang tersentralisasi.

Struktur Tarif dan Pajak: Hampir Nol, tetapi Ruang Kenaikan Tetap Ada

Brunei menerapkan salah satu tarif impor rata-rata terendah secara global:

• 0,5% tarif MFN rata-rata,

• 0,1% untuk produk pertanian,

• 0,6% untuk produk non-pertanian.

Negara ini juga telah mengikat 95,5% garis tarif di WTO, dengan bound rate rata-rata 25,4%. Artinya, meski tarif aktual rendah, Brunei tetap memiliki ruang legal untuk menaikkan tarif secara signifikan jika diperlukan.

Pada sisi pajak konsumsi, Brunei memperluas kebijakan pajak minuman 2017 pada 2023 untuk mencakup minuman bergula rendah, sementara beberapa minuman dengan gula tambahan justru dikecualikan. Industri menilai kebijakan ini masih kurang proporsional dan mendorong penerapan struktur pajak bertingkat berdasarkan kadar gula untuk mendorong reformulasi produk.

Regulasi Halal: Sistem Sertifikasi yang Ketat dan Proses Inspeksi yang Membatasi Akses Pasar

Kebijakan halal merupakan hambatan paling signifikan bagi eksportir makanan dan minuman ke Brunei. Berdasarkan Halal Certificate and Halal Label Order Amendment 2017, seluruh produk makanan dan minuman yang diproduksi, diimpor, didistribusikan, atau disajikan wajib memiliki sertifikat halal dari Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB). Sertifikat tersebut juga harus diperbarui setiap tahun.

Regulasi halal daging lebih ketat lagi melalui Halal Meat Act, yang mewajibkan:

• impor hanya melalui pemegang izin impor halal,

• inspeksi langsung oleh pemerintah Brunei di fasilitas pemotongan negara asal,

• eksportir harus memiliki izin ekspor halal dari pemerintah negara asal,

• fasilitas pemotongan harus masuk daftar abatoar yang disetujui MUIB.

Hingga kini, tidak ada satu pun dari 40 fasilitas pemotongan luar negeri yang disetujui MUIB berasal dari Amerika Serikat, sehingga akses produk daging AS pada dasarnya tertutup. Hambatan ini bersifat struktural karena sangat bergantung pada inspeksi pemerintah Brunei, yang hanya dilakukan pada fasilitas tertentu yang dianggap memenuhi standar religius dan teknis lokal.

Transparansi Kebijakan: Proses Terpusat tanpa Mekanisme Konsultasi Publik

Brunei memiliki struktur pemerintahan yang sangat tersentralisasi. Proses penetapan kebijakan ekonomi, industri strategis, energi, telekomunikasi, dan transportasi terpusat pada pemerintah tanpa adanya:

• mekanisme konsultasi publik,

• proses partisipasi pemangku kepentingan,

• publikasi rancangan aturan,

• atau transparansi kebijakan BUMN.

Karena sebagian besar sektor kunci dimiliki atau dikendalikan pemerintah, keputusan bisnis bersifat internal dan tidak selalu dapat diprediksi oleh pelaku usaha internasional. Situasi ini menciptakan tantangan bagi perusahaan asing yang membutuhkan kepastian regulasi, terutama dalam sektor seperti energi dan telekomunikasi di mana Brunei memiliki monopoli atau struktur pasar oligopolistik.

Residency Requirement: Hambatan Investasi untuk Perusahaan Asing

Under Companies Act, perusahaan yang 100% dimiliki asing tidak dapat melakukan local incorporation di Brunei jika:

• dari dua direktur perusahaan, tidak ada yang merupakan penduduk Brunei, atau

• jika jumlah direktur lebih dari dua, minimal dua harus penduduk Brunei.

Meskipun undang-undang memungkinkan pemerintah memberi pengecualian, hingga kini tidak ada satu pun pengecualian yang pernah diberikan.

Persyaratan ini menciptakan hambatan langsung bagi investor yang ingin membentuk entitas lokal dengan struktur kendali penuh. Selain itu, persyaratan residency memperpanjang waktu dan biaya untuk memasuki pasar, termasuk kebutuhan untuk mencari mitra direktur lokal yang dapat dipercaya dan memenuhi syarat hukum.

Dominasi BUMN dan Kurangnya Transparansi Pasar

Beberapa sektor kunci Brunei—termasuk minyak dan gas, energi, telekomunikasi, dan transportasi—dikuasai oleh BUMN atau perusahaan yang dimiliki pemerintah secara langsung. Ketiadaan transparansi informasi mengenai:

• struktur kepemilikan,

• pengambilan keputusan,

• kriteria tender,

• dan proses penetapan harga,

membatasi peluang masuknya perusahaan asing, terutama untuk layanan profesional, logistik, dan sektor teknologi.

Penutup: Pasar dengan Hambatan Tarif Rendah tetapi Non-Tarif Sangat Ketat

Brunei adalah contoh negara di mana tantangan perdagangan lebih sedikit berkaitan dengan tarif dan lebih banyak dengan regulasi administrasi, standar keagamaan, dan struktur pemerintahan yang tertutup. Sistem halal yang sangat preskriptif, keputusan kebijakan yang tidak transparan, serta persyaratan residency yang membatasi struktur kepemilikan asing merupakan hambatan utama yang menekan akses pasar AS dan pelaku usaha global.

Meskipun struktur tarif Brunei hampir nol, hambatan non-tarif ini membuat lingkungan bisnis tetap kompleks dan menuntut strategi masuk pasar yang lebih berhati-hati.

 

Daftar Pustaka

2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Brunei Darussalam Section.

Brasil adalah salah satu pasar terbesar dunia dan mitra dagang penting bagi banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Namun laporan 2025 National Trade Estimate menunjukkan bahwa pasar ini tetap ditandai oleh tarif tinggi, kebijakan non-tarif yang kompleks, persyaratan lokal yang kuat, serta sejumlah regulasi digital dan sektor jasa yang menciptakan hambatan signifikan. Walaupun kedua negara memiliki Agreement on Trade and Economic Cooperation (ATEC) dan protokol baru yang memperkuat transparansi, reformasi regulasi, dan fasilitasi perdagangan, tantangan yang dihadapi eksportir serta investor asing di Brasil tetap substansial.

Dengan ukuran ekonominya yang besar, pasar konsumsi yang luas, dan peran strategis dalam MERCOSUR, kebijakan perdagangan Brasil memiliki dampak regional yang signifikan. Namun kombinasi proteksionisme historis dan kebijakan yang sering berubah membuat prediktabilitas pasar tetap rendah.

Struktur Tarif Brasil: Tinggi, Berlapis, dan Rentan Berubah

Brasil mempertahankan struktur tarif rata-rata 11,2%, dengan rincian:

• 8,1% untuk produk pertanian,

• 11,7% untuk produk non-pertanian.

Sebagai anggota pendiri MERCOSUR, Brasil menerapkan Common External Tariff (CET) sebesar 0–35%. Kebijakan MERCOSUR untuk menurunkan tarif 10% bagi lebih dari 80% lini tarif sejak 2022 bertujuan meningkatkan daya saing, namun Brasil tetap memiliki:

• tarif tertinggi di kawasan untuk otomotif, elektronik, mesin industri, kimia, baja, tekstil, hingga IT,

• bound rate yang jauh lebih tinggi dibanding tarif aktualnya, memberikan ruang untuk peningkatan mendadak.

Salah satu contoh paling sensitif adalah tarif etanol, yang berubah-ubah sejak 2017. Setelah sempat dihapus, tarif kembali diberlakukan dan naik menjadi 18% pada 2024, menekan ekspor AS dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri biofuel.

Struktur Pajak: Kompleks dan Diskriminatif terhadap Produk Asing

Brasil menerapkan berbagai pajak atas produk impor, salah satunya:

• Industrial Product Tax (IPI) yang mencapai 19,5% untuk alkohol impor, lebih tinggi dibanding 16,25% untuk cachaça lokal.

Di sektor audiovisual, pajak tambahan diberlakukan secara diskriminatif pada:

• film asing,

• konten TV asing,

• iklan asing,

• distribusi home video dan streaming.

Remitansi kepada produser asing dikenakan pajak 25%, kecuali jika produser berinvestasi kembali sebagian nilai pajak tersebut dalam produksi lokal.

Kombinasi pajak sektoral ini menciptakan hambatan non-tarif yang signifikan bagi perusahaan asing, terutama di industri kreatif.

Pembatasan Impor dan Regulasi Non-Tarif: Larangan, Lisensi, dan Kurangnya Transparansi

Brasil memiliki sejumlah pembatasan impor yang meliputi:

1. Larangan barang remanufaktur dan bekas

Barang-barang berikut secara umum dilarang masuk:

• peralatan medis bekas,

• suku cadang otomotif remanufaktur,

• ban bekas,

• pakaian bekas,

• kendaraan bekas,

• ICT equipment bekas.

Pengecualian hanya berlaku jika importir dapat membuktikan tidak adanya produksi domestik.

2. Lisensi impor non-otomatis

Beberapa sektor—otomotif, pertanian, minuman, farmasi—mengharuskan lisensi non-otomatis.

• alasan penolakan lisensi tidak dipublikasikan,

• prosedur dan waktu persetujuan tidak transparan,

• lisensi otomotif sering tertunda, menghambat ekspor kendaraan AS.

Ketiadaan transparansi dalam sistem ini menjadi keluhan besar eksportir internasional.

3. Perubahan persyaratan dokumentasi

Pada 2022, Brasil memperketat aturan bagi impor sementara, membuat perusahaan asing sulit membawa mesin, sampel, atau alat pameran tanpa dikenakan bea masuk tinggi.

Teknis, SPS, dan Regulasi Biofuel: Kebijakan yang Membatasi Akses

1. Kebijakan biofuel “RenovaBio”

Program ini membuat:

• kredit karbon hanya berlaku untuk produsen biofuel lokal,

• produsen AS tidak bisa memperoleh sertifikasi dan akses pasar yang setara.

AS menilai kebijakan ini sebagai hambatan yang tidak berbasis perlakuan setara.

2. Regulasi wine

Brasil mewajibkan:

• sertifikat analisis,

• laporan inspeksi pra-impor dari laboratorium lokal.

Persyaratan ganda ini menciptakan biaya tambahan bagi eksportir wine AS.

3. Persetujuan telekomunikasi

Produk telekomunikasi harus memperoleh persetujuan ANATEL sebelum masuk ke Brasil.

Bahkan produk untuk demonstrasi atau penggunaan sementara harus melalui proses persetujuan tertentu.

4. SPS – Pasar tertutup untuk daging babi AS

Meskipun kedua negara menyepakati protokol berbasis sains, Brasil masih menutup akses untuk pork fresh dan frozen AS, dengan alasan risiko African Swine Fever melalui pemasok EU—tanpa bukti ilmiah.

Pengadaan Pemerintah: Preferensi Lokal dan Offset Besar-besaran

Brasil tetap membatasi akses perusahaan asing melalui:

• persyaratan bahwa BUMN hanya boleh menyewa jasa asing jika tidak ada kompetensi domestik,

• tender sektor kesehatan dan pertahanan yang wajib memasukkan offset, termasuk:

  • produksi lokal,

  • co-manufacturing,

  • transfer teknologi.

Kebijakan offset semakin diperkuat dengan PComTIC Defesa 2023, yang mewajibkan perjanjian kerja sama teknologi bagi impor pertahanan senilai lebih dari USD 50 juta.

Brasil bukan anggota WTO GPA dan bahkan menarik permohonan keanggotaannya pada 2023, sehingga aturan proteksionisme dalam pengadaan publik diperkirakan tetap kuat.

Perlindungan Kekayaan Intelektual: Enforcement Rendah, Pasar Palsu Tinggi

Brasil masih masuk Special 301 Watch List, dengan masalah utama:

• hukuman lemah untuk pelanggaran IP,

• tingkat pembajakan online dan fisik tinggi,

• pasar ilegal seperti Rua 25 de Março masuk daftar Notorious Markets,

• waktu pemrosesan paten farmasi mencapai 9 tahun,

• kurangnya perlindungan data uji farmasi.

Brasil juga diminta AS untuk memastikan bahwa perlindungan geographical indications tidak mengganggu penggunaan nama generik—terutama menjelang perjanjian EU–MERCOSUR.

Hambatan Layanan: Audiovisual, Ekspres, Finansial, dan Telekomunikasi

1. Audiovisual

• Kuota 3,5 jam konten lokal per minggu pada jam utama untuk setiap channel TV berbayar.

• Sepertiga channel dalam paket berlangganan harus berasal dari Brasil.

• Kuota film lokal untuk bioskop dan home video.

2. Ekspres dan pengiriman cepat

• Bea datar 60% untuk seluruh kiriman ekspres melalui Simplified Customs Clearance.

• Batas nilai impor ekspres hanya USD 3.000 per pengiriman.

3. Sektor finansial

• Bank dan asuransi asing menghadapi persyaratan resiprositas,

• cabang bank asing tidak diizinkan sejak 1995,

• beban kepemilikan dan administrasi tinggi.

4. Satelit dan telekomunikasi

• Perusahaan lokal dapat membeli hak eksklusif operasi satelit,

• operator asing hanya memperoleh hak “landing” non-eksklusif,

• biaya landing lebih tinggi,

• izin berlaku maksimal 15 tahun dan harus diperbarui.

Hambatan Digital: Proposal “Network Usage Fees” dan Pembatasan Transfer Data

Brasil sedang mempertimbangkan regulasi baru untuk platform digital, termasuk:

• kewajiban pembayaran kepada operator telekomunikasi,

• pembentukan connectivity fund,

• potensi biaya tinggi bagi platform besar.

Perusahaan AS juga menghadapi ketidakpastian karena:

• aturan implementasi LGPD tentang transfer data luar negeri tertunda,

• mekanisme seperti standard clauses dan certifications belum sepenuhnya disetujui,

• menciptakan risiko kepatuhan dan hambatan aliran data.

Penutup: Pasar Besar dengan Tantangan Regulasi yang Sama Besarnya

Brasil tetap menjadi pasar strategis di Amerika Latin, tetapi hambatan tarif tinggi, regulasi non-tarif yang tidak transparan, persyaratan konten lokal, perlindungan IP yang lemah, dan ketidakpastian digital membuat akses pasar jauh dari mudah bagi perusahaan asing.

Meskipun ada upaya reformasi dalam ATEC dan protokol transparansi 2022, fundamental proteksionisme dan kompleksitas regulasi masih membentuk lingkungan bisnis yang penuh tantangan.

 

Daftar Pustaka

2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Brazil Section.

Bolivia memasuki 2025 dengan lanskap perdagangan yang ditandai oleh tarif tinggi, pembatasan impor yang ketat, birokrasi kepabeanan yang masih belum transparan, hingga dominasi badan usaha milik negara (BUMN) pada banyak sektor strategis. Laporan 2025 National Trade Estimate menyoroti bahwa meskipun Bolivia telah mengikat seluruh garis tarifnya di WTO, praktik kebijakan dagang negara ini tetap sarat proteksionisme yang menghambat akses pasar bagi eksportir dan investor global, termasuk dari Amerika Serikat.

Selain tarif dan hambatan impor, Bolivia juga menghadapi tantangan serius dalam pengadaan pemerintah, penerapan standar teknis, regulasi SPS, perlindungan kekayaan intelektual, serta distorsi pasar akibat dominasi BUMN. Semua faktor ini membentuk kombinasi hambatan yang kompleks bagi dunia usaha.

Struktur Tarif Bolivia: Tinggi, Proteksionis, dan Segera Berubah karena Integrasi MERCOSUR

Bolivia menerapkan struktur tarif MFN dengan tujuh lapisan, berkisar antara 0% hingga 40%, dengan rata-rata:

• 11,8% untuk seluruh produk,

• 13,2% untuk produk agrikultur,

• 11,5% untuk produk non-agrikultur.

Tarif tertinggi diterapkan untuk barang yang dianggap strategis, seperti:

• kendaraan dan produk otomotif tertentu,

• tekstil dan pakaian,

• barang mewah,

• berbagai produk rumah tangga yang memiliki alternatif lokal.

Undang-undang Bolivia memperbolehkan pemerintah menaikkan tarif untuk melindungi industri domestik atau menurunkannya untuk mengatasi kekurangan pasokan dalam negeri—menandakan fleksibilitas yang dapat menciptakan ketidakpastian kebijakan.

Pada Juli 2024, Bolivia memperoleh keanggotaan penuh MERCOSUR, dan harus menyesuaikan tarifnya secara bertahap dalam empat tahun ke depan. Proses harmonisasi tarif ini berpotensi mengubah struktur proteksionisme Bolivia sekaligus membuka ruang negosiasi baru bagi negara mitra dagang.

Pembatasan Non-Tarif: Larangan Impor dan Pengawasan Ketat

Pada 2023 Bolivia melarang impor untuk 33 lini tarif, termasuk:

• kendaraan tertentu,

• kendaraan berbahan bakar gas cair,

• kendaraan bekas lebih dari satu tahun,

• kendaraan angkut penumpang lebih dari tiga tahun,

• kendaraan khusus lebih dari lima tahun.

Pembatasan ini diarahkan untuk meningkatkan keselamatan, melindungi lingkungan, dan mempertahankan pasar bagi produsen domestik, tetapi dampaknya menciptakan hambatan besar bagi pemasok luar negeri.

Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan: Reformasi Ada, tetapi Terlambat

Bolivia meratifikasi WTO Trade Facilitation Agreement pada 2018, tetapi implementasinya sangat tertunda. Baru pada September 2024 Bolivia menyerahkan empat notifikasi dasar terkait:

• regulasi impor/ekspor/transit,

• operasional single window,

• penggunaan broker bea cukai,

• kontak pertukaran informasi.

Penundaan selama bertahun-tahun ini menggambarkan tantangan dalam reformasi administratif. Dunia usaha sering melaporkan proses kepabeanan yang:

• lambat,

• tidak konsisten antar petugas,

• dan kurang transparan.

Ketidakpastian ini meningkatkan biaya logistik dan mendorong risiko penahanan barang secara tidak terduga.

Hambatan Teknis dan SPS: Regulasi Tidak Seragam dan Prosedur Rumit

1. Standar Teknis untuk Produk Kosmetik

Andean Community Resolution 2310 (berlaku Desember 2024) mewajibkan standar label baru yang spesifik. Aturan ini berlaku retroaktif, sehingga produk yang berlabel sesuai standar lama tidak lagi memenuhi syarat.

2. SPS: Prosedur Tidak Transparan dan Persyaratan Berlebih

Badan SENASAG adalah lembaga utama untuk sertifikasi importasi hewan dan tanaman. Pelaku usaha internasional mengeluhkan bahwa:

• standar dan prosedurnya tidak konsisten,

• inspeksi menggunakan kriteria berbeda antar petugas,

• ada tuntutan dokumentasi tambahan yang tidak berdasarkan risiko,

• dan registrasi fasilitas untuk produk hewan terlalu membebani.

Onerous requirements untuk produk sapi, babi, unggas, dairy, hingga material genetik hewan membatasi akses AS meskipun permintaan domestik tinggi.

Pengadaan Pemerintah: Preferensi Lokal “Compro Boliviano” yang Membatasi Akses

Program Compro Boliviano memberi margin preferensi 10%–25% untuk barang dan jasa lokal. Dalam praktiknya:

• perusahaan asing hanya dapat ikut tender bernilai USD 142.000–5,7 juta jika tidak ada pemasok domestik,

• kontrak konsultansi mewajibkan asosiasi dengan perusahaan Bolivia,

• banyak BUMN tidak diwajibkan menggunakan platform tender nasional,

• tender sering dirancang sehingga hanya memenuhi kriteria satu perusahaan tertentu.

Kurangnya transparansi membuat pasar pengadaan publik Bolivia sangat sulit dimasuki pelaku usaha global.

Perlindungan Kekayaan Intelektual: Lemah dan Tidak Diimplementasikan

Bolivia tetap berada dalam Special 301 Watch List karena:

• penegakan IP yang sangat lemah,

• tingginya peredaran barang palsu,

• perlindungan rahasia dagang tidak memadai,

• dan ketidakterlibatan pemerintah dalam MoU IP dengan AS sejak 2020.

Ketiadaan reforma struktural memperburuk iklim investasi bagi perusahaan yang bergantung pada teknologi dan merek.

Dominasi BUMN: Distorsi Besar dalam Ekonomi dan Akses Pasar

Bolivia menjalankan model ekonomi yang sangat bertumpu pada BUMN. Sektor yang didominasi perusahaan negara meliputi:

• minyak dan gas,

• listrik,

• telekomunikasi,

• pertambangan,

• industri pangan dan agrikultur,

• perbankan,

• manufaktur ringan.

BUMN:

• sering memperoleh kredit murah dari Bank Sentral,

• diberi prioritas dalam proyek publik,

• dan menjadi mitra wajib dalam sejumlah sektor strategis.

Lima BUMN terbesar berutang USD 5,3 miliar kepada bank sentral—lebih dari dua kali cadangan devisa Bolivia—yang merupakan indikasi distorsi keuangan yang sangat besar.

Penutup: Kebijakan Proteksionis, Administrasi Lemah, dan Ekonomi BUMN yang Menghalangi Akses Pasar

Bolivia memiliki potensi ekonomi yang didorong oleh sumber daya alam dan pasar domestik yang terus tumbuh, tetapi hambatan tarif, ketidakpastian SPS, proses pengadaan yang tidak transparan, serta dominasi BUMN menciptakan situasi perdagangan yang sangat sulit bagi pelaku usaha asing.

Meskipun bergabungnya Bolivia dalam MERCOSUR berpotensi membuka peluang harmonisasi tarif dan modernisasi kebijakan, hambatan struktural dalam administrasi dan ekonomi politik domestik tetap menjadi tantangan utama.

 

Daftar Pustaka

2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Bolivia Section.

Latar Belakang Teoretis

Pengembangan kembali Ring Road di Tumakuru berdiri di atas persoalan mendasar mobilitas perkotaan: peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi kapasitas infrastruktur jalan. Tumakuru, sebagai kota industri tingkat II, mengalami perkembangan ekonomi yang cepat, diikuti pertumbuhan kendaraan pribadi dan transportasi logistik. Arteri utama yang melintasi kota semakin padat, menciptakan kemacetan kronis yang melambatkan pergerakan barang dan orang.

Secara teoretis, Ring Road berfungsi sebagai peripheral mobility corridor, yaitu jalur pinggir yang mengalihkan lalu lintas berat dari pusat kota. Tanpa jalur tersebut, beban kendaraan akan terus menumpuk di koridor dalam kota. Namun sebelum intervensi, Ring Road Tumakuru sendiri mengalami degradasi fisik: badan jalan rusak, drainase tidak berfungsi, dan lebar efektif mengerucut akibat pemanfaatan ruang yang tidak teratur.

Kerangka teori yang digunakan pembangunan kembali Ring Road berpijak pada konsep urban mobility optimization, traffic decongestion, serta pendekatan material sustainability melalui pemanfaatan sampah kota sebagai bahan konstruksi. Gagasan terakhir menunjukkan pergeseran paradigma dari pembangunan yang sekadar menambah kapasitas menjadi pembangunan yang memperkuat siklus keberlanjutan kota melalui reuse material.

Proyek ini juga berada dalam konteks Smart City Mission, yang menekankan penguatan mobilitas, konektivitas antarperumahan, dan pengembangan infrastruktur jalan sebagai prasyarat integrasi ekonomi kota. Ring Road diperlakukan bukan sekadar sebagai fasilitas transportasi melainkan sebagai infrastruktur urban yang mempengaruhi kualitas hidup warga, efisiensi logistik, dan keterhubungan kawasan industri.

Metodologi dan Kebaruan

Proyek redevelopment menerapkan metodologi teknis berbasis survei lapangan, pemetaan struktur jalan, analisis kondisi perkerasan, dan audit sampah kota sebagai sumber material. Secara garis besar, metodologi yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap:

1. Survei Teknis Kondisi Jalan

Survei menilai tingkat kerusakan jalan, kondisi bahu jalan, lapisan perkerasan, kualitas drainase, serta hambatan fisik non-teknis seperti penumpukan material dan pertumbuhan vegetasi liar.

2. Analisis Pola Lalu Lintas

Tim mempelajari arus kendaraan harian, titik simpul yang menyebabkan perlambatan, dan persimpangan yang memerlukan pelebaran. Temuan ini menjadi dasar penentuan segmen prioritas pada Ring Road.

3. Audit Sampah Kota sebagai Material Konstruksi

Langkah ini unik: sampah kota diklasifikasikan berdasarkan jenis material yang masih dapat digunakan untuk pembangunan kembali, terutama debris konstruksi dan sampah inert. Material tersebut kemudian diproses untuk digunakan kembali sebagai lapisan dasar (sub-base) perkerasan.

4. Integrasi Rekayasa Jalan dengan Pemanfaatan Material Alternatif

Kebaruan proyek tampak dalam implementasi metode konstruksi hemat biaya dan ramah lingkungan, di mana pemanfaatan sampah kota mengurangi tekanan terhadap landfill, menekan biaya logistik material baru, dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan.

Pendekatan ini memperlihatkan integrasi manajemen sampah dengan rekayasa transportasi—a kombinasi yang masih jarang diadopsi kota-kota India tingkat II.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

Proyek redevelopment Ring Road memproduksi sejumlah temuan penting terkait peningkatan mobilitas, kualitas konstruksi, dan efisiensi biaya.

1. Peningkatan Kapasitas Jalan dan Kelancaran Arus Kendaraan

Setelah perbaikan, segmen-segmen yang sebelumnya mengalami penyempitan kini diperluas sehingga kendaraan berat dapat melintas tanpa hambatan. Drainase yang direhabilitasi mengurangi genangan, sehingga kendaraan tidak lagi melambat pada musim hujan.

Implikasinya signifikan: kendaraan berat yang dahulu melewati pusat kota kini dapat langsung dialihkan ke Ring Road, mengurangi beban koridor utama. Dampaknya terlihat dalam berkurangnya waktu tempuh dan meningkatnya efisiensi transportasi logistik.

2. Efektivitas Penggunaan Sampah Kota sebagai Material Konstruksi

Penggunaan material hasil pemulihan dari sampah inert dan debris konstruksi menghasilkan dua manfaat utama:

• mengurangi volume sampah kota yang harus dikirim ke TPA;

• menurunkan biaya pembangunan karena pengurangan penggunaan material baru.

Bagi kota industri seperti Tumakuru, hasil ini menjadi preseden penting dalam mengelola limbah padat secara produktif dan ekonomis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kota tidak hanya mengurangi beban ekologis tetapi juga menciptakan efisiensi fiskal bagi anggaran publik.

3. Perbaikan Keselamatan dan Kualitas Ruang Jalan

Kondisi jalan yang sebelumnya rusak parah menimbulkan risiko kecelakaan tinggi, terutama bagi pengendara sepeda motor. Setelah pembangunan kembali, permukaan jalan menjadi lebih stabil, marka jalan diperjelas, dan bahu jalan diperkuat. Semua ini berkontribusi pada peningkatan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, pemulihan drainase menjaga kondisi jalan tetap kering sehingga risiko slip berkurang drastis.

4. Integrasi Fungsi Mobilitas Antar Kawasan

Ring Road yang sebelumnya tidak berfungsi optimal kini berperan sebagai tulang punggung konektivitas kota, menghubungkan:

• kawasan industri,

• permukiman pinggiran,

• kawasan komersial, dan

• akses menuju kota-kota tetangga.

Dengan demikian, proyek ini berkontribusi pada dinamika ekonomi makro—suatu hal yang esensial bagi kota dalam tahap ekspansi industri.

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Meskipun proyek ini menunjukkan peningkatan signifikan, sejumlah catatan kritis perlu diajukan.

1. Minimnya Data Kuantitatif Terkait Dampak Lalu Lintas

Dokumen tidak memuat statistik kuantitatif seperti pengurangan waktu tempuh rata-rata atau penurunan kemacetan. Padahal, indikator semacam ini penting untuk menilai efektivitas jangka panjang.

2. Ketergantungan pada Kualitas Material Limbah

Meski inovatif, penggunaan sampah kota sebagai material konstruksi menimbulkan potensi inkonsistensi kualitas. Material harus melalui proses penyaringan dan stabilisasi, dan dokumen tidak menjelaskan mekanisme kontrol kualitas secara rinci.

3. Potensi Degradasi Cepat Tanpa Pemeliharaan

Perkerasan yang dibangun dengan kombinasi material baru dan daur ulang membutuhkan pemeliharaan rutin. Jika hal ini tidak dijamin, kualitas jalan dapat menurun lebih cepat dibanding perkerasan standar.

4. Kurangnya Integrasi dengan Mobilitas Berbasis NMT

Walaupun menjadi arteri kendaraan bermotor, Ring Road dapat diperkuat dengan jalur sepeda atau pejalan kaki terpisah. Ketidakhadiran fasilitas NMT membatasi keberlanjutan transportasi.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Proyek ini memberikan sejumlah kontribusi penting bagi wacana pembangunan kota berkelanjutan:

1. Pemanfaatan sampah kota sebagai material konstruksi dapat direplikasi oleh kota-kota industri lain, mengurangi tekanan terhadap TPA dan menciptakan model ekonomi sirkular dalam rekayasa jalan.

2. Pengurangan kemacetan melalui jalur lingkar terbukti efektif sebagai strategi mobilitas primer.

3. Perluasan model rekayasa material membuka peluang riset tentang ketahanan material daur ulang dalam iklim India Selatan.

4. Integrasi smart mobility dapat diperkuat lewat pengumpulan data lalu lintas real-time agar evaluasi dampak dapat dilakukan secara ilmiah.

5. Peningkatan keselamatan transportasi memiliki nilai sosial besar, terutama di kota dengan pertumbuhan kendaraan tinggi.

Refleksi Penutup

Redevelopment Ring Road di Tumakuru menunjukkan bagaimana intervensi fisik yang tepat sasaran dapat mengubah wajah mobilitas kota. Dengan memanfaatkan sampah kota sebagai material konstruksi, proyek ini tidak hanya mengatasi persoalan kemacetan tetapi juga menyelesaikan masalah lingkungan melalui pendekatan ekonomi sirkular.

Intervensi ini memberi pelajaran penting bagi kota-kota berkembang: keberhasilan proyek tidak diukur dari skala fisik semata tetapi dari kemampuannya mengintegrasikan desain, keberlanjutan material, dan manfaat sosial-ekonomi. Dalam konteks urbanisasi India yang semakin cepat, pendekatan seperti ini menjadi acuan strategis dalam merancang infrastruktur mobilitas masa depan yang lebih cerdas, bersih, dan adaptif.

Sumber

Studi Kasus C24: Use of Municipal Waste for Redevelopment of Ring Road, Tumakuru. (2019). Dalam SAAR: Smart Cities and Academia Towards Action and Research (Part C: Urban Infrastructure). National Institute of Urban Affairs (NIUA).

Latar Belakang Teoretis

Proyek perumahan di Mariyamma Nagar hadir sebagai respons terhadap kondisi kemiskinan perkotaan yang kompleks: keterbatasan akses air bersih, sanitasi buruk, kepadatan hunian berlebih, ketidakamanan tenurial, hingga rendahnya peluang ekonomi. Permukiman kumuh di wilayah ini tidak hanya menggambarkan keterbelakangan fisik, tetapi juga dinamika struktural yang memerangkap warga dalam siklus kerentanan.

Secara teoretis, proyek ini berakar pada pendekatan pro-poor housing yang menggabungkan prinsip basic services provisioning dengan peningkatan kondisi sosial-ekonomi penghuni. Sasaran lintas-SDG—mulai dari kemiskinan, kesehatan, mitigasi risiko gender, hingga kesetaraan energi—mengindikasikan paradigma terintegrasi yang dipilih pemerintah kota.

Kerangka pemikiran yang membingkai proyek ini mencakup tiga pilar: (1) peningkatan infrastruktur dasar sebagai prasyarat kesejahteraan, (2) penataan ruang hunian yang sehat dan adaptif, serta (3) pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan. Pendekatan multidimensional ini selaras dengan literatur kontemporer tentang perumahan inklusif yang menekankan bahwa intervensi fisik harus berjalan seiring dengan transformasi sosial.

Sebelum intervensi, Mariyamma Nagar menunjukkan ciri khas tipikal permukiman miskin urban India—akses air bergantung pada sumber komunal, sanitasi tak memadai, aliran air limbah terbuka, serta struktur hunian semi permanen. Kondisi tersebut memperburuk paparan terhadap penyakit dan menurunkan keterhubungan sosial. Dengan demikian, proyek ini berfungsi sebagai studi penting dalam memahami bagaimana Smart City Mission mampu mengintervensi kemiskinan struktural melalui desain berbasis bukti dan konsultasi masyarakat.

Metodologi dan Kebaruan

Proyek ini dikembangkan dengan pendekatan mixed-method, memadukan survei lapangan, inventarisasi hunian, dan wawancara dengan warga. Tim peneliti mengkaji kondisi eksisting—konstruksi, kesehatan penghuni, akses sarana dasar—untuk menghasilkan gambaran komprehensif mengenai titik-titik kritis yang perlu ditangani.

Kebaruan utama terletak pada integrasi perumahan sosial dengan basic services provisioning yang dirancang bersamaan, bukan sebagai tahap lanjutan. Dalam banyak proyek sebelumnya, perumahan murah dibangun tanpa memastikan sanitasi, air, listrik, dan pengelolaan limbah yang layak. Namun, di Mariyamma Nagar, semua komponen tersebut dimasukkan secara simultan, menciptakan paket intervensi terpadu.

Pendekatan intervensi juga memprioritaskan perempuan sebagai agen utama transformasi rumah tangga. Dimensi gender disorot dengan memberikan ruang aman, pencahayaan baik, akses sanitasi yang memadai, serta upaya meningkatkan mobilitas dan keamanan perempuan di ruang publik.

Metodologi konstruksi menekankan pemanfaatan teknologi hemat biaya dan ramah lingkungan, serta desain unit yang memenuhi standar kesehatan—sirkulasi udara, cahaya alami, drainase tertutup, dan zona komunal yang memadai. Semua ini menjadikan proyek tersebut salah satu contoh inovatif dalam penataan perumahan urban poor skala kecil namun berdampak besar.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

Temuan penelitian menunjukkan perubahan signifikan dalam tiga dimensi utama: kesehatan dan sanitasi, kualitas fisik permukiman, serta kehidupan sosial-ekonomi warga.

1. Peningkatan Akses Sanitasi dan Kesehatan Publik

Sebelum proyek berlangsung, sanitasi buruk menjadi ancaman kesehatan paling serius di Mariyamma Nagar. Setelah intervensi, instalasi toilet rumah tangga, sistem sewerage terhubung, dan drainase tertutup berhasil menekan risiko penyakit berbasis air. Warga melaporkan berkurangnya genangan air serta meningkatnya kebersihan area hunian. Walau tidak disajikan sebagai angka, laporan lapangan menunjukkan bahwa tingkat kenyamanan dan persepsi kesehatan rumah tangga meningkat secara signifikan.

Penyediaan air bersih melalui sambungan rumah juga menurunkan beban kerja perempuan yang sebelumnya harus mengantre di titik air komunal. Dampak ini tidak hanya fungsional tetapi juga sosial, meningkatkan rasa aman dan mengurangi waktu yang terbuang hanya untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Hunian Layak dan Penataan Ruang yang Meningkatkan Martabat Sosial

Unit perumahan baru memberikan ruang hidup yang lebih sehat dan stabil. Struktur yang lebih kokoh, ventilasi memadai, serta pencahayaan alami berkontribusi pada pengurangan polusi dalam ruangan—faktor penting bagi kesehatan anak dan lansia.

Tata ruang permukiman yang baru, dilengkapi jalan internal dan fasilitas komunal, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di dalam kawasan. Sebelumnya, lorong sempit menghambat pergerakan dan menciptakan risiko keselamatan, terutama bagi perempuan dan anak. Kini, ruang terbuka memberikan fungsi sosial baru dan memperkuat kohesi sosial.

Perubahan fisik juga menghasilkan peningkatan simbolik: warga merasa ruang tinggal mereka lebih bermartabat, aman, dan layak dikunjungi. Efek psikososial semacam ini jarang disorot dalam proyek perumahan, namun di sini terbukti menjadi komponen krusial.

3. Penguatan Identitas Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi

Transformasi fisik tidak berdiri sendiri. Proyek ini turut membuka peluang ekonomi melalui peningkatan stabilitas hunian—faktor yang sering menjadi prasyarat untuk memasuki pasar kerja formal atau semi formal.

Perempuan sangat diuntungkan: dengan lingkungan yang lebih aman, waktu mereka yang sebelumnya habis untuk kerja domestik kini dapat dialihkan ke pekerjaan produktif. Perubahan ini menciptakan lintasan baru menuju peningkatan pendapatan rumah tangga.

Selain itu, penataan ruang yang lebih teratur memungkinkan kegiatan komunal terselenggara dengan lebih baik, memperkuat jaringan sosial serta solidaritas antarwarga. Hal ini penting bagi komunitas berpenghasilan rendah yang mengandalkan dukungan sosial dalam menghadapi kondisi krisis.

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Meskipun proyek ini berhasil meningkatkan kualitas hidup warga secara signifikan, sejumlah keterbatasan metodologis dan struktural perlu dicatat.

Pertama, kajian tidak menjelaskan proses pemilihan penerima manfaat secara rinci. Dalam proyek perumahan sosial, transparansi alokasi unit sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan baru di antara warga.

Kedua, tidak terdapat evaluasi longitudinal mengenai keberlanjutan infrastruktur. Sistem sanitasi, dalam konteks permukiman berpenghasilan rendah, sangat rentan terhadap degradasi jika tidak dipelihara secara kolektif. Studi ini belum menyoroti bagaimana mekanisme pemeliharaan akan dijalankan setelah masa proyek berakhir.

Ketiga, aspek ketahanan iklim minim dibahas. Padahal, wilayah urban India kian rentan terhadap panas ekstrem dan curah hujan tinggi. Desain hunian seharusnya mempertimbangkan ventilasi termal pasif, pemanenan air hujan, dan manajemen run-off untuk menghindari banjir mikro.

Keempat, integrasi gender—meskipun menjadi salah satu sorotan—belum didukung bukti kuantitatif mengenai peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan komunitas.

Secara metodologis, kurangnya data kuantitatif membatasi kemampuan studi untuk mengukur dampak konkret seperti pengurangan insiden penyakit, perubahan tingkat literasi, atau kenaikan pendapatan. Ini adalah peluang yang terlewat untuk memperkuat argumentasi ilmiah.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Proyek ini memberikan kontribusi penting bagi literatur perumahan inklusif di kota-kota berkembang. Empat implikasi ilmiah dapat ditarik:

1. Perumahan layak bagi urban poor harus diintegrasikan dengan layanan dasar sejak tahap perencanaan, bukan sebagai elemen sekunder.

2. Dimensi gender perlu diposisikan sebagai faktor desain utama, terutama dalam permukiman berpendapatan rendah tempat perempuan menanggung beban mobilitas terbatas dan pekerjaan domestik berat.

3. Model perumahan kecil namun komprehensif seperti di Mariyamma Nagar dapat direplikasi, terutama untuk kota-kota tingkat dua dan tiga yang memiliki keterbatasan lahan dibandingkan kota metropolitan.

4. Diperlukan riset lanjutan yang menggabungkan pendekatan kuantitatif, seperti survei kesehatan, produktivitas ekonomi, dan perubahan perilaku sosial—agar efek jangka panjang dapat diukur secara lebih akurat.

Proyek ini menegaskan bahwa transformasi permukiman kumuh bukan hanya soal penyediaan fisik, tetapi proses sosial yang membutuhkan pembacaan konteks budaya, relasi gender, dan dinamika ekonomi. Sebagai model kecil namun berorientasi manusia, temuan ini memadai untuk menjadi acuan bagi pembangunan kota yang lebih inklusif dan manusiawi.

Sumber

Studi Kasus C23: Housing and Basic Services for Urban Poor at Mariyamma Nagar, Tumakuru (2019). Dalam SAAR: Smart Cities and Academia towards Action and Research (Part C: Urban Infrastructure). National Institute of Urban Affairs (NIUA).

Latar Belakang Teoretis

Studi kasus C22 menempatkan konservansi lane—jalur servis sempit di antara blok bangunan—sebagai objek evaluasi urban yang penting dalam konteks pembangunan kota cerdas. Awalnya, lorong-lorong ini berfungsi sebagai zona pembuangan sampah, saluran drainase terbuka, area yang rawan kriminalitas, dan ruang yang sepenuhnya terpinggirkan. Dalam dokumen proyek, konservansi lane di Shivamogga diketahui berjumlah 176 jalur dengan panjang total sekitar 70 km, sebagian besar berada di kawasan permukiman lama kota. Pengabaian bertahun-tahun menjadikannya ruang yang secara sosial tidak aman, secara ekologis bermasalah, dan secara ekonomi tidak produktif

Kerangka teoretis penelitian ini memadukan konsep manajemen ruang kota, teori imageability Kevin Lynch, dan pendekatan evaluatif terhadap ruang publik. Lynch berpendapat bahwa ruang kota memiliki kualitas citra tertentu yang memengaruhi cara individu memahami lingkungannya. Kualitas tersebut—keterbacaan, identitas, dan daya ingat—menjadi indikator penting dalam menilai kembali konservansi lane yang telah direvitalisasi menjadi ruang komunal, vending zone, dan area olahraga terbuka

Selain itu, pengembangan lorong-lorong ini terkait erat dengan visi Area-Based Development (ABD) Smart City Mission, yang menekankan transformasi ruang-ruang residual menjadi aset perkotaan yang ekonomis, inklusif, dan ramah lingkungan. Pendekatan ABD dalam kasus Shivamogga menegaskan bahwa revitalisasi konservansi lane bukan hanya persoalan perbaikan fisik, melainkan restrukturisasi fungsi sosial ruang — sebuah interpretasi yang konsisten dengan teori urbanisme partisipatif dan manajemen ruang publik modern.

Metodologi dan Kebaruan

Metodologi yang digunakan bersifat campuran (mixed-method), menggabungkan dokumentasi kondisi eksisting, survei infrastruktur, wawancara pemangku kepentingan, dan kuesioner pengguna. Struktur penelitian dipecah menjadi lima langkah utama:

1. Inventarisasi seluruh conservancy lane, mengklasifikasikannya berdasarkan kondisi fisik, fungsi, transportasi, kualitas ruang, dan potensi ekonomi.

2. Analisis lingkungan sekitar, termasuk pola aktivitas, karakter bangunan, transit, dan pemetaan pergerakan pengguna.

3. Wawancara dan survei, untuk menangkap persepsi keamanan, fungsi, kemudahan akses, dan penggunaan aktual.

4. Penilaian kinerja ruang, melalui indikator seperti imageability, keamanan, inklusivitas, pemeliharaan, dan aksesibilitas.

Kebaruan penelitian ini tampak pada struktur evaluasinya yang menggabungkan indikator public space quality assessment, analisis perilaku pengguna, dan interpretasi manajemen perkotaan. Pendekatan ini melengkapi strategi Smart City yang biasanya terlalu teknokratis, dengan memberi ruang bagi pemahaman mikro tentang dinamika sosial dan ekonomi yang berlangsung di lorong-lorong kota.

Aspek menarik lain adalah cara tim mengidentifikasi tiga kategori konservansi lane berdasarkan fungsi dominan:

• Open gym dan ruang bermain (di kawasan permukiman)

• Vending zone / food street (di persimpangan dan area komersial)

• Parking dan auto stand (di dekat koridor belanja)

Kategorisasi ini memungkinkan evaluasi yang lebih presisi terkait kebutuhan dan tantangan tiap tipe ruang.

Temuan Utama dan Kontekstualisasinya

1. Revitalisasi Ruang Residual Menjadi Ruang Publik Aktif

Lorong-lorong yang dulu digunakan sebagai tempat pembuangan sampah kini berubah menjadi ruang sosial dan rekreasi. Pada kawasan permukiman, pembentukan open gym dan ruang bermain menghadirkan fungsi komunal yang diperkuat oleh persepsi positif warga mengenai keamanan dan kebersihan. Banyak responden menyatakan bahwa lorong yang dulunya gelap dan bau kini dapat digunakan semua usia, mulai dari anak-anak hingga lansia

Transformasi ini memperkuat lanskap sosial permukiman, menumbuhkan interaksi, serta menciptakan “ruang ketiga” yang bermakna secara sosial.

2. Ekonomi Informal Menguat Lewat Food Street

Pada beberapa titik komersial, lorong dialihfungsikan menjadi food street yang menampung vendor lokal yang sebelumnya memenuhi bahu jalan. Relokasi ini menghasilkan dua dampak utama:

• Deklarifikasi lalu lintas, sehingga persimpangan menjadi tertata

• Peningkatan kinerja ekonomi vendor, meskipun pemasukan menjadi lebih stabil dan tidak lagi mengandalkan mobilitas lokasi

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa vendor melakukan personalisasi ruang secara kreatif — menambah tegel, pencahayaan, dan kamera CCTV — menciptakan proses placemaking yang memperkuat identitas lane.

3. Pengelolaan Parkir dan Tantangan Keamanan

Konservansi lane di kawasan komersial juga dikembangkan menjadi zona parkir. Instalasi boom barrier telah dilakukan tetapi belum berfungsi secara finansial. Keamanan masih menjadi isu besar: pencurian properti umum dan minimnya sistem pemantauan disebut sebagai masalah utama. Pengguna menilai bahwa desain parkir menghasilkan beberapa zona mati yang kemudian digunakan sebagai tempat pembuangan sampah

4. Tantangan Teknis dan Kelembagaan

Beberapa tantangan krusial dalam pelaksanaan proyek mencakup:

• Relokasi jaringan listrik dan pipa air yang menuntut koordinasi lintas instansi

• Kondisi kerja yang berbahaya, mengingat lorong sebelumnya terkontaminasi limbah

• Risiko vandalism dan pencurian, terutama pada bangunan atau fasilitas baru seperti grill drainase

• Ketergantungan pada pengelolaan komunitas, terutama di area permukiman

Hal-hal ini membawa konsekuensi serius terkait keberlanjutan fasilitas yang dibangun.

5. Dampak Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Proyek ini berdampak langsung atau tidak langsung pada 13 dari 17 SDG. Temuan yang paling signifikan:

• SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan): ruang terbuka, sanitasi lebih baik, dan lingkungan bebas bau

• SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi): penutupan drainase terbuka dan penyediaan air di food street

• SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): food street memberi penghasilan stabil

• SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan): konservansi lane menjadi ruang publik komunal dan titik aktivitas ekonomi 

Kontribusi terhadap SDG ini memperkuat argumen bahwa konservansi lane tidak hanya sebagai fungsi servis, tetapi sebagai infrastruktur sosial-ekonomi yang vital.

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Penelitian mengakui sejumlah keterbatasan strategis:

• Beberapa data kriminalitas atau kecelakaan tidak dapat diverifikasi karena kurangnya pelaporan formal.

• Tidak semua konservansi lane disurvei karena ada yang masih konstruksi atau ditutup.

• Respon survei kemungkinan bias berdasarkan usia, gender, atau kepentingan tertentu.

Dari perspektif akademik, dapat dikritik bahwa:

• Evaluasi imageability masih bersifat deskriptif, belum didukung pengukuran spasial yang lebih presisi.

• Pendekatan kuantitatif pada penilaian ekonomi (misal dampak pendapatan vendor) kurang dieksplorasi.

• Relasi antara kebijakan Smart City dan kapasitas komunitas lokal untuk mengelola ruang belum dianalisis secara struktural.

Selain itu, keberlanjutan jangka panjang sangat bergantung pada kualitas pemeliharaan. Tanpa sistem manajemen terpadu, konservansi lane berpotensi kembali ke kondisi awal.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Dari temuan, beberapa implikasi penting dapat ditarik:

1. Konservansi lane sebagai laboratorium urban mikro: revitalisasinya menawarkan model replikasi untuk kota-kota India lain yang memiliki jaringan lorong tradisional.

2. Manajemen ruang berbasis komunitas memperlihatkan potensi besar, khususnya pada kawasan permukiman.

3. Relokasi aktivitas informal menuntut desain yang sensitif terhadap dinamika ekonomi kecil, bukan sekadar penataan ruang.

4. Integrasi dengan koridor NMT dan fasilitas publik lain dapat memperluas dampak lorong sebagai infrastruktur mobilitas lokal.

5. Konsep imageability dapat dioperasionalkan dalam desain mikro—melalui mural, pencahayaan, lansekap—untuk meningkatkan identitas ruang.

Refleksi Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa konservansi lane, yang secara historis dipandang sebagai ruang sisa, dapat menjadi komponen vital dalam pembangunan kota berkelanjutan. Revitalisasi lorong-lorong ini tidak hanya memperbaiki estetika dan kebersihan, tetapi secara signifikan membentuk ulang ekosistem sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam konteks urbanisasi India yang cepat, pendekatan seperti ini memberikan pelajaran penting: transformasi kota tidak selalu membutuhkan pembangunan megaproyek. Reformasi ruang-ruang kecil—jika dilakukan dengan analisis yang presisi dan pendekatan sosial yang peka—dapat menghasilkan efek sistemik bagi kualitas hidup warga dan identitas kota.

Sumber

Studi Kasus C22: Conservancy Lanes Quality Evaluation: Prerequisites for Space Management, Shivamogga. (2023). Dalam SAAR: Smart Cities and Academia Towards Action and Research (Part C: Urban Infrastructure). National Institute of Urban Affairs (NIUA)