Mengapa Penegakan Hukum Lingkungan Penting?

Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas, namun ironisnya, juga menghadapi krisis lingkungan yang semakin kompleks, terutama di sektor perkebunan dan kehutanan. Salah satu isu krusial adalah efektivitas penegakan hukum lingkungan, yang menjadi ujian nyata bagi komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan hak masyarakat. Tesis karya Frengky Ever Wambrauw berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari” menjadi referensi penting untuk memahami dinamika, tantangan, dan realitas penegakan hukum lingkungan di tanah Papua Barat.

Artikel ini mengupas temuan utama, studi kasus, serta angka-angka dari penelitian tersebut, disertai analisis kritis dan relevansi terhadap tren nasional serta global. Dengan gaya populer dan SEO-friendly, artikel ini diharapkan memperluas pemahaman masyarakat, pembuat kebijakan, dan pelaku industri tentang pentingnya penegakan hukum lingkungan yang adil dan efektif.

Dilema Pembangunan dan Lingkungan di Papua Barat

Papua Barat merupakan salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam terbesar di Indonesia. Namun, eksploitasi sumber daya, khususnya melalui ekspansi perkebunan kelapa sawit, telah membawa dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. PT. Medcopapua Hijau Selaras (PT. MPHS) menjadi salah satu perusahaan yang beroperasi di Distrik Sidey, Masni, dan Manokwari Utara dengan luas konsesi mencapai 13.850 hektar.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan meliputi deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta perubahan sosial-ekonomi masyarakat adat Papua. Masalah yang paling menonjol adalah penurunan kualitas air akibat limbah operasional pabrik sawit, yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengancam kesehatan dan mata pencaharian masyarakat sekitar.

Kerangka Hukum Lingkungan di Indonesia

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia diatur melalui beberapa instrumen utama:

• Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
• Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
• Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

UUPPLH mengatur tiga jalur penegakan hukum: administrasi, perdata, dan pidana. Sanksi administratif meliputi peringatan, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin. Sanksi perdata menekankan pada ganti rugi, sedangkan sanksi pidana dapat berupa penjara dan denda.

Studi Kasus: PT. Medcopapua Hijau Selaras di Manokwari

Kronologi dan Fakta Lapangan

PT. MPHS memperoleh izin lokasi dan usaha perkebunan dari Bupati Manokwari pada tahun 2007, serta izin lingkungan (AMDAL) pada tahun 2008. Perusahaan juga mengantongi izin pelepasan kawasan hutan seluas 6.791,24 hektar dan izin pemanfaatan kayu untuk area seluas 350 hektar.

Namun, sejak beroperasi, perusahaan ini kerap menjadi sumber keluhan masyarakat terkait pencemaran limbah cair yang menyebabkan air dan tanah di sekitar pabrik berubah warna dan berbau tidak sedap. Pada Februari 2019, masyarakat Distrik Sidey secara terbuka mengeluhkan pencemaran tersebut, namun respons dari pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai lamban dan tidak memadai.

Dampak Sosial dan Ekologis

• Banjir 2014: Hujan deras menyebabkan luapan Sungai Wariori yang melintasi perkebunan PT. MPHS, mengakibatkan 139 rumah hanyut dan kerugian materiil miliaran rupiah. Masyarakat setempat meyakini banjir parah baru terjadi setelah hutan di sekitar mereka dibabat habis untuk perkebunan sawit.
• Pencemaran Air: Limbah cair pabrik menyebabkan air menjadi kuning dan tidak layak konsumsi. Hingga penelitian ini selesai, belum ada laporan laboratorium resmi terkait kadar Ph, TSS, BOD, COD, dan NH3, sehingga tingkat pencemaran secara ilmiah belum dapat dibuktikan secara dokumen.
• Perubahan Sosial: Masyarakat adat yang semula hidup dari hasil hutan kini menjadi buruh sawit dengan upah rendah, kehilangan akses terhadap sumber pangan tradisional seperti sagu, dan menghadapi kerentanan sosial-budaya.

Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan oleh PT. MPHS

Penelitian ini menemukan bahwa PT. MPHS diduga kuat melanggar beberapa pasal dalam UUPPLH, khususnya:

• Pasal 98: Sengaja menyebabkan pencemaran lingkungan yang melampaui baku mutu air atau udara.
• Pasal 99: Kelalaian yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan.
• Pasal 100: Pelanggaran baku mutu air limbah.

Pelanggaran ini seharusnya dapat dijerat sanksi pidana dengan ancaman penjara minimal 3 tahun dan denda minimal 3 miliar rupiah. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum berjalan sangat lambat dan tidak efektif.

Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Administrasi

PT. MPHS telah tiga kali dijatuhi sanksi administratif oleh pemerintah daerah, namun tetap saja beroperasi dan tidak ada perubahan signifikan dalam pengelolaan limbah. Sanksi administratif yang diberikan hanya berupa teguran tanpa tindakan tegas seperti penghentian operasi atau pencabutan izin.

Penegakan Hukum Perdata

Tidak ada satu pun gugatan perdata yang diajukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun organisasi lingkungan terhadap PT. MPHS. Hal ini menunjukkan lemahnya akses keadilan dan rendahnya posisi tawar masyarakat lokal.

Penegakan Hukum Pidana

Meskipun bukti pelanggaran cukup kuat, hingga penelitian ini selesai tidak ada proses pidana terhadap PT. MPHS. Aparat penegak hukum dinilai tidak profesional dan tidak adil dalam menangani kasus ini. Padahal, secara teori, pelanggaran yang dilakukan sudah memenuhi unsur pidana lingkungan.

Faktor Penghambat Efektivitas Penegakan Hukum

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama penghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan:

• Lemahnya komitmen dan integritas aparat penegak hukum: Banyak kasus mandek karena aparat tidak bertindak tegas, bahkan terkesan melindungi kepentingan perusahaan.
• Minimnya data ilmiah: Tidak adanya laporan laboratorium resmi membuat pembuktian di pengadilan menjadi sulit.
• Rendahnya partisipasi masyarakat: Masyarakat lokal kurang terlibat dalam proses pengawasan dan advokasi hukum.
• Tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi: Banyaknya perizinan yang dikeluarkan tanpa pengawasan ketat memperparah situasi.

Perbandingan dengan Studi dan Kasus Lain

Penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya di sektor perkebunan dan kehutanan. Studi oleh Cicilia Sulastri (UI, 2003) dan Nunung Prihatining Tias (Undip, 2009) juga menemukan bahwa faktor utama penghambat efektivitas adalah lemahnya aparat penegak hukum dan minimnya partisipasi masyarakat.

Namun, yang membedakan kasus PT. MPHS adalah konteks Papua Barat, di mana masyarakat adat memiliki ketergantungan tinggi pada hutan dan sumber daya alam. Kerugian ekologis di Papua tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat adat.

Kaitan dengan Tren Nasional dan Global

Tren Nasional

• Moratorium Sawit: Pemerintah Indonesia telah menerapkan moratorium izin baru perkebunan sawit untuk memperbaiki tata kelola dan mengurangi deforestasi. Namun, kasus PT. MPHS menunjukkan bahwa moratorium saja tidak cukup tanpa penegakan hukum yang tegas.
• Penguatan Peran Masyarakat Adat: UU Masyarakat Adat dan berbagai peraturan turunannya mendorong pengakuan hak-hak adat, namun implementasinya di lapangan masih lemah.

Tren Global

• ESG dan Tanggung Jawab Korporasi: Industri sawit global semakin menekankan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Perusahaan yang gagal memenuhi standar lingkungan berisiko kehilangan akses pasar internasional.
• Keadilan Iklim: Kerusakan lingkungan di Papua Barat berkontribusi pada krisis iklim global. Penegakan hukum lingkungan menjadi bagian dari upaya global untuk mencapai target Paris Agreement dan SDGs.

Opini dan Rekomendasi

Opini Kritis

Penegakan hukum lingkungan di Papua Barat masih jauh dari harapan. Kasus PT. MPHS menunjukkan bahwa regulasi yang baik tanpa implementasi yang tegas hanya akan menjadi dokumen kosong. Aparat penegak hukum perlu diberdayakan dan diawasi secara ketat agar tidak mudah diintervensi oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Rekomendasi Kebijakan

1. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Pelatihan, pengawasan, dan sanksi tegas bagi aparat yang tidak profesional.
2. Transparansi dan Akses Data: Wajibkan perusahaan dan pemerintah untuk mempublikasikan data lingkungan secara terbuka.
3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Libatkan masyarakat adat dalam pengawasan dan advokasi hukum.
4. Kolaborasi Lintas Sektor: Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam penegakan hukum dan pemulihan lingkungan.
5. Penerapan Prinsip ESG: Dorong perusahaan sawit untuk mengadopsi standar ESG sebagai syarat utama operasi.

Studi Kasus Nyata: Inspirasi dari Daerah Lain

Sebagai perbandingan, beberapa daerah di Indonesia telah berhasil menegakkan hukum lingkungan secara efektif, misalnya:

• Kasus PT. Menara Jaya di Jakarta Timur: Penegakan hukum pidana berhasil dilakukan setelah adanya tekanan publik dan bukti ilmiah yang kuat.
• Program Proper di Jawa Barat: Penilaian kinerja perusahaan berbasis transparansi mendorong perbaikan pengelolaan limbah industri.

Keberhasilan di daerah lain menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif sangat mungkin dicapai jika ada komitmen, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Masa Depan Penegakan Hukum Lingkungan di Papua Barat

Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan di Papua Barat, khususnya terhadap PT. Medcopapua Hijau Selaras, masih sangat lemah dan tidak efektif. Dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan sangat besar, namun belum ada langkah hukum yang tegas dan berpihak pada masyarakat serta lingkungan.

Untuk masa depan yang lebih baik, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum lingkungan, mulai dari penguatan regulasi, pemberdayaan aparat, hingga partisipasi aktif masyarakat. Hanya dengan cara ini, Papua Barat dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat di tengah tekanan pembangunan ekonomi.

Sumber Asli

Frengky Ever Wambrauw. Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari. Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021.

Indonesia, negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah, menghadapi tantangan besar: eksploitasi sumber daya, kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Dalam konteks inilah, buku “Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim” menjadi sangat relevan. Buku ini tidak hanya menyorot perjalanan dan pemikiran Prof. Emil Salim, tetapi juga menampilkan bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan diadopsi dan diimplementasikan di Indonesia, sekaligus mengaitkannya dengan dinamika global seperti SDGs dan krisis iklim.

Transformasi Paradigma: Dari Ekonomi Konvensional ke Pembangunan Berkelanjutan

Pada era 1970-an, pembangunan nasional masih identik dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Namun, Emil Salim—salah satu tokoh penting di balik perubahan paradigma ini—menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Sebagai delegasi Indonesia di Konferensi Stockholm 1972, Emil Salim membawa gagasan bahwa pembangunan harus memikirkan masa depan, bukan sekadar mengejar keuntungan sesaat.

Ciri utama paradigma pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim:

• Ekonomi, sosial, dan lingkungan ditempatkan secara seimbang.
• Dampak jangka panjang menjadi pertimbangan utama.
• Keadilan antargenerasi dan intragenerasi diutamakan.
• Negara, masyarakat, dan swasta berperan kolaboratif.
• Kegagalan pasar dalam menangkap eksternalitas lingkungan harus diatasi.

Pilar Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasinya

Tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan—ekonomi, sosial, dan lingkungan—menjadi fondasi seluruh kebijakan yang diperjuangkan Emil Salim. Bagaimana realisasinya di Indonesia?

Pilar Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan berkelanjutan. Emil Salim menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia, teknologi ramah lingkungan, dan pengurangan ketergantungan pada industri ekstraktif yang merusak lingkungan.

Pilar Sosial

Pembangunan sosial diarahkan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pemerataan akses layanan dasar. Emil Salim memperjuangkan keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan, termasuk masyarakat adat dan perempuan.

Pilar Lingkungan

Perlindungan lingkungan menjadi prioritas. Emil Salim mendorong konservasi hutan, pengelolaan limbah, dan penegakan hukum lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya tata ruang yang berwawasan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

Studi Kasus Inspiratif: Jejak Emil Salim dalam Kebijakan Nasional

Pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup

Pada 1978, Indonesia menjadi pelopor di Asia dengan membentuk Kementerian Lingkungan Hidup, dipimpin langsung oleh Emil Salim. Langkah ini menandai integrasi isu lingkungan ke dalam kebijakan nasional.

Program Kali Bersih (Prokasih)

Diluncurkan pada 1989, Prokasih adalah program kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengendalikan pencemaran sungai. Dalam satu dekade, Prokasih berhasil menurunkan beban limbah industri di 20 sungai utama, dengan ribuan ton limbah berbahaya berhasil direduksi setiap tahunnya.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

Proper adalah inovasi penilaian kinerja lingkungan perusahaan yang berbasis transparansi. Program ini mendorong perusahaan berlomba-lomba memperbaiki kinerja lingkungan, terbukti dari meningkatnya jumlah perusahaan yang meraih peringkat hijau dan emas dari tahun ke tahun.

Extractive Industries Review (EIR)

Sebagai ketua EIR, Emil Salim memimpin evaluasi dampak industri ekstraktif oleh Bank Dunia. Rekomendasinya menegaskan bahwa investasi di sektor pertambangan dan energi harus memenuhi prinsip keberlanjutan dan perlindungan HAM. Standar ini kini menjadi rujukan global dalam praktik ESG (Environmental, Social, Governance).

Data dan Fakta: Tantangan dan Dampak Kebijakan

• Industri pertambangan dan energi menyumbang lebih dari 10% PDB Indonesia, namun juga menjadi penyumbang utama deforestasi, polusi, dan konflik sosial.
• Indonesia membutuhkan investasi minimal Rp 5.300 triliun per tahun untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial agar dapat mengejar ketertinggalan modal manusia.
• Dalam dua dekade terakhir, jutaan hektar hutan tropis Indonesia hilang akibat deforestasi, menempatkan Indonesia di peringkat atas negara dengan laju kehilangan hutan tercepat.
• Lebih dari 80% sungai di Pulau Jawa tercemar berat oleh limbah domestik dan industri, berdampak pada kesehatan jutaan penduduk.
• Indonesia berkomitmen pada SDGs 2030, namun masih menghadapi tantangan besar pada indikator kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan.

Analisis Kritis: Relevansi, Kritik, dan Pembelajaran

Relevansi di Era Industri 4.0 dan Krisis Iklim

Paradigma pembangunan berkelanjutan yang diperjuangkan Emil Salim semakin relevan di era digitalisasi, urbanisasi, dan perubahan iklim. Tantangan seperti polusi, banjir, dan kemiskinan kota menuntut integrasi antara inovasi teknologi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan sosial yang inklusif.

Kritik atas Implementasi

Walau Indonesia telah memiliki regulasi lingkungan yang kuat, pelaksanaan di lapangan masih sering terhambat oleh tumpang tindih kebijakan, lemahnya penegakan hukum, dan korupsi. Banyak program lingkungan masih bersifat top-down dan kurang melibatkan masyarakat lokal secara bermakna. Studi kasus Prokasih dan Proper menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan.

Ekonomi vs Lingkungan: Dilema Abadi

Kasus industri batubara menjadi contoh nyata: kontribusi besar pada ekonomi, tetapi menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan yang mahal biayanya. Emil Salim menegaskan pentingnya menghitung biaya eksternalitas dalam setiap proyek pembangunan.

Perbandingan dengan Tren Global

Konsep pembangunan berkelanjutan ala Emil Salim sejalan dengan SDGs dan Paris Agreement. Negara-negara Skandinavia lebih berhasil dalam mengintegrasikan ekonomi hijau dan circular economy ke kebijakan nasional. Indonesia perlu memperkuat insentif ekonomi hijau dan kolaborasi lintas sektor agar tidak tertinggal.

Kaitan dengan Industri dan Bisnis Modern

SDGs dan Green Economy

Implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi tantangan pada indikator lingkungan seperti pengelolaan limbah dan energi terbarukan. Emil Salim menekankan pentingnya investasi pada green economy, inovasi teknologi, dan penguatan kapasitas SDM.

ESG dan Bisnis Berkelanjutan

Tren global menuntut perusahaan menerapkan prinsip ESG. Proper dan Prokasih adalah contoh awal ESG di Indonesia, namun perusahaan perlu melangkah lebih jauh dengan circular economy, dekarbonisasi rantai pasok, dan pelaporan keberlanjutan yang transparan.

Urbanisasi dan Tata Ruang

Urbanisasi pesat menuntut tata kelola ruang yang berkelanjutan. Emil Salim mengingatkan pentingnya penataan ruang yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta menghindari konflik kepentingan dalam pembangunan infrastruktur.

Studi Kasus Tambahan: Pengelolaan Hutan dan Agraria

Pengelolaan Hutan Lestari

Emil Salim memperjuangkan pendekatan pengelolaan hutan lestari dan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Indonesia kini menjadi pelopor dalam perdagangan karbon dan konservasi hutan tropis dunia.

Pembaruan Kebijakan Agraria

Emil Salim menekankan pentingnya akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam dan penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal. Pembaruan agraria menjadi agenda utama untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Rekomendasi Strategis untuk Masa Depan

1. Penguatan Tata Kelola dan Penegakan Hukum: Reformasi birokrasi dan pengawasan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam harus menjadi prioritas.
2. Investasi SDM dan Teknologi: Pendidikan, kesehatan, dan inovasi teknologi ramah lingkungan harus diutamakan.
3. Kolaborasi Lintas Sektor: Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu terlibat aktif dalam perumusan dan implementasi kebijakan.
4. Ekonomi Hijau dan Circular Economy: Transisi ke energi terbarukan, pengelolaan limbah terpadu, dan bisnis berbasis circular economy harus didorong.
5. Penguatan Peran Masyarakat Lokal: Partisipasi bermakna masyarakat lokal dan adat dalam pengelolaan sumber daya alam harus dijamin.

Warisan Emil Salim dan Tantangan Masa Depan

Buku ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga panduan strategis menghadapi tantangan abad ke-21. Emil Salim membuktikan bahwa perubahan paradigma, inovasi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci menuju Indonesia yang adil, makmur, dan lestari. Di tengah krisis iklim dan disrupsi teknologi, warisan pemikiran dan aksi Emil Salim tetap relevan: membangun Indonesia dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Tantangan ke depan adalah memastikan warisan ini diadopsi, diadaptasi, dan diimplementasikan oleh generasi muda, pembuat kebijakan, dan seluruh elemen bangsa.

Sumber Asli

Azis, Iwan J. dkk. (Editor). Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2010.

Keamanan air kini menjadi isu strategis di kawasan Asia Pasifik, wilayah yang menampung sekitar 60% populasi dunia dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi global. Namun, di balik kemajuan ekonomi, kawasan ini menghadapi tantangan serius terkait akses air bersih, sanitasi, polusi, serta risiko bencana terkait air. Laporan Asian Water Development Outlook (AWDO) 2020 yang diterbitkan oleh Asian Development Bank (ADB) hadir sebagai referensi utama yang menawarkan analisis berbasis data, studi kasus nyata, dan rekomendasi kebijakan untuk mendorong transformasi sektor air di Asia Pasifik.

Artikel ini akan mengulas temuan utama AWDO 2020, menyoroti angka-angka kunci, studi kasus inspiratif, serta memberikan opini kritis dan relevansi terhadap tren global. Disusun dengan gaya yang mudah dipahami dan SEO-friendly, artikel ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas.

Kerangka Penilaian AWDO 2020

AWDO 2020 menilai 49 negara di Asia dan Pasifik menggunakan kerangka lima dimensi keamanan air yang saling terkait, yakni:

1. Keamanan Air Rumah Tangga Pedesaan
2. Keamanan Air Ekonomi
3. Keamanan Air Perkotaan
4. Keamanan Air Lingkungan
5. Keamanan Bencana Terkait Air

Setiap dimensi diukur dengan indikator terukur, menghasilkan skor komposit yang menggambarkan tingkat keamanan air nasional. Menariknya, tidak ada satu pun negara yang mencapai status “model” (skor tertinggi), menandakan masih banyak ruang untuk perbaikan di seluruh kawasan.

Fakta dan Angka Kunci

AWDO 2020 mengungkapkan sejumlah data yang cukup mencengangkan. Sekitar 1,5 miliar penduduk pedesaan di Asia Pasifik masih belum memiliki akses ke air bersih dan sanitasi layak. Di kawasan perkotaan, 600 juta orang masih menghadapi masalah serupa. Sebanyak 27 negara di kawasan ini menghadapi keterbatasan air serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, 18 negara belum mampu melindungi penduduknya dari bencana air seperti banjir, kekeringan, dan badai.

Skor keamanan air nasional bervariasi tajam. Negara-negara dengan ekonomi maju rata-rata mencatat skor 86,5, jauh di atas skor rata-rata kawasan Pasifik (45,4) dan Asia Selatan (47,7). Negara-negara Asia Timur mencatat skor rata-rata 72,8. Skor terendah yang dicatat dalam laporan ini adalah 39,5, sedangkan yang tertinggi mencapai 89,1. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meski ada kemajuan, tantangan mendasar masih sangat besar, terutama di negara-negara berkembang dan kawasan kepulauan Pasifik.

Studi Kasus Inspiratif

Karnataka, India

Karnataka adalah contoh nyata bagaimana metodologi AWDO dapat diadaptasi di tingkat subnasional. Dengan 58% wilayah rawan kekeringan dan permintaan air yang terus meningkat, pemerintah negara bagian mengadopsi pendekatan AWDO untuk perencanaan kebijakan air berbasis data. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi fragmentasi institusi, kurangnya data, dan minimnya partisipasi pemangku kepentingan. Hasilnya, kebijakan air di Karnataka kini lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Timor-Leste

Sebagai negara muda dengan pertumbuhan penduduk tinggi, Timor-Leste menghadapi ketimpangan akses air dan sanitasi antarwilayah. AWDO digunakan untuk pemetaan keamanan air di tingkat kabupaten, mengungkap keterbatasan data, perlunya investasi besar infrastruktur, dan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Studi kasus ini menegaskan bahwa adaptasi metodologi AWDO dapat membantu negara berkembang merumuskan prioritas investasi dan kebijakan berbasis bukti.

Thailand

Thailand mengadopsi kerangka AWDO dalam strategi nasionalnya untuk mengelola air secara lintas sektor. Fokus utamanya adalah mengatasi fragmentasi institusi, meningkatkan ketahanan terhadap banjir dan kekeringan, serta memastikan integrasi kebijakan lintas kementerian. Langkah ini terbukti efektif dalam memperkuat tata kelola dan respons terhadap bencana air yang semakin intens akibat perubahan iklim.

Yellow River, Tiongkok

Basin Sungai Kuning (Yellow River) di Tiongkok menghadapi tantangan kompleks: risiko banjir, kelangkaan air, sedimentasi berat, dan polusi industri. AWDO digunakan sebagai alat penilaian dan desain intervensi lintas provinsi, menyoroti pentingnya kerjasama antarwilayah dan pengelolaan berbasis data untuk mengatasi masalah air secara sistemik.

Analisis Dimensi Kunci Keamanan Air

1. Keamanan Air Rumah Tangga Pedesaan

Hampir 1,5 miliar penduduk pedesaan di Asia Pasifik masih belum memiliki akses ke air bersih dan sanitasi layak. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan ketimpangan sosial. Investasi pada WASH (water, sanitation, hygiene) terbukti memberikan return tinggi, menurunkan angka penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas perempuan dan anak-anak.

2. Keamanan Air Ekonomi

Sebanyak 27 negara menghadapi keterbatasan air serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian, industri, dan energi sangat bergantung pada ketersediaan air yang andal dan berkelanjutan. AWDO menekankan pentingnya data, efisiensi penggunaan air, dan investasi pada infrastruktur modern untuk memastikan air tetap menjadi pendorong utama ekonomi kawasan.

3. Keamanan Air Perkotaan

Urbanisasi pesat menyebabkan 600 juta penduduk perkotaan belum mendapatkan layanan air dan sanitasi memadai. Kota-kota besar menghadapi tantangan baru: banjir, polusi, keterjangkauan tarif, dan ketimpangan layanan di kawasan kumuh. Solusi inovatif seperti circular economy, pemanfaatan air limbah, dan teknologi smart city menjadi semakin relevan untuk mengatasi masalah ini.

4. Keamanan Air Lingkungan

Degradasi lingkungan air—baik sungai, danau, maupun air tanah—semakin mengkhawatirkan akibat polusi, eksploitasi, dan perubahan tata guna lahan. Perlindungan ekosistem dan tata kelola lingkungan yang kuat menjadi prasyarat untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air bagi generasi mendatang.

5. Keamanan Bencana Terkait Air

Sebanyak 18 negara belum mampu melindungi penduduknya dari bencana air seperti banjir, kekeringan, dan badai. Investasi pada infrastruktur hijau, sistem peringatan dini, dan penguatan kapasitas masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi kerugian ekonomi maupun korban jiwa.

Rekomendasi Kebijakan AWDO 2020

Berikut adalah ringkasan rekomendasi kebijakan utama dari AWDO 2020 yang relevan untuk seluruh negara Asia Pasifik:

• Jadikan air sebagai pusat pembangunan berkelanjutan: Integrasikan isu air dalam seluruh kebijakan pembangunan, bukan hanya sektor infrastruktur.
• Investasi besar pada infrastruktur air dan sanitasi: Kebutuhan investasi rata-rata mencapai USD 53 miliar per tahun hingga 2030, dengan sepertiga diharapkan dari sektor swasta.
• Penguatan tata kelola dan pendanaan: Reformasi kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
• Pendekatan lintas sektor dan berbasis data: Kolaborasi antar kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta mutlak diperlukan.
• Keterlibatan kelompok rentan: Libatkan perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Opini & Perbandingan

AWDO 2020 menandai lompatan besar dibanding edisi sebelumnya dengan memperluas cakupan ke aspek tata kelola dan pembiayaan. Jika dibandingkan dengan laporan UN SDG 6, AWDO memberikan detail lebih kaya pada konteks Asia-Pasifik, termasuk studi kasus dan analisis berbasis data lokal. Namun, tantangan implementasi tetap besar: political will, kapasitas institusi, serta keberlanjutan pendanaan sering kali menjadi hambatan utama.

Dari sisi inovasi, AWDO mendorong adopsi solusi berbasis alam (nature-based solutions) dan circular economy sebagai tren masa depan. Hal ini sejalan dengan perkembangan industri air global, di mana startup teknologi lingkungan, perusahaan air, dan pemerintah daerah berlomba mengembangkan solusi efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Kaitan dengan Tren Global & Industri

• Urbanisasi & Perubahan Iklim: Tekanan terhadap sistem air semakin besar seiring pertumbuhan kota dan intensifikasi cuaca ekstrem.
• Teknologi & Circular Economy: Digitalisasi, smart metering, dan pemanfaatan air limbah menjadi solusi masa depan.
• Bisnis & Startup: Peluang besar bagi pelaku industri untuk mengembangkan layanan air berbasis teknologi dan model bisnis inovatif.
• Pemerintah Daerah: Didorong untuk mengadopsi pendekatan berbasis data dan kolaboratif sesuai rekomendasi AWDO.

Kesimpulan

AWDO 2020 adalah referensi utama untuk memahami dan meningkatkan keamanan air di Asia Pasifik. Data, tata kelola, dan investasi menjadi pilar utama. Studi kasus dari India, Timor-Leste, Thailand, dan Tiongkok membuktikan pentingnya adaptasi lokal dan inovasi kebijakan. Dengan mengadopsi rekomendasi AWDO, negara-negara di Asia Pasifik berpeluang besar untuk mencapai masa depan yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Sumber Asli

Asian Development Bank. Asian Water Development Outlook 2020: Advancing Water Security across Asia and the Pacific.

Buku “Well Spent: How Strong Infrastructure Governance Can End Waste in Public Investment” terbitan IMF memaparkan fakta keras: lebih dari sepertiga (≈33 %) dana investasi publik dunia terbuang akibat ketidakefisienan dan tata kelola yang lemah. Di tengah keterbatasan fiskal pasca‑pandemi, pesan ini kian relevan—belanja lebih banyak saja tak cukup, belanja harus lebih baik.

Ringkasan Inti Buku

1. Skala Inefisiensi

• Estimasi IMF menunjukkan efficiency gap global 33–43 %—setara triliunan dolar yang hilang setiap tahun.
• Jika negara‑negara mengadopsi praktik tata kelola terbaik (skor PIMA percentile‑90), mereka dapat menutup hingga 53 % celah efisiensi tersebut.

2. Dampak Nyata Kasus

• Brasil (skandal Petrobras): suap & penggelembungan kontrak merugikan sekitar R$ 6,2 miliar (0,13 % PDB) dan memangkas investasi BUMN energi itu hingga 2 % PDB.
• Italia (kereta cepat Milan–Firenze): rata‑rata cost overrun proyek rel kecepatan tinggi mencapai 216 %, garis tertentu melonjak 917 %.
• Afrika Selatan (mega‑korupsi RailCorp): dugaan penyelewengan US$ 7 miliar (≈2 % PDB).
• Kerentanan iklim: kerusakan tahunan infrastruktur transportasi global diproyeksi miliaran dolar; beban terbesar menimpa negara berpendapatan tinggi karena stok aset yang besar.

3. Faktor Pendorong Efisiensi

• Kualitas kelembagaan PIMA berbanding lurus dengan efisiensi: kenaikan satu poin skor PIMA meningkatkan efisiensi hingga 0,3 poin.
• Kerangka Quality Infrastructure Investment (QII) G20 dan sistem SNI Chile menunjukkan betapa standarisasi dan checks‑and‑balances memangkas biaya dan keterlambatan proyek.

Analisis & Konteks Industri

1. Tren Digital & Transparansi
   Implementasi e‑procurement dan open data dashboard memudahkan masyarakat melacak progres proyek, menutup ruang mark‑up biaya.
2. Tuntutan Net‑Zero & Adaptasi Iklim
   Infrastruktur hijau dan tahan bencana bukan sekadar pilihan moral; ia menghindarkan fiscal time‑bomb akibat kerusakan yang terus meningkat.
3. Pembiayaan Campuran & Risiko Fiskal
   Kemitraan pemerintah‑swasta (PPP) menambah sumber dana, namun memunculkan liabilitas tersembunyi; Bab 11 buku menekankan perlunya fiscal risk registry terintegrasi.
4. Pelajaran Pandemi COVID‑19
   Krisis memperlihatkan kelemahan infrastruktur kesehatan; stimulus sebaiknya disalurkan pada proyek bernilai tambah tinggi yang “siap digarap” (shovel‑ready) dan teruji secara cost‑benefit.

Studi Kasus Terpilih

A. Sistema Nacional de Inversiones—Chile

Chile mewajibkan semua proposal proyek melewati analisis sosial‐ekonomi ketat, memisahkan fungsi evaluasi dari kementerian pemrakarsa. Hasilnya, negara mampu membangun pipeline proyek layak dan menghemat miliaran peso setiap siklus anggaran.

B. Jembatan Tsubasa—Kamboja

Didanai inisiatif Quality Infrastructure Investment (QII) Jepang, jembatan ini mengurangi waktu tempuh Phnom Penh–Ho Chi Minh hingga 3 jam dan kini terpampang di uang kertas Kamboja sebagai simbol kemitraan berkualitas tinggi.

C. Rehabilitasi Jalan Pasca‑Topan di Samoa

Pendekatan build‑back‑better yang menggabungkan peningkatan elevasi dan drainase menekan biaya kerusakan berulang lebih dari 40 % dalam proyeksi 30 tahun—ilustrasi konkret life‑cycle cost efficiency.

Kritik & Nilai Tambah

• Kekuatan: Buku ini menyajikan metrik kuantitatif (skor PIMA, efficiency gap) yang mudah dicerna pembuat kebijakan serta kaya bukti kasus lintas benua.
• Kelemahan: Sebagian data berhenti di 2018; percepatan adopsi digital twins, BIM, dan AI untuk pemeliharaan prediktif belum tergambar utuh.
• Peluang: Integrasi kerangka ESG dan taksonomi hijau bisa memperkaya analisis risiko proyek di masa depan.
• Tantangan: Mentransformasikan rekomendasi ke tindakan memerlukan perubahan budaya birokrasi—bukan hanya regulasi.

Rekomendasi Praktis untuk Indonesia

1. Perkuat Gate 0–3 proses project cycle ala OGC Gateway dengan unit evaluasi independen di bawah Bappenas.
2. Terapkan “Golden Rule” fiskal—defisit diperbolehkan hanya untuk belanja modal produktif yang lulus public value test.
3. Bangun National Asset Management Platform untuk mencatat kondisi, kebutuhan pemeliharaan, dan nilai buku seluruh aset publik.
4. Skor PIMA Kabupaten/Kota: kompetisi antardaerah mempercepat perbaikan tata kelola.
5. Kebijakan Climate‑Resilient Infrastructure sebagai syarat pendanaan APBN & KPBU.

Kesimpulan

Governansi infrastruktur yang kuat bukan beban birokrasi, melainkan kunci menciptakan manfaat sosial‑ekonomi maksimal dari setiap rupiah. Dengan menutup setengah saja celah efisiensi, Indonesia (dan dunia) dapat mendanai tuntutan SDGs tanpa menambah utang berlebihan. Well Spent adalah panduan strategis sekaligus alarm bagi pemerintah, investor, dan masyarakat sipil untuk bergerak dari slogan “bangun, bangun, bangun” menuju “bangun dengan bijak”.

Sumber : International Monetary Fund. (2020). Well Spent: How Strong Infrastructure Governance Can End Waste in Public Investment. Washington, DC: IMF.

Korupsi Sistemik di Negara Maju: Belajar dari Skandal Konstruksi Quebec

Apakah korupsi hanya milik negara berkembang? Pertanyaan ini dijawab tegas oleh Denis Saint-Martin dalam artikelnya Systemic Corruption in an Advanced Welfare State: Lessons from the Quebec Charbonneau Inquiry (2015), yang menganalisis skandal korupsi konstruksi di Quebec, Kanada—provinsi yang dikenal sebagai salah satu negara kesejahteraan paling maju di Amerika Utara.

Skandal tersebut diselidiki oleh Komisi Charbonneau, yang mengungkap jejaring kolusi, praktik suap, dan pembiayaan partai politik secara ilegal, bahkan dalam sistem birokrasi yang konon sudah modern dan transparan. Artikel ini menyuguhkan analisis mendalam berbasis sejarah, ekonomi, budaya politik, dan institusi informal yang menopang korupsi sistemik.

Korupsi Sistemik dalam Masyarakat Modern

Definisi dan Karakter

Korupsi sistemik bukan hanya tindakan individu yang menyimpang, melainkan struktur tidak resmi yang menyatu dalam norma, budaya, dan praktik sosial. Aktor dalam sistem ini tidak merasa bersalah karena suap sudah menjadi "aturan main".

Di Quebec, korupsi ini mengakar dalam hubungan politik-bisnis, terutama di sektor konstruksi, yang dikenal global sebagai industri paling rawan suap. Di Montreal, pengusaha konstruksi menyebutkan bahwa 3% dari total kontrak proyek rutin diberikan kepada partai walikota, dan 1% lagi kepada pejabat kota. Praktik ini disebut sebagai “la taxe à Surprenant”.

Model Quebec dan Warisan Revolusi Tenang

Saint-Martin menelusuri akar institusional dari korupsi ini ke masa Revolusi Tenang (Quiet Revolution) tahun 1960-an, ketika Quebec memulai proyek besar modernisasi: nasionalisasi energi, desentralisasi pendidikan, dan perluasan negara kesejahteraan.

Namun, tiga faktor warisan politik ekonomi justru menciptakan ladang subur untuk korupsi sistemik:

1. Nasionalisme ekonomi: Kebijakan pro-bisnis lokal menyebabkan dominasi perusahaan teknik besar seperti SNC-Lavalin, yang melakukan praktek kartel untuk menaikkan harga proyek konstruksi.
2. Jacobinisme: Sentralisasi kekuasaan di tingkat provinsi membuat pemerintahan kota lemah, sehingga menjadi target empuk bagi aktor korup.
3. Keterkaitan politik dengan Partai Liberal Quebec: Ketergantungan perusahaan lokal pada stabilitas politik membuka peluang untuk pungutan politik tersembunyi.

Quebec: Negara Sejahtera Tapi Korup

Quebec digambarkan sebagai “Swedia kecil di Amerika Utara” karena keberhasilan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan sosial. Misalnya:

• Pengeluaran publik mencapai 47% dari PDB (2009), lebih tinggi dari Belanda dan Norwegia.
• Ketimpangan pendapatan (rasio 4,7) lebih kecil dari AS (8,5) dan Kanada (5,4).
• Angka pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan membaik drastis pasca 1960.

Namun, menurut Saint-Martin, kemajuan sosial ini tidak otomatis menghapus korupsi. Justru, institusi modern membuka ruang baru untuk kolusi, melalui struktur tender publik dan jejaring politis.

Charbonneau Inquiry: Fakta Mengejutkan

Komisi yang dibentuk pada 2011 mengungkap:

• Praktik sistematis penyuapan dalam kontrak publik.
• Hubungan erat antara mafia, serikat buruh, dan elite politik.
• Keterlibatan perusahaan konstruksi besar dan birokrat senior.
• Adanya sistem pengumpulan dana ilegal oleh partai politik menggunakan proyek pemerintah sebagai alat.

Komisi menghasilkan laporan sepanjang 1.741 halaman, menunjukkan mekanisme korupsi sebagai norma, bukan pengecualian.

Korupsi di Sektor Konstruksi: Bukan Masalah Lokal

Studi Saint-Martin menempatkan Quebec dalam konteks global:

• Sektor konstruksi secara global mengalami kerugian hingga 30% dari total proyek karena korupsi.
• Studi Ernst & Young (2012) menunjukkan bahwa responden sektor konstruksi paling menerima suap sebagai kebiasaan.
• Di Inggris, 50% profesional konstruksi menyatakan pernah ditawari suap.
• Bahkan di Swedia, laporan resmi menemukan budaya korupsi di industri konstruksi.

Kritik terhadap Teori Perubahan Institusional

Saint-Martin menolak teori "big bang", yakni bahwa negara hanya bisa lepas dari korupsi melalui revolusi besar. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa:

• Korupsi bersifat adaptif, bukan hilang dengan reformasi.
• Perubahan bertahap lebih realistis, terutama di negara dengan lembaga mapan.
• Perlu pendekatan yang memadukan norma informal dan insentif formal.

Teori Kebudayaan dan Korupsi: Jalan Buntu?

Artikel ini juga menyanggah teori kebudayaan yang menyalahkan etnisitas atau nilai budaya sebagai penyebab utama korupsi. Saint-Martin menekankan bahwa:

• Di Quebec, budaya partisipasi dan solidaritas justru tinggi.
• Korupsi bukan produk budaya, tapi sistem insentif politik dan ekonomi.

Implikasi Kebijakan dan Akademik

Bagi pembuat kebijakan, artikel ini menyarankan:

• Hindari fokus eksklusif pada reformasi teknis.
• Perbaiki insentif dan struktur hubungan kekuasaan.
• Tingkatkan transparansi, desentralisasi, dan kapasitas lokal.

Bagi akademisi dan praktisi:

• Pahami korupsi sebagai hasil interaksi antara budaya lokal, struktur kekuasaan, dan sejarah kebijakan publik.
• Hindari solusi one-size-fits-all dan fokus pada konteks institusional.

Kesimpulan: Negara Maju Tak Kebal Korupsi

Kasus Quebec memperlihatkan bahwa bahkan sistem birokrasi modern dan negara kesejahteraan bisa menyimpan korupsi sistemik yang mengakar. Korupsi di sektor konstruksi terjadi karena adanya peluang, kelemahan institusi lokal, dan relasi politik-bisnis yang tidak transparan. Perubahan butuh lebih dari sekadar hukum dan teknologi—perlu restrukturisasi norma, insentif, dan pola relasi kekuasaan.

Sumber: Saint-Martin, D. (2015). Systemic Corruption in an Advanced Welfare State: Lessons from the Quebec Charbonneau Inquiry. Osgoode Hall Law Journal, 53(1), 66–106.

Pengadaan publik bukan hanya instrumen pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga menjadi katalis utama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Laporan The Role of Public Procurement in Achieving the SDGs (UNDP, 2021) merangkum hasil dialog regional ASEAN yang membahas cara-cara strategis mengubah sistem pengadaan menjadi lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan, serta bagaimana mempercepat pencapaian SDGs melalui kebijakan pengadaan publik.

Tantangan Besar dalam Sistem Pengadaan Publik Saat Ini

Laporan ini mengungkapkan fakta mengejutkan:

• Dari total USD 13 triliun belanja pengadaan publik global, hanya 2,81% yang diumumkan secara terbuka.
• Sekitar 10–20% dana tersebut hilang karena korupsi dan suap.
• Hanya 1% dari total pengadaan yang melibatkan perusahaan milik perempuan.

Situasi ini diperburuk oleh pandemi COVID-19, yang memperlihatkan kerapuhan sistem pengadaan dalam menghadapi krisis, serta membuka ruang besar untuk inefisiensi dan penyimpangan.

Reformasi Pengadaan: Pilar Menuju Pembangunan Inklusif

Laporan ini menyoroti enam strategi kunci reformasi pengadaan publik:

1. Kemauan Politik dan Tindakan Nyata

Tanpa dukungan politik yang kuat, reformasi pengadaan akan stagnan. Pemerintah harus menyalurkan anggaran ke pengembangan teknologi pencegah korupsi, bukan hanya mengantisipasi kerugian akibat korupsi.

2. Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement/SPP)

SPP harus dimasukkan dalam kerangka hukum nasional. Contohnya:

• Indonesia mengalokasikan 40% dari paket pengadaan untuk UMKM dan koperasi dengan nilai hingga Rp1 miliar.
• Kriteria pengadaan juga mencakup produk hijau dan pemenuhan HAM dalam rantai pasok.

3. Transparansi Data dan Standarisasi

Data pengadaan yang terbuka dan terstandar seperti OCDS (Open Contracting Data Standard) sangat penting untuk akuntabilitas. Negara seperti Mongolia bahkan mengintegrasikan data pengadaan dengan data konflik kepentingan dan registrasi bisnis untuk menganalisis penerima manfaat sebenarnya.

4. Inklusi Gender dan UMKM

Perusahaan milik perempuan hanya menyumbang 1% dari nilai pengadaan global. Hambatan utama meliputi akses ke pembiayaan, birokrasi, dan ketidaktahuan prosedur. Negara seperti Filipina dan Thailand mulai menetapkan kuota pengadaan untuk bisnis milik perempuan, dan sektor swasta seperti Unilever berkomitmen mengalokasikan EUR 2 miliar untuk bisnis yang dimiliki kelompok marjinal.

5. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Partisipasi warga, LSM, dan sektor swasta sangat penting. Di Filipina, program audit partisipatif mengikutsertakan warga dalam tim audit pengadaan. Di Indonesia, Indonesia Corruption Watch dan LKPP aktif membangun kapasitas masyarakat memantau pengadaan.

6. Teknologi untuk Pengadaan Transparan

Contoh dari Korea Selatan (KONEPS), Inggris (Contracts Finder), dan Microsoft (ACTS) memperlihatkan bahwa teknologi dapat menekan potensi korupsi, mengurangi waktu akses data dari 205 hari menjadi 1 menit, dan meningkatkan efisiensi hingga 90%.

Studi Kasus ASEAN: Belajar dari Lapangan

Indonesia

• Studi tahun 2013 menunjukkan hanya 5% pengusaha perempuan ikut dalam 6 proyek pengadaan publik.
• Solusinya adalah edukasi, simplifikasi regulasi, dan sistem informasi inklusif.
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan aktif dalam advokasi partisipasi perempuan.

Thailand

• Pemerintah menerapkan pelibatan warga dalam sistem pengadaan dan mengembangkan dashboard data pengadaan yang interaktif.
• Estimasi kerugian akibat korupsi pengadaan mencapai THB 162 triliun per tahun.

Filipina

• Menerapkan legislasi darurat (Bayanihan Act) yang memungkinkan pengadaan cepat di masa pandemi.
• Menjalankan platform nasional untuk transparansi pengadaan COVID-19.
• Laporan warga dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan dan akuntabilitas.

Rekomendasi Praktis untuk Reformasi Pengadaan

Laporan ini menyusun 9 rekomendasi konkret:

1. Tingkatkan proses pengadaan dan gunakan teknologi yang ada.
2. Dorong transparansi untuk partisipasi bisnis dan efisiensi.
3. Investasi pada kontrak bisnis responsif gender.
4. Kumpulkan data pengadaan yang terpilah berdasarkan gender.
5. Libatkan warga dan bangun kapasitas pemangku kepentingan.
6. Tanggulangi korupsi di level lokal dengan pendekatan komunitas.
7. Buat platform kolaboratif untuk teknologi, gender, dan risiko.
8. Bangun fasilitas daring untuk pendampingan profesional pengadaan.
9. Tingkatkan kesadaran keterkaitan antara pengadaan dan SDG 16 (lembaga yang efektif dan akuntabel).

Kesimpulan: Pengadaan Publik sebagai Kunci Masa Depan yang Berkelanjutan

Untuk mengejar target SDGs hingga 2030, kita tidak bisa mengandalkan sistem pengadaan lama yang rentan dan tertutup. Laporan ini menekankan bahwa reformasi pengadaan bukan hanya tanggung jawab teknokrat, tetapi perlu dukungan politik, keterlibatan masyarakat, dan integrasi prinsip keberlanjutan dan kesetaraan gender di seluruh sistem.

Dengan pelibatan multi-pihak dan kemauan untuk berinovasi, pengadaan publik dapat menjadi kendaraan utama mewujudkan pembangunan yang lebih adil, transparan, dan inklusif.

Sumber: Bernal, I. (2021). The Role of Public Procurement in Achieving the SDGs: Regional Dialogue Report. UNDP Bangkok Regional Hub.