Keamanan air kini menjadi isu strategis di kawasan Asia Pasifik, wilayah yang menampung sekitar 60% populasi dunia dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi global. Namun, di balik kemajuan ekonomi, kawasan ini menghadapi tantangan serius terkait akses air bersih, sanitasi, polusi, serta risiko bencana terkait air. Laporan Asian Water Development Outlook (AWDO) 2020 yang diterbitkan oleh Asian Development Bank (ADB) hadir sebagai referensi utama yang menawarkan analisis berbasis data, studi kasus nyata, dan rekomendasi kebijakan untuk mendorong transformasi sektor air di Asia Pasifik.

Artikel ini akan mengulas temuan utama AWDO 2020, menyoroti angka-angka kunci, studi kasus inspiratif, serta memberikan opini kritis dan relevansi terhadap tren global. Disusun dengan gaya yang mudah dipahami dan SEO-friendly, artikel ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas.

Kerangka Penilaian AWDO 2020

AWDO 2020 menilai 49 negara di Asia dan Pasifik menggunakan kerangka lima dimensi keamanan air yang saling terkait, yakni:

1. Keamanan Air Rumah Tangga Pedesaan
2. Keamanan Air Ekonomi
3. Keamanan Air Perkotaan
4. Keamanan Air Lingkungan
5. Keamanan Bencana Terkait Air

Setiap dimensi diukur dengan indikator terukur, menghasilkan skor komposit yang menggambarkan tingkat keamanan air nasional. Menariknya, tidak ada satu pun negara yang mencapai status “model” (skor tertinggi), menandakan masih banyak ruang untuk perbaikan di seluruh kawasan.

Fakta dan Angka Kunci

AWDO 2020 mengungkapkan sejumlah data yang cukup mencengangkan. Sekitar 1,5 miliar penduduk pedesaan di Asia Pasifik masih belum memiliki akses ke air bersih dan sanitasi layak. Di kawasan perkotaan, 600 juta orang masih menghadapi masalah serupa. Sebanyak 27 negara di kawasan ini menghadapi keterbatasan air serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, 18 negara belum mampu melindungi penduduknya dari bencana air seperti banjir, kekeringan, dan badai.

Skor keamanan air nasional bervariasi tajam. Negara-negara dengan ekonomi maju rata-rata mencatat skor 86,5, jauh di atas skor rata-rata kawasan Pasifik (45,4) dan Asia Selatan (47,7). Negara-negara Asia Timur mencatat skor rata-rata 72,8. Skor terendah yang dicatat dalam laporan ini adalah 39,5, sedangkan yang tertinggi mencapai 89,1. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meski ada kemajuan, tantangan mendasar masih sangat besar, terutama di negara-negara berkembang dan kawasan kepulauan Pasifik.

Studi Kasus Inspiratif

Karnataka, India

Karnataka adalah contoh nyata bagaimana metodologi AWDO dapat diadaptasi di tingkat subnasional. Dengan 58% wilayah rawan kekeringan dan permintaan air yang terus meningkat, pemerintah negara bagian mengadopsi pendekatan AWDO untuk perencanaan kebijakan air berbasis data. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi fragmentasi institusi, kurangnya data, dan minimnya partisipasi pemangku kepentingan. Hasilnya, kebijakan air di Karnataka kini lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Timor-Leste

Sebagai negara muda dengan pertumbuhan penduduk tinggi, Timor-Leste menghadapi ketimpangan akses air dan sanitasi antarwilayah. AWDO digunakan untuk pemetaan keamanan air di tingkat kabupaten, mengungkap keterbatasan data, perlunya investasi besar infrastruktur, dan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Studi kasus ini menegaskan bahwa adaptasi metodologi AWDO dapat membantu negara berkembang merumuskan prioritas investasi dan kebijakan berbasis bukti.

Thailand

Thailand mengadopsi kerangka AWDO dalam strategi nasionalnya untuk mengelola air secara lintas sektor. Fokus utamanya adalah mengatasi fragmentasi institusi, meningkatkan ketahanan terhadap banjir dan kekeringan, serta memastikan integrasi kebijakan lintas kementerian. Langkah ini terbukti efektif dalam memperkuat tata kelola dan respons terhadap bencana air yang semakin intens akibat perubahan iklim.

Yellow River, Tiongkok

Basin Sungai Kuning (Yellow River) di Tiongkok menghadapi tantangan kompleks: risiko banjir, kelangkaan air, sedimentasi berat, dan polusi industri. AWDO digunakan sebagai alat penilaian dan desain intervensi lintas provinsi, menyoroti pentingnya kerjasama antarwilayah dan pengelolaan berbasis data untuk mengatasi masalah air secara sistemik.

Analisis Dimensi Kunci Keamanan Air

1. Keamanan Air Rumah Tangga Pedesaan

Hampir 1,5 miliar penduduk pedesaan di Asia Pasifik masih belum memiliki akses ke air bersih dan sanitasi layak. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan ketimpangan sosial. Investasi pada WASH (water, sanitation, hygiene) terbukti memberikan return tinggi, menurunkan angka penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas perempuan dan anak-anak.

2. Keamanan Air Ekonomi

Sebanyak 27 negara menghadapi keterbatasan air serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian, industri, dan energi sangat bergantung pada ketersediaan air yang andal dan berkelanjutan. AWDO menekankan pentingnya data, efisiensi penggunaan air, dan investasi pada infrastruktur modern untuk memastikan air tetap menjadi pendorong utama ekonomi kawasan.

3. Keamanan Air Perkotaan

Urbanisasi pesat menyebabkan 600 juta penduduk perkotaan belum mendapatkan layanan air dan sanitasi memadai. Kota-kota besar menghadapi tantangan baru: banjir, polusi, keterjangkauan tarif, dan ketimpangan layanan di kawasan kumuh. Solusi inovatif seperti circular economy, pemanfaatan air limbah, dan teknologi smart city menjadi semakin relevan untuk mengatasi masalah ini.

4. Keamanan Air Lingkungan

Degradasi lingkungan air—baik sungai, danau, maupun air tanah—semakin mengkhawatirkan akibat polusi, eksploitasi, dan perubahan tata guna lahan. Perlindungan ekosistem dan tata kelola lingkungan yang kuat menjadi prasyarat untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air bagi generasi mendatang.

5. Keamanan Bencana Terkait Air

Sebanyak 18 negara belum mampu melindungi penduduknya dari bencana air seperti banjir, kekeringan, dan badai. Investasi pada infrastruktur hijau, sistem peringatan dini, dan penguatan kapasitas masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi kerugian ekonomi maupun korban jiwa.

Rekomendasi Kebijakan AWDO 2020

Berikut adalah ringkasan rekomendasi kebijakan utama dari AWDO 2020 yang relevan untuk seluruh negara Asia Pasifik:

• Jadikan air sebagai pusat pembangunan berkelanjutan: Integrasikan isu air dalam seluruh kebijakan pembangunan, bukan hanya sektor infrastruktur.
• Investasi besar pada infrastruktur air dan sanitasi: Kebutuhan investasi rata-rata mencapai USD 53 miliar per tahun hingga 2030, dengan sepertiga diharapkan dari sektor swasta.
• Penguatan tata kelola dan pendanaan: Reformasi kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
• Pendekatan lintas sektor dan berbasis data: Kolaborasi antar kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta mutlak diperlukan.
• Keterlibatan kelompok rentan: Libatkan perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Opini & Perbandingan

AWDO 2020 menandai lompatan besar dibanding edisi sebelumnya dengan memperluas cakupan ke aspek tata kelola dan pembiayaan. Jika dibandingkan dengan laporan UN SDG 6, AWDO memberikan detail lebih kaya pada konteks Asia-Pasifik, termasuk studi kasus dan analisis berbasis data lokal. Namun, tantangan implementasi tetap besar: political will, kapasitas institusi, serta keberlanjutan pendanaan sering kali menjadi hambatan utama.

Dari sisi inovasi, AWDO mendorong adopsi solusi berbasis alam (nature-based solutions) dan circular economy sebagai tren masa depan. Hal ini sejalan dengan perkembangan industri air global, di mana startup teknologi lingkungan, perusahaan air, dan pemerintah daerah berlomba mengembangkan solusi efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Kaitan dengan Tren Global & Industri

• Urbanisasi & Perubahan Iklim: Tekanan terhadap sistem air semakin besar seiring pertumbuhan kota dan intensifikasi cuaca ekstrem.
• Teknologi & Circular Economy: Digitalisasi, smart metering, dan pemanfaatan air limbah menjadi solusi masa depan.
• Bisnis & Startup: Peluang besar bagi pelaku industri untuk mengembangkan layanan air berbasis teknologi dan model bisnis inovatif.
• Pemerintah Daerah: Didorong untuk mengadopsi pendekatan berbasis data dan kolaboratif sesuai rekomendasi AWDO.

Kesimpulan

AWDO 2020 adalah referensi utama untuk memahami dan meningkatkan keamanan air di Asia Pasifik. Data, tata kelola, dan investasi menjadi pilar utama. Studi kasus dari India, Timor-Leste, Thailand, dan Tiongkok membuktikan pentingnya adaptasi lokal dan inovasi kebijakan. Dengan mengadopsi rekomendasi AWDO, negara-negara di Asia Pasifik berpeluang besar untuk mencapai masa depan yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Sumber Asli

Asian Development Bank. Asian Water Development Outlook 2020: Advancing Water Security across Asia and the Pacific.

Buku “Well Spent: How Strong Infrastructure Governance Can End Waste in Public Investment” terbitan IMF memaparkan fakta keras: lebih dari sepertiga (≈33 %) dana investasi publik dunia terbuang akibat ketidakefisienan dan tata kelola yang lemah. Di tengah keterbatasan fiskal pasca‑pandemi, pesan ini kian relevan—belanja lebih banyak saja tak cukup, belanja harus lebih baik.

Ringkasan Inti Buku

1. Skala Inefisiensi

• Estimasi IMF menunjukkan efficiency gap global 33–43 %—setara triliunan dolar yang hilang setiap tahun.
• Jika negara‑negara mengadopsi praktik tata kelola terbaik (skor PIMA percentile‑90), mereka dapat menutup hingga 53 % celah efisiensi tersebut.

2. Dampak Nyata Kasus

• Brasil (skandal Petrobras): suap & penggelembungan kontrak merugikan sekitar R$ 6,2 miliar (0,13 % PDB) dan memangkas investasi BUMN energi itu hingga 2 % PDB.
• Italia (kereta cepat Milan–Firenze): rata‑rata cost overrun proyek rel kecepatan tinggi mencapai 216 %, garis tertentu melonjak 917 %.
• Afrika Selatan (mega‑korupsi RailCorp): dugaan penyelewengan US$ 7 miliar (≈2 % PDB).
• Kerentanan iklim: kerusakan tahunan infrastruktur transportasi global diproyeksi miliaran dolar; beban terbesar menimpa negara berpendapatan tinggi karena stok aset yang besar.

3. Faktor Pendorong Efisiensi

• Kualitas kelembagaan PIMA berbanding lurus dengan efisiensi: kenaikan satu poin skor PIMA meningkatkan efisiensi hingga 0,3 poin.
• Kerangka Quality Infrastructure Investment (QII) G20 dan sistem SNI Chile menunjukkan betapa standarisasi dan checks‑and‑balances memangkas biaya dan keterlambatan proyek.

Analisis & Konteks Industri

1. Tren Digital & Transparansi
   Implementasi e‑procurement dan open data dashboard memudahkan masyarakat melacak progres proyek, menutup ruang mark‑up biaya.
2. Tuntutan Net‑Zero & Adaptasi Iklim
   Infrastruktur hijau dan tahan bencana bukan sekadar pilihan moral; ia menghindarkan fiscal time‑bomb akibat kerusakan yang terus meningkat.
3. Pembiayaan Campuran & Risiko Fiskal
   Kemitraan pemerintah‑swasta (PPP) menambah sumber dana, namun memunculkan liabilitas tersembunyi; Bab 11 buku menekankan perlunya fiscal risk registry terintegrasi.
4. Pelajaran Pandemi COVID‑19
   Krisis memperlihatkan kelemahan infrastruktur kesehatan; stimulus sebaiknya disalurkan pada proyek bernilai tambah tinggi yang “siap digarap” (shovel‑ready) dan teruji secara cost‑benefit.

Studi Kasus Terpilih

A. Sistema Nacional de Inversiones—Chile

Chile mewajibkan semua proposal proyek melewati analisis sosial‐ekonomi ketat, memisahkan fungsi evaluasi dari kementerian pemrakarsa. Hasilnya, negara mampu membangun pipeline proyek layak dan menghemat miliaran peso setiap siklus anggaran.

B. Jembatan Tsubasa—Kamboja

Didanai inisiatif Quality Infrastructure Investment (QII) Jepang, jembatan ini mengurangi waktu tempuh Phnom Penh–Ho Chi Minh hingga 3 jam dan kini terpampang di uang kertas Kamboja sebagai simbol kemitraan berkualitas tinggi.

C. Rehabilitasi Jalan Pasca‑Topan di Samoa

Pendekatan build‑back‑better yang menggabungkan peningkatan elevasi dan drainase menekan biaya kerusakan berulang lebih dari 40 % dalam proyeksi 30 tahun—ilustrasi konkret life‑cycle cost efficiency.

Kritik & Nilai Tambah

• Kekuatan: Buku ini menyajikan metrik kuantitatif (skor PIMA, efficiency gap) yang mudah dicerna pembuat kebijakan serta kaya bukti kasus lintas benua.
• Kelemahan: Sebagian data berhenti di 2018; percepatan adopsi digital twins, BIM, dan AI untuk pemeliharaan prediktif belum tergambar utuh.
• Peluang: Integrasi kerangka ESG dan taksonomi hijau bisa memperkaya analisis risiko proyek di masa depan.
• Tantangan: Mentransformasikan rekomendasi ke tindakan memerlukan perubahan budaya birokrasi—bukan hanya regulasi.

Rekomendasi Praktis untuk Indonesia

1. Perkuat Gate 0–3 proses project cycle ala OGC Gateway dengan unit evaluasi independen di bawah Bappenas.
2. Terapkan “Golden Rule” fiskal—defisit diperbolehkan hanya untuk belanja modal produktif yang lulus public value test.
3. Bangun National Asset Management Platform untuk mencatat kondisi, kebutuhan pemeliharaan, dan nilai buku seluruh aset publik.
4. Skor PIMA Kabupaten/Kota: kompetisi antardaerah mempercepat perbaikan tata kelola.
5. Kebijakan Climate‑Resilient Infrastructure sebagai syarat pendanaan APBN & KPBU.

Kesimpulan

Governansi infrastruktur yang kuat bukan beban birokrasi, melainkan kunci menciptakan manfaat sosial‑ekonomi maksimal dari setiap rupiah. Dengan menutup setengah saja celah efisiensi, Indonesia (dan dunia) dapat mendanai tuntutan SDGs tanpa menambah utang berlebihan. Well Spent adalah panduan strategis sekaligus alarm bagi pemerintah, investor, dan masyarakat sipil untuk bergerak dari slogan “bangun, bangun, bangun” menuju “bangun dengan bijak”.

Sumber : International Monetary Fund. (2020). Well Spent: How Strong Infrastructure Governance Can End Waste in Public Investment. Washington, DC: IMF.

Korupsi Sistemik di Negara Maju: Belajar dari Skandal Konstruksi Quebec

Apakah korupsi hanya milik negara berkembang? Pertanyaan ini dijawab tegas oleh Denis Saint-Martin dalam artikelnya Systemic Corruption in an Advanced Welfare State: Lessons from the Quebec Charbonneau Inquiry (2015), yang menganalisis skandal korupsi konstruksi di Quebec, Kanada—provinsi yang dikenal sebagai salah satu negara kesejahteraan paling maju di Amerika Utara.

Skandal tersebut diselidiki oleh Komisi Charbonneau, yang mengungkap jejaring kolusi, praktik suap, dan pembiayaan partai politik secara ilegal, bahkan dalam sistem birokrasi yang konon sudah modern dan transparan. Artikel ini menyuguhkan analisis mendalam berbasis sejarah, ekonomi, budaya politik, dan institusi informal yang menopang korupsi sistemik.

Korupsi Sistemik dalam Masyarakat Modern

Definisi dan Karakter

Korupsi sistemik bukan hanya tindakan individu yang menyimpang, melainkan struktur tidak resmi yang menyatu dalam norma, budaya, dan praktik sosial. Aktor dalam sistem ini tidak merasa bersalah karena suap sudah menjadi "aturan main".

Di Quebec, korupsi ini mengakar dalam hubungan politik-bisnis, terutama di sektor konstruksi, yang dikenal global sebagai industri paling rawan suap. Di Montreal, pengusaha konstruksi menyebutkan bahwa 3% dari total kontrak proyek rutin diberikan kepada partai walikota, dan 1% lagi kepada pejabat kota. Praktik ini disebut sebagai “la taxe à Surprenant”.

Model Quebec dan Warisan Revolusi Tenang

Saint-Martin menelusuri akar institusional dari korupsi ini ke masa Revolusi Tenang (Quiet Revolution) tahun 1960-an, ketika Quebec memulai proyek besar modernisasi: nasionalisasi energi, desentralisasi pendidikan, dan perluasan negara kesejahteraan.

Namun, tiga faktor warisan politik ekonomi justru menciptakan ladang subur untuk korupsi sistemik:

1. Nasionalisme ekonomi: Kebijakan pro-bisnis lokal menyebabkan dominasi perusahaan teknik besar seperti SNC-Lavalin, yang melakukan praktek kartel untuk menaikkan harga proyek konstruksi.
2. Jacobinisme: Sentralisasi kekuasaan di tingkat provinsi membuat pemerintahan kota lemah, sehingga menjadi target empuk bagi aktor korup.
3. Keterkaitan politik dengan Partai Liberal Quebec: Ketergantungan perusahaan lokal pada stabilitas politik membuka peluang untuk pungutan politik tersembunyi.

Quebec: Negara Sejahtera Tapi Korup

Quebec digambarkan sebagai “Swedia kecil di Amerika Utara” karena keberhasilan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan sosial. Misalnya:

• Pengeluaran publik mencapai 47% dari PDB (2009), lebih tinggi dari Belanda dan Norwegia.
• Ketimpangan pendapatan (rasio 4,7) lebih kecil dari AS (8,5) dan Kanada (5,4).
• Angka pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan membaik drastis pasca 1960.

Namun, menurut Saint-Martin, kemajuan sosial ini tidak otomatis menghapus korupsi. Justru, institusi modern membuka ruang baru untuk kolusi, melalui struktur tender publik dan jejaring politis.

Charbonneau Inquiry: Fakta Mengejutkan

Komisi yang dibentuk pada 2011 mengungkap:

• Praktik sistematis penyuapan dalam kontrak publik.
• Hubungan erat antara mafia, serikat buruh, dan elite politik.
• Keterlibatan perusahaan konstruksi besar dan birokrat senior.
• Adanya sistem pengumpulan dana ilegal oleh partai politik menggunakan proyek pemerintah sebagai alat.

Komisi menghasilkan laporan sepanjang 1.741 halaman, menunjukkan mekanisme korupsi sebagai norma, bukan pengecualian.

Korupsi di Sektor Konstruksi: Bukan Masalah Lokal

Studi Saint-Martin menempatkan Quebec dalam konteks global:

• Sektor konstruksi secara global mengalami kerugian hingga 30% dari total proyek karena korupsi.
• Studi Ernst & Young (2012) menunjukkan bahwa responden sektor konstruksi paling menerima suap sebagai kebiasaan.
• Di Inggris, 50% profesional konstruksi menyatakan pernah ditawari suap.
• Bahkan di Swedia, laporan resmi menemukan budaya korupsi di industri konstruksi.

Kritik terhadap Teori Perubahan Institusional

Saint-Martin menolak teori "big bang", yakni bahwa negara hanya bisa lepas dari korupsi melalui revolusi besar. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa:

• Korupsi bersifat adaptif, bukan hilang dengan reformasi.
• Perubahan bertahap lebih realistis, terutama di negara dengan lembaga mapan.
• Perlu pendekatan yang memadukan norma informal dan insentif formal.

Teori Kebudayaan dan Korupsi: Jalan Buntu?

Artikel ini juga menyanggah teori kebudayaan yang menyalahkan etnisitas atau nilai budaya sebagai penyebab utama korupsi. Saint-Martin menekankan bahwa:

• Di Quebec, budaya partisipasi dan solidaritas justru tinggi.
• Korupsi bukan produk budaya, tapi sistem insentif politik dan ekonomi.

Implikasi Kebijakan dan Akademik

Bagi pembuat kebijakan, artikel ini menyarankan:

• Hindari fokus eksklusif pada reformasi teknis.
• Perbaiki insentif dan struktur hubungan kekuasaan.
• Tingkatkan transparansi, desentralisasi, dan kapasitas lokal.

Bagi akademisi dan praktisi:

• Pahami korupsi sebagai hasil interaksi antara budaya lokal, struktur kekuasaan, dan sejarah kebijakan publik.
• Hindari solusi one-size-fits-all dan fokus pada konteks institusional.

Kesimpulan: Negara Maju Tak Kebal Korupsi

Kasus Quebec memperlihatkan bahwa bahkan sistem birokrasi modern dan negara kesejahteraan bisa menyimpan korupsi sistemik yang mengakar. Korupsi di sektor konstruksi terjadi karena adanya peluang, kelemahan institusi lokal, dan relasi politik-bisnis yang tidak transparan. Perubahan butuh lebih dari sekadar hukum dan teknologi—perlu restrukturisasi norma, insentif, dan pola relasi kekuasaan.

Sumber: Saint-Martin, D. (2015). Systemic Corruption in an Advanced Welfare State: Lessons from the Quebec Charbonneau Inquiry. Osgoode Hall Law Journal, 53(1), 66–106.

Pengadaan publik bukan hanya instrumen pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga menjadi katalis utama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Laporan The Role of Public Procurement in Achieving the SDGs (UNDP, 2021) merangkum hasil dialog regional ASEAN yang membahas cara-cara strategis mengubah sistem pengadaan menjadi lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan, serta bagaimana mempercepat pencapaian SDGs melalui kebijakan pengadaan publik.

Tantangan Besar dalam Sistem Pengadaan Publik Saat Ini

Laporan ini mengungkapkan fakta mengejutkan:

• Dari total USD 13 triliun belanja pengadaan publik global, hanya 2,81% yang diumumkan secara terbuka.
• Sekitar 10–20% dana tersebut hilang karena korupsi dan suap.
• Hanya 1% dari total pengadaan yang melibatkan perusahaan milik perempuan.

Situasi ini diperburuk oleh pandemi COVID-19, yang memperlihatkan kerapuhan sistem pengadaan dalam menghadapi krisis, serta membuka ruang besar untuk inefisiensi dan penyimpangan.

Reformasi Pengadaan: Pilar Menuju Pembangunan Inklusif

Laporan ini menyoroti enam strategi kunci reformasi pengadaan publik:

1. Kemauan Politik dan Tindakan Nyata

Tanpa dukungan politik yang kuat, reformasi pengadaan akan stagnan. Pemerintah harus menyalurkan anggaran ke pengembangan teknologi pencegah korupsi, bukan hanya mengantisipasi kerugian akibat korupsi.

2. Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement/SPP)

SPP harus dimasukkan dalam kerangka hukum nasional. Contohnya:

• Indonesia mengalokasikan 40% dari paket pengadaan untuk UMKM dan koperasi dengan nilai hingga Rp1 miliar.
• Kriteria pengadaan juga mencakup produk hijau dan pemenuhan HAM dalam rantai pasok.

3. Transparansi Data dan Standarisasi

Data pengadaan yang terbuka dan terstandar seperti OCDS (Open Contracting Data Standard) sangat penting untuk akuntabilitas. Negara seperti Mongolia bahkan mengintegrasikan data pengadaan dengan data konflik kepentingan dan registrasi bisnis untuk menganalisis penerima manfaat sebenarnya.

4. Inklusi Gender dan UMKM

Perusahaan milik perempuan hanya menyumbang 1% dari nilai pengadaan global. Hambatan utama meliputi akses ke pembiayaan, birokrasi, dan ketidaktahuan prosedur. Negara seperti Filipina dan Thailand mulai menetapkan kuota pengadaan untuk bisnis milik perempuan, dan sektor swasta seperti Unilever berkomitmen mengalokasikan EUR 2 miliar untuk bisnis yang dimiliki kelompok marjinal.

5. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Partisipasi warga, LSM, dan sektor swasta sangat penting. Di Filipina, program audit partisipatif mengikutsertakan warga dalam tim audit pengadaan. Di Indonesia, Indonesia Corruption Watch dan LKPP aktif membangun kapasitas masyarakat memantau pengadaan.

6. Teknologi untuk Pengadaan Transparan

Contoh dari Korea Selatan (KONEPS), Inggris (Contracts Finder), dan Microsoft (ACTS) memperlihatkan bahwa teknologi dapat menekan potensi korupsi, mengurangi waktu akses data dari 205 hari menjadi 1 menit, dan meningkatkan efisiensi hingga 90%.

Studi Kasus ASEAN: Belajar dari Lapangan

Indonesia

• Studi tahun 2013 menunjukkan hanya 5% pengusaha perempuan ikut dalam 6 proyek pengadaan publik.
• Solusinya adalah edukasi, simplifikasi regulasi, dan sistem informasi inklusif.
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan aktif dalam advokasi partisipasi perempuan.

Thailand

• Pemerintah menerapkan pelibatan warga dalam sistem pengadaan dan mengembangkan dashboard data pengadaan yang interaktif.
• Estimasi kerugian akibat korupsi pengadaan mencapai THB 162 triliun per tahun.

Filipina

• Menerapkan legislasi darurat (Bayanihan Act) yang memungkinkan pengadaan cepat di masa pandemi.
• Menjalankan platform nasional untuk transparansi pengadaan COVID-19.
• Laporan warga dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan dan akuntabilitas.

Rekomendasi Praktis untuk Reformasi Pengadaan

Laporan ini menyusun 9 rekomendasi konkret:

1. Tingkatkan proses pengadaan dan gunakan teknologi yang ada.
2. Dorong transparansi untuk partisipasi bisnis dan efisiensi.
3. Investasi pada kontrak bisnis responsif gender.
4. Kumpulkan data pengadaan yang terpilah berdasarkan gender.
5. Libatkan warga dan bangun kapasitas pemangku kepentingan.
6. Tanggulangi korupsi di level lokal dengan pendekatan komunitas.
7. Buat platform kolaboratif untuk teknologi, gender, dan risiko.
8. Bangun fasilitas daring untuk pendampingan profesional pengadaan.
9. Tingkatkan kesadaran keterkaitan antara pengadaan dan SDG 16 (lembaga yang efektif dan akuntabel).

Kesimpulan: Pengadaan Publik sebagai Kunci Masa Depan yang Berkelanjutan

Untuk mengejar target SDGs hingga 2030, kita tidak bisa mengandalkan sistem pengadaan lama yang rentan dan tertutup. Laporan ini menekankan bahwa reformasi pengadaan bukan hanya tanggung jawab teknokrat, tetapi perlu dukungan politik, keterlibatan masyarakat, dan integrasi prinsip keberlanjutan dan kesetaraan gender di seluruh sistem.

Dengan pelibatan multi-pihak dan kemauan untuk berinovasi, pengadaan publik dapat menjadi kendaraan utama mewujudkan pembangunan yang lebih adil, transparan, dan inklusif.

Sumber: Bernal, I. (2021). The Role of Public Procurement in Achieving the SDGs: Regional Dialogue Report. UNDP Bangkok Regional Hub.

Dalam dunia konstruksi, korupsi bukan sekadar masalah etika, melainkan persoalan sistemik yang merusak akuntabilitas publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menguras anggaran negara. Studi oleh Zhao Zhai, Ming Shan, Amos Darko, dan Albert P. C. Chan (2021) yang berjudul Corruption in Construction Projects: Bibliometric Analysis of Global Research hadir sebagai upaya pertama untuk memetakan secara kuantitatif riset global tentang korupsi dalam proyek konstruksi (CICP) dari tahun 2000 hingga 2020. Dengan menggunakan perangkat analisis bibliometrik CiteSpace, riset ini menyaring 542 publikasi dari database Web of Science, menghasilkan peta pengetahuan komprehensif yang mencakup jurnal, penulis, institusi, negara, kata kunci utama, dan tren masa depan.

Mengapa Riset Ini Penting?

Sebelumnya, tinjauan literatur terkait CICP bersifat manual dan subjektif, mencakup hanya 30–50 studi. Kini, dengan pendekatan bibliometrik:

• Objektivitas terjaga
• Jumlah literatur yang ditelaah meningkat drastis
• Keterhubungan antar-riset dapat dipetakan secara sistemik

Hasilnya adalah fondasi ilmiah yang lebih kuat untuk kebijakan antikorupsi, baik bagi akademisi, pembuat kebijakan, maupun pelaku industri.

Peningkatan Eksponensial Riset Korupsi Konstruksi

Jumlah publikasi tentang CICP melonjak sejak tahun 2014, dengan 69% dari 542 studi terbit setelah 2014. Hal ini mencerminkan meningkatnya perhatian global terhadap korupsi di sektor ini. Contohnya, tim Profesor Yun Le dari Tongji University menerbitkan 8 makalah antara 2014–2017 dengan dukungan National Natural Science Foundation of China.

Jurnal dan Penulis Terdepan dalam Isu CICP

Jurnal paling produktif:

• Journal of Construction Engineering and Management (14 artikel)
• Sustainability (10 artikel)
• Journal of Management in Engineering (8 artikel)

Jurnal paling sering dikutip:

• World Development (160 kutipan)
• American Economic Review (142)
• The Quarterly Journal of Economics (138)

Penulis paling berpengaruh:

• Albert Chan (24 publikasi)
• Emmanuel Kingsford Owusu (11)
• Ming Shan (10)

Kolaborasi Global dalam Riset CICP

Institusi terdepan:

• The Hong Kong Polytechnic University (22 artikel)
• World Bank (17)
• Australian National University (13)

Negara paling aktif:

• Amerika Serikat (165 publikasi)
• Tiongkok (73)
• Inggris (73)
• Australia (57)
• Kanada (26)

Amerika Serikat memiliki centrality tertinggi (0.36) sebagai simpul kolaborasi riset internasional.

Fokus Utama Penelitian: Infrastruktur dan Negara Berkembang

Kata kunci yang paling sering muncul:

• infrastructure (66)
• growth (56)
• governance (43)
• developing country (29)
• China (29)

Hal ini menunjukkan fokus dominan riset pada korupsi proyek infrastruktur di negara berkembang, termasuk pengaruh terhadap investasi asing langsung.

Enam Klaster Tematik Riset CICP

Analisis co-citation mengelompokkan riset ke dalam enam tema utama:

1. Sektor konstruksi publik Tiongkok
   Penelitian mendalam tentang praktik korupsi dan strategi tanggapan di sektor konstruksi milik negara Tiongkok.
2. Kinerja perusahaan konstruksi
   Bagaimana korupsi memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kinerja perusahaan.
3. Pemerintah daerah dan pengadaan publik
   Evaluasi strategi monitoring korupsi top-down vs bottom-up (Olken, 2007).
4. Korupsi dalam proyek infrastruktur
   Studi kasus Afrika Selatan, Ghana, dan negara berkembang lainnya.
5. Korupsi dalam pengadaan proyek infrastruktur
   Fokus pada sistem tender dan kelemahan struktural yang membuka celah praktik ilegal.
6. Kinerja megaprojects dan risiko korupsi
   Isu terkini dengan korelasi langsung terhadap reputasi negara dan kredibilitas internasional.

Rujukan Landmark dan Tren Baru

Beberapa artikel paling sering dikutip:

• Le et al. (2014): Overview of Corruption Research in Construction (24 kutipan)
• Bowen et al. (2012): Corruption in South African Construction Industry (22)
• Tabish & Jha (2011): Evaluasi penyimpangan dalam pengadaan publik India (19)

Tren terbaru menunjukkan pergeseran fokus ke:

• Korupsi dalam kemitraan publik-swasta (PPP)
• Korupsi dan performa megaprojects
• Efektivitas kebijakan antikorupsi lintas negara

Implikasi untuk Praktik dan Penelitian

Bagi Peneliti

• Gunakan pendekatan cross-country comparison.
• Fokus pada negara maju yang selama ini terlewatkan.
• Eksplorasi korelasi korupsi dengan investasi infrastruktur skala besar.

Bagi Pembuat Kebijakan

• Desain strategi berbasis data riset.
• Waspadai titik rawan korupsi di pengadaan proyek.
• Terapkan audit sosial berbasis teknologi.

Bagi Praktisi Industri

• Terapkan prinsip transparansi dan pelaporan terbuka.
• Bangun sistem pengendalian internal berbasis risiko korupsi.
• Libatkan komunitas lokal dalam pemantauan proyek.

Kritik terhadap Studi dan Arah Selanjutnya

Meskipun metodologinya kuat, studi ini hanya mengambil data dari Web of Science, sehingga publikasi berkualitas dari Scopus atau Google Scholar bisa terlewat. Selain itu, pendekatan CiteSpace bersifat kuantitatif dan eksploratif, sehingga interpretasi hasil tetap membutuhkan analisis kualitatif tambahan.

Arah penelitian berikutnya:

• Studi longitudinal dampak korupsi terhadap performa proyek.
• Desain indikator kuantitatif efektivitas kebijakan antikorupsi.
• Keterkaitan antara korupsi dan sustainability rating proyek infrastruktur.

Kesimpulan: Peta Ilmu untuk Membangun Dunia Konstruksi yang Bersih

Artikel ini adalah tonggak penting dalam upaya memahami dan menanggulangi korupsi di sektor konstruksi. Melalui pendekatan ilmiah berbasis data, studi ini membuka cakrawala baru bagi riset, kebijakan, dan praktik yang lebih jujur dan berkelanjutan. Dengan informasi yang terstruktur dan tren yang terpetakan, langkah selanjutnya tinggal kita ambil: menerjemahkan pengetahuan menjadi tindakan.

Sumber:
Zhai, Z., Shan, M., Darko, A., & Chan, A. P. C. (2021). Corruption in Construction Projects: Bibliometric Analysis of Global Research. Sustainability, 13(8), 4400.

Antikorupsi Berbasis Bukti: Evaluasi Strategi Sida di Negara-Negara Mitra

Korupsi bukan hanya musuh pembangunan, tapi juga penghalang utama demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial. Laporan "Evidence-Based Anti-Corruption? Evaluation of Sida’s Efforts to Reduce Corruption in Partner Countries" (2024) yang ditulis oleh Marina Nistotskaya dkk., memberikan kajian sistematis terhadap efektivitas strategi Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) dalam mengurangi korupsi di negara mitra. Evaluasi ini memadukan teori antikorupsi mutakhir, survei terhadap petugas program, serta studi kasus di tiga negara: Kenya, Serbia, dan Georgia.

Kerangka Teoritis: Dari Principal-Agent ke Aksi Kolektif

Laporan ini menggunakan empat pendekatan utama untuk memahami dan menilai strategi antikorupsi:

• Principal-Agent Theory (PAT): Korupsi dianggap akibat konflik kepentingan antara pelaksana dan pemberi mandat.
• Collective Action Theory (CAP): Korupsi sebagai masalah norma sosial yang melekat dalam sistem.
• Developmental Governance: Fokus pada reformasi kelembagaan secara bertahap di sektor-sektor tertentu.
• Pendekatan Organisasi: Menekankan pentingnya budaya organisasi, struktur internal, dan koordinasi lintas lembaga.

Kesimpulan penting: Tidak ada satu pendekatan tunggal yang unggul secara empiris. Justru, kebijakan antikorupsi yang efektif adalah yang menggabungkan teori dan disesuaikan dengan konteks lokal.

Transformasi Strategi Sida: Dari Risiko ke Perubahan Sistemik

Sejak awal 2000-an, Sida telah berpindah dari strategi yang semata-mata bertujuan melindungi dana Swedia (risk perspective) ke pendekatan yang melihat korupsi sebagai hambatan utama pembangunan (development perspective). Pada 2023, alokasi bantuan untuk proyek antikorupsi meningkat tajam menjadi 138 juta SEK, dari nol pada tahun 2003.

Langkah konkret yang dilakukan Sida:

• Membentuk Anti-Corruption Cluster (2016)
• Mengembangkan dokumen panduan operasional
• Mengintegrasikan antikorupsi ke dalam strategi pembangunan bilateral

Evaluasi Implementasi: Survei dan Temuan Lapangan

Survei Program Officer di Negara Mitra

Survei terhadap staf pengembangan di berbagai kedutaan besar Swedia menunjukkan:

• Komitmen kuat terhadap isu antikorupsi
• Pemahaman mendalam tentang konteks lokal
• Namun, ada kekurangan dalam:
  • Pemanfaatan infrastruktur antikorupsi internal
  • Pemahaman terhadap teori perubahan (theory of change)
  • Koordinasi internal dan konsistensi kebijakan

Tiga Studi Kasus: Kenya, Serbia, dan Georgia

Kenya

Program fokus pada penguatan sektor kehakiman dan transparansi fiskal. Namun, tantangan muncul karena minimnya indikator pengukuran dampak, serta kompleksitas politik lokal.

Serbia

Meskipun memiliki kerangka hukum antikorupsi yang kuat, pelaksanaannya lemah. Staf Sida menghadapi keterbatasan mitra lokal yang kredibel, dan pengaruh politik yang besar atas birokrasi.

Georgia

Memiliki komitmen tinggi secara formal terhadap integritas, namun terdapat masalah dalam keberlanjutan reformasi dan ketergantungan pada aktor individu. Beberapa proyek antikorupsi berhasil, tetapi sulit mereplikasi dalam skala luas.

Kritik dan Celah dalam Strategi Sida

1. Teori Perubahan Tidak Jelas
   Banyak staf di lapangan tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang mekanisme perubahan yang diharapkan dari intervensi antikorupsi. Akibatnya, sulit mengevaluasi efektivitas program secara sistematis.
2. Antikorupsi Bukan Prioritas Resmi
   Meskipun penting, antikorupsi tidak diakui sebagai perspektif fundamental seperti isu perubahan iklim atau kesetaraan gender. Hal ini membuat upaya antikorupsi tersisih di tengah beban kerja tinggi.
3. Fragmentasi Strategi
   Integrasi pendekatan antikorupsi tidak merata di seluruh kebijakan pembangunan Swedia. Beberapa strategi mencerminkan fokus mendalam, lainnya hanya menyebut antikorupsi secara simbolik.

Rekomendasi Kunci dari Evaluasi

1. Perkuat Kebijakan Antikorupsi
   • Gunakan temuan riset terbaru
   • Perjelas jalur logis perubahan
   • Integrasikan teori CAP dan governance lebih dalam
2. Prioritaskan Antikorupsi sebagai Perspektif Utama
   • Jadikan bagian dari semua strategi pembangunan
   • Hindari subordinasi oleh perspektif “risiko dana”
3. Dukung Implementasi di Lapangan
   • Latih staf kedutaan besar terkait penggunaan alat bantu antikorupsi
   • Tumbuhkan ruang dialog internal lintas divisi
   • Dorong pemahaman lokal dan fleksibilitas dalam pendekatan
4. Perkuat Koordinasi dengan Mitra Lokal
   • Pastikan adanya ownership lokal
   • Hindari dominasi pendekatan donor yang terlalu teknokratis

Kesimpulan: Potensi Besar, Tapi Butuh Konsistensi

Evaluasi ini menyimpulkan bahwa strategi antikorupsi Sida selaras dengan pengetahuan ilmiah terkini, namun tantangan besar masih ada pada implementasi di lapangan. Ketika korupsi bersifat sistemik, pendekatan teknis tidak cukup. Dibutuhkan:

• Komitmen politik
• Pemahaman mendalam terhadap konteks
• Strategi jangka panjang yang konsisten

Sida berada dalam posisi unik untuk menjadi pelopor reformasi antikorupsi yang berbasis bukti. Namun, untuk mencapai hasil yang berkelanjutan, pendekatan harus terus diperbarui dan dijalankan dengan kesadaran penuh terhadap realitas politik dan sosial negara mitra.

Sumber: Nistotskaya, M., Buker, H., Grimes, M., Persson, A., D’Arcy, M., Rothstein, B., & Gafuri, A. (2024). Evidence-Based Anti-Corruption? Evaluation of Sida’s Efforts to Reduce Corruption in Partner Countries. EBA Report 2024:05, The Expert Group for Aid Studies (EBA), Sweden.