Pendahuluan

Industri perhotelan berperan penting dalam ekonomi dan pariwisata, tetapi juga menjadi salah satu kontributor utama pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, banyak hotel mulai mengadopsi praktik green purchasing sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengurangi dampak lingkungan.

Studi ini, yang dilakukan oleh Novia Chandra Tanuwijaya, Zeplin Jiwa Husada Tarigan, dan Hotlan Siagian, menganalisis bagaimana komitmen manajemen puncak memengaruhi kinerja perusahaan melalui green purchasing dan Supplier Relationship Management (SRM) pada hotel bintang tiga di Surabaya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei terhadap 71 hotel bintang tiga di Surabaya, dengan tingkat respons 86% (61 hotel mengembalikan kuesioner secara valid). Data dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS) untuk mengevaluasi hubungan antara komitmen manajemen, green purchasing, SRM, dan kinerja perusahaan.

Temuan Utama

1. Komitmen Manajemen Puncak Meningkatkan SRM dan Kinerja Perusahaan

• Komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap SRM dengan koefisien jalur sebesar 0,544 (p = 0,000).
• Komitmen manajemen juga berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan dengan koefisien jalur 0,281 (p = 0,025).
• Namun, komitmen manajemen tidak secara signifikan memengaruhi green purchasing (p = 0,055).

2. SRM Berperan Kunci dalam Green Purchasing dan Kinerja Perusahaan

• SRM berpengaruh positif terhadap green purchasing dengan koefisien jalur sebesar 0,391 (p = 0,012).
• SRM juga berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, dengan koefisien jalur sebesar 0,377 (p = 0,018).
• Hotel dengan hubungan pemasok yang lebih baik cenderung lebih mudah mengadopsi praktik green purchasing dan meningkatkan kinerja operasional mereka.

3. Green Purchasing Berkontribusi pada Kinerja Perusahaan

• Green purchasing berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dengan koefisien jalur 0,226 (p = 0,028).
• Hotel yang memilih pemasok berdasarkan kriteria ramah lingkungan, meminimalkan limbah, dan membeli produk dengan sertifikasi hijau cenderung memiliki efisiensi biaya lebih baik dan citra perusahaan yang lebih positif.

Implikasi dan Strategi Optimal

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa strategi utama yang dapat diterapkan oleh hotel dalam meningkatkan kinerja mereka melalui green purchasing dan SRM adalah:

1. Meningkatkan Komitmen Manajemen terhadap Green Purchasing

• Mengedukasi manajemen tentang manfaat green purchasing, baik dari sisi keberlanjutan maupun efisiensi operasional.
• Mengalokasikan anggaran khusus untuk inisiatif hijau, seperti produk ramah lingkungan dan sertifikasi hijau.

2. Mengembangkan Hubungan yang Lebih Kuat dengan Pemasok

• Membangun kerja sama jangka panjang dengan pemasok yang berkomitmen pada praktik ramah lingkungan.
• Menerapkan sistem evaluasi pemasok berdasarkan kepatuhan mereka terhadap standar keberlanjutan.

3. Menggunakan Teknologi untuk Meningkatkan Efisiensi Green Purchasing

• Mengadopsi sistem ERP dan Supplier Relationship Management (SRM) berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan rantai pasokan.
• Menggunakan platform e-procurement untuk memudahkan pencarian pemasok yang memenuhi standar lingkungan.

4. Menghubungkan Green Purchasing dengan Strategi Bisnis Hotel

• Menggunakan praktik ramah lingkungan sebagai keunggulan kompetitif, misalnya melalui pemasaran hotel hijau kepada pelanggan yang peduli lingkungan.
• Mengoptimalkan efisiensi energi dan limbah untuk meningkatkan profitabilitas jangka panjang.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen puncak berperan penting dalam meningkatkan hubungan dengan pemasok (SRM) dan kinerja perusahaan. Namun, SRM-lah yang menjadi faktor kunci dalam mendorong green purchasing dan akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan.

Hotel yang ingin meningkatkan daya saing mereka sebaiknya tidak hanya fokus pada efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat hubungan dengan pemasok dan mengintegrasikan praktik green purchasing sebagai bagian dari strategi bisnis mereka.

Sumber : Novia Chandra Tanuwijaya, Zeplin Jiwa Husada Tarigan, Hotlan Siagian (2021). The Effect of Top Management Commitment on Firm Performance through Green Purchasing and Supplier Relationship Management in 3-Star Hotel Industry in Surabaya. Petra Christian University.

Pendahuluan

Procurement atau pengadaan memiliki peran krusial dalam mendukung kinerja organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Pengadaan mencakup hingga 18,42% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global dan menyumbang sekitar 70% dari total pengeluaran organisasi. Meskipun penting, banyak perusahaan masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi pengadaan, terutama dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan pemasok.

Studi ini, yang dilakukan oleh Honest F. Kimario, Leonada R. Mwagike, dan Alex R. Kira, meneliti bagaimana kepercayaan, komitmen, dan komunikasi dalam hubungan pembeli-pemasok berpengaruh terhadap kinerja pengadaan. Dengan fokus pada perusahaan manufaktur di Tanzania, penelitian ini memberikan wawasan tentang strategi optimal dalam membangun hubungan pemasok yang efektif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis sintesis kualitatif dengan pendekatan homotetik, serta didukung oleh teori Transaction Cost Economics dan Resource Dependence Theory. Data dikumpulkan dari berbagai studi empiris dan dianalisis berdasarkan empat tema utama dalam hubungan pembeli-pemasok.

Temuan Utama

1. Kepercayaan sebagai Faktor Utama dalam Hubungan Pembeli-Pemasok

• Kepercayaan meningkatkan orientasi jangka panjang dalam hubungan pemasok, memungkinkan kolaborasi yang lebih erat dan meningkatkan efisiensi pengadaan.
• Tingkat kepercayaan tinggi dikaitkan dengan peningkatan akurasi pengiriman dan stabilitas pasokan.
• Hubungan yang dibangun dengan kepercayaan lebih rentan terhadap gangguan jika pemasok tidak memenuhi ekspektasi, menekankan pentingnya evaluasi berkala.

2. Peran Komitmen dalam Memperkuat Hubungan Jangka Panjang

• Komitmen tinggi antara pembeli dan pemasok berkontribusi pada peningkatan kinerja pengadaan sebesar 20% melalui pengurangan biaya transaksi dan peningkatan stabilitas pasokan.
• Investasi dalam hubungan jangka panjang memungkinkan perusahaan mendapatkan harga lebih kompetitif dan akses lebih awal terhadap inovasi pemasok.
• Hubungan jangka panjang membutuhkan dukungan dalam bentuk kontrak berbasis kinerja dan program pelatihan pemasok.

3. Komunikasi yang Efektif sebagai Katalisator Kinerja Pengadaan

• Komunikasi terbuka dan transparan memungkinkan deteksi lebih cepat terhadap potensi masalah dalam rantai pasokan.
• Perusahaan yang menggunakan sistem komunikasi digital mengalami peningkatan efisiensi hingga 25% dalam proses pengadaan.
• Frekuensi komunikasi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pengurangan keterlambatan pengiriman dan peningkatan kepuasan pemasok.

4. Tantangan dalam Meningkatkan Hubungan Pembeli-Pemasok

Meskipun manfaat hubungan pembeli-pemasok telah terbukti, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan utama:

• Ketidakpastian pasokan akibat faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku dan regulasi pemerintah.
• Kurangnya sistem evaluasi pemasok yang komprehensif, yang menghambat transparansi dan kinerja rantai pasokan.
• Komitmen rendah dari pemasok yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, menghambat kesinambungan hubungan bisnis.

Implikasi dan Strategi Optimal

Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa strategi utama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hubungan pembeli-pemasok dan kinerja pengadaan:

1. Meningkatkan Transparansi melalui Digitalisasi

• Menggunakan Supplier Relationship Management (SRM) berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan berbagi data real-time.
• Mengintegrasikan Enterprise Resource Planning (ERP) dengan sistem pengadaan digital untuk memantau performa pemasok secara berkala.

2. Membangun Komitmen Jangka Panjang dengan Pemasok Strategis

• Menawarkan kontrak jangka panjang yang berbasis kinerja untuk meningkatkan kepatuhan pemasok terhadap standar kualitas.
• Menerapkan program loyalitas pemasok, termasuk insentif bagi pemasok yang mencapai target pengiriman dan kualitas.

3. Meningkatkan Komunikasi dan Kolaborasi dengan Pemasok

• Mengadakan forum diskusi rutin antara tim pengadaan dan pemasok untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang kebutuhan dan ekspektasi.
• Menggunakan platform digital untuk mempercepat pertukaran informasi dan memperbaiki proses koordinasi dalam rantai pasokan.

4. Diversifikasi Pemasok untuk Mengurangi Risiko Pasokan

• Mengembangkan strategi multi-sourcing untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok utama.
• Menganalisis kinerja pemasok secara rutin untuk mengidentifikasi area perbaikan dan peluang kolaborasi baru.

Kesimpulan

Studi ini membuktikan bahwa hubungan pembeli-pemasok yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kinerja pengadaan secara signifikan. Kepercayaan, komitmen, dan komunikasi adalah faktor utama yang memengaruhi efektivitas hubungan pembeli-pemasok.

Untuk meningkatkan efisiensi pengadaan, perusahaan harus mengadopsi teknologi digital, memperkuat hubungan jangka panjang dengan pemasok strategis, serta menerapkan komunikasi yang lebih terbuka dan kolaboratif. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan risiko dalam rantai pasokan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Sumber : Honest F. Kimario, Leonada R. Mwagike, Alex R. Kira (2021). Buyer-Supplier Relationships and Its Influence on the Procurement Performance: Insights from Empirical Analysis. Journal of Co-operative and Business Studies (JCBS).

Diplomasi Air sebagai Kunci Masa Depan Sumber Daya Global

Di tengah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan persaingan lintas sektor, diplomasi air kini menjadi salah satu instrumen strategis dalam tata kelola sumber daya global. Paper “A State-of-the-Art Review of Water Diplomacy” karya Zareie dkk. (2021) menawarkan tinjauan komprehensif mengenai konsep, tantangan, dan solusi diplomasi air di tingkat lokal dan transboundary (lintas negara), sekaligus menyoroti relevansi pendekatan inovatif ini dalam mencegah konflik dan mendorong kerjasama berkelanjutan.

Artikel ini mengulas isi utama paper tersebut secara kritis, mengaitkan dengan tren global, studi kasus nyata, serta memberikan opini dan perbandingan dengan literatur lain, agar lebih mudah dipahami dan relevan untuk pembaca luas.

Konsep Dasar: Air sebagai Sumber Daya Vital dan Kompleksitas Diplomasi

Air: Sumber Daya Terbatas, Kebutuhan Tak Terbatas

Air menempati posisi sentral dalam sistem sosial, ekonomi, dan ekologi. Meski 80% permukaan bumi tertutup air, hanya 1% yang layak dikonsumsi manusia. Menurut UNESCO, sekitar 20% populasi dunia tidak memiliki akses air minum yang aman, dan hampir 60% diprediksi akan mengalami kelangkaan air pada 2025 jika tren konsumsi saat ini berlanjut1.

Kebutuhan air tidak hanya untuk konsumsi domestik (8% dari total air tawar), tetapi juga industri (59% di negara maju, 8% di negara berkembang), dan pertanian—yang menyerap sekitar 70-75% air tawar global. Untuk menghasilkan 1 kg gandum dibutuhkan 1.000 liter air, sementara 1 kg daging sapi memerlukan hingga 43.000 liter air. Dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, tekanan terhadap air semakin besar, memperbesar potensi konflik antar sektor dan negara1.

Studi Kasus Konflik dan Kerjasama Air Lintas Negara

1. Sungai Euphrates-Tigris: Konflik dan Ketidakpastian

Sungai Euphrates dan Tigris melintasi Turki, Suriah, dan Irak, dengan Turki menyumbang 90% aliran sungai utama. Sejak 1960-an, pembangunan bendungan dan irigasi unilateral oleh Turki menimbulkan ketegangan dengan Suriah dan Irak, yang bergantung pada aliran air untuk pertanian dan kebutuhan domestik. Meski upaya kerjasama dilakukan sejak 2000-an, hingga kini belum tercapai kesepakatan formal yang mengikat1.

Angka Kunci:

• Turki: 90% kontribusi aliran Euphrates
• Suriah: 10%
• Tidak ada perjanjian formal pengelolaan bersama hingga kini

2. Sungai Nil: Kerjasama dan Tantangan Baru

Basin Sungai Nil melibatkan 11 negara, dengan inisiatif Nile Basin Initiative (NBI) sejak 1999 yang berhasil meningkatkan kepercayaan dan kerjasama teknis. Namun, sejak 2007, perbedaan kepentingan antara negara hulu (Ethiopia) dan hilir (Mesir, Sudan) membuat negosiasi buntu, terutama terkait pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)1.

Angka Kunci:

• 11 negara berbagi Sungai Nil
• NBI didirikan 1999, namun negosiasi terhenti sejak 2007
• Ethiopia, Sudan, dan Mesir menandatangani framework agreement pada 2015, namun implementasi masih menjadi tantangan

3. Sungai Helmand: Diplomasi Mandek di Asia Tengah

Konflik antara Afghanistan dan Iran atas Sungai Helmand dan Harirud telah berlangsung sejak 1870-an. Pada 1973, kedua negara sepakat Afghanistan mengalirkan 22 m³/s ke Iran, namun perjanjian ini tidak sepenuhnya dijalankan akibat perubahan politik di kedua negara1.

Dimensi Baru: Virtual Water dan Perdagangan Global

Konsep virtual water—air yang “terkandung” dalam produk pangan atau industri yang diperdagangkan antar negara—menjadi solusi inovatif untuk mengatasi kelangkaan air. Negara-negara Timur Tengah, misalnya, mengimpor produk pangan yang banyak membutuhkan air (seperti gandum, jagung) untuk menghemat air domestik. Volume perdagangan virtual water global naik dari 403 km³ (1965) menjadi 1.415 km³ (2010), dengan pertumbuhan rata-rata 2,7% per tahun1.

Studi Kasus:

• China, dengan hanya 6% cadangan air dunia namun 20% populasi global, mengimpor produk intensif air (sereal, kedelai) dan mengekspor produk padat karya (sayur, buah)1.
• Amerika Serikat adalah eksportir virtual water terbesar, dengan lahan irigasi naik dari 7,7 juta acre (1900) menjadi 58 juta acre (2017).

Hukum Internasional dan Tata Kelola Air Lintas Negara

Kerangka Hukum: Dari Harmon Doctrine ke Helsinki Rules

Dua doktrin utama:

• Harmon Doctrine: Negara hulu bebas memanfaatkan air tanpa mempedulikan negara hilir.
• Territorial Integrity Doctrine: Negara hulu tidak boleh merugikan negara hilir.

Helsinki Rules (1966) dan Konvensi PBB 1997 menjadi tonggak penting, menekankan penggunaan yang adil dan wajar, serta prinsip no-harm1.

Studi Kasus: European Water Framework Directive (WFD)

Uni Eropa sukses menerapkan WFD yang menekankan pengelolaan berbasis basin, kualitas air, dan partisipasi publik. Di Jerman, WFD berhasil meningkatkan perencanaan dan kualitas air sungai lintas negara1.

Manajemen Terpadu dan Diplomasi Air: Kunci Keberhasilan

Integrated Water Resources Management (IWRM) menjadi pendekatan utama, dengan bukti nyata penghematan air hingga 21,5% di lokasi yang menerapkan IWRM1. Namun, tantangan terbesar adalah kompleksitas institusi, perbedaan kapasitas negara, dan minimnya kerangka kerjasama di negara berkembang.

Perbandingan: Negara Maju vs Berkembang

• Negara maju (Eropa, Amerika Utara): 4 basin lintas negara diatur oleh 175 perjanjian, kerjasama lebih stabil.
• Negara berkembang (Afrika, Asia): 12 basin diatur oleh 34 perjanjian, seringkali rapuh dan kurang efektif1.

Faktor Penyebab Konflik dan Solusi Diplomasi Air

Penyebab Konflik:

• Keterbatasan kuantitas, kualitas, dan waktu penggunaan air
• Perubahan batas sungai (misal San Juan antara Kosta Rika-Nikaragua)
• Ketimpangan kekuasaan hulu-hilir
• Faktor domestik: politik, ekonomi, sosial

Solusi Diplomasi Air:

• Negosiasi dan perjanjian berbasis sains dan keadilan
• Perdagangan virtual water untuk mengurangi tekanan domestik
• Capacity building dan pelatihan negosiasi
• Penguatan hukum internasional dan adaptasi kebijakan lokal

Analisis Kritis dan Opini

Kekuatan Paper:

• Komprehensif, mengulas aspek teoretis dan praktis diplomasi air
• Studi kasus nyata dan data kuantitatif yang relevan
• Menyoroti peran virtual water sebagai solusi inovatif

Kritik dan Tantangan:

• Implementasi di negara berkembang masih lemah akibat keterbatasan institusi dan politik
• Peran aktor non-negara (LSM, komunitas lokal) kurang dieksplorasi secara mendalam
• Perubahan iklim sebagai pendorong utama krisis air belum dibahas secara detail

Perbandingan dengan Literatur Lain:

Penelitian Wolf et al. (2005) dan Susskind & Islam (2012) menekankan pentingnya trust-building dan data sharing sebagai prasyarat kerjasama. Paper ini sudah menyinggung, namun belum mendalami mekanisme trust-building lintas negara.

Tren Global: Diplomasi Air di Era Perubahan Iklim

• Multi-track Diplomacy: Kombinasi jalur formal dan informal, melibatkan pemerintah, LSM, dan komunitas lokal.
• Data Sharing: Platform bersama untuk monitoring dan early warning.
• Pendekatan Adaptif: Fleksibilitas dalam perjanjian dan tata kelola untuk menghadapi ketidakpastian iklim.

Rekomendasi dan Implikasi Kebijakan

1. Perkuat Kerangka Hukum dan Institusi: Negara berkembang perlu meniru praktik baik negara maju dalam membangun perjanjian lintas negara.
2. Dorong Perdagangan Virtual Water: Diversifikasi sumber pangan dan produk untuk mengurangi tekanan pada sumber air domestik.
3. Investasi pada Capacity Building: Pelatihan negosiator, penguatan data sharing, dan keterlibatan multi-aktor.
4. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Fleksibilitas dalam perjanjian dan pengelolaan berbasis risiko.

Diplomasi Air sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Diplomasi air bukan sekadar alat negosiasi, tetapi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan ketahanan pangan di era global. Dengan mengintegrasikan sains, hukum, ekonomi, dan diplomasi, serta belajar dari studi kasus lintas negara, dunia dapat menghindari “perang air” dan beralih ke era kerjasama yang saling menguntungkan. Paper ini menjadi rujukan penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi yang ingin memahami dan mengembangkan diplomasi air di masa depan.

Sumber Artikel 

A state-of-the-art review of water diplomacy, Soheila Zareie, Omid Bozorg-Haddad, Hugo A. Loáiciga, Environment, Development and Sustainability, 23(2):2337–2357, 2021.

Air, Diplomasi, dan Pentingnya Analisis Kekuatan

Diplomasi air lintas negara telah lama menjadi isu strategis di dunia yang semakin bergejolak akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan ekonomi yang meningkat. Namun, satu aspek yang sering terabaikan dalam literatur maupun praktik diplomasi air adalah peran kekuatan (power)—baik yang bersifat struktural, material, maupun ideasional—dalam membentuk hasil negosiasi dan pola interaksi antarnegara. Paper “Power in Water Diplomacy” oleh Sumit Vij, Jeroen Warner, dan Anamika Barua (Water International, 2020) mengajak pembaca untuk menelaah ulang bagaimana kekuatan, dalam berbagai bentuknya, menjadi faktor penentu dalam diplomasi air lintas batas, sekaligus membuka ruang bagi pendekatan yang lebih realistis dan adaptif dalam pengelolaan sumber daya air bersama1.

Artikel ini akan mengulas secara kritis isi paper tersebut, memperkaya dengan studi kasus nyata, angka-angka relevan, serta membandingkan dengan tren dan literatur global terkini. Dengan gaya bahasa populer dan struktur SEO-friendly, resensi ini diharapkan mampu menjangkau pembaca luas dan memberikan nilai tambah bagi diskursus diplomasi air di era kontemporer.

Mengapa Kekuatan Penting dalam Diplomasi Air?

Air bukan sekadar sumber daya ekonomi atau lingkungan, melainkan juga sumber kekuatan politik, simbol budaya, dan bahkan alat negosiasi strategis. Paper ini menyoroti bahwa hampir semua interaksi lintas batas terkait air—baik konflik maupun kerja sama—selalu dipengaruhi oleh dinamika kekuatan antaraktor, baik negara maupun non-negara12.

Tiga Wajah Air dalam Diplomasi:

• Barang Ekonomi: Air sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan atau dikelola untuk kepentingan ekonomi.
• Barang Politik: Air sebagai instrumen kekuasaan dan negosiasi antarnegara.
• Barang Budaya: Air sebagai simbol identitas, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat.

Perbedaan persepsi ini membuat diplomasi air menjadi sangat kompleks dan penuh nuansa kekuatan, baik yang tampak (hard power) maupun yang tersembunyi (soft power)1.

Studi Kasus: Asimetri Kekuatan di Sungai Brahmaputra dan Mekong

1. Sungai Brahmaputra: Status Quo dan Non-decision Making

Salah satu studi kasus utama dalam paper ini adalah interaksi antara India, Bangladesh, dan China di basin Sungai Brahmaputra. India sebagai negara hulu memiliki posisi geografis yang kuat, mampu mengontrol aliran air melalui pembangunan bendungan dan infrastruktur lainnya. Namun, alih-alih menggunakan kekuatan ini secara agresif, India justru memilih mempertahankan status quo, karena menyadari adanya “kerentanan hegemonik”—yakni potensi backlash politik dan diplomatik jika bertindak sepihak12.

Bangladesh, di sisi lain, memilih strategi “wait and see” sambil memperkuat kapasitas teknis dan diplomasi, menunggu momentum yang tepat untuk negosiasi lebih lanjut. Situasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai “non-decision making”—di mana tidak adanya keputusan besar justru merupakan hasil dari kalkulasi kekuatan dan kepentingan masing-masing pihak.

Angka Kunci:

• Sungai Brahmaputra mengalir sepanjang 2.900 km, melintasi Tibet (China), India, dan Bangladesh, dengan lebih dari 130 juta orang bergantung pada airnya.
• India telah merencanakan lebih dari 150 proyek bendungan di wilayah Arunachal Pradesh, namun banyak yang tertunda akibat tekanan domestik dan internasional.

2. Sungai Mekong: Paradigma Baru Diplomasi China

Studi lain menyoroti perubahan pendekatan China di Sungai Mekong. Sebagai negara hulu, China secara tradisional memiliki kekuatan besar, namun dalam beberapa tahun terakhir mulai menginisiasi kerjasama multilateral melalui Mekong-Lancang Cooperation (MLC), didorong oleh kepentingan geopolitik (Belt and Road Initiative) dan tekanan dari negara-negara hilir seperti Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam1.

Angka Kunci:

• Lebih dari 60 juta orang di kawasan Mekong bergantung pada sungai ini untuk pertanian, perikanan, dan air minum.
• China telah membangun 11 bendungan besar di hulu Mekong, memicu kekhawatiran negara-negara hilir terkait fluktuasi debit air dan ekosistem.

Dimensi Kekuatan dalam Diplomasi Air: Lebih dari Sekadar Geografi

Paper ini menekankan bahwa kekuatan dalam diplomasi air tidak hanya soal posisi geografis (hulu vs hilir), tetapi juga mencakup:

• Kekuatan Material: Infrastruktur, teknologi, dan kapasitas ekonomi untuk mengelola atau mengubah aliran air.
• Kekuatan Ideasional: Kemampuan membentuk narasi, framing isu, dan mempengaruhi opini publik atau komunitas internasional.
• Kekuatan Institusional: Peran lembaga-lembaga regional/multilateral, serta aturan main yang disepakati bersama.
• Kekuatan Non-Negara: Peran LSM, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam membangun kepercayaan atau menekan pemerintah.

Studi tentang Sungai Rhine di Eropa, misalnya, menunjukkan bahwa negara hilir seperti Belanda dapat memanfaatkan kekuatan institusional dan ekonomi untuk menegosiasikan hak navigasi dan lingkungan, meski secara geografis kurang menguntungkan1.

Studi Kasus Lain: Peran Aktor Non-Negara dan Track II Diplomacy

Paper ini juga mengangkat peran penting aktor non-negara dalam diplomasi air, terutama ketika diplomasi formal (Track I) menemui jalan buntu. Contoh nyata adalah inisiatif Ecopeace di Jordan River Basin, yang berhasil membangun kapasitas desalinasi dan pertukaran energi antara Israel, Yordania, dan Palestina melalui diplomasi informal (Track II)1.

Di Columbia River Basin (AS-Kanada), keterlibatan LSM, universitas, dan komunitas lokal dalam proses negosiasi terbukti meningkatkan transparansi dan kualitas keputusan, meski secara hukum tidak wajib dilibatkan13.

Dinamika “Non-decision Making” dan Status Quo: Ketika Tidak Ada Keputusan Adalah Keputusan

Salah satu kontribusi utama paper ini adalah pengenalan konsep “non-decision making” dalam diplomasi air lintas batas. Dalam banyak kasus, negara-negara memilih untuk tidak mengambil keputusan besar demi menjaga stabilitas atau melindungi kepentingan domestik. Hal ini terlihat jelas di basin Brahmaputra dan kawasan Amerika Tengah, di mana status quo dijaga melalui kombinasi kekuatan material dan ideasional, serta pengaruh aktor eksternal seperti Uni Eropa1.

Kritik dan Analisis: Kekuatan, Kepercayaan, dan Tantangan Masa Depan

A. Kelebihan Paper

• Pendekatan Realistis: Berbeda dengan literatur yang terlalu menekankan “kerjasama ideal”, paper ini mengajak pembaca untuk memahami realitas kekuatan dan kepentingan dalam diplomasi air.
• Studi Kasus Beragam: Dari Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Amerika, memberikan gambaran komprehensif tentang variasi pola kekuatan.
• Konsep Inovatif: “Non-decision making” dan analisis multi-level games memperkaya pemahaman tentang dinamika negosiasi air lintas batas.

B. Tantangan dan Kritik

• Keterbatasan Peran Hukum Internasional: Hanya satu sengketa air (Hungaria-Slowakia) yang pernah dibawa ke Mahkamah Internasional, menunjukkan lemahnya daya paksa hukum global dalam isu air1.
• Kurangnya Fokus pada Trust-building: Meski kekuatan penting, literatur terbaru menekankan bahwa kepercayaan (trust) adalah prasyarat kerjasama jangka panjang4. Paper ini kurang mengeksplorasi mekanisme trust-building secara mendalam.
• Dampak Perubahan Iklim: Tantangan baru seperti perubahan pola curah hujan dan kekeringan ekstrem belum banyak dibahas, padahal sangat relevan untuk masa depan diplomasi air.

Tren Global: Dari Power Politics ke Water Diplomacy Kolaboratif

Literatur dan praktik terbaru menunjukkan pergeseran dari paradigma power politics menuju diplomasi air yang lebih kolaboratif dan inklusif, dengan menekankan:

• Multi-track Diplomacy: Menggabungkan jalur formal (negara) dan informal (LSM, komunitas, sektor swasta) untuk membuka ruang dialog meski negosiasi resmi macet5.
• Joint Fact-finding dan Data Sharing: Kesepakatan berbasis data bersama meningkatkan kepercayaan dan mengurangi kecurigaan, seperti pada Indus Waters Treaty antara India-Pakistan yang diakui sebagai model sukses diplomasi air6.
• Pendekatan Adaptif: Mendorong inovasi teknologi (desalinasi, efisiensi irigasi) dan tata kelola adaptif untuk menghadapi ketidakpastian iklim dan pertumbuhan penduduk3.

Rekomendasi untuk Diplomasi Air Masa Depan

1. Analisis Kekuatan sebagai Titik Awal: Setiap negosiasi air harus diawali dengan pemetaan kekuatan aktor, baik negara maupun non-negara.
2. Perkuat Trust-building: Investasi pada mekanisme peningkatan kepercayaan (joint monitoring, data sharing, konsultasi publik) sangat penting untuk keberlanjutan kerjasama4.
3. Keterlibatan Multi-level dan Multi-aktor: Libatkan pemerintah daerah, LSM, dan komunitas lokal dalam setiap tahap negosiasi.
4. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Diplomasi air harus responsif terhadap risiko baru, seperti kekeringan, banjir, dan degradasi kualitas air.
5. Inovasi Tata Kelola: Kembangkan kerangka hukum dan institusi yang lebih fleksibel, mampu beradaptasi dengan dinamika kekuatan dan kebutuhan bersama.

Menata Ulang Diplomasi Air di Era Ketidakpastian

“Power in Water Diplomacy” menawarkan lensa baru untuk memahami diplomasi air lintas negara: bukan sekadar soal kerjasama atau konflik, tetapi tentang bagaimana kekuatan—dalam berbagai bentuknya—membentuk, menghambat, atau justru membuka peluang bagi solusi inovatif dan damai. Dengan belajar dari berbagai studi kasus dan mengadopsi pendekatan yang lebih realistis, diplomasi air dapat menjadi katalis perdamaian dan pembangunan berkelanjutan, asalkan kekuatan diakui, dikelola, dan diarahkan untuk kepentingan bersama.

Sumber Artikel

Power in water diplomacy, Sumit Vij, Jeroen Warner & Anamika Barua, Water International, 45:4, 249-253, DOI: 10.1080/02508060.2020.1778833.

Visi Besar Transformasi Sosial-Ekonomi Filipina

“Philippine Development Plan (PDP) 2023-2028” adalah dokumen strategis yang dirancang untuk membawa Filipina keluar dari dampak pandemi COVID-19 menuju masyarakat yang lebih sejahtera, inklusif, dan tangguh. Dirumuskan di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand R. Marcos, Jr., PDP ini menekankan transformasi mendalam di sektor sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan, dengan target utama menurunkan kemiskinan ke satu digit dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas pada 20281.

Artikel ini akan mengulas secara kritis bab “Promote Human and Social Development”, menyoroti strategi kesehatan, pendidikan, dan pembangunan komunitas, serta mengaitkannya dengan tren global, studi kasus nyata, dan tantangan implementasi di lapangan.

Dari Pemulihan ke Transformasi

PDP 2023-2028 lahir dari realitas keras pascapandemi: kontraksi ekonomi terdalam (-16,9% pada Q2 2020), lonjakan pengangguran (17,6% April 2020), dan lonjakan defisit anggaran ke rekor PHP1,67 triliun. Pemerintah merespons dengan program bantuan tunai masif, namun efek jangka panjang berupa kemunduran pendidikan, kesehatan, dan meningkatnya kemiskinan tetap terasa. Target PDP adalah membalikkan tren ini dengan strategi transformasi yang terintegrasi, berbasis kolaborasi lintas sektor, dan mengedepankan inovasi serta digitalisasi1.

Studi Kasus: Tantangan dan Strategi Transformasi Kesehatan

1. Dampak Pandemi pada Sistem Kesehatan

Pandemi COVID-19 mengungkap kelemahan mendasar sistem kesehatan Filipina:

• Kematian dan Morbiditas: COVID-19 menjadi penyebab kematian ketiga terbesar pada 2021, dengan lebih dari 4 juta kasus tercatat hingga November 2022. Vaksinasi mencapai 73,55 juta orang, namun backlog layanan kesehatan non-COVID menumpuk dan penundaan reformasi Universal Health Care (UHC) terjadi1.
• Angka Kematian Ibu: Meningkat dari 108 per 100.000 kelahiran hidup (2018) menjadi 144 pada 2020, terutama akibat hambatan akses ke layanan prenatal selama pandemi.
• Imunisasi Anak: Cakupan imunisasi dasar hanya naik 2 poin persentase (dari 70% pada 2017), jauh di bawah target 95%. Anak-anak dari keluarga miskin paling terdampak, memperbesar risiko wabah penyakit yang dapat dicegah vaksin.

2. Triple Burden Disease dan Ketimpangan Layanan

Filipina menghadapi beban ganda penyakit menular (TB, HIV/AIDS) dan tidak menular (diabetes, kanker, penyakit jantung), diperparah oleh urbanisasi dan perubahan iklim. Investasi kesehatan mental masih minim (hanya 1,4% dari pengeluaran kesehatan pada 2021), padahal kebutuhan meningkat pesat.

3. Ketimpangan Infrastruktur dan SDM Kesehatan

Distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan sangat timpang antarwilayah dan antara sektor publik-swasta. Gaji perawat di rumah sakit pemerintah sekitar PHP35.000, jauh di bawah tawaran luar negeri (hingga PHP275.000 di AS), memicu brain drain. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah (LGU) memperparah kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil.

Strategi Kunci: Pendekatan Holistik dan Kolaboratif

PDP menekankan empat pilar utama dalam transformasi kesehatan:

A. Perbaikan Determinan Sosial Kesehatan

• Akses Air Bersih dan Sanitasi: Target cakupan air bersih naik dari 91,6% (2020) ke 97,5% (2028), dan sanitasi dari 93,9% ke 98,2%1.
• Penurunan Stunting Anak: Dari 26,7% (2021) menjadi 17,9% (2028).
• Peningkatan Komunitas Sehat: Target 60% komunitas, sekolah, dan tempat kerja diakui sebagai “Healthy Settings” pada 2028.

B. Peningkatan Literasi dan Perilaku Kesehatan

• Kampanye Literasi Kesehatan: Menggunakan media multi-platform dan pendekatan berbasis komunitas, terutama melalui program keluarga miskin seperti 4Ps.
• Sistem Navigasi Pasien: Penguatan sistem rujukan nasional untuk memastikan pasien mendapat layanan di tingkat yang tepat.

C. Akses, Mutu, dan Efisiensi Layanan Kesehatan

• Investasi Infrastruktur: Prioritas pada pembangunan pusat layanan spesialis regional dan peningkatan fasilitas primer.
• Peningkatan SDM Kesehatan: Standarisasi gaji, insentif, dan beasiswa dengan perjanjian pengabdian.
• Pendanaan Berbasis Pooling: Mengurangi pembayaran langsung (OOP) yang masih 41,5% dari pengeluaran kesehatan, dengan target memperbesar porsi asuransi sosial dan publik.

D. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Kesehatan

• Peningkatan Investasi: Mendorong LGU meningkatkan alokasi kesehatan, didukung skema matching grant dan Special Health Fund.
• Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan: Implementasi eHealth Strategic Framework untuk mempercepat pertukaran data dan efisiensi pelayanan.
• Riset dan Inovasi: Fokus pada pengembangan vaksin, teknologi kesehatan lokal, dan inovasi berbasis kebutuhan komunitas.

Legislasi Prioritas: Menjawab Tantangan Masa Depan

Beberapa agenda legislasi utama yang diusulkan:

• Larangan Trans Fat: Melarang produksi dan distribusi minyak dengan kandungan trans fat tinggi.
• Pembentukan Medical Reserve Corps: Memobilisasi tenaga medis saat krisis.
• Pusat Penyakit dan Virologi Nasional: Memperkuat kapasitas deteksi dan respons penyakit menular, termasuk pendirian Virology and Vaccine Institute of the Philippines.

Analisis Kritis dan Perbandingan Global

Kekuatan PDP 2023-2028

• Pendekatan Multisektor: Kolaborasi lintas kementerian, LGU, dan swasta sangat progresif, selaras dengan praktik terbaik WHO dan SDGs.
• Target Kuantitatif Jelas: Setiap outcome memiliki baseline dan target tahunan, memudahkan monitoring dan evaluasi.
• Fokus pada Keadilan dan Inklusi: Penekanan pada layanan untuk kelompok rentan, wilayah terpencil, dan penguatan peran LGU.

Tantangan Implementasi

• Ketimpangan Kapasitas Daerah: LGU dengan fiskal lemah berisiko tertinggal, meski ada skema insentif.
• Sumber Daya Manusia: Brain drain tenaga kesehatan sulit diatasi tanpa reformasi besar pada gaji dan insentif.
• Pendanaan: Target pengurangan OOP membutuhkan ekspansi asuransi sosial yang agresif, sementara fiskal negara masih ketat pascapandemi.

Perbandingan dengan Negara Lain

Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam sukses menurunkan OOP hingga di bawah 20% lewat asuransi kesehatan universal dan investasi besar pada layanan primer. Filipina masih tertinggal dalam cakupan asuransi dan distribusi fasilitas kesehatan. Namun, PDP 2023-2028 sudah mengadopsi banyak pelajaran dari negara-negara tersebut, terutama dalam penguatan sistem primer dan digitalisasi.

Studi Kasus: Disiplina Village, Valenzuela

Program “Disiplina Village” di Valenzuela City menjadi contoh nyata implementasi strategi komunitas sehat dan inklusif:

• Penyediaan Hunian Aman dan Terjangkau: Mengintegrasikan akses air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan dalam perencanaan kawasan.
• Kolaborasi Pemerintah-LGU: Pemerintah kota bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan layanan.
• Dampak: Penurunan kasus penyakit menular berbasis lingkungan dan peningkatan kepuasan warga terhadap layanan publik.

Relevansi dengan Tren Global dan Industri

• Digital Health: Tren global menuju telemedicine, big data, dan interoperabilitas sistem kesehatan diadopsi dalam PDP, mempercepat adaptasi teknologi di sektor publik.
• Green & Healthy Cities: PDP menekankan pentingnya lingkungan sehat dan adaptif terhadap perubahan iklim, sejalan dengan agenda SDG dan COP26.
• Public-Private Partnership (PPP): Krisis fiskal mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur kesehatan dan inovasi layanan, tren yang juga terjadi di banyak negara berkembang.

Peluang, Tantangan, dan Rekomendasi

PDP 2023-2028 menawarkan cetak biru transformasi kesehatan dan sosial yang ambisius dan terukur. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada:

• Penguatan kapasitas LGU dan insentif fiskal untuk memperkecil kesenjangan daerah.
• Reformasi SDM kesehatan agar tenaga profesional tidak terus keluar negeri.
• Akselerasi digitalisasi untuk memperbaiki efisiensi, transparansi, dan akses layanan.
• Monitoring dan evaluasi berbasis data agar target-target ambisius dapat dicapai secara berkelanjutan.

Jika tantangan-tantangan ini diatasi, Filipina berpotensi menjadi model negara berkembang yang sukses melakukan transformasi kesehatan dan sosial pascapandemi, sekaligus memperkuat daya saing di era digital dan globalisasi.

Sumber Artikel Asli

Philippine Development Plan 2023-2028

Mengapa Isu Keamanan Air Semakin Penting?

Dalam beberapa dekade terakhir, isu keamanan air telah melonjak menjadi salah satu tantangan global paling kritis. Pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan urbanisasi pesat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air, terutama di kawasan yang berbagi sungai lintas negara. Buku “International Water Security: Domestic Threats and Opportunities” yang diedit oleh Nevelina I. Pachova, Mikiyasu Nakayama, dan Libor Jansky, terbitan United Nations University Press (2008), menawarkan analisis komprehensif tentang bagaimana dinamika domestik dan internasional saling memengaruhi dalam pengelolaan air lintas batas. Buku ini mengangkat studi kasus dari Asia, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah, membedah peluang dan ancaman yang muncul dari kebijakan domestik terhadap keamanan air internasional1.

Artikel ini akan membahas isi utama buku tersebut, memperkaya dengan analisis kritis, membandingkan dengan tren global, serta mengaitkannya dengan tantangan nyata yang dihadapi negara-negara berkembang dan kawasan strategis dunia.

Kerangka Keamanan Air: Dari Domestik ke Internasional

Keamanan air didefinisikan sebagai jaminan akses terhadap air bersih yang cukup, terjangkau, dan aman untuk kehidupan sehat dan produktif, tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem vital. Tantangan utama dalam pengelolaan air lintas negara adalah bagaimana mengintegrasikan kepentingan domestik—politik, ekonomi, sosial—dengan kebutuhan dan hak negara tetangga yang berbagi sumber daya air1.

Buku ini menyoroti bahwa Integrated Water Resources Management (IWRM) telah menjadi kerangka kebijakan nasional di banyak negara, namun penerapannya pada sumber daya air lintas batas (transboundary) jauh lebih kompleks. Hal ini karena perbedaan prioritas domestik, kepentingan politik, dan struktur tata kelola di masing-masing negara1.

Studi Kasus Kunci: Dispute Sungai Indus antara India dan Pakistan

Latar Belakang

Salah satu studi kasus paling menonjol adalah sengketa air Sungai Indus antara India dan Pakistan, yang menjadi contoh klasik bagaimana isu domestik dan internasional saling berkelindan dalam pengelolaan air lintas negara1.

• Sungai Indus memiliki panjang sekitar 3.200 km dan mengalir dari Tibet, melewati India dan Pakistan, dengan tujuh anak sungai utama. Sekitar 87% daerah aliran sungai ini berada di India dan Pakistan, dan menjadi tulang punggung pertanian serta kehidupan jutaan orang1.

Dinamika Domestik dan Negosiasi

Setelah pemisahan India-Pakistan tahun 1947, pembagian Punjab menjadi dua (timur untuk India, barat untuk Pakistan) menciptakan masalah besar karena wilayah hulu dan hilir sungai kini berada di dua negara berbeda. Konflik langsung terjadi ketika India memotong pasokan air ke kanal di Pakistan pada 1948, mengancam ketahanan pangan dan ekonomi Pakistan1.

Negosiasi berlangsung alot selama lebih dari satu dekade, dipengaruhi oleh:

• Kepentingan domestik: India ingin mengembangkan wilayah Punjab Timur yang miskin, sedangkan Pakistan sangat bergantung pada pertanian berbasis irigasi.
• Politik internal: Kedua negara menghadapi tantangan besar dalam integrasi nasional, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Isu etnis, agama, dan bahasa memperumit kompromi1.
• Peran pihak ketiga: World Bank berperan penting sebagai mediator, menawarkan proposal pembagian air dan bantuan finansial untuk pembangunan infrastruktur pengganti di Pakistan.

Angka dan Fakta Kunci

• Volume air: Total debit air Indus dan anak sungainya mencapai sekitar 90 juta acre-feet per tahun, dengan area tangkapan 720.000 km².
• Pembagian air: Proposal World Bank (1954) membagi tiga sungai barat (Indus, Jhelum, Chenab) untuk Pakistan dan tiga sungai timur (Ravi, Beas, Sutlej) untuk India, dengan masa transisi 10 tahun agar Pakistan membangun kanal pengganti1.
• Dampak ekonomi: Royalti tetap dari transfer air dan pembangunan infrastruktur baru menjadi sumber devisa penting bagi Pakistan.

Penyelesaian

Pada 1960, setelah negosiasi panjang dan tekanan domestik serta internasional, ditandatangani Indus Waters Treaty yang hingga kini dianggap salah satu contoh sukses diplomasi air lintas negara. Kedua negara berkompromi: India mendapat hak penuh atas sungai timur, Pakistan atas sungai barat, dengan dukungan finansial dan teknis dari World Bank untuk pembangunan kanal dan bendungan pengganti di Pakistan1.

Studi Kasus Lain: Lesotho–Afrika Selatan dan Proyek Lesotho Highlands Water Project (LHWP)

Konteks

Lesotho, negara kecil pegunungan yang dikelilingi Afrika Selatan, memiliki sumber air melimpah dari Sungai Senqu (anak Sungai Orange). LHWP adalah proyek transfer air besar-besaran ke Afrika Selatan, yang sangat membutuhkan pasokan air untuk kawasan industri Gauteng1.

Fakta dan Angka

• Volume transfer: Fase pertama LHWP memungkinkan transfer 30,2 m³/detik ke Afrika Selatan. Jika seluruh fase selesai, total transfer akan mencapai 70 m³/detik.
• Royalti: Lesotho menerima royalti tetap US$55 juta per tahun, yang mewakili 25% ekspor nasional dan 14% pendapatan publik negara tersebut.
• Dampak ekonomi: Proyek ini menyumbang 3–5% PDB Lesotho antara 1990–2044.

Dinamika Politik Domestik

LHWP berjalan di tengah instabilitas politik domestik Lesotho. Kudeta militer, persaingan partai, dan tekanan dari Afrika Selatan (termasuk penutupan perbatasan) menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan proyek. Namun, kebutuhan ekonomi dan tekanan donor internasional membuat proyek tetap berjalan, meski sempat terjadi kekerasan di lokasi proyek dan tuduhan korupsi1.

Dinamika di Kawasan Lain: Mekong, Danube, Chad, dan Okavango

Buku ini juga mengulas berbagai kasus lain, seperti:

• Sungai Mekong: Peran China sebagai negara hulu dan Kamboja sebagai hilir, dengan tantangan utama berupa pembangunan bendungan dan prioritas domestik yang sering bertabrakan dengan kepentingan regional. Meski terdapat potensi kerjasama regional, perbedaan kapasitas ekonomi dan politik antar negara riparian sering menghambat kemajuan1.
• Danube (Eropa): Gerakan masyarakat sipil di Eropa Timur berhasil menggagalkan pembangunan bendungan yang dianggap merusak lingkungan, namun memicu eskalasi sengketa internasional dan etnis.
• Lake Chad Basin: Fungsi Komisi Danau Chad sangat terhambat oleh konflik domestik dan kemiskinan ekstrem di negara-negara anggota, menunjukkan pentingnya dukungan internasional untuk menjaga tata kelola air lintas negara1.
• Okavango (Afrika Selatan): Penilaian dampak keamanan (security impact assessment) digunakan untuk menganalisis persepsi dan realitas ancaman akibat intervensi pembangunan air, menyoroti pentingnya pertukaran informasi dan transparansi untuk meredakan ketegangan1.

Ancaman Baru: Perdagangan “Virtual Water” dan Transfer Antar-Basin

Bab khusus membahas konsep “virtual water”—air yang terkandung dalam komoditas pangan dan industri yang diperdagangkan antar negara. Dalam konteks Asia Tengah (misal, Afghanistan dan Aral Sea), stabilisasi politik domestik dan peningkatan produksi pangan berpotensi meningkatkan permintaan air nyata, yang sebelumnya diatasi dengan impor pangan (virtual water). Hal ini menimbulkan ancaman baru bagi keamanan air lintas negara1.

Analisis Kritis dan Perbandingan dengan Tren Global

Kekuatan Buku

• Pendekatan multidisiplin: Buku ini menggabungkan analisis politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, memperlihatkan bahwa keamanan air tidak bisa dipisahkan dari dinamika domestik.
• Studi kasus nyata: Setiap kasus didukung data kuantitatif dan narasi historis yang kuat, memperlihatkan bagaimana kebijakan domestik bisa menjadi penghambat atau justru peluang kerjasama internasional.
• Kerangka solusi: Buku ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan kerangka kerja baru, seperti “security impact assessment” dan pentingnya integrasi pembangunan regional untuk mengatasi sengketa air.

Kritik dan Tantangan

• Ketimpangan kekuatan: Banyak solusi yang diusulkan masih sangat bergantung pada kemauan politik negara kuat (hegemon regional) atau bantuan internasional. Negara kecil atau miskin sering kali tetap berada di posisi lemah dalam negosiasi.
• Keterbatasan implementasi: Meski IWRM dan kerjasama regional diakui penting, realisasi di lapangan sering terhambat oleh instabilitas politik, korupsi, dan lemahnya kapasitas institusi domestik.
• Kurangnya fokus pada perubahan iklim: Mengingat buku ini terbit tahun 2008, isu perubahan iklim belum terlalu diarusutamakan, padahal kini menjadi pendorong utama krisis air global.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Penelitian kontemporer menegaskan bahwa sengketa air lintas negara jarang berujung pada perang terbuka, namun lebih sering memicu ketegangan diplomatik dan krisis domestik. Studi oleh Wolf et al. (2003) juga menunjukkan bahwa lebih dari 60% sengketa air lintas negara berakhir dengan perjanjian, bukan konflik bersenjata. Namun, tantangan baru seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan pertumbuhan populasi menuntut pendekatan kolaboratif yang lebih inovatif dan inklusif.

Relevansi dengan Tren Industri dan Kebijakan Global

• Pentingnya tata kelola air lintas negara semakin diakui dalam agenda PBB dan forum internasional seperti World Water Forum.
• Keterlibatan aktor non-negara (LSM, komunitas lokal, sektor swasta) menjadi kunci dalam mengatasi kelemahan negara dalam mengelola sumber daya air.
• Teknologi dan data: Penggunaan data satelit, pemodelan hidrologi, dan sistem peringatan dini menjadi alat penting untuk mendukung kerjasama dan mitigasi risiko.

Jalan Menuju Keamanan Air yang Berkelanjutan

Buku “International Water Security: Domestic Threats and Opportunities” memberikan pelajaran penting bahwa keamanan air lintas negara tidak bisa dipisahkan dari dinamika domestik. Keberhasilan diplomasi air, seperti pada kasus Indus dan LHWP, sangat bergantung pada kemampuan negara mengelola tekanan internal, membangun kepercayaan, dan menciptakan insentif ekonomi yang adil bagi semua pihak.

Ke depan, tantangan keamanan air akan semakin kompleks akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi. Solusi membutuhkan integrasi kebijakan domestik dan internasional, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi dalam tata kelola dan teknologi. Negara-negara yang mampu mengelola air secara adil dan berkelanjutan akan lebih siap menghadapi tantangan global di abad ke-21.

Sumber Artikel Asli

International water security: Domestic threats and opportunities, Pachova, Nakayama and Jansky (eds), United Nations University Press, 2008, ISBN 978-92-808-1150-6