Usai Larangan Ekspor Nikel dan Bauksit, Timah dan Tembaga Menyusul Pada 2023

Dipublikasikan oleh Merlin Reineta

01 Agustus 2022, 07.53

Menteri ESDM ad interim Bahlil Lahadalia rapat perdana dengan seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumat (4/2/2022) (DOKUMENTASI KEMENTERIAN INVESTASI)

Pemerintah terus fokus untuk mendorong hilirisasi sebagai langkah investasi kedepan. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan aturan larangan ekspor nikel di tahun 2021, dan kemudian dilanjutkan dengan larangan ekspor bauksit di tahun 2022.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, di tahun 2023 pemerintah juga akan melarang ekspor tembaga dan timah. Hal ini mengingat Indonesia akan mengembangkan ekosistem baterai mobil terbesar di dunia.

Di tahun 2023, tembaga dan bahkan timah juga, karena nilai investasi yang masuk ke sektor jasa dan sektor hilirisasi itu multiplier effect-nya lebih tinggi di hilirisasi,” kata Bahlil secara virtual, Rabu (16/2/2022).

Di tahun 2022, target investasi pemerintah kurang lebih naik 30 persen menjadi Rp 1.200 triliun. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen. Maka dari itu, target investasi kedepan berorientasi pada transformasi ekonomi dengan mendorong hilirisasi dan menciptakan nilai tambah.

Jangan lagi ekpsor barang mentah “Jangan lagi berpikir mengekspor barang mentah kita. Tahun ini kita hentikan ekspor nikel, karena nanti CATL (perusahaan baterai asal China) akan masuk di sana (nilai investasi) 5,2 miliar dollar AS, dan dengan LG di Maluku Utara tepatnya di Halmahera Timur investasinya Rp 142 triliun. Sebagian, di Jawa Tengah, di Komplek Batang. Kita bangun ekosistem baterai mobil terbesar di dunia untuk sekarang ini," kata Bahlil.

Bahlil melanjutkan, meskipun banyak negara yang tidak menginginkan Indonesia untuk maju dengan berbagai bentuk regulasinya. Namun, ia optimis Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dengan dukungan sumber daya yang melimpah. “Kita harus jadikan Indonesia sebagai negara industrialis. Banyak negara yang tidak ingin Indonesia maju dengan segala macam regulasi. Kita sudah berikan lampu hijau kepada mereka, maka itu kita buat keputusan kemandirian negara kita,” ujar Bahlil.

Sumber Artikel: Kompas.com

Artikel lainnya