Standarisasi Material untuk Keselamatan Tukang: Kebijakan K3 Baru di Industri Konstruksi

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan

Penelitian Akomolafe et al. (2022) mengungkap bahwa penggunaan bahan bangunan tidak standar — terutama bata dan blok non-pabrikan — memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan tukang (artisans) di sektor konstruksi. Dengan menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM), studi ini menemukan bahwa kualitas material berhubungan langsung dengan risiko gangguan muskuloskeletal, luka kulit, dan paparan debu berbahaya.

Temuan ini membuka suatu “celah kebijakan” yang selama ini kurang diperhatikan dalam diskusi K3: material konstruksi sebagai variabel penting dalam sistem keselamatan kerja. Selama ini, banyak kebijakan K3 berfokus pada alat pelindung diri (APD), pelatihan, atau regulasi keselamatan operasi, tanpa menaruh perhatian serius pada kualitas material yang digunakan di lapangan. Padahal bahan yang tidak standar ini menciptakan kondisi kerja yang lebih berat, tidak aman, dan tidak konsisten dalam standar mutu.

Untuk kontekstualisasi lokal, Diklatkerja memiliki kursus di kategori Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang mengaji bagaimana manajemen keselamatan harus memperhatikan aspek teknis, prosedural, dan material secara terpadu. Misalnya, kursus Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) memperkenalkan standar manajemen keselamatan konstruksi termasuk aspek teknis dan administratif. 

Selain itu, kursus lain seperti Penerapan SMKK dan SMAP sebagai Pemenuhan Standar Usaha Jasa Konstruksi juga berfokus pada standar keselamatan teknis dan kesehatan kerja dalam praktik usaha konstruksi. 

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan material tidak bisa dilepaskan dari arsitektur program pelatihan, audit, dan regulasi yang sudah dirintis melalui platform-pelatihan serta kursus yang dikelola oleh lembaga seperti Diklatkerja.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak:

• Bahan non-standar yang dimensinya tidak konsisten menyebabkan pekerja mengambil langkah improvisasi, seperti memaksa potongan atau mengangkat beban tidak simetris, yang meningkatkan risiko cedera muskuloskeletal.

• Pekerja yang rutin menangani bahan berat tanpa kontrol mutu lebih rentan mengalami nyeri punggung, luka tangan, hingga gangguan pernapasan akibat debu dari material tidak berkualitas.

• Proyek yang menggunakan material terstandar sejak tahap perencanaan menunjukkan peningkatan efisiensi kerja, pengurangan limbah material, dan klaim asuransi K3 yang lebih rendah (hingga ~30 %) dalam studi empiris.

Hambatan:

• Kurangnya regulasi nasional yang mewajibkan standar material khusus dengan perspektif kesehatan kerja (tidak hanya struktural).

• Banyak UMKM konstruksi memilih material murah yang tidak memenuhi mutu, karena tekanan biaya proyek kecil.

• Minimnya sosialisasi dan literasi teknis mengenai dampak kualitas material terhadap keselamatan kerja.

Peluang:

• Mengintegrasikan kebijakan standarisasi bahan ke dalam sistem pengadaan proyek publik agar bahan yang dipakai sudah dalam standar mutu yang memperhatikan aspek kesehatan pekerja.

• Kolaborasi dengan lembaga pelatihan yang menyelenggarakan kursus terkait SMKK dan manajemen keselamatan konstruksi.

• Pengembangan sistem audit material konstruksi yang melibatkan Kementerian PUPR, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan lembaga independen untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi Occupational Health Compliance Index (OHCI).

• Memanfaatkan artikel terkini mengenai material konstruksi berkelanjutan, seperti “Material Konstruksi Berkelanjutan: Solusi Masa Depan untuk Industri Bangunan” sebagai sumber ilmu dan referensi kebijakan material yang aman. 

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Wajibkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar mutu yang memasukkan aspek kesehatan kerja pada setiap material bangunan yang digunakan dalam proyek publik.

2. Tambahkan aspek material safety dalam SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) — misalnya audit mutu material secara berkala sesuai modul kursus Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

3. Pelatihan ergonomi dan teknik pengangkatan material bagi tukang agar beban kerja material bisa diminimalkan dan cedera punggung dikurangi.

4. Bentuk pusat riset K3 material konstruksi, bekerja sama dengan perguruan tinggi teknik dan industri material, untuk mengembangkan material yang aman dan ramah pekerja.

5. Berikan insentif pajak atau kemudahan regulasi bagi produsen material yang memenuhi standar K3, untuk mendorong produksi bahan bangunan yang aman dan berkualitas tinggi.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

• Jika standar material hanya dilihat sebagai kewajiban administratif tanpa mekanisme pengawasan terpadu di tingkat lokal, kebijakan bisa dijadikan celah formalitas.

• Pemerintah daerah atau otoritas lokal kadang tidak mempunyai kapasitas uji mutu material di lapangan, sehingga regulasi sulit diterapkan.

• Jika kebijakan terlalu ketat tanpa support teknis bagi UMKM produsen material lokal, bisa berdampak negatif terhadap sektor industri kecil.

• Kurangnya sinergi antara regulasi material dan kebijakan K3 lainnya (pelatihan, audit, sanksi) mungkin membuat kebijakan menjadi fragmen yang tidak holistik.

• Jika materi kebijakan tidak disertai program edukasi dan sosialisasi intensif, produsen dan pekerja akan kesulitan memahami serta menerapkannya.

Penutup

Kebijakan keselamatan kerja di sektor konstruksi harus melampaui batas kontrol perilaku pekerja dan memperluas perhatian kepada lingkungan kerja material dan metode kerja. Penelitian Akomolafe et al. menegaskan bahwa kesehatan tukang bergantung tak hanya pada APD dan pelatihan, tetapi juga pada kualitas material yang setiap hari mereka gunakan.

Dengan kebijakan kombinasi material terstandar + pelatihan berbasis K3 + insentif regulatif, Indonesia dapat beralih ke industri konstruksi yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Sumber

Akomolafe, O. F., Ogunbode, T. O., & Akinola, O. A. (2022). PLS-SEM Assessment of the Effect of Using Standardized Blocks on Artisans’ Health in the Construction Industry.