Berdasarkan Undang-undang tahun 2012, angkatan bersenjata Indonesia seharusnya membeli semua senjata, amunisi, dan kendaraan dari produsen lokal, jika memungkinkan. Logikanya adalah bahwa dengan menjamin adanya pembeli untuk senjata buatan Indonesia, undang-undang ini akan mendorong kontraktor pertahanan lokal untuk menjadi lebih baik dan lebih efisien dalam memproduksi. Dengan tidak adanya pembelian dari militer, mungkin tidak akan ada permintaan yang cukup untuk membuat produksi senjata lokal menjadi kompetitif. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi impor (prioritas utama bagi hampir semua pasar negara berkembang) sambil mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing untuk pasokan barang-barang strategis.
Tentu saja, hal ini juga menciptakan kemungkinan untuk mengunci militer agar membeli barang-barang produksi dalam negeri yang lebih mahal dan berkualitas lebih rendah dalam lingkungan politik yang penuh dengan tekanan, ketika mungkin mereka bisa mengimpor barang-barang yang lebih baik dan lebih murah dari produsen asing. Seperti yang saya bahas dalam artikel ini tentang upaya Malaysia untuk membuat enam kapal tempur pesisir buatan lokal, memaksakan masalah ini ketika menyangkut manufaktur dalam negeri dan pengadaan pertahanan dapat menjadi bencana yang nyata. Dan ketika saya mulai mencari tahu tentang hal ini, saya berharap untuk menemukan hal serupa di Indonesia.
PT Pindad adalah produsen senjata milik negara Indonesia. Pindad memasok senjata, amunisi, dan kendaraan kepada TNI dan Polri, serta memproduksi alat berat seperti ekskavator dan bahan peledak komersial untuk sektor swasta. Pindad telah ada dalam berbagai bentuk selama lebih dari satu abad, sejak zaman penjajahan Belanda. Dan telah ada banyak upaya (sebagian besar tidak berhasil) untuk menjadikannya sebagai landasan industri berat Indonesia.
Namun, Pindad memiliki reputasi yang kurang baik. Sebagai contoh, pada tahun 2004 Pindad membentuk perusahaan patungan dengan PT Dahana, perusahaan BUMN lain yang mengkhususkan diri pada bahan peledak. Kerja sama ini tidak berlangsung lama. Menurut laporan keuangan Pindad, usaha patungan ini dihentikan setelah para pelanggan mulai kehilangan kepercayaan akibat "ledakan di lokasi operasi" dan "produk yang dijual tidak berfungsi dengan baik."
Secara historis, Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia pernah mengetuai Dewan Komisaris Pindad. Pelanggan terbesarnya adalah Kementerian Pertahanan, yang diwajibkan oleh hukum untuk membeli produk Pindad, meskipun produk tersebut memiliki sejarah meledak ketika tidak seharusnya. Di sini anda bisa melihat sebuah ekosistem industri pertahanan yang sangat tidak berfungsi, yang menghasilkan barang berkualitas rendah dengan harga lebih tinggi daripada produsen asing atau produsen swasta lainnya.
Dan beberapa tahun yang lalu, hal itu tampaknya akan terjadi. Pada tahun 2013, pemerintah membeli tank dan kendaraan lapis baja bekas senilai $280 juta dari Jerman, karena Pindad pada saat itu tidak memiliki kemampuan untuk membuat kendaraan lapis baja. Pada tahun 2014, perusahaan mencatat kerugian sebelum pajak setelah beberapa tahun mengalami penurunan laba dan pertumbuhan pendapatan yang relatif datar. Pada tahun yang sama, Silmy Karim, yang telah memiliki reputasi dalam membalikkan perusahaan-perusahaan BUMN yang sedang mengalami kesulitan, ditunjuk untuk menjalankan Pindad dan peruntungan kontraktor pertahanan ini mulai berubah.
Pendapatan meningkat dari 1,4 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 3,4 triliun rupiah pada tahun 2019, dan perusahaan kembali ke profitabilitas dengan laba sebelum pajak sebesar 160 miliar rupiah. Yang lebih penting lagi, pada tahun 2015 mereka menandatangani perjanjian untuk bersama-sama mengembangkan tank medium (yang disebut Harimau di Indonesia) dengan FNSS Turki. Dengan selesainya prototipe, tank ini siap untuk diproduksi secara massal, yang berarti bahwa Pindad sekarang dapat memproduksi kendaraan lapis baja. Saat ini, angkatan bersenjata Indonesia adalah satu-satunya pelanggan untuk Harimau dan kami tidak tahu apakah akan ada pasar ekspor yang besar untuk kendaraan ini. Namun, dalam banyak hal, memperoleh kemampuan untuk memproduksinya di dalam negeri adalah hadiah yang sesungguhnya.
Pindad telah mengejar tujuan ini dengan cara yang khas dari perusahaan-perusahaan BUMN di era Jokowi: Pemberi pinjaman milik negara telah memberikan banyak kredit jangka pendek sehingga Pindad dapat melanjutkan produksi dan pengembangan meskipun kekurangan uang tunai dari operasi. Jika ini adalah perusahaan biasa, ini bukanlah cara yang ideal untuk menjalankan bisnis. Namun karena ini adalah perusahaan milik negara di bidang strategis di mana tujuannya adalah untuk memperoleh teknologi dan pengetahuan yang akan menyebar ke seluruh perekonomian, hal ini masuk akal.
Saya tidak dapat berbicara tentang kualitas produk Pindad, karena itu di luar bidang saya. Saya juga tidak bisa mengatakan apakah produk Pindad lebih mahal atau kurang efisien dibandingkan barang impor itu pertanyaan yang berbeda. Yang dapat saya katakan adalah bahwa dari perspektif ekonomi politik, ada kejelasan logika tertentu tentang cara negara menyusun sektor industri pertahanan sebagai tanggapan atas Undang-undang tahun 2012. Dan untuk saat ini, hal itu tampaknya membuahkan hasil.
Disadur dari: thediplomat.com