Kementerian Agama (Kementerian Agama atau Kemenag) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek) membidangi pendidikan di Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia wajib menyelesaikan pendidikan wajib selama dua belas tahun, yang terbagi menjadi tiga tahun sekolah menengah pertama dan atas serta enam tahun sekolah dasar. Sekolah yang beragama Budha, Kristen, atau Islam diawasi oleh Kementerian Agama.
Penciptaan lingkungan belajar dan proses pendidikan secara sengaja dengan tujuan agar setiap peserta didik dapat mewujudkan semaksimal mungkin potensi dirinya dalam bidang keagamaan dan spiritualitas, kesadaran, kepribadian, kecerdasan, perilaku, dan kreativitas terhadap diri sendiri, warga negara lain, dan negara. dikenal dengan sebutan pendidikan. Bentuk pendidikan formal dan non-formal diakui berdasarkan Konstitusi Indonesia. Tiga tahapan pendidikan formal adalah pendidikan dasar, menengah, dan universitas.
Di Indonesia, pihak swasta (swasta) atau pemerintah (negeri) bertugas menyelenggarakan sekolah. Istilah "sekolah plus nasional" digunakan oleh sekolah swasta tertentu untuk menggambarkan kurikulum mereka, yang melampaui standar yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Hal ini khususnya terjadi ketika bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengajaran atau ketika kurikulumnya bersifat global dan bukan nasional. Terdapat lebih dari 170.000 sekolah dasar, 40.000 sekolah menengah pertama, dan 26.000 sekolah menengah atas di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membawahi 84% sekolah tersebut, sedangkan Kementerian Agama bertanggung jawab atas 16% sekolah lainnya.
Penggabungan adat istiadat Hindu-Budha dan Islam menjadi indikasi berdirinya negara Islam di Indonesia. Pondok Pesantren, sejenis pesantren, diperkenalkan pada masa ini dan banyak didirikan. Lokasi pesantren seringkali terisolasi dari pusat kota yang ramai, seperti halnya di lokasi Karsyan.
Masa kolonial Belanda
Pada masa pemerintahan kolonialnya, Belanda membawa pendidikan dasar ke Indonesia. Institusi pendidikan terbaik diperuntukkan bagi penduduk Eropa dalam sistem pendidikan Belanda, yang terdiri dari serangkaian cabang pendidikan yang bergantung pada status sosial ekonomi masyarakat koloni.
Dengan berkembangnya Kebijakan Etis Belanda yang dikemukakan oleh Conrad Theodor van Deventer pada tahun 1870-an, sejumlah lembaga yang didirikan Belanda ini dapat diakses oleh pribumi, atau masyarakat lokal Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut dikenal sebagai Sekolah Rakjat, atau "sekolah rakyat", yang menjadi model bagi Sekolah Dasar, atau "sekolah dasar" saat ini. Parlemen Belanda mengesahkan undang-undang pendidikan baru pada tahun 1871 dengan tujuan menyatukan sistem pendidikan adat yang sangat tersebar dan beragam di seluruh nusantara dan meningkatkan jumlah lembaga pelatihan guru yang dijalankan oleh pemerintah kolonial. Anggaran pendidikan publik meningkat secara bertahap, dimulai pada tahun 1864 sebesar sekitar 300.000 gulden dan mencapai lebih dari 3 juta gulden pada awal tahun 1890-an. Namun seringkali, pendanaan untuk kemajuan pendidikan sangat dibatasi karena banyak pejabat Belanda percaya bahwa akses pendidikan yang lebih besar pada akhirnya akan menumbuhkan sentimen anti-kolonial. Pada tahun 1920-an, pendidikan hanya menyumbang 6% dari seluruh pengeluaran anggaran kolonial. Pada tahun 1930, terdapat 3.108 sekolah dasar negeri dan swasta serta 3.000 perpustakaan yang melayani penduduk setempat. Namun pengeluaran menurun drastis selama krisis ekonomi tahun 1930. Technische Hogeschool te Bandoeng didirikan sebagai divisi teknologi Universitas Delft.
Bagi penduduk asli Indonesia, Belanda menerapkan sistem pendidikan formal, meskipun sistem tersebut hanya tersedia bagi segelintir anak-anak mampu saja. Kompetensi bahasa Belanda diperlukan di sekolah-sekolah Eropa yang berbasis sistem pendidikan Belanda. Pendaftaran di pendidikan tinggi juga memerlukan kemahiran berbahasa Belanda. Sekolah Pribumi Belanda atau Tionghoa mungkin menerima elit pribumi/Tionghoa yang tidak bisa berbahasa Belanda. Tingkat berikut digunakan untuk memesan sekolah:
- Sekolah dasar bagi orang Eropa disebut ELS (Belanda: Europeesche Lagereschool, secara harfiah berarti "Sekolah Rendah Eropa").
- Dutch-Switch School" disebut juga Hollandsch-Schakelschool, atau HSS.
- Sekolah Asli Belanda adalah HIS (Hollandsch-Inlandscheschool).yaitu sekolah dasar untuk penduduk setempat
- Sekolah Belanda-Cina atau HCS (Hollandsch-Chinescheschool)
- Pendidikan Rendah Lebih Maju" (MULO; Belanda: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)
- Algemene Middelbareschool, aau "Sekolah Menengah Umum" dalam bahasa Belanda yaitu universitas atau sekolah menengah atas
- Hogere Burgerschool, atau HBS (harfiah, "Sekolah Tinggi Warga") dalam bahasa Belanda yaitu tingkatan sebelum masuk perguruan tinggi
Belanda mendirikan Sekolah Desa, juga dikenal sebagai sekolah desa, untuk masyarakat pedesaan dengan tujuan meningkatkan literasi di kalangan penduduk asli. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai alternatif yang lebih murah dibandingkan sekolah tradisional, dengan menawarkan pengajaran dalam topik-topik bahasa sehari-hari selama dua atau tiga tahun seperti membaca, menulis, sandi, kebersihan, hewan dan tumbuhan, dll. Namun, dibandingkan dengan sekolah-sekolah kaya di Eropa, sekolah-sekolah desa ini mendapat banyak manfaat. biaya yang lebih sedikit, itulah sebabnya tingkat pengajaran yang ditawarkan sering kali di bawah standar. Meskipun terdapat kekurangan, terdapat 17.695 sekolah desa pada tahun 1930. Para misionaris Kristen, yang dianggap lebih ekonomis, dipercayakan dengan sisa sekolah di pedesaan.
Banyak pemimpin Indonesia yang terpaksa mendirikan lembaga pendidikan bagi masyarakat setempat karena sistem pendidikan Belanda dan Indonesia yang dipisahkan. Untuk memerdekakan masyarakat pribumi, orang-orang Arab Indonesia mendirikan Jamiat Kheir pada tahun 1905, Muhammadiyah pada bulan November 1912, dan Taman Siswa pada bulan Juli 1922 di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara. Pada masa ini, sekolah Islam atau pesantren juga berkembang pesat.
Terdapat kesenjangan pendidikan yang signifikan antara penduduk laki-laki dan perempuan sepanjang era kolonial. Pada tahun 1920, hanya 0,5% penduduk perempuan asli di pulau Jawa dan Madura yang melek huruf, dibandingkan dengan 6,5% penduduk laki-laki. 'Orang Timur Asing' (Arab dan Cina) menunjukkan situasi serupa, dengan hanya 8,5% populasi yang melek huruf bagi perempuan dan 26,5% bagi laki-laki. Persentase populasi laki-laki dan perempuan yang melek huruf di pulau-pulau terpencil di luar Jawa masing-masing adalah 12% dan 3%. Sekolah Kartini didirikan pada tahun 1911 sebagai hasil dari upaya keluarga Van Deventer untuk mempromosikan keterlibatan perempuan dalam pendidikan dan dukungan mereka dari pemerintah Belanda. Kartini adalah seorang bangsawan keturunan Jawa yang meninggal dunia pada usia 25 tahun.
Di Pulau Jawa, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah dan universitas untuk penutur lokal Indonesia. Sebelum berdirinya Institut Teknologi Bandung pada tahun 1920, pelajar di negara ini harus pergi ke luar negeri—terutama ke Belanda—untuk mengejar gelar universitas. Saat ini, sebagian besar perguruan tinggi tersebut termasuk yang terbaik di negara ini untuk pendidikan tinggi. Perusahaan-perusahaan ini terdaftar sebagai berikut:
- Universitas kedokteran yang dikenal dengan nama School tot Opleiding van Inlandsche Artsen, atau STOVIA, kemudian berganti nama menjadi Geneeskundige Hogeschool di Batavia.
- Sekolah kedokteran di Soerabaja disebut Nederland-Indische Artsen School, atau NIAS.
- Sekolah hukum di Weltevreden, Batavia, disebut Rechts-Hoge-School.
- Universitas resmi pertama di negara ini, De Technische Hoge-institution, atau THS, adalah institusi teknis Bandoeng yang dibuka pada tahun 1920.
- Middelbare Landbouw-school, sebuah perguruan tinggi pertanian di Buitenzorg yang kemudian berkembang menjadi Landbouwkundige Faculteit
- OSVIA, juga dikenal sebagai Opleiding-School voor Inlandsche Ambtenaren, adalah lembaga yang mendidik pejabat publik adat.
- Perguruan tinggi pelatihan guru: Hollandsche-Indische Kweek-school.
Meskipun hanya 7,4% penduduk yang mampu membaca dan 2% berbicara bahasa Belanda dengan lancar pada tahun 1931, Belanda hanya memberikan pendidikan formal minimal di hampir setiap provinsi di Hindia Belanda pada tahun 1930-an. untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di pulau-pulau terpencil di luar Jawa, pemerintah Belanda sebagian besar bergantung pada sekolah misionaris yang terutama menawarkan pendidikan moral dan fundamental.
Masa kolonial Jepang
Kegiatan sistem pendidikan Belanda digabungkan menjadi satu organisasi yang terinspirasi dari Jepang pada masa pendudukan Jepang pada Perang Dunia II. Karena sekolah-sekolah didirikan dengan tujuan membentuk Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, pendudukan Jepang menandai awal dari kemunduran pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, sekolah-sekolah mulai mengajarkan latihan militer dan fisik anti-Barat. Ini menampilkan indoktrinasi sejarah dan budaya tentang Jepang. Setiap pagi, siswa harus memberi hormat kepada Kaisar dan mengibarkan bendera Jepang. Meskipun Jepang mengurangi stratifikasi sosial di sekolah, pada tahun 1945 angka partisipasi sekolah telah turun sebesar 90% untuk pendidikan menengah dan 30% untuk pendidikan dasar.
Masa kemerdekaan
Mayoritas lembaga pendidikan didirikan pada masa pendudukan Jepang dan Belanda untuk melayani kepentingan pasukan pendudukan. Sangat sedikit yang dilakukan untuk mendukung pengembangan intelektual penduduk asli. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem pendidikan yang masih ada menjadi rapuh dan tidak terorganisir. Selain itu, terjadi defisit guru karena mayoritas pendidiknya adalah orang Jepang atau Belanda. Sangat sedikit orang Indonesia yang memiliki keahlian administrasi sekolah sebelumnya. Pemerintahan Indonesia yang pertama harus mengganti sistem kolonial Eropa dengan yang baru untuk mengatasi kurangnya konsentrasi pendidikan bagi masyarakat setempat. Sebuah undang-undang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pendidikan” dalam Bab 8, Pasal 31, Ayat 1 UUD 1945. Soewandi menjabat sebagai menteri pertama di Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang baru dibentuk. Dalam upaya memperkuat nasionalisme di dalam republik Indonesia yang baru terbentuk, lembaga baru ini bertujuan untuk memberikan pendidikan anti-diskriminatif, elit, dan kapitalis. Selain itu, diputuskan bahwa republik baru harus memberikan pertimbangan dan penghormatan terhadap agama, yang menyebabkan peningkatan dukungan terhadap madrasah dan pesantren Islam. 46,7% orang melek huruf pada tahun 1961.
Sumber: