Rencana Pembubaran SKK Migas: Bagaimana Dampaknya Terhadap Produksi Minyak di Indonesia?

Dipublikasikan oleh Muhammad Ilham Maulana

22 Februari 2024, 10.23

Sumber: https://akcdn.detik.net.id

Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas). Salah satu klausul penting dalam revisi UU Migas adalah terkait pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK).
Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan jika klausul ini nantinya disetujui dan revisi akan dilakukan. Jika hal ini dilakukan, maka akan disahkan Undang-Undang Migas, sebuah badan yang mengontrol produksi minyak dan gas bumi. Saat ini, Satuan Kerja Khusus Industri Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan otomatis dibubarkan.

Ia mengatakan BUK Migas pada akhirnya akan menjadi lembaga terakhir menggantikan SKK Migas yang saat ini masih menjabat sementara. Pasalnya, SKK Migas merupakan lembaga sementara yang dibentuk pemerintah setelah Mahkamah Konstitusi (MC) membubarkan Badan Pengelola Niaga Migas (BP Migas) pada tahun 2012. Mulyanto juga mengatakan jika BUK Migas dibentuk, maka ada tidak ada alasan untuk mempertahankan lembaga yang tidak mempunyai dasar hukum. "Konsekuensi logisnya (dibubarkannya SKK Migas). Lembaga ini sudah tidak mempunyai dasar hukum lagi," kata Mulyanto kepada CNBC Indonesia. , Senin (18 September 2023).

Lalu bagaimana formasi “Apakah BUK Migas baru akan berdampak pada pertumbuhan produksi migas di Indonesia?” BUK Migas yang baru, dapat meningkatkan produksi migas dalam negeri yang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. "Dengan kondisi seperti ini, kami berharap dapat mempertahankan bahkan meningkatkan produksi migas. ekstraksi,” jelas Mulyanto.

Namun, menurutnya, upaya peningkatan produksi migas dalam negeri juga harus didukung dengan insentif pemerintah yang lebih baik. Ia mengatakan, pihaknya berharap BUK Migas yang baru dapat terus berinvestasi di sektor migas Indonesia. "Keberadaan BUK Migas ini serta insentif dan dukungan pemerintah yang dirumuskan dalam revisi UU Migas , diharapkan mampu mempertahankan investasi di matahari terbenam pada industri migas,” imbuhnya.

Produksi minyak dan gas pada Semester I 2023 mencapai 93% dan 86% dari target APBN 2023. Dalam revisi UU Migas, terdapat isu pembentukan BUK Migas yang mengatur delegasi kegiatan usaha hulu kepada BUK Migas sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan. BUK Migas akan menjalankan kegiatan usaha hulu melalui kontrak kerja sama dengan badan usaha, dengan kemungkinan anak perusahaan melakukan pembiayaan mandiri dan transfer pembiayaan antar anak perusahaan.

Disadur dari: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230918173954-4-473479/skk-migas-bakal-dibubarkan-ngaruh-ke-produksi-minyak-ri