Rencana Kerja Pemerintah Indonesia 2024

Dipublikasikan oleh Nurul Aeni Azizah Sari

30 April 2024, 10.18

Sumber: Pinterest.com

Gambaran umum rencana kerja pemerintah indonesia tahun 2024
Pada tanggal 15 Mei 2023, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS/PPN) mengeluarkan peraturan No. 4/2023 mengenai rencana kerja Indonesia untuk tahun 2024. Rencana ini dirancang untuk memajukan agenda pembangunan bangsa dan mengatasi berbagai tantangan sektor strategis. Rencana ini berfokus pada pembangunan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial. Rencana ini juga bertujuan untuk mendorong ketahanan ekonomi bangsa, meningkatkan infrastruktur yang ada, mendorong transformasi digital, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pembangunan.

Rencana kerja 2024 merupakan dokumen akhir untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJMN) 2020-2024 dan juga bertujuan untuk memberikan fondasi yang kuat untuk rencana jangka menengah berikutnya yaitu 2025-2029 dan ekonomi yang tangguh selama tahun pemilihan umum yang akan datang pada tahun 2024.

Latar belakang rencana kerja 
Rencana kerja 2024 adalah instrumen panduan yang telah dikembangkan untuk memberikan prioritas pembangunan yang sistematis dan komprehensif bagi pemerintah. Rencana kerja ini mencakup seluruh aspek pembangunan, seperti kerangka pembiayaan, kelembagaan, regulasi, evaluasi, dan pengendalian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai prinsip panduan bagi sektor swasta sebagai aktor non-negara untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunannya. 

Selama bertahun-tahun, tujuan dari rencana kerja ini adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat ketahanan negara terhadap guncangan eksternal. Berbagai upaya akan dilakukan untuk mendiversifikasi ekonomi, menarik investasi, dan menstimulasi penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, seperti manufaktur, pariwisata, dan ekonomi digital. Rencana kerja pemerintah juga bermaksud untuk meningkatkan iklim usaha dengan mengurangi hambatan birokrasi dan memperbaiki kerangka kerja peraturan untuk memfasilitasi kewirausahaan dan inovasi. 

Fokus rencana kerja 2024 
Rencana kerja 2024 mengadopsi tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini menekankan pada tujuh bidang prioritas kebijakan pembangunan yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024: 

  • Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional untuk Pertumbuhan Nasional yang Berkeadilan dan Berkualitas 
  • Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Memastikan Pemerataan Pembangunan 
  • Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 
  • Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 
  • Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 
  • Mengembangkan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Iklim 
  • Mengembangkan Infrastruktur Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik 

Mengikuti tujuh bidang prioritas tersebut, telah diidentifikasi delapan sasaran pada tahun 2024, yaitu: mengurangi kemiskinan, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, merevitalisasi industri dan meningkatkan ilmu pengetahuan manufaktur, meningkatkan daya saing bisnis lokal, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang diperlukan, mempercepat pembangunan ibu kota negara (IKN), dan pelaksanaan pemilihan umum 2024. 

Perkembangan sektoral yang diharapkan 
Pemerintah Indonesia akan fokus pada penerapan kebijakan yang mendorong pembangunan berkelanjutan, menarik investasi asing, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk mencapai tujuan-tujuannya. Rencana kerja ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, terutama di bidang transportasi dan konektivitas digital, untuk meningkatkan perdagangan dan konektivitas di seluruh nusantara. Selain itu, akan ada penekanan kuat pada pengembangan ibu kota Indonesia, yang akan berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di pulau Kalimantan yang terpisah. Megaproyek tersebut akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diperlukan (seperti fasilitas kesehatan, kompleks perumahan, jaringan listrik, jalan penghubung, dan masih banyak lagi) dan gedung-gedung pemerintahan. 

Pengembangan energi terbarukan, sebagai bagian dari “proyek besar” dalam rencana kerja 2024, memungkinkan bisnis untuk terlibat dalam pengembangan, pembuatan, dan pemasangan panel surya, turbin angin, bioenergi, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Akan ada peluang untuk berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi energi bersih lainnya. Ada juga sejumlah inisiatif dan proyek yang terus bertambah pada sistem penyimpanan energi dan solusi jaringan pintar untuk mendukung integrasi sumber energi terbarukan ke dalam jaringan listrik yang ada. 

Sektor pertanian juga menawarkan prospek yang signifikan yang bertujuan untuk ketahanan pangan, dengan “proyek besar” kedua yang berfokus pada “food estate”. Bisnis dapat terlibat dalam sektor agribisnis, pengolahan makanan, dan teknologi pertanian. Hal ini mencakup keterlibatan dalam produksi input pertanian, seperti pupuk dan benih, pengembangan kapasitas, seperti teknik pertanian, pertanian berkelanjutan, dan pengolahan hasil pertanian di area prioritas program, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Papua. 

Rencana Indonesia grafik 2024

Peta area prioritas yang terlihat untuk proyek lumbung pangan Indonesia diambil dari Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 19/M.PPN/HK/03/2023.

Rencana kerja 2024 juga mengakui peran penting pengembangan sumber daya manusia dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat kemampuan industrialisasi. Terdapat beberapa inisiatif untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan dalam rencana kerja tersebut, dengan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memenuhi tuntutan pasar kerja yang berkembang pesat. Bisnis dan pengusaha dapat berpartisipasi dalam berpartisipasi dalam pusat pengembangan, solusi teknologi pendidikan, dan layanan perekrutan untuk memenuhi permintaan tenaga kerja terampil. 

Pemilu 2024 tidak diragukan lagi akan memiliki dampak yang signifikan terhadap lanskap bisnis di Indonesia. Seiring dengan berlangsungnya kampanye politik dan para kandidat menyampaikan kebijakan ekonomi mereka, Indonesia harus menyisihkan waktu dan anggaran untuk menyelenggarakan pemilu 2024. Perusahaan-perusahaan perlu memantau potensi implikasi terhadap operasi mereka dengan cermat. Hasil pemilu dapat membentuk kerangka regulasi, kebijakan fiskal, dan insentif investasi, yang mempengaruhi kemudahan berbisnis di Indonesia. 

Secara keseluruhan, rencana kerja 2024 menandakan lahan subur bagi para wirausahawan dan bisnis di berbagai sektor. Dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan iklim investasi, ada dorongan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perusahaan domestik dan asing untuk berkembang dan berkontribusi pada tujuan pembangunan negara. 

Disadur dari: edelmanglobaladvisory.com