Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?
Sertifikasi insinyur merupakan instrumen penting untuk menjamin kompetensi, etika, dan kredibilitas tenaga kerja teknik. Studi Widiasanti (2017) menyoroti kesenjangan antara sistem sertifikasi insinyur di Indonesia dengan praktik terbaik internasional (best practices of certification). Di berbagai negara, sertifikasi insinyur tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, melainkan juga sebagai mekanisme perlindungan publik dan peningkatan daya saing global.
Bagi Indonesia, temuan ini relevan karena pembangunan infrastruktur yang masif membutuhkan tenaga insinyur dengan standar kompetensi yang setara secara internasional. Jika kesenjangan sertifikasi tidak segera diperbaiki, risiko yang muncul adalah rendahnya kepercayaan publik, meningkatnya kecelakaan konstruksi, dan berkurangnya daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. Hal ini sejalan dengan artikel Membedah Pentingnya Sertifikasi Kompetensi Pekerja Konstruksi di Indonesia, yang menekankan bahwa sertifikasi harus benar-benar meningkatkan kualitas tenaga kerja, bukan sekadar formalitas administratif.
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang
Penerapan sistem sertifikasi insinyur yang kredibel akan membawa dampak positif berupa peningkatan kualitas pekerjaan teknik, perlindungan publik dari risiko kegagalan infrastruktur, serta pengakuan global atas kompetensi insinyur Indonesia. Sertifikasi yang kuat juga dapat memperluas peluang mobilitas tenaga kerja ke pasar internasional.
Namun, hambatan utama muncul dari regulasi yang masih tumpang tindih, minimnya integrasi antara lembaga sertifikasi dan perguruan tinggi, serta keterbatasan akses bagi insinyur muda untuk mengikuti sertifikasi karena biaya tinggi. Hambatan lainnya adalah kurangnya harmonisasi standar dengan negara lain, sehingga sertifikasi Indonesia sering kali tidak diakui di luar negeri.
Di sisi lain, peluang besar terbuka melalui kerja sama internasional, integrasi sertifikasi dengan program pendidikan tinggi, serta pemanfaatan digitalisasi dalam proses uji dan verifikasi. Dengan langkah kebijakan yang tepat, sertifikasi insinyur Indonesia dapat ditransformasi agar selaras dengan praktik terbaik global.
5 Rekomendasi Kebijakan Praktis
Pertama, pemerintah perlu memperbarui regulasi sertifikasi insinyur agar mengacu pada standar internasional. Kedua, harmonisasi sistem sertifikasi dengan organisasi global seperti WFEO (World Federation of Engineering Organizations) harus diperkuat. Ketiga, biaya sertifikasi perlu ditekan melalui subsidi atau insentif agar lebih inklusif. Keempat, integrasi sertifikasi dengan kurikulum perguruan tinggi teknik harus dilakukan agar lulusan siap bersaing. Kelima, sistem digital nasional untuk sertifikasi perlu dikembangkan agar transparan, efisien, dan dapat diakses secara luas.
Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan
Jika kebijakan sertifikasi hanya dipandang sebagai formalitas administratif tanpa perbaikan substansial, sertifikasi insinyur akan tetap kehilangan kredibilitas. Insinyur Indonesia berisiko tidak diakui secara internasional, sementara di dalam negeri sertifikasi tidak mampu mencegah kegagalan proyek. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya melindungi publik justru menjadi beban birokratis tanpa nilai tambah nyata.
Penutup
Studi Widiasanti (2017) memberikan peringatan penting bahwa sistem sertifikasi insinyur Indonesia perlu reformasi mendasar agar sesuai dengan best practices internasional. Dengan kebijakan publik yang berpihak pada kualitas, integrasi, dan pengakuan global, sertifikasi insinyur tidak hanya akan meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur dan kompetisi global.
Sumber
Widiasanti, I. (2017). Analisis Kesesuaian Sertifikasi Insinyur Indonesia terhadap Best Practices of Certification.