Pos Indonesia, yang didirikan pada 26 Juli 1995, menandai tonggak sejarah layanan pengiriman di Indonesia, tetap relevan dalam era digital melalui transformasi yang signifikan. Walaupun berdiri pada 1995, sejarah Pos Indonesia bermula dari masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-18, ketika layanan pos pertama di Batavia (sekarang Jakarta) berdiri pada tahun 1746. Seiring waktu, layanan pos dan telegraf diubah menjadi Jawatan PTT pada tahun 1906 oleh pemerintah kolonial Belanda, membentuk dasar pengembangan Pos Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.
Setelah kemerdekaan, Jawatan PTT diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan berkembang menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Postel) pada tahun 1965, yang kemudian menjadi Pos Indonesia. Dalam perjalanannya, Pos Indonesia mengalami transformasi signifikan dari penyedia layanan pengiriman tradisional menjadi entitas modern yang mengadopsi teknologi terkini, termasuk dalam sistem pelacakan pengiriman.
Pos Indonesia telah melangkah lebih jauh dengan berinovasi dalam beberapa tahun terakhir, memperkenalkan layanan daring yang memberikan kemudahan pelacakan dan pengiriman paket bagi pelanggan. Sebagai mitra strategis untuk distribusi barang dan pertumbuhan bisnis lokal di seluruh Indonesia, Pos Indonesia bukan hanya sebagai perantara antara pelanggan dan layanan pengiriman nasional, tetapi juga berperan kunci sebagai pelopor e-commerce di Indonesia.
Perannya yang krusial dalam membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk masuk ke pasar daring menandai keberhasilan Pos Indonesia dalam menciptakan ekosistem e-commerce yang berdaya saing di Indonesia. Ini membuktikan bahwa Pos Indonesia tidak hanya bertahan di era digital, tetapi juga tumbuh dan berkembang menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang semakin terkoneksi secara global.
Dalam menghadapi transformasi digital, Pos Indonesia terus mengembangkan layanan dan infrastruktur untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berubah. Pada tahun 2021, Pos Indonesia meluncurkan layanan Pos Digital yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses layanan pos melalui platform digital. Hal ini mencakup layanan pengiriman online, pembelian tiket, pembayaran tagihan, dan layanan keuangan lainnya. Dengan langkah-langkah progresif ini, Pos Indonesia tidak hanya menjaga keberlanjutan operasionalnya tetapi juga menghadirkan kemudahan dan aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia.
Tujuan PT Pos Indonesia (Persero) dan DHL Express Indonesia adalah untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dan meningkatkan dan memperkuat akses jaringan global. Untuk menyinergikan kurir swasta terbesar di Malaysia dengan kekuatan jaringan nasional Pos Indonesia, PT Pos Indonesia (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama dengan GD Express Carrier Berhard.
Kerja sama ini akan meningkatkan waktu pengiriman di negara tujuan dari H+1 s/d H+5 menjadi H+2 maksimal. Akses pasar yang lebih luas ke Malaysia adalah keuntungan tambahan. Karena itu, bagi pengangkut GD Express Berhard, kerja sama ini sangat penting untuk mendapatkan akses ke pasar pengiriman ekspres. Kerja sama dengan Pos Indonesia dianggap sangat strategis bagi GD Express karena memungkinkan mereka untuk memperluas pasar pengiriman ekspres ke Indonesia.
Nanti, Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyediakan logistik untuk bisnis e-commerce. Ini adalah bagian dari rencana e-commerce BeKraf saat ini. Revitalisasi PT Pos Indonesia menjadi logistik dapat membantu pengiriman barang yang dihasilkan dari transaksi online.
PT Pos Indonesia (Persero) telah menandatangani nota kesepahaman bersama dengan dua belas perusahaan swasta lainnya untuk menjalankan Sistem Logistik Nasional (Silognas), juga dikenal sebagai seamless logistic, secara kian mulus. PT Pos berperan sebagai fasilitator untuk terbangunnya seamless logistic. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai melalui nota kesepahaman ini. Pertama-tama, diharapkan sinergi antara BUMN ini dapat mengurangi biaya logistik nasional, yang saat ini berkisar sekitar 27%. Kedua, tujuan adalah untuk mengurangi perbedaan harga barang dan jasa antara daerah pedesaan dan kota. Ketiga, adalah untuk mendukung sistem perdagangan elektronik, atau e-commerce, sebagai inti dari prosesnya. Keempat, keinginan untuk mendorong UMKM dan membantu mereka menjadi lebih kompetitif juga terlihat.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono menandatangani MoU ini bersama dengan pimpinan dua belas BUMN, yaitu Direktur Utama PT Angkasa Pura I Sulistyo Wimbo S. Hardjito, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Plt Direktur Utama DAMRI Sarmadi Usman, Direktur Utama PT Djakarta Lloyd Arham Sakir Torik, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I Bambang Eka Cahyana,
Sumber: