Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?
Penelitian Vijayakumar et al. (2022) mengungkap bahwa dalam proyek infrastruktur jalan, aspek sosial sustainability masih menjadi pilar yang paling "terlupakan" dibandingkan aspek ekonomi dan lingkungan. Banyak proyek jalan yang berdampak besar pada masyarakat—mulai dari kualitas hidup hingga keselamatan—tetapi tidak memiliki indikator sosial yang komprehensif untuk menilai performanya.
Temuan ini krusial karena pembangunan jalan di banyak negara, termasuk Indonesia dan Australia, sering mengejar manfaat ekonomi (konektivitas dan produktivitas) namun mengabaikan isu ketimpangan, keadilan akses, risiko kesehatan, keselamatan masyarakat, dan dampak budaya. Artikel yang membahas Peta Jalan Ketahanan Perkotaan Masa Depan: Integrasi Manajemen Aset, Risiko Bencana, dan Kecerdasan Spasial, menegaskan bahwa keberhasilan infrastruktur modern menuntut pendekatan yang mengintegrasikan aset fisik dengan risiko sosial dan spasial, yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa proyek jalan tidak hanya cepat dibangun, tetapi juga adil, aman, partisipatif, dan berkelanjutan secara sosial.
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang
Dampak Positif Penerapan Indikator Sosial Sustainability:
-
Peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar (akses layanan publik, kenyamanan lingkungan).
-
Keadilan akses yang lebih baik, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas.
-
Kesempatan kerja lokal, peningkatan keterampilan, dan stabilitas ekonomi masyarakat.
-
Transparansi dan akuntabilitas meningkat, didukung keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik.
-
Pengurangan risiko kecelakaan, polusi, dan gangguan sosial selama pembangunan.
Hambatan Utama di Lapangan:
-
Sifat indikator yang tidak baku—sosial bersifat kontekstual dan tidak mudah diukur.
-
Kurangnya data sosial (baseline) dalam tahap pra-konstruksi, sehingga dampak sulit diprediksi.
-
Minimnya partisipasi publik, sering hanya formalitas tanpa kualitas representasi yang memadai.
-
Resistensi kontraktor, karena indikator sosial dianggap menambah biaya dan beban administrasi.
-
Keterbatasan anggaran pemerintah untuk mitigasi sosial seperti relokasi dan kompensasi.
Peluang Penguatan Kebijakan:
-
Infrastruktur berkelanjutan menjadi prioritas nasional dan global (SDGs).
-
Teknologi seperti GIS dan digital monitoring mempermudah pelacakan dampak sosial.
-
Kebutuhan mengikuti rating system keberlanjutan (seperti IS Rating Scheme) membuka ruang untuk indikator sosial yang lebih komprehensif.
5 Rekomendasi Kebijakan Praktis
-
Menetapkan Standar Nasional Indikator Sosial Infrastruktur Jalan: Pemerintah perlu mengembangkan kerangka indikator sosial wajib, mencakup kualitas hidup, equity, keselamatan, budaya & heritage, kompensasi-relokasi, dan governance.
-
Mewajibkan Social Impact Assessment (SIA) Terpisah dari Amdal: Kebijakan baru harus mewajibkan SIA independen dengan pelaporan transparan, tidak hanya "menumpang" pada Amdal.
-
Meningkatkan Kualitas Partisipasi Publik: Bukan sekadar konsultasi formal, tetapi mekanisme citizen feedback loop dan penyampaian informasi digital secara real-time.
-
Insentif bagi Kontraktor yang Menerapkan Praktik Sosial Baik: Misalnya: poin tambahan tender, insentif fiskal, atau "Public Social Performance Score."
-
Integrasi Indikator Sosial ke Sistem Pemantauan Lifecycle Proyek: Indikator harus digunakan bukan hanya saat perencanaan, tetapi juga konstruksi, operasi, dan end-of-life, melalui dashboard monitoring berbasis data.
Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan
Kebijakan terkait social sustainability berisiko gagal jika: indikator terlalu umum dan tidak disesuaikan dengan konteks lokal; pemerintah hanya fokus pada output fisik; tidak ada pengawasan independen; kompensasi dan relokasi dilakukan tanpa memperhatikan martabat dan keberlanjutan ekonomi warga terdampak; dan tidak ada sanksi jelas bagi yang mengabaikan indikator sosial. Jika hal ini terjadi, proyek infrastruktur dapat meningkatkan ketimpangan sosial, menimbulkan konflik, dan menurunkan kepercayaan publik.
Penutup
Studi Vijayakumar et al. (2022) memberikan bukti kuat bahwa social sustainability adalah komponen esensial untuk keberhasilan proyek jalan. Dengan indikator yang tepat, proyek dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, memastikan keadilan, keselamatan, dan kualitas hidup yang lebih baik.
Kebijakan publik perlu bergerak dari pendekatan "ekonomi saja" menuju pendekatan tiga pilar (people, planet, and profit) secara seimbang, dengan penekanan lebih kuat pada aspek sosial yang selama ini diabaikan. Implementasi yang konsisten akan menciptakan infrastruktur jalan yang inklusif, adil, aman, dan benar-benar berkelanjutan.
Sumber
Vijayakumar, A., Mahmood, M. N., Gurmu, A., Kamardeen, I., & Alam, S. (2022).