REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Keberhasilan studi tatap muka yang dimulai hari ini akan menentukan masa depan Indonesia.
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan hal tersebut dalam diskusi kelompok yang digelar SMA Darul Hikam Bandung, Jawa Barat pada Selasa (21/9).
Muzani mengatakan hal tersebut di awal pemerintahan keduanya, Joko , Widodo- Presiden Ma'ruf Amin memutuskan untuk meningkatkan sumber daya manusia.
Namun, karena krisis COVID-19 yang melanda negara kita dalam dua tahun terakhir, aktivitas pendidikan menjadi terhambat. Padahal pendidikan merupakan cara terpenting untuk meningkatkan sumber daya manusia.
Karena semuanya akan dilakukan secara online dan daring, maka segala kegiatan yang mempertemukan banyak orang, termasuk civitas akademika, akan dihentikan. Ahmad Muzani mengatakan, “Siswa tidak mengenal guru, guru tidak mengenal siswa, siswa tidak mengenal kelaparan.”
Pembelajaran online sangat dipengaruhi oleh ketersediaan perangkat, jaringan internet, dan situs internet. “Makanya pendidikan kita kurang. Malah lama kelamaan jadi membosankan, termasuk siswa, guru, dan penyelenggara pendidikan,” ujarnya.
Kualitas sumber daya manusia kami pada akhirnya tidak sesuai harapan. Karena itu adalah akibat dari pendidikan yang tidak sempurna. Selain itu, beasiswa ini tidak berlaku untuk semua pelajar dan wilayah di Indonesia. Ahmad Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Kelompok Gerindra menyambut baik rencana pengangkatan satu juta guru honorer menjadi pekerja PPPK karena belum meratanya distribusi sarana dan prasarana kerja online, kata Muzani. sehingga siswa dan guru yang berkualitas dapat melakukan apa yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun, terkadang puluhan tahun.
Selanjutnya, kendala administrasi dan tes seleksi menjadi kendala bagi seorang guru honorer untuk menjadi pegawai PPPK. Untuk itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengatakan, guru honorer yang sudah bekerja beberapa tahun atau puluhan tahun sebaiknya tidak diuji.
"Pengabdian panjang mereka harus diakui dan dihargai dengan diangkat menjadi pekerja PPPK tanpa ujian," kata Muzani saat mengikuti FGD pendidikan di SMA Darul Hikam Bandung.
Menurutnya, mengajar adalah pengabdian atau panggilan sejati, bukan pencarian kerja. Oleh karena itu mereka melakukan pekerjaan ini dengan ikhlas dan penuh kehati-hatian, bahkan di tempat terpencil sekalipun dengan harga yang wajar.
Kebijakan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi tenaga PPPK merupakan peluang untuk merekrut jutaan guru honorer yang masih bekerja di dunia pendidikan. “Kita patut mengucapkan terima kasih atas kerja, waktu, dan tenaga mereka,” kata Muzani.
Menetapkan mereka sebagai pegawai PPPK akan menjamin kiprah mereka di dunia pendidikan, menjamin masa depan mereka. Hal ini akan meningkatkan kualitas pendidikan kita dan pada akhirnya meningkatkan sumber daya manusia kita.
FGD program “Pola Pendidikan Pasca Covid-19” juga dihadiri oleh Ketua DPRD Jabar, Brigjen TNI (Purn) M Taufik Hidayat serta pakar pendidikan dari ITB, UPI dan Unpad. , begitu pula para promotor pendidikan di Jawa Barat.
Sumber: republika.co.id