Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?
Sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, Indonesia menghadapi persaingan tenaga kerja yang ketat, termasuk untuk profesi insinyur. Di sisi lain, pemerintah mencanangkan megaproyek infrastruktur yang membutuhkan insinyur profesional dalam jumlah signifikan. Namun, kasus kegagalan struktur seperti jembatan ambruk dan jalan tol amblas menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas insinyur yang bertanggung jawab.
Di luar negeri, khususnya di negara maju seperti Singapura dan Amerika Serikat, hanya insinyur berlisensi (
Professional Engineer/PE) yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan desain teknis. Lisensi ini bukan sekadar pilihan, melainkan persyaratan hukum yang menjamin kompetensi dan akuntabilitas. Kontras dengan kondisi di Indonesia, di mana lulusan sarjana teknik dapat mengesahkan desain di lapangan , sertifikasi profesional menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas dan mencegah kegagalan.
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran sebagai langkah awal. Berdasarkan UU ini,
Program Profesi Insinyur (PSPPI) didirikan di 40 perguruan tinggi untuk menghasilkan insinyur profesional yang kompeten dan mampu bersaing.
Dampak Positif
-
Penegasan Akuntabilitas: UU Keinsinyuran memberikan sanksi tegas bagi insinyur yang berpraktik tanpa Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), dengan denda hingga Rp 200 juta atau pidana penjara dua tahun. Jika kegagalan pekerjaan menyebabkan kecelakaan atau hilangnya nyawa, sanksi dapat mencapai denda Rp 1 miliar dan penjara 10 tahun.
-
Pengakuan Pembelajaran Lampau (RPL): PSPPI dapat ditempuh melalui jalur RPL, yang memungkinkan sarjana teknik dengan pengalaman kerja minimal dua tahun untuk memperoleh sertifikasi. Ini memberikan jalur yang efisien bagi profesional yang sudah berpengalaman.
Hambatan
-
Kendala Tenaga Pengajar: Salah satu kendala dalam pembentukan PSPPI adalah persyaratan bahwa dosen pengampu harus memiliki sertifikat Insinyur Profesional Madya (IPM). Meskipun di beberapa universitas, hal ini diatasi dengan menempatkan prodi di tingkat fakultas, masalah spesialisasi lulusan tetap menjadi pertanyaan.
-
Kemitraan Magang: Program PSPPI mewajibkan porsi magang yang signifikan di lapangan, tetapi menentukan mitra perusahaan yang dapat mengakomodasi berbagai bidang ilmu dari departemen berbeda menjadi tantangan.
Peluang
- Kerja Sama Industri-Akademisi: Terdapat peluang untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Wijaya Karya, Pertamina, dan lainnya untuk menyediakan tempat magang. Staf manajemen dari perusahaan ini juga dapat dilibatkan sebagai dosen atau pembimbing.
- Evaluasi Berkelanjutan: Evaluasi program studi dan tracer study terhadap kepuasan pengguna lulusan harus dilakukan secara rutin untuk perbaikan berkelanjutan. Salah satu indikator keberhasilan adalah berkurangnya kasus kegagalan struktur.
5 Rekomendasi Kebijakan Praktis
Berdasarkan temuan dari studi ini, berikut adalah lima rekomendasi kebijakan praktis untuk mengimplementasikan UU Keinsinyuran secara efektif:
1. Penerbitan Peraturan Pemerintah yang Lebih Rinci
Pemerintah perlu segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU No. 11 Tahun 2014. Aturan ini harus secara spesifik meregulasi bahwa hanya insinyur berlisensi yang berhak mengesahkan desain teknis. Ini akan menutup celah hukum yang selama ini memungkinkan sarjana teknik tanpa sertifikasi untuk melakukan pekerjaan krusial.
2. Pembentukan Tim Khusus Penegakan Hukum
Untuk memastikan implementasi yang efektif, perlu dibentuk tim khusus yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum. Tim ini harus memastikan bahwa hanya insinyur yang memiliki STRI yang berhak melakukan praktik keinsinyuran.
3. Integrasi Dosen Praktisi
Guna mengatasi kendala ketersediaan dosen, pemerintah dan perguruan tinggi harus memfasilitasi integrasi dosen praktisi dari industri. Mereka dapat diangkat sebagai dosen pengampu atau pembimbing magang, yang membawa pengalaman nyata ke dalam kurikulum PSPPI.
4. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kasus Nyata
Kurikulum PSPPI harus lebih mengutamakan praktik dan studi kasus nyata dari industri. Hal ini dapat dilakukan melalui magang kerja yang terstruktur dengan topik tesis yang berfokus pada penyelesaian masalah yang ditemui di lapangan.
5. Pengukuran Keberhasilan Program Berbasis Indikator Dampak
Evaluasi PSPPI harus tidak hanya berfokus pada tingkat kelulusan, tetapi juga pada indikator dampak seperti tingkat kepuasan pengguna lulusan dan, yang terpenting, penurunan kasus kegagalan struktur di Indonesia.
Kritik dan Risiko Jika Kebijakan Tidak Diterapkan
Tanpa implementasi yang tegas, upaya untuk meningkatkan kualitas insinyur melalui sertifikasi akan sia-sia. Persepsi negatif terhadap kualitas insinyur lokal akan terus berlanjut, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan infrastruktur dan daya saing bangsa di kancah global. Kegagalan struktur yang menelan biaya dan nyawa akan terus terjadi, dan kepercayaan publik terhadap profesi insinyur akan semakin menurun. Keterbatasan dalam penegakan hukum juga akan membuat sanksi yang diatur dalam UU tidak efektif.
Kesimpulan
Sertifikasi insinyur profesional sangat krusial bagi Indonesia, tidak hanya untuk meningkatkan daya saing di tengah MEA, tetapi juga untuk menjamin keselamatan dan kualitas infrastruktur. Meskipun telah ada landasan hukum, keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang kuat dan komitmen dari pemerintah, industri, dan akademisi. Dengan meregulasi secara ketat dan memastikan setiap insinyur profesional memenuhi standar kompetensi yang tinggi, Indonesia dapat meminimalisir kegagalan struktur dan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan.
🔗 Sumber Paper: Supraba, I. (2017). Peningkatan Kualitas Insinyur Melalui Sertifikasi Insinyur Profesional. Prosiding Simposium II - UNIID 2017. Baca selengkapnya tentang kursus terkait di sini: K3 Konstruksi