Pemerintah Aceh Tuntut Klarifikasi Pusat atas Pencabutan Izin Tambang Perusahaan Semen Lhoknga

Dipublikasikan oleh Jovita Aurelia Sugihardja

28 Februari 2024, 08.17

Sumber : tribunnews.com

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh merespons keputusan pemerintah pusat yang membatalkan izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Aceh. Karena menurut undang-undang, persetujuan dan pembatalan IUP di Aceh menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Tanggapan ini dikeluarkan Pemerintah Aceh setelah Menteri Investasi/Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeluarkan surat pembatalan 180 IUP pada 15 Februari 2022.

Salah satunya IUP PT Aroma Cipta Anugrahtama (ACA). ) kini telah berganti nama menjadi PT Solusi Bangun Andalas (SBA), sebuah perusahaan semen yang berlokasi di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Direktur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Ir Mahdinur MM menjelaskan kepada Serambi, Jumat (18 Februari 2022), aturan persetujuan dan pembatalan IUP di Aceh menjadi tanggung jawab pemerintah. Sejak lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Pasal 156 UUPA memberikan uraian mengenai pengelolaan mineral dan batubara.

Selain itu, UU 3 Tahun 2020 juga mengatur tentang perubahan UU 4 Tahun 2009 tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 118/4773/OTDA tanggal 22 Juli 2021 menyatakan Aceh mempunyai hak eksklusif pengelolaan mineral dan batubara.

Oleh karena itu, menurut Mahdinur, persoalan kepemilikan mineral dan batubara Aceh bukan lagi sengketa dengan pemerintah pusat.

“Saya kira sampai saat ini tidak ada perselisihan dengan pemerintah pusat mengenai hak Aceh atas mineral dan batubara.

Saya kira di tingkat tertinggi, di tingkat menteri, kita memahami keadaan Aceh.” mengatakan

Namun terkait pembatalan IUP PT ACA, Mahdinur mengatakan, pemerintah Aceh sedang menjelaskan kepada BKPM melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Aceh (DPMPPTSP). Mereka menduga Kementerian melakukan kesalahan dengan membatalkan IUP pabrik semen.

"Saya kira ini kesalahan menteri yang mencabut izin PT ACA.

Saya harap nanti ada penjelasannya," kata Mahdinur.

Ia mengatakan, klarifikasi ini penting untuk menghindari perbedaan penafsiran yang muncul dari perusahaan pertambangan dan pertambangan batu bara yang beroperasi di Aceh tentang hak-hak Pemerintah Aceh.

Sebagai acuan, BKPM membatalkan 180 IUP yang terdiri dari 165 operator, perusahaan dan perorangan, 68 operator dengan IUP batubara, dan 97 operator dengan IUP mineral.

Pelepasan IUP batubara mayoritas terjadi di wilayah Kalimantan Timur, 34 IUP (50%) dimiliki oleh 34 perusahaan, pelepasan IUP mineral mayoritas berada di Kepulauan Riau, sebanyak 17 IUP (15,18%). 8 pelaku usaha.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi/organisasi kemasyarakatan, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Kelompok Kerja Daerah. Pembatalan IUP tersebut menyusul perintah Presiden Joko Widodo agar pemerintah menindak tegas perusahaan yang tidak memanfaatkan izin yang dikeluarkan dengan baik.

“Pencabutan perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami tidak memilih. Tujuan kami adalah memperbaiki izin yang sudah ketinggalan jaman. Penghapusan IUP ini akan terus kami lakukan secara bertahap,” kata Wakil Menteri Investasi dan Pengelolaan Imam Soejoedi seperti dilansir Kompas.com, Minggu (15 Februari 2022) sepanjang tahun 2022. bermaksud membatalkan 2.343 IUP mineral dan batubara, termasuk izin pertambangan mineral emas, nikel, kobalt, batubara, magnesium, dan C.

Selain itu, 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan luas total 3.126.439 hektar dan HGU pertanian dengan luas total 34.448 hektar juga dibatalkan. DPRA meminta BKPM membatalkan.

Ketua DPRA Irpannusir pun menyoroti keputusan Kementerian Investasi/BKPM yang membatalkan IUP PT Aroma Cipta Anugrahtama (ACA) karena haknya diingkari Aceh.

“Memang pemerintah pusat gagal menerapkan kebijakan pengelolaan mineral dan batubara di Aceh, dan meskipun mendelegasikan kekuasaan kepada Aceh, namun tetap menerapkan kebijakan yang tidak efektif hanya melanggar ciri khasnya.” Katanya

Ia meminta BKPM membatalkan pembatalan IUP perusahaan yang beroperasi di Aceh

“Kalau tidak jelas alasan pembatalannya, kami minta dibatalkan,” ujarnya. dan politisi dari Partai Keputusan Rakyat (PAN) ini.

Irpannusir meminta BKPM fokus pada persoalan Aceh dan tidak membiarkannya begitu saja.

“Alasan pembatalan harus diperjelas dan pembatalan dilanjutkan sebagaimana telah dalam SP.”; Dia selesai berbicara.

Sementara itu, saat dihubungi Serambi, Head of Media (Humas) PT Solusi Bangun Andalas (SBA), Faraby Azwany mengaku selama ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

“Seluruh kewajiban perseroan akan dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, ujarnya.

Disadur dari: https://aceh.tribunnews.com/2022/02/19/pemerintah-aceh-minta-klarifikasi-pusat-terkait-pencabutan-izin-tambang-perusahaan-semen-lhoknga?page=3