Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?
Studi ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain berpotensi besar meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan proyek infrastruktur jalan. Melalui karakteristik seperti immutability, traceability, dan secure information exchange, blockchain dapat mengatasi berbagai kelemahan sistem pengelolaan proyek tradisional, seperti manipulasi data, keterlambatan komunikasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan yang buruk.
Dalam konteks kebijakan publik, temuan ini sangat relevan karena proyek infrastruktur jalan sering berbiaya besar, berjangka panjang, dan melibatkan banyak aktor lintas sektor. Dengan mengadopsi prinsip blockchain, pemerintah dapat:
-
Mengurangi potensi korupsi.
-
Meningkatkan kualitas audit dan pemantauan proyek.
-
Memastikan integritas dokumen konstruksi, kontrak, laporan progres, dan transaksi pembayaran.
Bagi Indonesia, yang menghadapi tantangan dalam pengawasan infrastruktur skala nasional, teknologi ini dapat menjadi alat penting untuk reformasi tata kelola proyek publik.
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang
Dampak Positif Berdasarkan hasil focus group discussion dan analisis dalam penelitian, implementasi prinsip blockchain dapat menghasilkan beberapa dampak penting:
-
Peningkatan transparansi dalam seluruh siklus hidup proyek.
-
Percepatan proses administrasi karena dokumen tidak perlu diverifikasi berulang kali.
-
Penguatan kepercayaan antara pemerintah, kontraktor, konsultan, dan publik.
-
Jejak audit digital otomatis, sehingga penyimpangan dapat dengan mudah dideteksi.
Hambatan Implementasi Namun, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan:
-
Kurangnya pemahaman teknis di kalangan praktisi konstruksi.
-
Biaya awal implementasi yang dianggap tinggi.
-
Kebutuhan perubahan regulasi untuk melegalkan penggunaan ledger digital sebagai bukti hukum.
-
Masalah interoperabilitas antara blockchain dan sistem manajemen proyek yang sudah ada.
Peluang Terlepas dari hambatan tersebut, peluang strategis cukup besar:
-
Integrasi blockchain dengan BIM (Building Information Modeling), drone, dan IoT untuk sistem monitoring yang lebih akurat.
-
Pengembangan sistem kontrak pintar (smart contract) untuk otomatisasi pembayaran berbasis progres.
-
Penerapan blockchain sebagai standar nasional untuk proyek-proyek strategis pemerintah.
5 Rekomendasi Kebijakan Praktis
-
Kembangkan Kerangka Regulasi Blockchain untuk Proyek Infrastruktur Pemerintah perlu menetapkan aturan legal mengenai penggunaan dan validitas data berbasis blockchain.
-
Bangun Pilot Project pada Proyek Jalan Strategis Mulai dari proyek skala kecil untuk menguji efektivitas, sebelum diterapkan secara luas.
-
Tingkatkan Kapasitas Teknologi pada Instansi Terkait Berikan pelatihan kepada PUPR, konsultan, dan kontraktor untuk memahami arsitektur blockchain. Big Data Analytics: Data Visualization and Data Science.
-
Integrasikan Blockchain dengan Sistem Digital yang Sudah Ada Seperti e-procurement, e-monitoring, dan BIM agar rantai data konstruksi tidak terfragmentasi. Manajemen Konstruksi dan Infrastruktur.
-
Dorong Kolaborasi dengan Industri Teknologi dan Universitas Kolaborasi riset diperlukan untuk mengembangkan solusi blockchain yang sesuai konteks lokal.
Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan
Kebijakan adopsi blockchain dapat gagal apabila:
-
Berorientasi pada teknologi tanpa mempertimbangkan kesiapan SDM.
-
Tidak disertai perubahan budaya kerja dan tata kelola organisasi.
-
Pilot project tidak dievaluasi secara objektif sehingga adopsi hanya bersifat simbolis.
-
Kurang adanya standardisasi, menyebabkan setiap instansi mengembangkan sistem yang tidak kompatibel.
-
Fokus berlebihan pada aspek teknis dan melupakan analisis manfaat terhadap publik.
Tanpa mitigasi risiko ini, blockchain berpotensi menjadi sekadar tren, bukan solusi nyata bagi efisiensi proyek infrastruktur.
Penutup
Pemanfaatan prinsip blockchain menawarkan peluang besar untuk transformasi tata kelola proyek infrastruktur jalan. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, teknologi ini dapat membantu pemerintah mengurangi kebocoran anggaran, mempercepat penyelesaian proyek, dan membangun kepercayaan publik.
Agar implementasinya berhasil, diperlukan keselarasan antara kebijakan, kesiapan teknologi, serta penguatan kapasitas manusia. Jika diterapkan dengan tepat, blockchain bukan hanya alat digital, tetapi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih modern, efisien, dan berintegritas.
Sumber
Utilising the Principles of Blockchain Technology for Managing Road Infrastructure Projects,
Focus Group Analysis on Blockchain Implementation in Road Projects.