Pengantar
Krisis akses air dan sanitasi masih menjadi tantangan global, terutama di negara berkembang. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melalui Checklist for Public Action (2009) mengajukan panduan strategis bagi pemerintah dalam melibatkan sektor swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air. Dokumen ini menjadi respons atas kegagalan sebagian besar skema kemitraan publik-swasta (KPS) sebelumnya dalam memenuhi ekspektasi investasi dan pelayanan.
Latar Belakang dan Urgensi
Dalam 20 tahun terakhir, banyak negara mencoba menarik investasi swasta untuk memperluas layanan air dan sanitasi. Target MDGs misalnya, membutuhkan investasi USD 72 miliar per tahun. Namun, hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Penyebab utama adalah minimnya pemahaman atas risiko bisnis sektor air serta lemahnya kerangka kelembagaan dan regulasi.
Karakteristik Sektor Air
Sektor air memiliki karakter yang membuatnya unik dan menantang:
- Biaya tetap tinggi dan investasi jangka panjang yang sulit dipindahkan.
- Permintaan inelastis, menjadikannya sektor monopoli alami.
- Dampak eksternal terhadap kesehatan, lingkungan, dan kesetaraan gender.
- Kompleksitas tata kelola dengan banyak pemangku kepentingan lintas lembaga dan tingkatan pemerintahan.
Bentuk Keterlibatan Swasta dan Risiko yang Terkait
OECD menyusun berbagai bentuk keterlibatan, dari kontrak layanan, manajemen, affermage/lease, konsesi, hingga BOT dan divestasi. Setiap bentuk memiliki implikasi alokasi risiko berbeda.
Contoh Kontrak:
- Lease Yerevan, Armenia
- Affermage Senegal
- BOT di Tiongkok dan India
- Konsesi di Amerika Latin (banyak yang gagal penuhi target investasi)
Studi Bank Dunia (2009) menunjukkan:
- 96 juta (2000) meningkat menjadi 160 juta orang (2007) dilayani swasta.
- Hanya sebagian kecil proyek yang memenuhi komitmen investasi.
- Kontrak dengan pendanaan campuran publik-swasta lebih sukses daripada konsesi murni.
Checklist OECD: Lima Pilar Aksi Publik
- Penentuan Bentuk dan Skema Keterlibatan
Pemerintah harus menentukan peran sektor swasta sesuai konteks lokal. Tidak ada satu model yang cocok untuk semua. - Penciptaan Lingkungan Institusional dan Regulasi yang Mendukung
Regulasi harus konsisten dan dapat diprediksi, dengan pembagian tugas yang jelas antar instansi. - Dukungan Politik dan Sosial yang Kuat
Proyek harus memiliki legitimasi politik dan dukungan masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan tarif dan pelayanan. - Mekanisme Akuntabilitas yang Jelas
Diperlukan kontrak berbasis output, sistem pemantauan kinerja, dan keterlibatan pemangku kepentingan. - Etika dan Tanggung Jawab Bisnis Swasta
Swasta harus berperan aktif dalam menjamin keberlanjutan sosial dan lingkungan, serta berkomitmen pada integritas.
Risiko Khas dan Strategi Mitigasi
OECD mengidentifikasi risiko utama:
- Risiko politik (ekspropriasi, intervensi tarif)
- Risiko mata uang asing (jika investasi asing)
- Risiko kontraktual dan hukum (penyelesaian sengketa)
- Risiko komersial (penurunan permintaan, rendahnya kemampuan bayar)
Contoh Penanganan Sengketa:
- ICSID mencatat 11 kasus sengketa air (misal: Vivendi vs. Argentina, Biwater vs. Tanzania), beberapa berujung denda ratusan juta USD.
Inovasi dan Transformasi Lanskap Swasta
Saat ini, partisipasi swasta tidak hanya datang dari perusahaan multinasional. Ada:
- Operator lokal dan perusahaan kecil skala mikro
- Pengembang properti (pembangunan sistem onsite)
- Perusahaan pengguna besar air (Nestlé, Penoles)
- Konsorsium publik-swasta, bahkan operator publik yang bertindak sebagai pelaku swasta di luar negeri
Kasus Nyata:
- Manila Water (konsorsium Ayala, United Utilities, Mitsubishi)
- Rand Water (Afrika Selatan) bermitra dengan Belanda dalam pengelolaan di Ghana
- Mauritania berhasil integrasikan operator kecil dalam kerangka formal
Rekomendasi Umum OECD
- Perjelas tujuan pelayanan dan kontribusi sektor swasta
- Susun kerangka regulasi yang stabil dan komitmen politik tinggi
- Bangun mekanisme akuntabilitas kuat dan transparan
- Dorong partisipasi bertanggung jawab dari sektor swasta
Kesimpulan
Checklist OECD menjadi alat penting untuk mendorong keterlibatan swasta dalam infrastruktur air yang adil dan berkelanjutan. Fokusnya bukan pada privatisasi, tetapi pada kemitraan berbasis tata kelola yang sehat, pembagian risiko yang adil, dan tanggung jawab sosial. Di tengah tantangan pembiayaan dan perubahan iklim, pendekatan ini menjadi jalan tengah yang praktis dan realistis untuk meningkatkan akses air dan sanitasi di negara berkembang.
Sumber: OECD. (2009). Private Sector Participation in Water Infrastructure: OECD Checklist for Public Action. Organisation for Economic Co-operation and Development.