1. Pendahuluan
Kalau kita bicara tentang transisi energi, diskusinya hampir selalu berhenti di dua kutub yang sama: energi bersih dan energi murah. Di satu sisi, dunia ingin menurunkan emisi. Di sisi lain, dunia juga tidak bisa “berhenti hidup” demi menurunkan emisi. Industri tetap harus berjalan, rumah tangga tetap butuh listrik, dan negara tetap harus tumbuh. Maka transisi energi sebenarnya bukan sekadar proyek teknologi, melainkan proyek keseimbangan: bagaimana menurunkan emisi tanpa membuat sistem energi menjadi rapuh.
Di titik inilah energi nuklir selalu muncul sebagai topik yang memecah pendapat. Bagi sebagian orang, nuklir adalah solusi logis: listrik stabil, emisi rendah, kapasitas besar. Bagi sebagian lain, nuklir adalah sumber kecemasan: risiko kecelakaan, limbah radioaktif, dan bayangan senjata nuklir yang selalu menyertai narasinya. Dua posisi ini sama-sama punya dasar, dan justru karena itu pembahasannya tidak bisa disederhanakan.
Indonesia sendiri punya target Net Zero Emission pada 2060, tetapi seperti banyak negara lain, target ini bukan sekadar soal komitmen global. Ia harus beririsan dengan kepentingan nasional. Sebab kalau target NZE hanya menjadi “headline”, sementara sistem energi kita tetap rapuh, maka transisi itu akan gagal di tengah jalan. Dan energi nuklir, dalam konteks ini, menjadi salah satu opsi yang perlu dibahas dengan cara yang lebih dewasa: tidak berlebihan mengagungkan, tetapi juga tidak menolak tanpa analisis.
Artikel ini membahas peran energi nuklir dalam mendukung Net Zero Emission Indonesia, sekaligus menempatkan non-proliferasi dan teknologi reaktor maju sebagai dua pilar penting agar pemanfaatannya benar-benar berada di jalur damai dan aman. Narasinya tidak dibuat untuk “meyakinkan semua orang setuju,” tetapi untuk memperjelas mengapa isu ini kompleks, dan mengapa pembahasannya harus melampaui slogan pro atau kontra.
2. Mengapa Energi Nuklir Muncul Lagi: Net Zero, SDGs, dan Kebutuhan Daya yang Stabil
Ada satu masalah besar dalam transisi energi yang sering tidak dibicarakan secara terbuka: energi bersih bukan hanya soal sumbernya, tetapi soal kestabilannya. Energi terbarukan seperti surya dan angin sangat penting, tetapi karakter dasarnya intermiten. Ia bergantung cuaca, bergantung jam, dan tidak selalu sinkron dengan puncak kebutuhan energi manusia.
Karena itu, sistem energi modern membutuhkan pembangkit yang mampu memberi suplai stabil. Inilah alasan mengapa istilah baseload tetap relevan, meskipun dunia sedang mendorong energi terbarukan. Kita masih butuh pembangkit yang bisa menyuplai daya besar secara konsisten.
Nuklir berada di posisi itu. Ia mampu menghasilkan listrik stabil dalam skala besar dengan emisi karbon yang rendah selama fase operasional. Itulah mengapa, di banyak negara, nuklir kembali dibicarakan dalam konteks dekarbonisasi.
Tetapi menariknya, narasi nuklir tidak hanya terkait Net Zero. Ia juga sering dikaitkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan seperti SDGs, terutama SDG 7 tentang energi yang terjangkau dan bersih. Dalam kerangka ini, energi nuklir diposisikan sebagai bagian dari energi bersih yang dapat mendukung pilar-pilar pembangunan yang lebih luas. Artinya, nuklir tidak hanya dinilai dari output listriknya, tetapi dari potensi kontribusinya terhadap sistem pembangunan yang lebih besar: industri, air bersih, kesehatan, hingga ketahanan energi.
Ada contoh yang sering dipakai untuk menunjukkan efek dekarbonisasi nuklir secara konkret: Prancis. Dalam periode tertentu, Prancis mampu menurunkan emisi secara signifikan karena pembangunan PLTN yang masif, hingga lebih dari 70% listriknya berasal dari nuklir. Ini sering dijadikan ilustrasi bahwa dekarbonisasi cepat bisa terjadi jika negara memilih jalur energi rendah karbon yang kuat dan stabil.
Namun poin pentingnya bukan meniru Prancis secara mentah. Poin pentingnya adalah memahami bahwa dekarbonisasi bukan hanya soal niat, tetapi soal kapasitas sistem untuk berubah. Dan nuklir, dalam beberapa konteks, adalah salah satu alat yang bisa mempercepat perubahan itu.
Di Indonesia, kebutuhan listrik terus meningkat seiring industrialisasi dan digitalisasi. Kita menghadapi peningkatan konsumsi energi yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Sumber daya fosil terbatas. Emisi harus ditekan. Maka muncul pertanyaan yang realistis: bagaimana kita memastikan listrik cukup, stabil, dan rendah karbon?
Energi nuklir menawarkan jawaban dari sisi kestabilan. Tetapi ia membawa paket tanggung jawab yang juga besar: keamanan, regulasi, pengelolaan limbah, dan yang tidak bisa ditawar, non-proliferasi.
3. Multiuse Energi Nuklir: Dari Listrik, Hidrogen, hingga Desalinasi
Salah satu alasan mengapa energi nuklir selalu kembali ke meja diskusi adalah karena ia bukan teknologi satu fungsi. Banyak orang mengira nuklir hanya berarti PLTN. Padahal jika dibaca lebih luas, nuklir adalah platform energi dan platform teknologi. Ia bisa menghasilkan listrik, iya. Tetapi ia juga bisa menjadi “mesin panas” berkualitas tinggi yang dapat dipakai untuk berbagai kebutuhan industri yang selama ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil.
Di sini kita masuk pada konsep multiuse. Energi nuklir punya kemampuan untuk menyuplai energi dalam bentuk yang stabil dan dalam durasi panjang, sehingga bisa didorong menjadi infrastruktur yang melayani lebih dari satu kebutuhan sekaligus.
Salah satu kategori multiuse yang paling relevan adalah kogenerasi. Dengan kogenerasi, keluaran energi dari reaktor tidak hanya dikonversi menjadi listrik, tetapi juga dimanfaatkan sebagai panas proses. Kebutuhan panas proses ini besar di industri—dan sering kali justru menjadi bagian yang sulit didekarbonisasi. Banyak industri tidak hanya butuh listrik, tetapi butuh temperatur tertentu untuk menjalankan proses produksi. Ketika sumber panas proses masih fosil, pengurangan emisi menjadi setengah hati.
Maka, logika multiuse nuklir sebenarnya sederhana: jangan hanya membuat nuklir menjadi pembangkit listrik, tetapi jadikan ia simpul energi yang menggerakkan banyak sektor sekaligus.
Ada beberapa rute pemanfaatan yang menonjol.
Pertama, produksi hidrogen. Hidrogen sering dipromosikan sebagai bahan bakar masa depan, terutama untuk sektor yang sulit dielektrifikasi secara langsung. Tetapi hidrogen yang “benar-benar bersih” hanya bisa diproduksi jika energi inputnya juga bersih dan stabil. Nuklir memberi peluang itu: produksi hidrogen yang relatif konsisten karena pasokan dayanya stabil.
Kedua, desalinasi. Indonesia memang negara maritim, tetapi krisis air bersih tidak otomatis hilang hanya karena dikelilingi air laut. Di banyak wilayah, ketersediaan air bersih tetap menjadi tantangan. Teknologi desalinasi membutuhkan energi besar dan biaya yang tidak kecil. Jika energi desalinasi masih bergantung pada fosil, maka ia memindahkan masalah: air bersih diperoleh, tetapi emisi meningkat. Nuklir menawarkan jalur yang berbeda: menyuplai energi besar untuk desalinasi dengan emisi rendah.
Ketiga, pemanfaatan di wilayah terpencil atau terisolasi. Ini poin yang sering luput ketika kita bicara PLTN. Indonesia adalah negara kepulauan, artinya sistem kelistrikan kita tidak selalu berbentuk grid raksasa yang saling terhubung. Ada wilayah yang terisolasi dan sistemnya masih kecil. Dalam konteks seperti ini, reaktor skala kecil atau very small menjadi opsi yang lebih masuk akal dibanding membayangkan satu PLTN raksasa.
Di dunia yang ideal, semua listrik bisa disuplai dari jaringan besar. Tapi realitas Indonesia sering tidak ideal. Tantangan geografis membuat beberapa wilayah membutuhkan solusi energi lokal. Dan nuklir skala kecil, jika aman dan feasible, bisa masuk sebagai alternatif.
Selain itu, multiuse nuklir tidak berhenti di energi. Ada juga pemanfaatan radioisotop untuk keperluan medis dan industri. Ini bagian penting yang jarang mendapat perhatian publik, padahal dampaknya langsung ke kehidupan manusia. Dunia medis modern membutuhkan radioisotop untuk diagnosis dan terapi. Industri membutuhkan sumber radiasi untuk inspeksi non-destruktif dan pengujian kualitas. Bahkan ada aplikasi seperti iradiasi pangan untuk meningkatkan keamanan produk. Ini memperlihatkan bahwa ekosistem nuklir tidak hanya hidup dalam proyek pembangkit, tetapi juga dalam layanan teknologi.
Di titik ini, nuklir bisa dibaca sebagai dua hal sekaligus: proyek energi dan proyek kedaulatan teknologi.
Namun semua peluang multiuse ini datang dengan syarat: pengelolaan yang sangat disiplin. Karena semakin luas aplikasinya, semakin besar pula sistem yang harus dijaga. Dan di sinilah isu non-proliferasi menjadi garis batas yang tidak bisa ditawar.
4. Non-Proliferasi: Syarat Mutlak Agar Nuklir Tetap Damai dan Terpercaya
Ada satu kenyataan yang membuat energi nuklir selalu berbeda dari energi lain: ia membawa “bayangan” senjata. Energi fosil bisa menimbulkan perang karena perebutan sumber daya, tetapi teknologinya sendiri tidak otomatis menjadi senjata pemusnah massal. Nuklir berbeda. Ia adalah teknologi yang memiliki dua sisi: bisa menjadi energi damai, tetapi juga bisa diselewengkan.
Karena itu, dalam setiap diskusi energi nuklir modern, non-proliferasi bukan topik tambahan. Ia adalah syarat utama.
Non-proliferasi berarti memastikan bahwa pengembangan teknologi nuklir dilakukan untuk tujuan damai, dan mencegah penyebaran senjata nuklir maupun material yang dapat digunakan untuk membuatnya. Prinsip ini menjadi semakin penting karena jumlah fasilitas nuklir di dunia terus bertambah: bukan hanya pembangkit listrik, tetapi juga reaktor riset, fasilitas bahan bakar, dan sistem pendukungnya.
Di titik ini, ada satu hal yang perlu dipahami secara jernih: proliferasi bukan selalu soal “niat jahat langsung.” Kadang ia muncul dari celah sistem, pengawasan lemah, atau tata kelola yang tidak disiplin. Maka pendekatan non-proliferasi harus dibangun sebagai sistem, bukan sebagai slogan.
Dalam diskusi non-proliferasi, ada dua pendekatan besar yang sering dibedakan.
Pertama, pendekatan intrinsik. Ini adalah pendekatan yang berbasis pada sains dan teknologi: bagaimana desain reaktor, desain siklus bahan bakar, dan karakteristik materialnya bisa dibuat kurang menarik untuk tujuan senjata. Misalnya lewat parameter komposisi isotop plutonium, tingkat panas peluruhan, tingkat neutron spontan, dan berbagai indikator material attractiveness. Intinya, sistem dirancang agar peluang penyalahgunaan menjadi lebih sulit.
Kedua, pendekatan ekstrinsik. Ini lebih terkait pada komitmen negara dan tata kelola: perjanjian internasional, mekanisme inspeksi, transparansi, serta aturan domestik yang kuat. Ekstrinsik berarti bahwa non-proliferasi tidak hanya dijaga oleh teknologi, tetapi juga oleh politik, hukum, dan kelembagaan.
Keduanya harus berjalan bersamaan. Teknologi bisa membantu menutup celah, tetapi tanpa komitmen dan sistem pengawasan, celah tetap bisa terbuka. Sebaliknya, komitmen politik tanpa desain teknologi yang aman juga tidak cukup, karena sistem bisa tetap rentan.
Dalam konteks ini, pengalaman sejarah dunia selalu menjadi pengingat keras. Tragedi Hiroshima dan Nagasaki bukan hanya catatan masa lalu, tetapi rambu moral dan rambu peradaban: bahwa nuklir untuk damai harus dipisahkan dengan tegas dari nuklir untuk penghancuran.
Dan justru karena sejarah itu, pembangunan nuklir untuk energi di era modern dituntut lebih ketat: harus transparan, harus aman, dan harus dapat diverifikasi.
Di Indonesia, isu non-proliferasi sering terasa jauh dari publik karena Indonesia tidak memiliki senjata nuklir dan tidak berada dalam kompetisi senjata. Tetapi justru karena itu, Indonesia punya peluang membangun reputasi yang lebih bersih: nuklir sebagai energi damai yang dikelola dengan disiplin. Namun reputasi ini tidak datang otomatis. Ia harus dibangun lewat sistem regulasi dan tata kelola yang kuat, termasuk kesiapan lembaga pengawas, kesiapan SDM, kesiapan fasilitas, dan kesiapan prosedur.
Poin pentingnya adalah ini: kepercayaan publik terhadap nuklir tidak akan lahir dari janji, tetapi dari mekanisme yang dapat diuji. Ketika publik melihat bahwa sistem pengawasannya nyata, standar keamanannya jelas, dan jalur akuntabilitasnya kuat, maka diskusi nuklir akan berubah dari debat emosional menjadi debat rasional.
-
Teknologi Reaktor Maju dan SMR: Mengapa Nuklir Tidak Harus Selalu “Raksasa”
Selama ini, imajinasi publik tentang nuklir hampir selalu sama: pembangkit listrik tenaga nuklir yang besar, kompleks, dan terasa “jauh” dari skala kebutuhan lokal. PLTN dibayangkan seperti proyek raksasa yang hanya cocok untuk negara industri maju dengan jaringan listrik super stabil dan kapasitas pendanaan yang sangat besar. Imajinasi ini tidak sepenuhnya salah, karena sejarah nuklir memang banyak ditulis oleh pembangkit besar dengan kapasitas ribuan megawatt.
Namun perkembangan teknologi membawa perubahan penting: nuklir tidak harus selalu dibangun sebagai proyek raksasa.
Dalam beberapa tahun terakhir, konsep reaktor maju (advanced reactors) dan Small Modular Reactor (SMR) muncul sebagai jawaban atas dua kebutuhan sekaligus: dekarbonisasi dan fleksibilitas. Dunia masih butuh listrik stabil rendah karbon, tetapi juga butuh sistem yang lebih adaptif, lebih cepat dibangun, dan lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan lokasi.
SMR menawarkan logika yang sederhana tetapi kuat: jika pembangkit besar sulit diwujudkan karena biaya awal tinggi, lokasi terbatas, dan waktu pembangunan panjang, maka reaktor lebih kecil yang modular bisa menjadi pintu masuk yang lebih realistis.
Kata modular di sini bukan sekadar istilah teknis. Modular berarti komponennya bisa diproduksi lebih banyak di pabrik, lalu dirakit di lokasi. Ini memberi efek pada dua hal yang sangat menentukan proyek energi: waktu dan ketidakpastian.
Di proyek besar, semakin lama proyek berjalan, semakin tinggi risiko pembengkakan biaya, keterlambatan, perubahan kebijakan, dan resistensi sosial. SMR mencoba memotong itu dengan pendekatan “lebih kecil tapi lebih banyak.” Kalau satu unit kecil bisa dibangun lebih cepat, maka sistem bisa dikembangkan bertahap sesuai kebutuhan.
Hal lain yang membuat SMR menarik adalah fleksibilitas penggunaannya.
Selama ini PLTN identik dengan baseload, yaitu suplai listrik stabil besar yang terus-menerus. Tetapi sistem energi masa depan tidak hanya butuh baseload. Ia butuh sistem yang bisa menyesuaikan diri dengan integrasi energi terbarukan. Surya dan angin akan semakin dominan, tetapi keduanya fluktuatif. Maka sistem energi perlu pembangkit yang bisa menjadi penyangga: mampu stabil, tetapi juga mampu menyesuaikan output tertentu ketika diperlukan.
Dalam konsep ini, reaktor kecil yang lebih fleksibel bisa memberi ruang untuk skema load following, yakni kemampuan mengikuti perubahan beban sistem. Memang tidak semua reaktor cocok untuk itu, tetapi tren reaktor maju bergerak ke arah lebih adaptif, sehingga nuklir tidak selalu “kaku” seperti yang sering dibayangkan publik.
Bagi Indonesia, relevansinya terasa jelas karena kita adalah negara kepulauan. Sistem energi Indonesia bukan satu jaringan raksasa yang homogen. Ia terdiri dari banyak sistem, banyak pulau, dan kebutuhan yang tidak selalu sama. Ada pusat beban besar seperti Jawa, tetapi ada juga wilayah terpencil yang membutuhkan listrik stabil dalam skala lebih kecil.
Dalam situasi seperti ini, nuklir skala kecil bisa dibaca sebagai teknologi yang mendekatkan energi ke kebutuhan. Ia bukan menggantikan semua, tetapi menjadi opsi untuk konteks tertentu.
Dan konteks tertentu ini tidak selalu “listrik rumah tangga.” Ada kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, zona pengolahan mineral, dan pusat produksi yang membutuhkan listrik stabil serta panas proses. Jika nuklir dapat dirancang sebagai simpul energi yang melayani industri, maka ia tidak lagi hanya pembangkit, tetapi bagian dari infrastruktur produksi.
Namun tentu ada sisi yang harus dijelaskan jujur: SMR bukan “tiket bebas” dari semua tantangan nuklir.
Reaktor kecil tetap reaktor nuklir. Ia tetap membutuhkan regulasi yang ketat, SDM yang kompeten, sistem pengawasan yang jelas, serta jalur pengelolaan bahan bakar dan limbah yang disiplin. Skala kecil tidak otomatis berarti risiko nol. Skala kecil hanya berarti ruang kendali bisa dibuat lebih terstruktur dan pembangunan bisa lebih bertahap.
Dan justru karena pembangunan bisa bertahap, Indonesia punya peluang untuk membangun pengalaman secara gradual. Ini penting, karena pembangunan nuklir di satu negara bukan sekadar pembangunan satu fasilitas. Ia adalah pembangunan ekosistem: budaya keselamatan, sistem kelembagaan, kemampuan pengawasan, dan kredibilitas publik.
Di titik ini, teknologi reaktor maju dan SMR bisa dipandang sebagai “jembatan.” Ia membuka peluang nuklir masuk sebagai opsi transisi energi, tetapi dengan jalur yang lebih realistis dan tidak memaksa negara menanggung beban raksasa sekaligus dalam satu langkah.
6. Kesimpulan: Nuklir sebagai Pilihan Energi, Tetapi Hanya Jika Dipagari Sistem yang Kuat
Energi nuklir dalam diskusi Net Zero Emission Indonesia selalu berada di wilayah yang tidak nyaman: ia terlalu menjanjikan untuk diabaikan, tetapi terlalu sensitif untuk diterima tanpa kehati-hatian. Dan mungkin justru karena itu, nuklir harus diperlakukan sebagai isu yang “dewasa.” Bukan isu yang dimenangkan oleh narasi paling keras, tetapi isu yang ditangani oleh sistem yang paling disiplin.
Dari sisi kebutuhan energi, nuklir menawarkan beberapa hal yang sulit dicari sekaligus di teknologi lain: listrik rendah karbon, stabil, dan bisa menjadi tulang punggung ketika energi terbarukan masih berjuang menghadapi masalah intermittency. Dalam konteks target NZE, nuklir muncul sebagai opsi yang rasional, terutama ketika kita bicara industri dan kebutuhan sistem energi yang tidak boleh rapuh.
Dari sisi peluang teknologi, pendekatan multiuse membuat nuklir terasa lebih luas daripada sekadar pembangkit listrik. Ia bisa menjadi simpul energi untuk produksi hidrogen, untuk desalinasi, untuk panas proses industri, hingga untuk kebutuhan di daerah terpencil melalui reaktor kecil. Dengan kata lain, nuklir bisa menjadi platform energi dan platform teknologi.
Namun semua peluang itu tidak akan bernilai apa pun jika isu non-proliferasi tidak dipegang sebagai prinsip utama. Nuklir tidak boleh menjadi teknologi yang menimbulkan ketakutan global. Ia harus menjadi teknologi damai yang dapat diverifikasi, diawasi, dan dipercaya.
Di sini kita melihat bahwa keberhasilan nuklir tidak ditentukan oleh seberapa hebat reaktornya, tetapi oleh seberapa kuat sistemnya. Sistem itu mencakup regulasi, kelembagaan pengawas, kesiapan SDM, tata kelola limbah, transparansi, dan konsistensi kebijakan. Tanpa sistem yang kuat, nuklir justru akan menambah kerentanan baru: kerentanan sosial, kerentanan keamanan, dan kerentanan politik.
Bagi Indonesia, ini berarti satu hal yang sangat konkret: membangun nuklir bukan hanya soal membangun fasilitas, tetapi membangun kepercayaan. Kepercayaan publik dan kepercayaan internasional.
Pada akhirnya, nuklir adalah pilihan energi. Ia bukan kewajiban dan bukan tabu. Tetapi ia hanya pantas menjadi bagian dari masa depan energi Indonesia jika ia dipagari oleh tiga hal: budaya keselamatan yang matang, komitmen damai yang jelas, dan sistem non-proliferasi yang kuat.
Kalau tiga hal ini bisa dibangun, maka nuklir dapat menjadi bagian penting dari transisi energi menuju Indonesia yang lebih rendah emisi, lebih mandiri secara teknologi, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Daftar Pustaka
Permana, S. (2024). Peran energi nuklir dalam mendukung net zero emission: Pentingnya non-proliferasi nuklir dan pemanfaatan teknologi reaktor maju serta implementasinya. Orasi Ilmiah Guru Besar, Institut Teknologi Bandung.
International Atomic Energy Agency. (2022). Advances in small modular reactor technology developments. IAEA.
World Nuclear Association. (2023). Small nuclear power reactors. World Nuclear Association.
Ingersoll, D. T. (2009). Deliberately small reactors and the second nuclear era. Progress in Nuclear Energy, 51(4–5), 589–603.
IPCC. (2022). Climate change 2022: Mitigation of climate change. Intergovernmental Panel on Climate Change.