Menuju Keselamatan Kehutanan: Pembelajaran dari Laporan Occupational Safety and Health in the Future of Forestry Work

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan

Laporan FAO–ILO–UNECE (2023) menegaskan bahwa sektor kehutanan adalah salah satu yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Aktivitas seperti penebangan pohon, penggunaan mesin berat, operasi di medan yang sulit dan terpencil, serta paparan panas, bahaya kimia atau biologis (serangga, jamur, virus) menjadi sumber masalah OSH yang sistemik. Tambahan lagi, perubahan iklim memperparah kondisi kerja, misalnya suhu ekstrem atau curah hujan yang tidak menentu menambah beban risiko di lapangan.

Bagi Indonesia, laporan ini sangat relevan karena kondisi praktisnya sangat mirip: banyak pekerja kehutanan bekerja di area terpencil, dengan pengawasan yang terbatas, alat pelindung tidak selalu memadai, dan pelatihan sering umum, tidak spesifik risiko lokal. Regulasi kehutanan dan lingkungan ada, tetapi kebijakan OSH yang adaptif terhadap konteks lokal (cuaca, budaya kerja, kondisi geografis) belum sepenuhnya hadir.

Dalam konteks ini, artikel Pengenalan Karir Surveyor di Bidang Perkebunan, Kehutanan dan Lingkungan menunjukkan bahwa seseorang dapat dilatih sebagai surveyor yang menguasai teknologi penginderaan jauh, drone, LiDAR, dan analisis spasial—keterampilan ini sangat krusial untuk mitigasi risiko dan pemantauan di hutan. Gelombang teknologi tersebut bisa menjadi bagian dari kebijakan OSH kehutanan yang lebih maju.

Dengan demikian, kebijakan publik harus mengadopsi pendekatan OSH yang bukan hanya regulatif tetapi juga preventif, responsif terhadap kondisi lokal, dan mendukung teknologi serta tenaga kerja kompeten.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak

Implementasi praktik OSH kehutanan yang baik sudah mulai terlihat manfaatnya di beberapa negara maju, misalnya di Eropa dan Kanada, pengurangan kecelakaan saat penggunaan mesin berat atau penebangan pohon berhasil dicapai. Turunnya insiden cedera berat, peningkatan produktivitas karena absensi lebih rendah, dan penciptaan citra industri kehutanan yang lebih profesional adalah beberapa dampak positif.

Di Indonesia, dampak positif bisa sangat besar jika praktik tersebut diterapkan lebih luas. Contohnya, pekerja kehutanan yang dilengkapi pelatihan survei lahan dan pemetaan risiko (seperti yang diajarkan di kursus surveyor Diklatkerja) lebih siap menghadapi situasi tidak terduga di lapangan — misalnya medan tidak rata, kondisi cuaca ekstrem, dan risiko terpeleset atau terluka karena tumbuhan atau binatang liar.

Hambatan

Walau potensi manfaat besar, ada hambatan nyata, antara lain:

• Data yang terbatas dan kurangnya pelaporan: Banyak insiden kecil di kebun atau hutan tidak tercatat resmi, apalagi data penyakit akibat kerja yang jangka panjang.

• Pelatihan yang tidak spesifik: Pelatihan sering generic OSH, bukan disesuaikan risiko kehutanan (misalnya penanganan alat berat hutan, pestisida, environt mental hazard biologis).

• Akses sumber daya dan APD: Di area terpencil, APD mungkin susah diperoleh atau mahal, peralatan keselamatan tidak selalu tersedia atau dipakai secara konsisten.

• Keterbatasan pengawasan dan regulasi lokal: Pemerintah pusat mungkin sudah punya regulasi, tetapi implementasinya di tingkat kabupaten/kecamatan sering jauh di bawah standar.

• Persepsi budaya risiko: Pekerja terkadang melihat risiko sebagai bagian dari pekerjaan, sehingga pelanggaran kecil dianggap normal.

Peluang

Ada juga peluang yang bisa dimanfaatkan:

• Digitalisasi dan teknologi pemantauan: GPS, drone, sensor cuaca, aplikasi mobile untuk pelaporan cepat insiden atau bahaya — ini bisa meningkatkan respons dan transparansi.

• Pendidikan dan pelatihan spesifik: Kursus seperti yang disebutkan di Diklatkerja mengenai surveyor kehutanan bisa diperluas menjadi OSH kehutanan — pelatihan alat berat, pemetaan risiko medan, dan sistem inspeksi rutin.

• Kolaborasi antar lembaga dan masyarakat: Pemerintah, LHK, komunitas lokal, perusahaan kehutanan bisa bekerja sama untuk membuat standar lokal yang realistis.

• Insentif kebijakan dan pendanaan: Subsidi untuk APD, insentif untuk kontraktor atau pengelola hutan yang mematuhi standar OSH, dukungan keuangan untuk pelatihan di daerah terpencil.

Rekomendasi Kebijakan Praktis

Berikut rekomendasi kebijakan yang bisa diambil berdasarkan laporan + kondisi Indonesia:

1. Pelatihan OSH kehutanan yang khusus dan rutin
   Pemerintah dan lembaga pelatihan seperti Diklatkerja harus mengembangkan modul pelatihan OSH yang spesifik untuk sektor kehutanan — termasuk keselamatan penggunaan alat berat, penanganan pestisida, risiko biologis, ergonomi di medan berat.

2. Regulasi lokal yang adaptif & audit berkala
   Standar OSH kehutanan perlu dibakukan di tingkat provinsi/kabupaten agar sesuai kondisi geografi dan iklim. Audit eksternal dan inspeksi berkala wajib dilakukan dan hasilnya dipublikasikan agar transparan.

3. Penguatan penggunaan APD dan akses logistik di daerah terpencil
   Kebijakan subsidi APD, sistem distribusi bahan keselamatan ke daerah terpencil, dan penyediaan sarana keselamatan dasar di lapangan.

4. Penggunaan teknologi pemantauan dan pelaporan
   Membangun platform pelaporan OSH berbasis smartphone atau sistem cloud, sensor untuk pengawasan kondisi cuaca, penggunaan drone untuk memantau area hutan yang sulit dijangkau.

5. Insentif dan sanksi berbasis performa OSH
   Memberikan penghargaan atau insentif fiskal/tender kepada pengelola kehutanan yang memiliki rekam keselamatan baik, dan sanksi bagi pelanggaran serius.

6. Kolaborasi dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan
   Libatkan masyarakat adat dan lokal dalam identifikasi bahaya, pelatihan, dan pengawasan — mereka sering memiliki pengetahuan lokal yang bisa menambah keamanan praktis di lapangan.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Walaupun kebijakan di atas terlihat ideal, ada sejumlah risiko yang bisa membuatnya gagal:

• Biaya tinggi dan kesenjangan sumber daya: Pelatihan, teknologi, APD, audit eksternal semua memerlukan biaya — kontraktor kecil dan masyarakat lokal mungkin tidak mampu menanggung. Tanpa subsidi, kebijakan ini bisa menjadi beban.

• Ketidakmerataan akses dan literasi: Daerah terpencil sering kekurangan akses internet, pelatih berkualitas, atau infrastruktur pendukung — sehingga digitalisasi bisa justru memperbesar kesenjangan.

• Regulasi tanpa penegakan nyata: Undang-undang dan regulasi ada, tetapi jika pengawasan lemah, sanksi jarang diberlakukan, kebijakan menjadi tidak efektif.

• Budaya risiko yang sudah melekat: Jika pekerja dan manajemen sudah terbiasa dengan risiko tertentu, perubahan perilaku akan sulit; pelanggaran kecil dianggap normal.

• Evaluasi hasil yang kurang sistematis: Banyak kebijakan OSH yang tidak memiliki indikator kinerja OSH kehutanan yang jelas dan tidak melakukan evaluasi jangka panjang terhadap dampaknya.

Penutup

Laporan “Occupational Safety and Health in the Future of Forestry Work” memberi pelajaran penting: sektor kehutanan menghadapi tantangan OSH yang sangat besar, dan banyak praktik keamanan masih jauh dari standar yang ideal.

Indonesia memiliki kesempatan untuk mengambil langkah proaktif melalui kebijakan adaptif, pelatihan spesifik, penggunaan teknologi dan APD, serta penguatan budaya keselamatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Jika kebijakan bisa dirumuskan dan diterapkan dengan komitmen kuat — khususnya memperhatikan konteks lokal dan kesenjangan sumber daya — maka visi kehutanan yang aman bukan hanya mimpi, melainkan target yang dapat dicapai.

Sumber

FAO, ILO & UNECE. (2023). Occupational Safety and Health in the Future of Forestry Work. Forestry Working Paper No. 37. Rome.