1. Pendahuluan — Digital Divide sebagai Tantangan Struktural Pembangunan Indonesia
Kesenjangan digital di Indonesia bukan sekadar persoalan keterbatasan akses internet, tetapi merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural dalam pembangunan wilayah. Perbedaan kondisi geografis, kepadatan penduduk, dan kapasitas infrastruktur membuat akses teknologi informasi berkembang secara tidak merata antara kawasan perkotaan dan wilayah terpencil. Di banyak daerah, terutama kawasan kepulauan, pegunungan, dan perbatasan, konektivitas digital masih bersifat sporadis, mahal, dan tidak andal.
Dalam konteks ini, digital divide tidak hanya berdampak pada kemampuan masyarakat mengakses informasi, tetapi juga memengaruhi kesempatan ekonomi, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi sosial–politik. Ketika layanan publik, ekonomi digital, dan sistem pengetahuan semakin bergantung pada konektivitas daring real-time, wilayah yang tertinggal secara digital berisiko semakin terpinggirkan dalam arus pembangunan nasional.
Orasi ilmiah yang menjadi dasar artikel ini menempatkan digital divide sebagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknologi konvensional. Infrastruktur komunikasi berbasis jaringan kontinu, seperti internet broadband real-time, menghadapi keterbatasan serius di wilayah dengan kondisi geografis ekstrem dan kepadatan pengguna rendah. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang alternatif yang melihat teknologi bukan sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai sistem yang harus disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan spasial Indonesia.
Pendekatan teknologi tepat guna muncul sebagai respons kritis terhadap kegagalan pendekatan “one-size-fits-all” dalam pembangunan infrastruktur digital. Alih-alih memaksakan standar teknologi perkotaan ke wilayah terpencil, pendekatan ini menekankan kesesuaian fungsi, keberlanjutan operasional, dan relevansi kebutuhan lokal. Dalam kerangka ini, teknologi komunikasi dipahami sebagai alat pemberdayaan, bukan sekadar simbol modernisasi.
Secara analitis, pendahuluan ini menegaskan bahwa menjembatani digital divide Indonesia membutuhkan pergeseran paradigma. Tantangan utama bukan hanya menyediakan koneksi tercepat, tetapi merancang sistem komunikasi yang tetap fungsional dalam keterbatasan, mampu bekerja di kondisi terputus-putus, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil.
2. Satelit dan Delay-Tolerant Network sebagai Alternatif Infrastruktur Komunikasi
Dalam menghadapi keterbatasan jaringan komunikasi konvensional, satelit dan Delay-Tolerant Network (DTN) ditawarkan sebagai pendekatan alternatif yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis Indonesia. Teknologi satelit, khususnya untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil, memiliki keunggulan dalam jangkauan luas tanpa ketergantungan pada infrastruktur darat yang mahal dan sulit dibangun. Namun, keunggulan ini juga diiringi keterbatasan, seperti latensi tinggi, biaya operasional, dan ketergantungan pada ekosistem teknologi global.
Delay-Tolerant Network hadir sebagai pendekatan konseptual yang menantang asumsi dasar komunikasi digital modern, yaitu kebutuhan konektivitas terus-menerus. DTN dirancang untuk bekerja dalam kondisi jaringan yang tidak stabil, terputus, atau memiliki jeda waktu pengiriman yang panjang. Alih-alih gagal ketika koneksi terputus, sistem ini menyimpan data sementara dan mengirimkannya kembali ketika jalur komunikasi tersedia. Dengan demikian, komunikasi tidak bergantung pada koneksi real-time, melainkan pada kesinambungan proses pengiriman informasi.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat relevan. Banyak layanan dasar seperti pendidikan jarak jauh, pelaporan kesehatan, pertukaran data administratif, dan distribusi informasi publik sebenarnya tidak selalu membutuhkan komunikasi instan. Yang lebih penting adalah kepastian bahwa informasi sampai, meskipun dengan jeda waktu tertentu. DTN memungkinkan desain sistem komunikasi yang lebih toleran terhadap keterbatasan infrastruktur, tanpa mengorbankan fungsi dasar pertukaran data.
Orasi ilmiah oleh Emir Mauludi Husni menekankan bahwa kombinasi satelit dan DTN membuka ruang inovasi teknologi tepat guna yang khas Indonesia. Teknologi tinggi tidak lagi dipahami sebagai adopsi langsung dari sistem global, tetapi sebagai hasil rekayasa yang disesuaikan dengan realitas lokal. Dalam kerangka ini, keterbatasan bukan dilihat sebagai hambatan semata, melainkan sebagai pemicu kreativitas teknologis.
Secara analitis, penggunaan satelit dan DTN memperlihatkan bahwa solusi digital divide tidak harus selalu mengejar performa maksimum, tetapi keandalan fungsional. Pendekatan ini menggeser fokus dari kecepatan dan kontinuitas menuju ketahanan sistem, efisiensi sumber daya, dan kesesuaian konteks. Dengan demikian, teknologi komunikasi dapat benar-benar berfungsi sebagai jembatan, bukan sebagai pembatas baru dalam pembangunan digital Indonesia.
3. Teknologi Tepat Guna sebagai Kerangka Inovasi Digital di Wilayah Terpencil
Konsep teknologi tepat guna menjadi landasan penting dalam merancang solusi komunikasi untuk wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur. Alih-alih mengejar standar teknologi yang dirancang untuk konteks perkotaan dan pasar besar, teknologi tepat guna menekankan kesesuaian antara fungsi teknologi, kapasitas pengguna, serta kondisi sosial–geografis setempat. Dalam konteks digital divide Indonesia, pendekatan ini mendorong perancangan sistem yang sederhana, hemat energi, mudah dirawat, dan tetap fungsional dalam kondisi jaringan terbatas.
Pendekatan ini menantang logika dominan pembangunan infrastruktur digital yang sering berorientasi pada kecepatan, bandwidth tinggi, dan konektivitas real-time. Di banyak wilayah terpencil, kebutuhan utama bukanlah streaming berkecepatan tinggi, melainkan kemampuan bertukar data penting secara andal, seperti materi pembelajaran, laporan kesehatan, data administrasi, atau informasi pasar. Dengan memusatkan perhatian pada kebutuhan nyata tersebut, teknologi tepat guna menghindarkan investasi mahal yang sulit berkelanjutan.
Integrasi Delay-Tolerant Network ke dalam kerangka teknologi tepat guna memperkuat prinsip ini. DTN memungkinkan sistem komunikasi dirancang dengan asumsi keterputusan sebagai kondisi normal, bukan sebagai kegagalan. Hal ini membuka ruang bagi inovasi lokal, misalnya pemanfaatan perangkat bergerak, titik singgah data, atau jadwal sinkronisasi berkala yang disesuaikan dengan ritme aktivitas masyarakat. Dengan demikian, teknologi tidak memaksa perubahan sosial yang drastis, tetapi beradaptasi dengan pola kehidupan yang sudah ada.
Secara analitis, teknologi tepat guna dalam konteks digital bukan berarti teknologi yang “lebih rendah”, melainkan teknologi yang lebih kontekstual. Nilai inovasinya terletak pada kecocokan, ketahanan, dan keberlanjutan, bukan pada spesifikasi teknis semata. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia membangun jalur inovasi digitalnya sendiri, tanpa harus selalu bergantung pada model dan standar yang dikembangkan untuk konteks negara maju.
4. Kedaulatan Digital, Kebijakan Publik, dan Implikasi Sosial dari Infrastruktur Alternatif
Penerapan satelit dan Delay-Tolerant Network tidak hanya memiliki implikasi teknis, tetapi juga membawa konsekuensi strategis dalam konteks kedaulatan digital. Ketergantungan pada infrastruktur dan platform global menimbulkan kerentanan, baik dari sisi keamanan data, keberlanjutan layanan, maupun posisi tawar negara dalam ekosistem teknologi internasional. Oleh karena itu, pengembangan solusi komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian teknologi.
Dalam kerangka kebijakan publik, pendekatan ini menuntut perubahan cara pandang terhadap keberhasilan pembangunan digital. Indikator tidak lagi semata-mata diukur dari kecepatan internet atau penetrasi broadband, tetapi dari sejauh mana teknologi benar-benar memperluas akses layanan dasar dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Kebijakan yang terlalu menekankan standar teknis global berisiko mengabaikan wilayah yang secara struktural tidak mampu memenuhi prasyarat tersebut.
Implikasi sosial dari pendekatan ini juga signifikan. Dengan sistem komunikasi yang lebih toleran terhadap keterbatasan, masyarakat di wilayah terpencil tidak lagi diposisikan sebagai pengguna pasif yang menunggu infrastruktur “sempurna”. Sebaliknya, mereka menjadi bagian dari ekosistem inovasi yang aktif, di mana teknologi dirancang untuk mendukung kebutuhan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas. Hal ini membuka peluang pemberdayaan, bukan hanya inklusi simbolik.
Secara analitis, keterkaitan antara teknologi tepat guna, kedaulatan digital, dan kebijakan publik menunjukkan bahwa menjembatani digital divide bukan proyek teknis jangka pendek, melainkan agenda strategis jangka panjang. Keputusan tentang jenis teknologi yang diadopsi akan membentuk pola ketergantungan, distribusi manfaat, dan arah pembangunan digital Indonesia di masa depan.
5. Sintesis Analitis: Digital Divide sebagai Persoalan Sistemik dan Pilihan Teknologi sebagai Keputusan Sosial
Jika seluruh pembahasan disintesiskan, digital divide di Indonesia tampak bukan sekadar kesenjangan akses teknologi, melainkan persoalan sistemik yang berakar pada pilihan desain infrastruktur, logika kebijakan, dan asumsi dasar tentang bagaimana teknologi seharusnya bekerja. Ketimpangan digital muncul ketika model komunikasi yang dibangun berangkat dari asumsi konektivitas kontinu, kepadatan pengguna tinggi, dan kesiapan infrastruktur darat, sementara realitas Indonesia justru ditandai oleh keterputusan geografis dan keragaman kondisi sosial.
Satelit dan Delay-Tolerant Network memperlihatkan bahwa solusi alternatif memungkinkan jika paradigma teknologinya diubah. Alih-alih memaksakan koneksi real-time sebagai standar tunggal, pendekatan ini mengakui bahwa keterlambatan, jeda, dan sinkronisasi berkala dapat diterima sepanjang fungsi komunikasi tetap berjalan. Dengan cara ini, teknologi tidak lagi menjadi faktor eksklusi, tetapi sarana adaptasi yang menyesuaikan diri dengan keterbatasan struktural.
Sintesis ini juga menegaskan bahwa pilihan teknologi selalu memiliki dimensi sosial dan politik. Keputusan untuk membangun infrastruktur tertentu akan menentukan siapa yang diuntungkan, siapa yang tertinggal, dan bagaimana relasi ketergantungan terbentuk. Pendekatan teknologi tepat guna menunjukkan bahwa inovasi tidak harus selalu mengikuti arus utama global, tetapi dapat berkembang melalui jalur kontekstual yang berakar pada kebutuhan nasional.
Secara analitis, digital divide dapat dipahami sebagai hasil dari ketidaksesuaian antara desain sistem dan realitas pengguna. Ketika kesesuaian tersebut diperbaiki melalui pendekatan alternatif, kesenjangan digital tidak harus ditangani dengan perluasan infrastruktur mahal semata, tetapi juga dengan rekayasa ulang cara teknologi digunakan dan dimaknai.
6. Penutup — Arah Strategis Pembangunan Infrastruktur Digital Indonesia yang Inklusif
Sebagai penutup, artikel ini menegaskan bahwa menjembatani digital divide Indonesia memerlukan perubahan paradigma dalam pembangunan infrastruktur digital. Keberhasilan tidak semata diukur dari kecepatan atau kontinuitas koneksi, tetapi dari sejauh mana teknologi mampu memperluas akses layanan, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan mendukung pembangunan wilayah yang selama ini terpinggirkan.
Pendekatan berbasis satelit, Delay-Tolerant Network, dan teknologi tepat guna menawarkan arah strategis yang lebih inklusif dan realistis. Pendekatan ini memungkinkan negara merancang sistem komunikasi yang tahan terhadap keterbatasan geografis, lebih hemat sumber daya, dan relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam jangka panjang, strategi semacam ini juga berkontribusi pada penguatan kedaulatan digital melalui pengurangan ketergantungan pada model teknologi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks nasional.
Implikasi kebijakan dari pendekatan ini mencakup perlunya redefinisi indikator pembangunan digital, penguatan riset dan inovasi lokal, serta integrasi teknologi alternatif ke dalam perencanaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat modernisasi simbolik, tetapi instrumen transformasi sosial yang nyata.
Secara reflektif, orasi ilmiah yang menjadi dasar artikel ini mengingatkan bahwa teknologi seharusnya dibangun untuk melayani manusia dan konteksnya, bukan sebaliknya. Dengan memosisikan keterbatasan sebagai titik awal inovasi, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan jalur pembangunan digital yang lebih adil, adaptif, dan berakar pada realitas Nusantara.
Daftar Pustaka:
-
Instituk Teknologi Bandung. Husni, E. M. March 2020. Orasi iImiah mengenai teknologi tepat guna, komunikasi satelit, dan Delay-Tolerant Network dalam konteks pembangunan digital Indonesia. Retrieved From: https://www.youtube.com/watch?v=khhv2a_itr4
-
World Bank. Digital Dividends: World Development Report.
-
OECD. Bridging the Digital Divide: Policy Approaches to Digital Inclusion.
-
UN ESCAP. Closing the Digital Divide in Asia and the Pacific: Policy Frameworks and Technology Pathways.
-
Fall, K. Delay-Tolerant Networking: An Approach to Interplanetary Internet. IEEE Communications Magazine.