Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan
Penelitian Muhammad Ezam Nurdin (2022) menyoroti bahwa penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di proyek konstruksi masih menghadapi kendala besar, khususnya pada aspek budaya keselamatan, kepatuhan terhadap prosedur teknis, dan lemahnya pelatihan di lapangan. Meskipun konteks penelitian dilakukan di Malaysia, temuan ini sangat relevan dengan situasi di Indonesia, di mana banyak proyek pemerintah seperti pembangunan tol, kampus negeri, dan gedung publik masih mencatat tingkat kecelakaan tinggi.
Data Kementerian Ketenagakerjaan dan laporan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sektor konstruksi sering menempati posisi atas dalam jumlah kecelakaan fatal dan non-fatal tiap tahun. Hal ini memperlihatkan urgensi untuk memperkuat implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK/SMK3) yang tidak hanya administratif, tetapi juga membangun safety culture secara nyata di lapangan.
Sebagaimana dijelaskan dalam artikel Evaluasi Kinerja Manajemen K3 di Proyek Gedung: Antara Regulasi dan Realita Lapangan, regulasi dan dokumen kebijakan K3 memang sudah cukup kuat di banyak proyek gedung, namun praktiknya di lapangan sering kalah dari tekanan target fisik proyek dan biaya operasional. Pengawasan seringkali hanya muncul saat audit tender atau inspeksi rutin, bukan sebagai tindakan kontinu.
Selain itu, studi Optimalisasi Penerapan K3 pada Proyek Konstruksi: Studi Kasus Sahid Jogja Lifestyle City memperlihatkan bahwa proyek besar sudah mencoba meningkatkan aspek pelatihan, penggunaan APD, dan kehadiran safety coordinator, tetapi masih menghadapi hambatan signifikan dari sisi kepatuhan pekerja dan manajemen yang belum konsisten mengutamakan keselamatan di atas produktivitas semata.
Ada juga kursus yang relevan, seperti Higiene Industri yang memfokuskan pada identifikasi bahaya fisik, kimia, dan ergonomi di lingkungan kerja — yang merupakan bagian penting dari pelatihan K3 awal agar pekerja menyadari risiko.
Karena itu, temuan Nurdin penting sebagai sinyal bahwa kebijakan K3 di Indonesia harus diperluas cakupannya: tidak hanya dokumen regulasi dan persyaratan formal, tetapi juga aspek pelatihan nyata, audit internal dan eksternal, pengawasan lapangan yang berkelanjutan, serta budaya keselamatan yang diinternalisasi oleh seluruh pemangku proyek (manajemen, pengawas, pekerja).
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang
Dampak positif:
-
Penerapan sistem K3 terstruktur terbukti meningkatkan produktivitas hingga 20% dan menurunkan absensi akibat kecelakaan kerja.
-
Adanya toolbox meeting rutin membantu menumbuhkan kesadaran risiko di antara pekerja dan mandor proyek.
-
Proyek dengan pengawasan K3 aktif cenderung mencapai target waktu tanpa penurunan mutu konstruksi.
Hambatan:
-
Banyak proyek lokal masih menjalankan pelatihan K3 secara formalitas tanpa tindak lanjut implementatif.
-
Lemahnya penegakan sanksi terhadap kontraktor yang mengabaikan SOP keselamatan.
-
Rendahnya jumlah tenaga ahli K3 bersertifikat di luar kota besar.
Peluang:
-
Penerapan sistem digital seperti e-K3 Monitoring untuk pelaporan kecelakaan real-time.
-
Penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan seperti Diklatkerja.com yang menyediakan kursus “Digitalisasi Sistem Manajemen K3 di Era Industri 4.0”.
-
Integrasi audit keselamatan berbasis risiko (risk-based audit) yang menilai aspek teknis dan perilaku pekerja secara simultan.
5 Rekomendasi Kebijakan Praktis
-
Wajibkan Audit K3 Independen untuk Semua Proyek Publik
Audit eksternal dilakukan tiap triwulan untuk memastikan penerapan SMKK tidak berhenti pada dokumentasi. -
Kembangkan Pusat Pelatihan Keselamatan Daerah
Tiap provinsi perlu memiliki Construction Safety Training Center yang bekerja sama dengan universitas teknik. -
Sertifikasi Mandor dan Site Manager Wajib K3
Mengacu pada Permen PUPR No. 21/2019, setiap penanggung jawab lapangan wajib memiliki lisensi K3 aktif. -
Digitalisasi Sistem Pelaporan Kecelakaan Konstruksi Nasional
Gunakan platform daring yang terhubung dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan insiden kerja. -
Berikan Insentif untuk Proyek dengan Zero Accident Record
Insentif dapat berupa pengurangan biaya jaminan atau penghargaan nasional Safety Performance Excellence Award.
Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan
Kebijakan K3 sering kali gagal karena hanya menekankan compliance daripada commitment. Banyak perusahaan mengadakan pelatihan hanya untuk memenuhi persyaratan tender. Tanpa audit independen dan transparansi publik, penerapan K3 hanya menjadi formalitas administrasi.
Penutup
Kajian ini memperkuat pentingnya manajemen K3 yang terintegrasi secara menyeluruh di setiap proyek konstruksi di Indonesia. Penerapan sistem keselamatan tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menjamin keberlangsungan proyek dan efisiensi nasional.
Melalui kombinasi antara pelatihan K3 berbasis data, audit digital, dan kolaborasi lintas-sektor dengan lembaga.
Sumber Artikel
Muhammad Ezam Nurdin. (2022). Safety and Health Management in Construction Projects. Universiti Sains Malaysia