Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?
Infrastruktur riset—seperti laboratorium nasional, pusat data, dan fasilitas sains—merupakan fondasi inovasi dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Namun, banyak negara berkembang termasuk Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mengukur dampak sosial dan ekonomi dari investasi di bidang ini. Laporan A Practical Guide: Assessment of Socio-Economic Impacts of Research Infrastructures (ResInfra@DR, 2019) menegaskan bahwa penilaian dampak infrastruktur riset bukan hanya soal output ilmiah, tetapi juga tentang bagaimana fasilitas tersebut meningkatkan kesejahteraan sosial, inovasi industri, serta kapasitas manusia.
Tanpa sistem evaluasi yang jelas, pemerintah berisiko terus membiayai proyek riset tanpa memahami return on investment (ROI) terhadap masyarakat. Panduan ini menjadi penting karena memperkenalkan kerangka evaluasi yang sistematis: menggabungkan indikator ekonomi (seperti lapangan kerja dan paten) dengan indikator sosial (seperti pendidikan, inklusi, dan pemerataan akses pengetahuan).
Dalam konteks Indonesia, temuan ini relevan bagi lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Upaya ini sejalan dengan inisiatif pembelajaran seperti Manajemen Proyek.
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang
Penerapan sistem evaluasi dampak sosioekonomi di banyak negara menunjukkan hasil positif. Proyek riset yang dinilai menggunakan metodologi ResInfra@DR terbukti lebih mudah menarik pendanaan tambahan karena mampu membuktikan nilai tambah ekonomi dan sosialnya. Dampak yang paling menonjol meliputi peningkatan efisiensi alokasi dana publik, keterlibatan industri dalam riset, serta peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam proyek sains.
Namun, penerapannya di lapangan menghadapi tiga hambatan utama:
-
Kurangnya data dan metode pengukuran standar. Banyak lembaga riset di Asia Tenggara belum memiliki indikator yang konsisten.
-
Keterbatasan kapasitas SDM evaluasi. Evaluator riset sering berfokus pada keluaran ilmiah (paper, publikasi), bukan pada dampak sosial ekonomi.
-
Keterputusan antara pembuat kebijakan dan pelaku riset. Proyek penelitian sering tidak dirancang sejak awal untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.
Meski demikian, peluangnya besar. Digitalisasi data riset dan keterbukaan akses informasi publik memungkinkan sistem evaluasi berbasis bukti diterapkan secara lebih efektif. Inisiatif seperti Evaluasi dan Audit Program Pemerintah juga dapat memperkuat kapasitas lembaga pemerintah untuk menilai dampak kebijakan riset secara terukur dan objektif.
5 Rekomendasi Kebijakan Praktis
1. Bangun Sistem Nasional Evaluasi Infrastruktur Riset
Pemerintah perlu membuat kerangka nasional berbasis indikator kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kontribusi infrastruktur riset terhadap ekonomi dan sosial.
2. Kembangkan SDM Evaluator Profesional
Lembaga seperti BRIN dan universitas dapat berkolaborasi dengan platform pelatihan guna mencetak tenaga ahli evaluasi yang memahami metode ilmiah dan sosial ekonomi.
3. Integrasikan Penilaian Dampak dalam Siklus Pendanaan
Setiap proyek riset yang dibiayai APBN sebaiknya mewajibkan laporan dampak sosial ekonomi sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi tahunan.
4. Dorong Kolaborasi antara Riset dan Industri
Insentif fiskal dapat diberikan bagi industri yang terlibat dalam infrastruktur riset untuk mempercepat transfer teknologi dan inovasi nasional.
5. Gunakan Data Evaluasi sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan
Pemerintah daerah dapat mengadopsi hasil penilaian dampak riset untuk menetapkan prioritas pembangunan lokal, memastikan kebijakan riset lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan
Kebijakan evaluasi dampak riset berisiko gagal bila hanya berfokus pada laporan administratif tanpa penguatan kapasitas dan budaya kolaboratif. Potensi kegagalannya meliputi:
-
Evaluasi hanya bersifat formalitas untuk memenuhi syarat pendanaan.
-
Ketergantungan pada indikator kuantitatif yang mengabaikan dimensi sosial dan lingkungan.
-
Minimnya pelibatan masyarakat sipil dalam proses evaluasi.
-
Kurangnya transparansi dalam publikasi hasil evaluasi.
Untuk menghindari hal ini, kebijakan harus diiringi pendekatan partisipatif—melibatkan akademisi, pelaku industri, dan masyarakat—agar proses evaluasi menjadi inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Penutup
Penilaian dampak sosioekonomi infrastruktur riset adalah fondasi menuju kebijakan riset yang adil, efisien, dan berbasis bukti. Melalui integrasi metode ResInfra@DR dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap rupiah investasi riset memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Infrastruktur riset bukan sekadar fasilitas ilmiah, tetapi alat strategis untuk membangun masa depan inovatif, produktif, dan berkeadilan sosial. Dengan dukungan pelatihan, regulasi yang kuat, dan budaya evaluasi terbuka, kebijakan riset nasional dapat melahirkan inovasi yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan bangsa.
Sumber
ResInfra@DR. A Practical Guide: Assessment of Socio-Economic Impacts of Research Infrastructures, 2019.