Mengapa Banyak Proyek Konstruksi Pemerintah Gagal Memanfaatkan ICT? Analisis Penyebab, Dampak, dan Solusi Kebijakan

Dipublikasikan oleh Marioe Tri Wardhana

20 November 2025, 11.37

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Temuan dari penelitian ini menyoroti masalah serius: proyek konstruksi sektor publik masih sangat tertinggal dalam pemanfaatan Information Communication Technology (ICT). Padahal, konstruksi modern semakin menuntut integrasi data, kolaborasi digital, dan otomatisasi proses.

Ketertinggalan ini bukan hanya membuat proyek terlambat dan boros anggaran, tetapi juga menghambat kualitas infrastruktur, menurunkan akurasi teknis, dan menciptakan ketergantungan pada tenaga outsourcing yang mahal.

Bagi pembuat kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa investasi infrastruktur tidak cukup hanya membangun fisik bangunan—kapasitas digital institusi pemerintah harus dibangun secara paralel.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

1. Dampak Nyata di Lapangan Berdasarkan temuan studi, dampak dari rendahnya pemanfaatan ICT meliputi:

  • Proses kerja lambat karena dokumen masih berbasis kertas.

  • Kualitas desain rendah akibat minimnya penggunaan software standar seperti AutoCAD, Revit, Ms Project, GIS, dan BIM.

  • Risiko keamanan data tinggi, karena banyak file disimpan manual dan tidak memiliki backup.

  • Outsourcing meningkat, membuat biaya proyek melonjak dan pengetahuan teknis tidak bertahan di internal organisasi.

  • Ketidakefisienan tenaga kerja, terutama ketika email, jaringan internet, dan perangkat ICT tidak berfungsi optimal.

2. Hambatan Utama Penelitian mengidentifikasi hambatan struktural berikut:

  • Kurangnya digitalisasi dalam perencanaan dan implementasi proyek.

  • Komputer dan software tidak diperbarui, banyak yang tidak berlisensi.

  • Tidak ada standar aplikasi baku untuk desain, costing, dan manajemen proyek.

  • Anggaran ICT minim, termasuk untuk lisensi software dan internet.

  • Minim pelatihan, terutama bagi pegawai senior yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

3. Peluang Perbaikan Jika digitalisasi berhasil diterapkan, peluang yang muncul antara lain:

  • Proyek lebih cepat, efisien, dan biaya lebih terkendali.

  • Data proyek lebih akurat, aman, dan terdokumentasi dengan baik.

  • Kualitas desain meningkat dengan software modern (BIM, AutoCAD, Revit).

  • SDM pemerintah menjadi lebih kompetitif dan adaptif.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

  1. Wajibkan Standarisasi Software dan Sistem Tetapkan standar nasional untuk software desain, costing, dan manajemen proyek (misalnya BIM, AutoCAD, WinQS, Ms Project). Big Data Analytics: Data Visualization and Data Science.

  2. Alokasikan Anggaran Khusus ICT untuk Dinas Konstruksi Meliputi: upgrade hardware, lisensi software resmi, jaringan internet stabil, dan cloud storage untuk backup data.

  3. Program Pelatihan ICT Terstruktur Pelatihan rutin untuk pegawai senior. Sertifikasi AutoCAD/BIM untuk staf teknis. Pendampingan intensif bagi unit konstruksi, maintenance, dan inspeksi.

  4. Implementasi Manajemen Perubahan (Change Management) Bangun budaya digital agar pegawai tidak takut teknologi, melalui: workshop transformasi digital, mentoring, dan reward untuk inovasi ICT. Manajemen Konstruksi dan Infrastruktur.

  5. Kurangi Outsourcing dengan Membangun Kompetensi Internal Bentuk tim desain internal yang dibiayai penuh. Kurangi ketergantungan konsultan eksternal agar biaya lebih efisien.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Walau penting, kebijakan digitalisasi dapat gagal jika:

  • Anggaran ICT tidak konsisten tiap tahun.

  • Resistensi pegawai senior tidak ditangani dengan pendekatan human-centered.

  • Infrastruktur jaringan pemerintah tidak ditingkatkan.

  • Pelatihan hanya formalitas tanpa monitoring output.

  • Implementasi ICT tidak disertai perbaikan proses bisnis.

Transformasi ICT bukan hanya soal teknologi—melainkan perubahan budaya kerja. Tanpa itu, kebijakan digitalisasi akan berhenti sebagai dokumen strategi saja.

Penutup

Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan proyek konstruksi pemerintah sangat bergantung pada kemampuan mereka memanfaatkan ICT secara optimal. Tanpa digitalisasi, proyek mudah terlambat, mahal, dan minim kualitas.

Namun dengan kebijakan yang tepat—standarisasi software, pelatihan SDM, anggaran memadai, dan infrastruktur digital yang kuat—pemerintah dapat meningkatkan efektivitas layanan publik dan menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih cepat, tepat, dan transparan.

Sumber

Underutilisation of Information Communication and Technology in the Public Sector Construction Project’s Implementation, Journal of Facilities Management (2024).