Dunia sedang berada pada persimpangan besar transformasi ekonomi. Menjelang 2030, peta daya saing global tidak lagi ditentukan semata oleh kekuatan industri atau stabilitas finansial, melainkan oleh kemampuan negara beradaptasi terhadap perubahan teknologi, demografi, dan lingkungan. Laporan terbaru World Economic Forum (2025) berjudul Global Economic Futures: Competitiveness in 2030 menggambarkan bahwa dekade ini akan menjadi masa redefinisi terhadap makna “daya saing” — dari sekadar efisiensi ekonomi menuju ketahanan sistemik dan kemampuan berinovasi secara berkelanjutan.
Pandemi global, disrupsi rantai pasok, dan percepatan digitalisasi telah memperlihatkan bahwa ekonomi modern tidak lagi dapat bertumpu pada keunggulan biaya atau sumber daya alam. Sebaliknya, kualitas institusi, kesiapan teknologi, kapasitas inovasi, dan inklusi sosial kini menjadi pilar utama yang menentukan keberhasilan jangka panjang. Negara yang gagal menyeimbangkan keempat faktor ini akan tertinggal, bahkan jika memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nominal.
Indonesia menghadapi tantangan dan peluang besar dalam lanskap baru ini. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia, Indonesia memiliki potensi demografis dan pasar domestik yang kuat, namun juga harus beradaptasi dengan dinamika global yang semakin kompleks — termasuk otomatisasi industri, transisi energi hijau, dan persaingan inovasi berbasis kecerdasan buatan (AI).
Kunci keberhasilan menuju 2030 bukan hanya mempercepat pertumbuhan, tetapi membangun struktur ekonomi yang tangguh, adaptif, dan inklusif.
Laporan WEF menekankan bahwa daya saing masa depan akan bergeser ke arah “systemic competitiveness” — konsep yang menggabungkan produktivitas ekonomi, ketahanan sosial, dan kemampuan teknologi dalam satu ekosistem. Artinya, negara harus mampu mengelola bukan hanya apa yang diproduksi, tetapi bagaimana nilai diciptakan dan didistribusikan di tengah perubahan global yang cepat. Dalam konteks ini, peningkatan produktivitas nasional, investasi pada modal manusia, dan penguatan tata kelola menjadi tiga fondasi utama bagi transformasi ekonomi Indonesia.
Pendekatan baru terhadap daya saing ini tidak hanya menuntut inovasi di sektor swasta, tetapi juga reformasi kebijakan publik yang lebih adaptif dan kolaboratif. Pemerintah perlu berperan bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai katalis ekosistem inovasi — mendorong riset, memperkuat keterampilan digital, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak meninggalkan kelompok masyarakat manapun.
Dengan arah global yang bergerak menuju keberlanjutan, digitalisasi, dan inklusivitas, dekade menuju 2030 akan menjadi ujian bagi kapasitas Indonesia untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan ketahanan. Ekonomi masa depan tidak lagi dimenangkan oleh yang terbesar, tetapi oleh yang paling gesit, berpengetahuan, dan berkelanjutan.
Tren Global: Redefinisi Daya Saing di Era Pasca-Disrupsi
Daya saing global kini berada dalam fase redefinisi mendasar. Jika pada dekade 1990–2010 kekuatan ekonomi ditentukan oleh efisiensi biaya dan liberalisasi perdagangan, maka menjelang 2030, indikatornya telah bergeser menjadi inovasi, resiliensi, dan keberlanjutan. Laporan Global Economic Futures dari World Economic Forum (2025) mencatat bahwa daya saing tidak lagi hanya bergantung pada seberapa cepat suatu negara tumbuh, tetapi seberapa tangguh ia bertahan dan beradaptasi di tengah disrupsi.
Tiga poros utama membentuk wajah baru kompetisi global ini:
1. Revolusi Teknologi dan Otomatisasi Inklusif
Kecerdasan buatan (AI), machine learning, dan otomatisasi telah mengubah lanskap industri lebih cepat dari prediksi awal.
WEF memperkirakan bahwa lebih dari 40% pekerjaan di negara berkembang akan terdampak otomatisasi parsial pada 2030, tetapi pada saat yang sama muncul peluang baru di bidang desain algoritma, analisis data, dan rekayasa sistem cerdas. Daya saing ke depan ditentukan oleh kemampuan negara untuk memadukan inovasi teknologi dengan kesiapan tenaga kerja.
Negara-negara yang berhasil mengintegrasikan teknologi dengan pelatihan vokasi, riset terapan, dan kewirausahaan digital menunjukkan peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Sebaliknya, negara yang menekankan adopsi teknologi tanpa transformasi pendidikan justru mengalami “productivity paradox” — teknologi meningkat, tapi manfaat ekonominya stagnan karena keterampilan manusianya tertinggal.
2. Transisi Energi dan Keberlanjutan Sebagai Aset Kompetitif
Keberlanjutan kini bukan beban, melainkan sumber daya saing baru. WEF menyoroti bahwa negara yang berinvestasi dalam energi bersih dan infrastruktur rendah karbon bukan hanya menekan emisi, tetapi juga menciptakan basis industri baru yang efisien dan berdaya tahan.
Transisi hijau membuka peluang investasi global senilai lebih dari USD 3 triliun pada 2030 — mencakup energi terbarukan, kendaraan listrik, dan teknologi penyimpanan karbon.
Indonesia, dengan potensi energi surya, panas bumi, dan biomassa yang besar, memiliki peluang strategis untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau Asia. Namun, daya saing di bidang ini menuntut koordinasi lintas sektor: antara industri, lembaga riset, dan kebijakan publik. Negara yang mampu menghubungkan inovasi energi dengan kebijakan industri akan unggul dalam rantai pasok global hijau masa depan.
3. Pergeseran Geopolitik dan Regionalisasi Ekonomi
Selain faktor teknologi dan lingkungan, dinamika geopolitik juga mengubah peta daya saing dunia. Fragmentasi rantai pasok global akibat ketegangan perdagangan dan konflik geopolitik telah mendorong regionalisasi ekonomi baru. Negara tidak lagi berlomba hanya untuk ekspor global, tetapi membangun ekosistem ekonomi regional yang tangguh melalui kerja sama strategis dan integrasi rantai pasok domestik.
Bagi kawasan Asia Tenggara, ini berarti memperkuat kerja sama antarnegara ASEAN dalam riset, logistik, dan manufaktur berbasis teknologi tinggi.WEF mencatat bahwa daya saing kolektif kawasan akan meningkat jika negara-negara ASEAN berhasil membangun “connected competitiveness” — kemampuan untuk saling melengkapi dalam inovasi dan kapasitas produksi, bukan saling bersaing secara biaya rendah.
Tren-tren ini menegaskan bahwa daya saing masa depan bukan sekadar hasil dari efisiensi, tetapi dari kapasitas adaptasi sistemik.
Negara yang mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas, berinvestasi pada energi hijau, dan menjaga stabilitas geopolitik akan memimpin era pasca-disrupsi.Sementara itu, bagi Indonesia, momentum 2030 menjadi titik krusial untuk membangun daya saing berbasis inovasi dan keberlanjutan, bukan sekadar ekspansi ekonomi jangka pendek.
Posisi dan Tantangan Daya Saing Indonesia Menjelang 2030
Dalam lanskap daya saing global yang semakin kompleks, Indonesia menempati posisi transisi strategis — berada di antara ekonomi berkembang besar dengan potensi demografis tinggi dan tantangan struktural yang masih signifikan.
Menurut laporan World Economic Forum (2025), daya saing Indonesia menunjukkan peningkatan stabil dalam hal stabilitas makroekonomi, pasar domestik, dan infrastruktur digital, tetapi masih menghadapi hambatan di aspek inovasi, produktivitas tenaga kerja, serta efektivitas tata kelola.
Perjalanan menuju 2030 akan menjadi ujian bagi kemampuan Indonesia dalam mengonversi kekuatan demografi dan sumber daya alam menjadi keunggulan berbasis pengetahuan dan teknologi.
1. Produktivitas Nasional yang Belum Proporsional dengan Potensi
Selama satu dekade terakhir, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5 persen per tahun.
Namun, pertumbuhan ini sebagian besar masih didorong oleh konsumsi domestik dan ekspor komoditas, bukan peningkatan produktivitas sektor industri dan jasa bernilai tambah tinggi. Kesenjangan antara output dan efisiensi tenaga kerja masih cukup lebar, menandakan perlunya transformasi menuju ekonomi berbasis produktivitas dan inovasi.
Dalam konteks global, WEF menempatkan Indonesia di kelompok negara dengan “efficiency-driven economy” — tahap di mana efisiensi pasar dan infrastruktur menjadi pendorong utama, tetapi belum mencapai tingkat “innovation-driven” seperti Korea Selatan atau Jerman. Untuk naik kelas, Indonesia perlu memperkuat sistem riset terapan, teknologi industri, dan kolaborasi akademi–bisnis agar dapat menghasilkan inovasi yang berkelanjutan.
2. Kesiapan Teknologi dan Transformasi Digital
Laporan WEF menyoroti bahwa salah satu faktor paling menentukan daya saing masa depan adalah “technological readiness.”
Indonesia memiliki kemajuan signifikan di bidang digitalisasi konsumen — terlihat dari pertumbuhan e-commerce, fintech, dan ekonomi digital yang telah menyumbang lebih dari USD 80 miliar terhadap PDB pada 2024.
Namun, digitalisasi di tingkat industri dan pemerintah masih belum merata. Banyak sektor manufaktur dan layanan publik belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi otomasi, data analytics, atau kecerdasan buatan.
Kesenjangan digital antarwilayah juga masih besar: sebagian besar infrastruktur data dan konektivitas terkonsentrasi di Jawa.
Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing digital Indonesia masih bersifat konsumtif, bukan produktif.
Artinya, negara harus beralih dari sekadar pengguna teknologi menjadi pencipta nilai digital (digital value creator) melalui investasi riset, pengembangan perangkat lunak, dan industri berbasis data.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Masa Depan
Sumber daya manusia (SDM) adalah pilar daya saing yang paling menentukan dalam dekade mendatang. Indonesia memiliki bonus demografi yang langka — sekitar 70% penduduk berada pada usia produktif. Namun, laporan WEF menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dan kesiapan keterampilan kerja (future skills readiness) masih menjadi tantangan besar.
Indikator kompetensi digital, kemampuan berpikir kritis, dan literasi teknologi Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD. Jika tidak ditingkatkan, bonus demografi ini justru dapat berubah menjadi “beban struktural,” di mana jumlah tenaga kerja besar tidak diimbangi dengan kualitas dan relevansi keterampilan. Program peningkatan vokasi, reskilling, dan lifelong learning menjadi kunci untuk menutup kesenjangan ini. Investasi pada pendidikan teknologi, sains terapan, dan kewirausahaan digital akan menentukan apakah tenaga kerja Indonesia dapat menjadi motor inovasi, bukan sekadar pengguna sistem ekonomi baru.
4. Institusi, Tata Kelola, dan Kepastian Kebijakan
Selain faktor ekonomi dan teknologi, daya saing juga sangat bergantung pada kualitas tata kelola. WEF menilai bahwa transparansi, birokrasi, dan kepastian regulasi masih menjadi titik lemah Indonesia. Kecepatan dalam mengadaptasi kebijakan baru sering kali terhambat oleh koordinasi antarinstansi dan ketidakkonsistenan implementasi di tingkat daerah.
Di era ekonomi global yang bergerak cepat, fleksibilitas kebijakan menjadi bagian penting dari daya saing nasional.
Negara-negara seperti Singapura dan Finlandia menunjukkan bahwa inovasi kebijakan — misalnya melalui regulatory sandbox dan reformasi cepat — dapat menjadi faktor kunci menarik investasi dan talenta global.
Indonesia perlu membangun ekosistem kebijakan yang lebih eksperimental, berbasis data, dan berorientasi hasil (outcome-based governance).
5. Daya Saing Hijau dan Transisi Energi
Menjelang 2030, kompetisi global tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang kemampuan negara menjaga keberlanjutan lingkungan. Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin dalam ekonomi hijau Asia, namun juga menghadapi dilema antara kebutuhan energi fosil dan komitmen dekarbonisasi. WEF menilai bahwa transformasi menuju energi terbarukan akan menjadi indikator baru dari daya saing negara — bukan hanya karena efisiensi, tetapi juga karena persepsi global terhadap keberlanjutan.
Dengan potensi besar di sektor surya, air, dan panas bumi, Indonesia dapat membangun basis daya saing hijau yang menghubungkan investasi lingkungan dengan inovasi industri. Namun, hal ini memerlukan strategi yang konsisten: reformasi subsidi energi, insentif investasi hijau, serta penguatan teknologi penyimpanan dan efisiensi energi.
Secara keseluruhan, daya saing Indonesia menjelang 2030 ditentukan oleh kemampuan bertransformasi — bukan sekadar bertumbuh. Produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan harus menjadi satu kesatuan yang membentuk fondasi baru pembangunan nasional. Dengan kebijakan yang tepat dan koordinasi lintas sektor yang kuat, Indonesia dapat naik dari posisi ekonomi efisiensi menuju ekonomi inovasi — menjadi salah satu pusat pertumbuhan dan daya saing global di kawasan Asia.
Arah Strategis Indonesia Menuju Daya Saing 2030
Menghadapi perubahan global yang cepat dan penuh ketidakpastian, Indonesia membutuhkan strategi daya saing jangka panjang yang lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif. WEF menekankan bahwa daya saing modern tidak hanya mencerminkan kekuatan ekonomi saat ini, tetapi juga kapasitas negara untuk mengantisipasi masa depan — membangun sistem yang mampu belajar, berinovasi, dan beradaptasi secara berkelanjutan.
Dalam konteks ini, arah strategis Indonesia menuju 2030 dapat dirumuskan melalui lima agenda utama berikut:
1. Mendorong Transformasi Produktivitas Melalui Inovasi Teknologi
Produktivitas tetap menjadi fondasi daya saing. Namun, di era pasca-disrupsi, peningkatan produktivitas tidak bisa lagi mengandalkan ekspansi tenaga kerja atau eksploitasi sumber daya alam. Fokus harus beralih ke inovasi berbasis teknologi dan efisiensi sistemik.
Pemerintah dapat memperkuat ekosistem inovasi nasional dengan:
-
Meningkatkan investasi riset dan pengembangan (R&D) hingga minimal 1% dari PDB;
-
Memperkuat kemitraan universitas–industri untuk riset terapan;
-
Memberi insentif bagi startup teknologi dan deep-tech enterprises; serta
-
Mengintegrasikan digitalisasi dalam rantai nilai industri melalui AI, Internet of Things (IoT), dan data-driven manufacturing.
Langkah ini bukan hanya meningkatkan produktivitas per sektor, tetapi juga memperluas ruang pertumbuhan ekonomi baru berbasis pengetahuan.
2. Mengembangkan Talenta Digital dan SDM Adaptif
Sumber daya manusia menjadi faktor pembeda utama dalam daya saing global. Meningkatkan kualitas tenaga kerja berarti menyiapkan masyarakat untuk pekerjaan masa depan, bukan sekadar memenuhi pasar tenaga kerja hari ini.
Indonesia perlu mengembangkan kebijakan National Skills Acceleration Framework — kerangka percepatan keterampilan nasional — yang mencakup:
-
Revitalisasi pendidikan vokasi dan politeknik,
-
Program reskilling di bidang data, AI, dan teknologi energi,
-
Insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan karyawan, dan
-
Integrasi platform pembelajaran digital untuk lifelong learning.
Melalui kebijakan ini, Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi sebagai bonus inovasi, bukan sekadar surplus tenaga kerja.
3. Membangun Ekosistem Kebijakan yang Lincah dan Berbasis Data
Keunggulan daya saing tidak hanya lahir dari sektor swasta, tetapi juga dari pemerintahan yang efisien, responsif, dan berbasis bukti. Arah kebijakan harus bergeser dari pendekatan administratif menjadi governance-as-an-enabler — tata kelola yang mendorong eksperimen, transparansi, dan inovasi publik.
Reformasi birokrasi digital, pemangkasan prosedur, dan sistem perizinan otomatis dapat meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, penggunaan data analytics dan real-time policy feedback akan memungkinkan kebijakan lebih adaptif terhadap perubahan global.
Negara-negara dengan regulasi fleksibel terbukti mampu meningkatkan kepercayaan investor dan kelincahan ekonomi di tengah krisis global. Indonesia perlu menempuh arah serupa agar daya saingnya tetap relevan di tengah dinamika global yang cepat.
4. Mendorong Ekonomi Hijau dan Ketahanan Energi
Transisi menuju ekonomi hijau bukan sekadar komitmen lingkungan, melainkan strategi daya saing baru.
Negara yang berinvestasi lebih awal pada energi terbarukan dan efisiensi sumber daya akan menjadi pemimpin rantai pasok global masa depan.
Indonesia dapat menegaskan posisinya dengan mempercepat:
-
Investasi energi surya, panas bumi, dan bioenergi,
-
Pengembangan industri penyimpanan energi (baterai, hydrogen),
-
Skema insentif pajak untuk industri rendah karbon, dan
-
Sertifikasi hijau bagi ekspor manufaktur.
Selain itu, penerapan ekonomi sirkular dapat memperkuat ketahanan bahan baku industri, menurunkan biaya produksi, dan menciptakan lapangan kerja hijau. Dengan langkah-langkah ini, daya saing Indonesia akan berbasis keberlanjutan, bukan sekadar biaya rendah.
5. Memperkuat Posisi Indonesia dalam Ekosistem Regional dan Global
Dunia menuju era di mana kerja sama regional menjadi penentu utama daya saing. Indonesia perlu memainkan peran lebih besar dalam ekonomi kawasan ASEAN, terutama dalam integrasi rantai pasok dan inovasi lintas negara.
Fokus strateginya mencakup:
-
Peningkatan konektivitas logistik digital di Asia Tenggara,
-
Harmonisasi regulasi teknologi dan data antarnegara ASEAN,
-
Penguatan kemitraan riset hijau dan teknologi manufaktur berkelanjutan, serta
-
Diplomasi ekonomi aktif untuk menarik investasi strategis dari mitra G20.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, Indonesia tidak hanya berkompetisi di tingkat nasional, tetapi juga menjadi pusat gravitasi ekonomi regional.
Kesimpulan
Daya saing global 2030 bukan hanya tentang efisiensi ekonomi, tetapi tentang kemampuan beradaptasi terhadap perubahan struktur dunia. Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi kekuatan ekonomi besar — pasar domestik, sumber daya alam, dan populasi produktif. Namun, keunggulan ini baru akan bermakna jika diubah menjadi nilai ekonomi berbasis inovasi, keterampilan, dan keberlanjutan.
Dengan menempatkan produktivitas, SDM, tata kelola, dan transisi hijau sebagai empat fondasi utama, Indonesia dapat menatap 2030 sebagai era kebangkitan daya saing nasional yang sejati bukan hanya tumbuh, tetapi juga tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Refrensi:
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). Rencana Induk Produktivitas Nasional 2025–2029. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). Future of productivity and inclusive growth. Paris: OECD Publishing.
United Nations Industrial Development Organization. (2023). The role of innovation and industrial policy in enhancing competitiveness. Vienna: UNIDO.
World Bank. (2024). The changing nature of work in Southeast Asia: Skills, automation, and the digital economy. Washington, DC: World Bank Group.
World Economic Forum. (2025). Global Economic Futures: Competitiveness in 2030. Geneva: World Economic Forum.
World Economic Forum. (2024). Future of Jobs Report 2024. Geneva: World Economic Forum.