Memperkuat Kelola Air Bentuk Mengamankan Masa Depan: Studi Kritis Kasus Finlandia

Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati

30 Juni 2025, 10.03

pixabay.com

Dalam konteks global yang semakin terdampak krisis air, keamanan air telah menjadi tujuan utama dari tata kelola air yang efektif. Paper karya Ahopelto et al. (2024) dalam International Journal of Water Resources Development membahas keterkaitan antara tata kelola air dan keamanan air di Finlandia, sebuah negara dengan reputasi tata kelola air terbaik, namun masih menghadapi tantangan besar.

Mengapa Finlandia Menjadi Fokus?

Finlandia dikenal sebagai negara dengan:

  • 100% akses aman terhadap air minum
  • Sistem hukum lingkungan yang kuat
  • Skor tinggi dalam tata kelola air internasional (FAO, WJP, EU WFD)

Namun, ancaman perubahan iklim, ekspansi sektor pertambangan dan bioekonomi, serta kurangnya pemeliharaan infrastruktur air menunjukkan bahwa bahkan negara maju tidak kebal terhadap krisis air.

Empat Pilar Evaluasi Tata Kelola Air

Penelitian ini menggunakan kerangka dari OECD yang diperbarui dengan prinsip-prinsip legitimasi tata kelola lingkungan, yaitu:

  1. Kapabilitas aktor dan organisasi
  2. Kecukupan kerangka kelembagaan dan regulasi
  3. Kualitas proses tata kelola
  4. Keadilan dan efektivitas hasil tata kelola

Studi Kasus: Bioekonomi, Pertambangan, dan Infrastruktur Air

1. Sektor Bioekonomi

  • Tantangan utama: polusi difus dari hutan dan pertanian
  • Studi kasus: Investasi bioekonomi €1,4 miliar (Finnpulp) ditolak karena membahayakan kualitas air danau Kallavesi

2. Sektor Pertambangan

  • Insiden besar: Kebocoran 1,2 juta m³ limbah beracun di tambang Talvivaara (2012)
  • Dampak: Krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan perusahaan tambang

3. Sektor Infrastruktur Air

  • Masalah utama: Pemeliharaan saluran air dan limbah yang kurang memadai
  • Konsekuensi: Ancaman jangka panjang terhadap akses air bersih meski saat ini tercapai 100%

Temuan Utama dan Data Penting

  • Pemotongan anggaran sektor air: 30–50% antara tahun 2010–2018
  • Privatisasi layanan air picu protes warga dan inisiatif parlemen
  • Kapasitas teknis tinggi, tetapi kesenjangan pemahaman dampak ekologi pada beberapa sektor

Kekuatan dan Tantangan Tata Kelola di Finlandia

Kekuatan:

  • Sistem perizinan dan hukum lingkungan ketat
  • Transparansi tinggi, rendah korupsi
  • Kolaborasi lintas sektor relatif baik

Tantangan:

  • Banyak regulasi tidak mencakup polusi difus
  • Perizinan hidroelektrik yang usang dan sulit diperbarui
  • Kesenjangan partisipasi masyarakat, terutama komunitas adat seperti Sámi

Analisis Kritis: Antara Harapan dan Kenyataan

Paper ini tidak hanya menilai output hukum dan kebijakan, tetapi juga efektivitas implementasi dan keadilan distribusinya:

  • Hukum tidak selalu mampu menyesuaikan dengan perubahan iklim dan teknologi
  • Asimetri kekuasaan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil
  • Praktik kolaboratif seperti water vision forum menjanjikan, tapi masih perlu penguatan sumber daya

Implikasi Global dan Strategi Replikasi

Penulis menekankan bahwa:

  • Water governance dan water security adalah hubungan timbal balik
  • Keamanan air bukan sekadar hasil tata kelola, tapi juga alat diagnosis dan prioritas lintas sektor
  • Negara berkembang maupun maju butuh pendekatan partisipatif dan adaptif berbasis legitimasi sosial dan data

Rekomendasi Strategis

  1. Revisi hukum agar lebih fleksibel menghadapi perubahan iklim
  2. Perkuat kapasitas lembaga publik, hindari ketergantungan pada sektor swasta
  3. Perluas cakupan partisipasi, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal
  4. Tingkatkan integrasi antar sektor, dari kehutanan, pertanian, energi hingga masyarakat sipil
  5. Gunakan kerangka legitimasi sebagai pelengkap evaluasi teknokratis OECD

Kesimpulan: Tata Kelola Air Sebagai Jaminan Keamanan Sosial

Penelitian ini menunjukkan bahwa bahkan sistem tata kelola air yang dinilai terbaik di dunia tetap menghadapi kompleksitas dan potensi kegagalan. Oleh karena itu, keamanan air perlu ditinjau sebagai proses berkelanjutan, yang menekankan:

  • Keadilan partisipatif
  • Transparansi dan akuntabilitas
  • Kapasitas adaptif
  • Kolaborasi lintas sektor

Sumber : Ahopelto, L., Sojamo, S., Belinskij, A., Soininen, N., & Keskinen, M. (2024). Water governance for water security: Analysing institutional strengths and challenges in Finland. International Journal of Water Resources Development, 40(2), 153–173.