Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?
Laporan Professional Engineers Employment and Remuneration Report 2021/22 memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ketenagakerjaan insinyur profesional di Australia, termasuk tingkat gaji, perbedaan sektor publik dan swasta, keterwakilan gender, dampak COVID-19, hingga tren jam kerja. Walaupun konteksnya berbasis Australia, data ini punya nilai strategis bagi Indonesia sebagai negara yang tengah mendorong industrialisasi, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.
Beberapa temuan utama yang patut diperhatikan adalah:
-
Kesenjangan upah: Median gaji insinyur di sektor publik sedikit lebih tinggi dibandingkan swasta.
-
Kesenjangan gender: Insinyur perempuan masih menerima gaji lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan gap sekitar AUD 12.000 per tahun.
-
Jam kerja panjang: Rata-rata jam kerja mingguan lebih dari 44 jam, memunculkan risiko kelelahan.
-
Dampak COVID-19: Pemutusan kontrak, penurunan jam kerja, hingga ketidakpastian kontrak banyak dialami.
-
Faktor non-upah: Profesional lebih mengutamakan work-life balance, kesempatan pengembangan karir, dan budaya kerja sehat ketimbang sekadar kenaikan gaji.
Temuan ini menyiratkan bahwa kebijakan publik di Indonesia harus memikirkan kesejahteraan jangka panjang tenaga insinyur, bukan hanya menyiapkan lapangan kerja.
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang
Dampak Sosial
Kesejahteraan insinyur berdampak langsung pada kualitas infrastruktur publik, keamanan transportasi, serta efektivitas pembangunan nasional. Jika insinyur bekerja di bawah tekanan, risiko kesalahan teknis meningkat.
Dampak Ekonomi
Remunerasi yang kompetitif mencegah brain drain ke luar negeri. Sebaliknya, ketidakadilan gaji atau minimnya pengembangan karir bisa memperburuk krisis talenta teknik di Indonesia.
Dampak Administratif
Laporan menegaskan pentingnya akreditasi profesional. Engineer yang terakreditasi cenderung memperoleh gaji lebih tinggi. Pemerintah Indonesia bisa menjadikan hal ini dasar untuk memperkuat sertifikasi dan standar profesi.
Hambatan
-
Minimnya regulasi khusus perlindungan tenaga insinyur.
-
Budaya kerja di sektor konstruksi dan industri manufaktur yang masih cenderung menormalisasi jam kerja panjang.
-
Rendahnya jumlah perempuan di bidang teknik di Indonesia, serupa dengan tren global.
Peluang
-
Bonus demografi: banyak lulusan teknik yang siap masuk dunia kerja.
-
Dukungan digitalisasi dan green economy membuka lahan kerja baru bagi insinyur di bidang energi terbarukan, AI, dan data engineering.
5 Rekomendasi Kebijakan Praktis
1. Standarisasi Sistem Remunerasi Nasional
Pemerintah dapat menginisiasi skala gaji nasional untuk profesi insinyur yang transparan, mengacu pada level tanggung jawab, pengalaman, dan sertifikasi. Hal ini bisa mengurangi kesenjangan antara sektor publik dan swasta.
2. Program Kesetaraan Gender dalam Profesi Teknik
Kesenjangan upah gender harus ditangani dengan kebijakan equal pay audit di perusahaan, serta insentif fiskal bagi perusahaan yang berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi insinyur senior.
3. Perlindungan Jam Kerja dan Kesehatan Mental
Berdasarkan laporan, jam kerja rata-rata melebihi 44 jam per minggu. Pemerintah perlu menegakkan regulasi jam kerja maksimal untuk profesi teknik, sekaligus mendorong program kesehatan mental di lingkungan kerja.
4. Insentif Akreditasi Profesional
Engineer dengan sertifikasi akreditasi terbukti memiliki pendapatan lebih tinggi. Pemerintah bisa memberikan subsidi biaya akreditasi atau menjadikannya syarat dalam proyek infrastruktur nasional.
5. Diversifikasi Karir dan Pengembangan Kapasitas
Kebijakan pelatihan berkelanjutan (continuing professional development/CPD) harus diprioritaskan. Misalnya, insinyur di sektor konstruksi didorong mengambil kursus tentang digital engineering dan manajemen rantai pasok. Untuk itu Pemodelan Rantai Pasok dapat dijadikan sarana penguatan kapasitas.
Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan
Jika kebijakan publik hanya fokus pada kenaikan gaji tanpa memperhatikan faktor non-finansial seperti budaya kerja, pengembangan karir, dan kesetaraan gender, maka perbaikan yang diharapkan bisa gagal. Laporan ini jelas menegaskan bahwa engineer tidak hanya mengejar upah, melainkan juga stabilitas, work-life balance, dan pengakuan profesional.
Penutup: Peta Jalan Kebijakan untuk Indonesia
Laporan 2021/22 Professional Engineers Employment and Remuneration Report memberi cermin berharga bagi Indonesia. Kesejahteraan insinyur bukan hanya soal upah, melainkan juga soal kualitas hidup, pengembangan kompetensi, serta kesetaraan kesempatan. Dengan menerapkan kebijakan berbasis data seperti yang direkomendasikan, Indonesia dapat memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, mencegah brain drain, dan meningkatkan daya saing global.
Sumber:
Professional Engineers Employment and Remuneration Report 2021/22 – Professionals Australia