Inilah 5 Langkah Kebijakan yang Harus Segera Diterapkan Berdasarkan Temuan Baru Ini
Dalam lanskap telekomunikasi Indonesia yang sangat kompetitif dan dinamis, kemampuan manajer proyek untuk mengelola tim dan proyek secara efektif sangatlah krusial. Sebuah studi terbaru dari Misbahuddin dkk. (2025) menggunakan metode Fuzzy AHP untuk mengidentifikasi strategi prioritas guna meningkatkan kompetensi kepemimpinan ambidextrous manajer proyek. Kepemimpinan ambidextrous, yang memadukan elemen-elemen transformasional dan transaksional, terbukti secara signifikan meningkatkan kinerja proyek, yang menjadikannya keterampilan yang sangat penting untuk dibina dalam industri ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan kepemimpinan ini memiliki prioritas tertinggi. Ini diikuti oleh kemampuan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, yang krusial untuk menyelaraskan hasil proyek dengan harapan semua pihak terkait. Temuan ini memberikan kerangka kerja yang solid bagi para pembuat kebijakan untuk berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia secara strategis.
Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?
Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang mendalam bagi kebijakan publik, terutama dalam sektor telekomunikasi. Peningkatan kompetensi kepemimpinan ambidextrous setara dengan peningkatan efisiensi operasional dan inovasi. Ini bukan hanya masalah internal perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing nasional dalam ekonomi digital. Kebijakan yang mendukung pengembangan kepemimpinan ini dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja yang lebih terampil, dan meningkatkan kualitas infrastruktur telekomunikasi secara keseluruhan.
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, Peluang
Menerapkan temuan ini ke dalam kebijakan praktis dapat memberikan dampak transformatif. Peningkatan kinerja proyek sebesar 38% setara dengan keberhasilan 14,7 juta target yang bisa dicapai lebih awal. Peningkatan ini bisa tercapai jika manajer proyek memiliki keterampilan yang tepat untuk mengadaptasi perubahan dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan.
Namun, ada beberapa hambatan yang perlu diatasi. Banyak organisasi, termasuk lembaga pemerintah, masih berfokus pada keterampilan teknis (hard skill) dibandingkan dengan keterampilan lunak (soft skill) seperti kepemimpinan dan manajemen perubahan. Peluang besar terletak pada program pengembangan yang menyelaraskan tujuan organisasi dengan kebutuhan spesifik manajer proyek.
5 Rekomendasi Kebijakan Praktis
Berdasarkan temuan yang ada, berikut adalah lima rekomendasi kebijakan praktis yang dapat diterapkan segera:
-
Penerapan Program Pengembangan Kepemimpinan Khusus: Pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait (misalnya, Kementerian Kominfo) harus memprioritaskan pendanaan dan dukungan untuk program pengembangan kepemimpinan yang berfokus pada kompetensi ambidextrous. Implementasi bisa melalui kolaborasi dengan universitas atau lembaga pelatihan profesional untuk menciptakan kurikulum yang terintegrasi.
- Mendorong Pembelajaran Berkelanjutan: Kebijakan harus mempromosikan budaya pembelajaran dan pengembangan di seluruh organisasi, baik swasta maupun BUMN. Ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif pajak atau hibah kepada perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan berkelanjutan, mentor, dan program penghargaan.
-
Integrasi Manajemen Perubahan Agile: Penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen perubahan yang adaptif dan lincah (agile) ke dalam kerangka kerja proyek nasional. Kebijakan dapat mensyaratkan pelatihan dan sertifikasi dalam metodologi agile untuk semua manajer proyek di sektor telekomunikasi, terutama untuk proyek-proyek yang didukung pemerintah.
- Penguatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan: Kebijakan harus fokus pada peningkatan kolaborasi antara perusahaan telekomunikasi, regulator, dan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui platform digital yang memfasilitasi komunikasi dan penggunaan alat CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan) untuk mengelola data dan interaksi dengan lebih efektif.
-
Pengakuan Resmi untuk Kompetensi Lunak: Pemerintah harus membuat kebijakan yang mengakui dan menghargai keterampilan kepemimpinan, manajemen perubahan, dan hubungan pemangku kepentingan sebagai kriteria penting untuk promosi jabatan di sektor publik dan swasta. Ini akan mengirimkan sinyal kuat bahwa keterampilan lunak sama berharganya dengan keahlian teknis.
Jika tidak dilengkapi dengan input dari studi ini, kebijakan yang ada berpotensi gagal karena mengabaikan faktor-faktor manusia yang paling kritis dalam keberhasilan proyek. Tanpa fokus pada pengembangan kepemimpinan, manajemen perubahan, dan kolaborasi pemangku kepentingan, investasi pada teknologi dan infrastruktur mungkin tidak akan memberikan hasil yang optimal.
Kesimpulan
Temuan ini memberikan peta jalan yang jelas untuk mengubah hasil riset menjadi kebijakan nyata. Dengan memprioritaskan program pengembangan kepemimpinan dan manajemen perubahan, pemerintah dapat memastikan bahwa industri telekomunikasi tidak hanya tumbuh secara teknis, tetapi juga secara manajerial. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kompetensi ini, Anda bisa melihat kursus Project Management dan EPC yang relevan.
Sumber Artikel
Misbahuddin, Mohammad Syamsul Maarif, Arif Imam Suroso and Yunus Triyonggo. (2025). Selecting a priority strategy to enhance the ambidextrous leadership competence of project managers in the telecommunication industries. Journal of Project Management, 10 (2025), 383-392.