Konstruksi Berkelanjutan sebagai Pilar Kebijakan Pembangunan Hijau: Evaluasi, Tantangan, dan Rekomendasi Kebijakan

Dipublikasikan oleh Marioe Tri Wardhana

24 Oktober 2025, 10.56

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Prinsip sustainable construction kini menjadi bagian vital dalam agenda pembangunan nasional dan global. Studi dalam bahan 1-03_full-min.pdf menunjukkan bahwa sektor konstruksi memiliki kontribusi besar terhadap emisi karbon, konsumsi energi, dan limbah padat. Dengan demikian, penerapan praktik konstruksi berkelanjutan tidak hanya berdampak pada efisiensi teknis proyek, tetapi juga terhadap ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam konteks kebijakan publik, temuan ini menjadi penting karena menyoroti perlunya transformasi paradigma: dari fokus pada biaya awal (initial cost) menuju biaya siklus hidup (life-cycle cost). Kebijakan yang mendorong penggunaan material ramah lingkungan, efisiensi energi, serta keselamatan kerja jangka panjang dapat memperkuat arah pembangunan hijau sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Implementasi konstruksi berkelanjutan di berbagai proyek publik menunjukkan dampak signifikan:

  • Pengurangan biaya operasional jangka panjang hingga 20–30%.

  • Peningkatan efisiensi penggunaan energi dan air.

  • Peningkatan nilai sosial proyek melalui penciptaan lapangan kerja lokal dan keamanan pekerja.

Namun, penelitian juga mengungkapkan beberapa hambatan utama:

  1. Kurangnya pemahaman dan pelatihan teknis bagi kontraktor dan konsultan terhadap standar green construction.

  2. Keterbatasan regulasi teknis dan insentif fiskal untuk material berkelanjutan.

  3. Minimnya sistem evaluasi dan sertifikasi nasional yang konsisten untuk proyek hijau.

Meski begitu, peluang implementasi tetap besar. Digitalisasi proyek melalui Building Information Modeling (BIM) dan pengawasan real-time memungkinkan pelaksanaan konstruksi berkelanjutan secara lebih efisien dan transparan. Program seperti Kursus Building Information Modeling untuk Infrastruktur dapat menjadi solusi peningkatan kompetensi praktis bagi tenaga teknis.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

  1. Bangun Regulasi Nasional Konstruksi Berkelanjutan
    Pemerintah perlu menyusun National Green Construction Standard yang mewajibkan aspek keberlanjutan sejak tahap desain hingga operasi bangunan.

  2. Kembangkan Sistem Sertifikasi dan Insentif Hijau
    Pemberian insentif pajak atau keringanan biaya izin bagi proyek yang memenuhi kriteria keberlanjutan dapat meningkatkan minat pelaku industri.

  3. Integrasikan Prinsip Keberlanjutan dalam Pendidikan dan Pelatihan
    Kolaborasi antara perguruan tinggi, BRIN, dan lembaga pelatihan diperlukan untuk membentuk kompetensi teknis dan etika lingkungan bagi calon profesional konstruksi.

  4. Dorong Penggunaan Teknologi Digital dan Material Lokal
    Teknologi BIM, Internet of Things (IoT), serta material lokal yang memiliki jejak karbon rendah harus menjadi prioritas dalam proyek publik.

  5. Wajibkan Evaluasi Dampak Lingkungan dan Sosial
    Setiap proyek konstruksi besar wajib melaporkan hasil penilaian social and environmental impact untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan konstruksi berkelanjutan berpotensi gagal bila:

  • Hanya berhenti pada slogan tanpa integrasi teknis di lapangan.

  • Tidak diiringi peningkatan kapasitas SDM dan sistem audit independen.

  • Mengabaikan keadilan sosial, seperti perlindungan tenaga kerja dan masyarakat sekitar proyek.

Kegagalan juga mungkin terjadi bila pengawasan pelaksanaan proyek tidak digital atau masih berbasis dokumen manual, sehingga data dampak lingkungan sulit diverifikasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi lintas sektor serta sistem e-monitoring yang terbuka bagi publik.

Penutup

Praktik konstruksi berkelanjutan adalah jembatan menuju masa depan pembangunan nasional yang efisien, hijau, dan inklusif. Integrasi antara kebijakan, inovasi teknologi, dan pendidikan profesional akan memastikan sektor konstruksi berperan sebagai motor pembangunan berkelanjutan.

Melalui pelatihan seperti Perencanaan Kontijensi dan Mitigasi Bencana dalam Pembangunan Infrastruktur, pemerintah dan pelaku industri dapat membangun sistem pembangunan yang tangguh dan ramah lingkungan, sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).

Sumber

Sustainable Construction Practices: Integrating Environmental and Social Responsibility in Infrastructure Projects.