Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?
Artikel ini menyoroti peran kunci kemitraan publik–swasta (PPP) dalam memperkuat sistem pendidikan vokasi (TVET). Di Filipina, swasta mendukung pelatihan vokasi yang fleksibel dan dekat industri, sedangkan di Korea Selatan, pemerintah memegang peranan utama dalam regulasi, namun tetap mendorong kolaborasi dengan industri.
Konteks ini penting untuk kebijakan publik: TVET hanya efektif bila ada sinergi antara pemerintah, pendidikan, dan dunia usaha. PPP bukan sekadar opsi—melainkan kebutuhan untuk meningkatkan relevansi dan akses pendidikan vokasi.
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang
-
Dampak Positif
-
Filipina: tambah akses pelatihan melalui lembaga vokasi swasta.
-
Korea Selatan: sistem TVET yang terstruktur dan terintegrasi dengan kebutuhan nasional.
-
Di kedua negara, PPP membantu penyusunan kurikulum yang relevan dengan dunia industri.
-
-
Hambatan
-
Pendanaan terbatas di Filipina menyebabkan ketergantungan tinggi pada sektor swasta.
-
Ketimpangan akses ke pelatihan vokasi, terutama di wilayah tertinggal.
-
Coordinasi lemah: mismatch antara kurikulum dan kebutuhan industri terjadi bila tidak ada kolaborasi efektif.
-
-
Peluang Strategis
-
TVET relevan dengan Industri 4.0 melalui kurikulum digital dan teknis yang mutakhir.
-
Sertifikasi bersama pemerintah–industri memberikan kejelasan kompetensi lulusan.
-
5 Rekomendasi Kebijakan Publik Praktis
-
Ciptakan Skema PPP Resmi untuk TVET
Pemerintah perlu merumuskan regulasi penguatan kemitraan pendidikan vokasi dengan industri. -
Kembangkan Kurikulum Vokasi Bersama Industri
Materi harus disusun berdasar kebutuhan nyata sektor usaha agar relevan dan adaptif. -
Skema Pendanaan Bersama (Cost-Sharing)
TVET perlu didukung lewat pembiayaan bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. -
Sertifikasi Kompetensi Regional/ASEAN
Standarisasi sertifikasi bagi lulusan TVET meningkatkan mobilitas tenaga kerja lintas negara. -
Tingkatkan Kompetensi Pendidik Vokasi
Guru dan pelatih vokasi perlu mengikuti pelatihan industri terkini—sejalan dengan pendekatan BIM seperti di artikel Integrasi BIM dalam Pendidikan Vokasi Teknik Konstruksi: Strategi Menuju SDM Digital Siap Industri
Kritik: Risiko Jika Tanpa Kebijakan Serius
Tanpa skema PPP dan regulasi yang jelas, pendidikan vokasi bisa kehilangan arah: industri merasa tidak relevan, sementara kurikulum tetap ketinggalan zaman. Filipina berisiko tertinggal jika tak ada peran pemerintah yang kuat seperti di Korea Selatan.
Penutup: Relevansi Strategis untuk Filipina
Filipina sebaiknya mengadopsi pendekatan hybrid: memperkuat koordinasi pemerintah dalam mengelola TVET, sambil tetap memberikan ruang inovatif bagi industri. PPP harus menjadi pilar kebijakan publik demi mencetak lulusan siap kerja dan berdaya saing global.
Sumber
Alternative Approaches to TVET Provision: Public–Private Partnerships in the Philippines and the Republic of Korea; dan artikel diklatkerja mengenai Integrasi BIM.