Kebijakan Publik untuk Adopsi Building Information Modelling (BIM): Pelajaran dari Industri Konstruksi Selangor

Dipublikasikan oleh Marioe Tri

11 September 2025, 19.49

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Building Information Modelling (BIM) adalah teknologi revolusioner yang membantu meningkatkan kolaborasi, efisiensi, dan akurasi dalam konstruksi. Pada industri konstruksi di Selangor, tingkat kesadaran BIM tinggi (~ 90%), tapi penggunaan aktif hanya 21,7%, karena kendala biaya, pelatihan, dan lemah pola dukungan pemerintah.

Temuan ini memberi gambaran yang relevan buat kebijakan publik di Indonesia—tanpa dukungan strategis dari pemerintah, adopsi BIM akan stagnan dan daya saing konstruksi nasional berisiko tertinggal.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif

  • Peningkatan efisiensi waktu dan biaya proyek.

  • Transparansi dan akurasi desain konstruksi jadi lebih baik.

  • Sinergi lintas stakeholder dalam proyek tambah kuat.

Hambatan

  • Biaya lisensi software BIM relatif tinggi.

  • Kurangnya talenta profesional di bidang BIM.

  • Tidak ada anggaran teralokasi untuk pelatihan BIM.

Peluang Strategis

  • BIM bisa dijadikan standar wajib dalam tender proyek strategis.

  • Pelatihan daring tersedia seperti kursus Building Information Modeling for Structure Design, yang berfokus pada optimasi desain, otomatisasi dokumentasi, dan pengambilan keputusan berbasis BIM.

5 Rekomendasi Kebijakan Publik Praktis

  1. Terapkan BIM sebagai Standar Resmi untuk Proyek Pemerintah
    Semua proyek strategis harus mengimplementasikan BIM sejak perencanaan.

  2. Subsidi Software & Licensing
    Kerjasama dengan penyedia software untuk memberikan harga khusus ke sektor publik dan kontraktor.

  3. Program Pelatihan & Sertifikasi BIM Nasional
    Bangun pelatihan berjenjang untuk pekerja konstruksi, konsultan, dan proyek manajer berbasis standar inklusif BIM.

  4. Dorong Sertifikasi dan Pendampingan oleh Asosiasi
    Libatkan LPJK dan asosiasi jasa konstruksi untuk menyelenggarakan program sertifikasi BIM.

  5. Monitoring & Evaluasi Periodik Penerapan BIM
    Audit regular di proyek yang menerapkan BIM, untuk mengukur dampak kualitas dan efisiensi.

Kritik: Risiko Jika Kebijakan Tidak Diambil

  • Proyek berpotensi tetap ineffisien, mengalami pemborosan waktu dan anggaran.

  • Industri konstruksi domestik tertinggal dalam era transformasi digital.

  • Potensi kualitas infrastruktur menurun karena minim inovasi teknologi.

Penutup: Relevansi Strategis untuk Indonesia

BIM bukan hanya teknologi; ia adalah pendorong produktivitas, transparansi, dan kolaborasi di sektor konstruksi. Kebijakan publik yang mendorong adopsi BIM secara sistematis akan memastikan pembangunan infrastruktur lebih efisien, berkualitas, dan berdaya saing global.

Sumber