Kementerian Perindustrian makin proaktif dalam akselerasi. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kebijakan ini sejalan dengan upaya optimalisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor industri, sehingga memacu kemandirian dan daya saingnasional, sertamempercepat substitusi impor.

Guna mencapai sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) terus memfasilitasi kerja sama antara pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dengan industri besar. Salah satu langkah yang direalisasikan Kemenperin adalah mempromosikan produk hasil inovasi pelaku IKM yang berhasil menjadi pemenang atau meraih penghargaan di bidang industri untuk dapat diproduksi secara massal oleh industri besar di sektornya.

“Sesuai arahan Bapak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kami mencoba menawarkan produk portable wireless speaker pemenang ajang Indonesia Good Design Selection (IGDS) tahun 2021,bernama Sora Gelatik, untuk dapat dikomersilkan oleh PT Hartono Istana Teknologi (Polytron),” kata Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta.

Dirjen IKMA menjelaskan, produk purwarupa Sora Gelatik meraih penghargaan IGDS 2021 kategori Design Concept Best 3 dengan keunikan desain dan kisah produksi di belakangnya. Sora Gelatik merupakan pengeras suara berbahan material alam perpaduan kayu jati dan bambu dengan teknik laminasi, yang dibuat secara manual (handmade) dari tangan dua komunitas pengrajin.

“Pengeras suara ini memiliki dua fitur, yaitu dua unit speaker driver dan dua unit tweeter yang dilengkapi dengan bass dan aktivasi bluetooth, dengan dimensi yang compact,” terangnya.Sora Gelatik adalah karya Freddy Chrisswantra dari PT Bana Andaru Nusantara, yang ditujukan bagi para penggemar seni dan dekorasi, serta kolektor, desainer, arsitek, chef, dan siapapun yang menyukai keunikan.

“Beberapa waktu lalu, kami melakukan kunjungan kerja ke Polytron. Kami berharap Polytron dapat memperkaya produksi lokalnya dengan desain konsep Sora Gelatik yang sangat unik ini,” imbuhnya.

Reni mengemukakan, di tengah pandemi Covid-19, pelaku IKM harus semakin jeli melihat peluang dan celah pasar untuk menghadapi persaingan. Pelaku IKM juga harus memiliki keunikan dan keunggulan dari segi kualitas dan kemampuan produksinya yang berkelanjutan, agar mampu bersaing dengan produk-produk lain di pasar domestik dan mancanegara.

“Kejelian melihat peluang dan celah pasar sangat penting bagi para pelaku IKM, termasuk IKM produk elektronik yang tidak saja menghadapi persaiangan produk impor,tetapi juga produk yang sudah memiliki merek di tingkat nasional,” paparnya.

Kemenperin secara reguler telah memfasilitasi para pelaku IKM dengan peningkatan keahlian dan kualitas produksi serta kemitraan agar dapat masuk ke ekosistem industri nasional sebagai bagian dari rantai pasok industri besar. Sepanjang tahun 2021, Ditjen IKMA Kemenperin telah memfasilitasi temu bisnis antara 96 pelaku IKM dengan industri besar dan sektor lainnya. Adapun jumlah IKM yang berhasil bermitra mencapai 18 IKM.

Kemenperin juga aktif mengajak para pelaku industri untuk memperbesar nilai TKDN dalam produknya agar dapat masuk ke sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Implementasi P3DN dan pengoptimalanTKDN oleh industri ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang memuat kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap pengadaan barang dan jasa.

“Undang-undang mengatur kewajiban instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD. Dengan demikian, barang/jasa yang telah memiliki sertifikat TKDN akan memperoleh preferensi,” ungkap Reni.

Sementara itu, salah satu IKM elektronik asal Kudus yang telah memperoleh sertifikat TKDN adalah UD Winner Elektronik. Dua produk pengeras suara buatan UD Winner telah disertifikasi dengan nilai TKDN sekitar 30% - 31,70%. Dengan demikian, UD Winner telah ikut serta mendorong percepatan substitusi impor yang ditargetkan pada akhir 2022 mencapai 35 persen.

“Selain itu, dengan sertifikasi tersebut, UD Winner berkesempatan dapat terserap produknya dalampengadaan barang dan jasa pemerintah,” tandasnya.

Menurut Reni, dalam pengadaan barang dan jasa, pengguna produk dalam negeri wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%. “Adapun produk dalam negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%,” ujarnya.

Sumber Artikel: Kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu pengembangan industri keramik nasional agar bisa lebih berdaya saing global. Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan membangun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang keramik yang siap meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri keramik.

“Saat ini, industri keramik Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-8 dunia, dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta m^2bper tahun, serta mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta.

Selaras dengan program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi SDM industri, Balai Besar Keramik (BBK) selaku salah satu unit kerja di bawah binaan BSKJI, telah membangun LSP untuk memberikan layanan jasa sertifikasi kompetensi kepada SDM industri keramik nasional.

“LSP keramik memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa SDM yang disertifikasi memenuhi persyaratan skema sertifikasi sesuai bidangnya, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja berdasarkan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)dalam bidang keramik,” papar Doddy.

SKKNI terkait industri keramik tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 190 Tahun 2016 tentang  Penerapan SKKNI Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Galian Non Logam Bidang Industri Keramik Tableware dan Saniter. “SKKNI tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal seiring dengan tersedianya LSP bidang keramik,” tegas Doddy.

Menurutnya, kualitas SDM dengan kompetensi kerja yang terstandar, akan mendorong peningkatan daya saing industri keramik nasional. “Dengan saya saing yang tinggi, sektor industri keramik akan dapat berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas produk keramik nasional sehingga turut berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Ke depan, dengan dukungan asesor kompetensi, skema sertifikasi dan tempat uji kompetensi yang memadai, LSP keramik BBK akan memberikan layanan jasa sertifikasi profesi bidang keramik dengan unit kompetensi pengujian mutu produk keramik tableware dan sainter. “Skema kompetensi akan terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan SKKNI,” ujar Kepala BSKJI.

Lebih lanjut, pendirian LSP di BBK merupakan salah satu pengembangan peran, selain memberikan layanan sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, serta industri hijau dan halal. “Melalui layanan sertifikasi profesi tersebut, BBK ikut berperan aktif dalam mencetak SDM industri keramik Indonesia yang kompeten, berdaya saing dan siapmengadapi persaingan bebas terhadap pasar tenaga kerja,” pungkasnya.

Sumber Artikel: kemenperin.go.id

Kondisi kawasan industri di Indonesia saat ini sedang masuk dalam masa transisi dari kawasan industri generasi ketiga (Eco Industrial Park) menuju kawasan industri generasi keempat (Smart-Eco Industrial Park). Hal ini sesuai dengan perkembangan isu terkait smart industry yang menuntut industri untuk dapat memanfaatkan teknologi sesuai era revolusi industri 4.0.

“Oleh karenanya, kawasan industri perlu didorong untuk membangun infrastruktur digital serta melakukan transformasi digital dalam pengelolaan kawasan industrinya, sehingga dapat mempermudah komunikasi dan pemberian layanan kepada tenant,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, Rabu (2/2).

Dirjen KPAII menegaskan, aspek digitalisasi menjadi salah satu kunci utama dalam transisi menuju kawasan industri generasi keempat tersebut. Penerapan digitalisasi dimulai dari integrasi infrastruktur secara digital, sistem logistik terintegrasi, pengembangan sumber daya manusia dalam rangka adaptasi industri 4.0, pengembangan digital hub dan pusat inovasi hingga munculnya circle economy (sirkular ekonomi) yang mengusung semangat efisien sumber daya.

“Kementerian Perindustrian terus mendorong setiap kawasan industri baru maupun eksisting untuk bertransformasi menuju Smart-Eco Industrial Park melalui pemanfaatan Internet of Things (IoT), Cloud Computing, dan Data Centre,” paparnya.

Menurut Eko, dalam mengakomodasi perkembangan era digital, perlu dibentuk sebuah kawasan khusus bagi industri digital dengan tujuan untuk pemusatan infrastruktur terutama telekomunikasi (high speed broadband) serta penggunaan energi terbarukan sebagai salah satu sumber energi di kawasan industri digital. “Contoh penggunaan sumber daya air di waduk Jatiluhur sebagai sumber energi bagi Data Centre Indosat. Selain itu terdapat Nongsa Digital Park di Batam,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, pihaknya bertekad untuk terus mengembangkan jumlah kawasan industri di Indonesia sebagai lokasi investasi yang menarik. Langkah ini diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Perkembangan kawasan industri di Indonesia mengalami peningkatan baik secara jumlah maupun luas lahan,”  ujarnya.

Hingga Januari 2022, terdapat 135 perusahaan kawasan industri dengan total luas lahan sebesar 65.532 hektare yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Sumatera. Dari 135 kawasan industri tersebut, 46% atau 30.464 hektare diantaranya sudah terisi oleh tenant industri.

Menperin mengemukakan, pemerintah mengupayakan pemerataan pembangunan industri dengan mengakselerasi pembangunan kawasan industri melalui fasilitasi pengembangan 27 kawasan industri yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan 16 Proyek Strategis Nasional (PSN). “Tantangan pembangunan kawasan industri ini perlu bersama-sama dikawal untuk menangkap peluang investasi baik dari luar dan dalam negeri,” ungkapnya.

Agus menjelaskan, kewajiban bagi industri untuk berlokasi di kawasan industri, telah memberikan peran dan tanggung jawab yang sangat besar kepada para pengelola kawasan industri untuk menciptakan dan menjaga iklim investasi yang kondusif di kawasan industri. Upaya itu antara lain melalui pemberian fasilitasi perizinan, hubungan industrial, penyediaan utilitas, infrastruktur, dan layanan pendukung industri lainnya.

“Investasi yang dipersiapkan oleh pengelola kawasan industri tersebut turut meningkatkan daya saing kawasan industri di Indonesia khususnya di ASEAN untuk menarik minat investor menanamkan modal,” tuturnya.

Sumber Artikel: Kemenperin.go.id

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional. Dengan pagu anggaran tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp2,86 triliun, Kemenperin telah menyusun program-program prioritas sekor industri yang ditargetkan akan berdampak langsung pada masyarakat.

“Dalam keseluruhan anggaran tersebut, alokasi fungsi pendidikan sebesar Rp982 miliar dan fungsi ekonomi sebesar Rp1,87 triliun. Kami akan terus berupaya agar program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat agar bisa segera dieksekusi,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita ketika rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI.

Agus menuturkan, Kemenperin menargetkan penyerapan anggaran bisa di atas 60% pada Juni 2022.  Anggaran Kemenperin tahun 2022 dialokasikan untuk menyelenggarakan program pendidikan vokasi melalui Diklat 3 in 1, program D1, serta penguatan revitalisasi link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan dan industri. “Kemenperin juga melanjutkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri 4.0 melalui pembangunan kerjasama dengan industri serta pembangunan ekosistem Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0,” ujar Menperin.

Peningkatan keterampilan tenaga kerja manufaktur sangat dibutuhkan seiring dengan terus meningkatnya realisasi investasi di sektor manufaktur. Pada tahun 2021 investasi manufaktur mencapai Rp325,4 triliun atau naik 19,24% dari tahun sebelumnya. Adapun, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2021 sebanyak 1,2 juta orang, sehingga jumlah total tenaga kerja di sektor ini kembali meningkat ke angka 18,64 juta orang.

Selanjutnya, untuk alokasi anggaran bagi fungsi ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat, Kemenperin telah menyiapkan beberapa program antara lain penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) industri kecil menengah di daerah potensial. “Program ini disinergikan dengan perguruan tinggi, pondok pesantren, Kementerian/Lembaga lainnya, serta WUB melalui dekonsentrasi di 34 Provinsi,” ujar Menperin.

Kemenperin juga terus berupaya meningkatkan daya saing dan nilai tambah Industri Kecil Menengah (IKM) melalui berbagai program, mulai dari fasilitasi pengembangan produk dan sertifikasi bagi IKM, hingga memfasilitasi pameran dan promosi bagi IKM. “Kami juga mendorong penerapan Making Indonesia 4.0 bagi IKM misalnya, program e-smart IKM, smart sentra, smart material center, smart packaging center,” tutur Menperin.

Hilirisasi Industri

Selain itu, Kemenperin terus berupaya mendorong peningkatan daya saing dan nilai tambah industri melalui hilirisasi berbasis agro, berbasis migas dan batubara, serta bahan tambang dan mineral. “Program hilirisasi memiliki nilai tambah lain berupa peningkatan investasi dalam negeri, pembukaan lapangan kerja, dan penyerapan tenaga kerja,” ungkap Menperin.

Terkait hilirisasi berbasis agro, industri kelapa sawit menunjukkan peningkatan hilirasi yang sangat baik. Pada tahun 2021, ratio volume ekspor bahan baku terhadap produk hilir adalah 9,27% bahan baku dibanding 90,73% produk hilir. Sedangkan, untuk ragam jenis, terdapat 168 jenis produk hilir kelapa sawit pada tahun 2021.

Pada pengembangan industri berbasis migas dan batubara, saat ini sedang berjalan investasi pembangunan pabrik petrokimia pengolahan naphta oleh PT Chandra Asri dan PT Lotte Chemicals yang mengolah naphta dengan total 6,8 juta ton per tahun untuk diproduksi antara lain menjadi etilena, propilena, butadiena, benzena, dan lainnya. “Termasuk juga proyek petrokimia oleh PT Pertamina di Balongan dan Tuban. Dengan semua investasi tersebut diharapkan Indonesia akan menjadi negara petrokimia nomor satu di ASEAN,” imbuhnya.

Upaya hilirisasi industri berbasis tambang dan mineral telah menunjukkan pertumbuhan pesat di industri smelter nikel yang menghasilkan Nickel Pig Iron (NPI) feronikel, nikel hidrat dan stainless steel. “Hingga saat ini terdapat 27 smelter (pyrometallurgy dan hydrometallurgy nickel) yang sudah beroperasi, 32 di tahap konstruksi, dan 6 tahap di feasibility study,” ujar Menperin.

Dari hilirisasi bijih nikel ini, akan dihasilkan produk stainless sebagai bahan baku produk-produk di hilir atau produk jadi seperti peralatan kesehatan, peralatan dapur, peralatan makan, kedirgantaraan dan kendaraan listrik. “Peningkatan nilai tambah dari bijih nikel melalui hilirisasi bisa mencapai 340-400 kali lipat,” jelas Menperin.

Sementara itu, Kemenperin menghitung nilai tambah hilirisasi logam berbasis bauksit, dari bijih bauksit menjadi ingot aluminium, sebesar 12,25 kali lipat. “Nilai tambah ini akan terus meningkat ketika ingot aluminium tersebut diolah menjadi produk manufaktur siap pakai atau produk jadi. Diperkirakan bisa meningkat 2-3 kali lipat dari ingot aluminium,” tambah Agus.

Program Andalan

Pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI tersebut, Menperin juga menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 untuk meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional, antara lain melalui program insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP). Program tersebut terbukti mampu menopang pertumbuhan dan peningkatan produksi kendaraan dan berdampak pada IKM yang menjadi produsen komponen bagi produsen mobil.

PPnBM DTP juga meningkatkan permintaan input di sektor industri (backward linkage) sebesar Rp36 Triliun, yaitu Rp29 triliun di sektor industri dan Rp6 Triliun di sektor non-industri. Di samping itu, terdapat peningkatan output sektor otomotif (forward linkage) sebesar Rp43 Triliun (Rp33 Triliun di sektor industri dan non-Industri sebesar Rp10 Triliun. “Dampak positifnya terhadap penciptaan kesempatan kerja baru pada sektor lainnya sebanyak 175.674 orang,” tegasnya.

Program andalan selanjutnya adalah pengembangan industri halal. Kemenperin telah mengambil beberapa inisiatif, antara lain penyusunan regulasi tentang industri halal dan penyusunan masterplan industri produk halal bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

“Program-program yang kami jalankan adalah substitusi impor dan fasilitasi peningkatan daya saing, pemanfaatan Indonesia-UAE Comprehensive Economic Partnership (CEPA) untuk ekspor industri halal, penciptaan kawasan industri halal terintegrasi, termasuk juga penyelenggaraan Indonesia Halal Industri Awards (IHYA) untuk menstimulasi sekaligus mengapresiasi para pelaku industri halal,” sebut Menperin.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan dalam kesimpulan rapat, pihaknya mengapresiasi apa yang telah dijalankan Kemenperin pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2022, Komisi VII DPR-RI meminta Kemenperin mengupayakan peningkatan ekspor dan investasi yang sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air. “Kami juga meminta agar Kemenperin bisa memanfaatkan momen G20 dalam mendorong percepatan hilirisasi industri dan investasi,” pungkasnya.

Sumber Artikel: Kemenperin.go.id

Angkutan kota, atau yang biasa disingkat angkot, merupakan salah satu jenis transportasi umum di Indonesia. Angkot dapat dianggap sebagai bentuk taksi bersama dengan rute tetap. Bedanya dengan bus adalah angkot dapat berhenti di mana saja untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, tidak terikat pada halte bus yang sudah ditentukan.

Angkot di Indonesia termasuk dalam kategori taksi bersama atau share taxi dalam konteks internasional. Kendaraan yang digunakan lebih kecil dari bus dan membawa penumpang dalam rute tetap atau setengah tetap, tanpa jadwal yang pasti. Angkot biasanya berangkat ketika semua kursi telah terisi. Mereka memiliki fleksibilitas untuk berhenti di mana saja agar penumpang dapat naik atau turun. Di negara-negara berkembang, angkot atau taksi bersama sering ditemui dan kendaraan yang digunakan bervariasi mulai dari mobil berkapasitas empat kursi hingga bus kecil.

Angkutan kota memiliki peran penting dalam sistem transportasi di Indonesia, terutama di perkotaan yang padat penduduk. Mereka menjadi pilihan transportasi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat. Angkot sering kali membawa penumpang di rute-rute yang tidak dilayani oleh bus umum atau moda transportasi lainnya. Mereka juga memberikan aksesibilitas yang lebih baik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi umum lainnya.

Salah satu keunikan angkot adalah rute tetap yang mereka layani. Meskipun demikian, angkot juga memiliki fleksibilitas untuk berhenti di berbagai titik yang diperlukan, sehingga penumpang dapat naik atau turun di tempat yang paling nyaman bagi mereka. Hal ini membuat angkot menjadi pilihan populer bagi penduduk lokal yang tinggal di daerah-daerah yang tidak tercover oleh rute transportasi umum lainnya.

Meskipun populer, angkutan kota juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa angkot masih menggunakan kendaraan yang tua dan kurang terawat, sehingga mengurangi kenyamanan dan keamanan penumpang. Selain itu, peraturan lalu lintas dan parkir yang tidak konsisten juga dapat menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna angkot. Namun demikian, dengan perencanaan yang baik serta pengembangan regulasi dan infrastruktur yang memadai, angkutan kota memiliki potensi untuk menjadi moda transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di Indonesia.

Angkutan kota adalah salah satu pilihan transportasi umum yang penting di Indonesia. Mereka memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi yang terjangkau dan mudah diakses. Dengan pengembangan yang tepat, angkot dapat menjadi solusi yang efisien untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan mobilitas di perkotaan.

Sumber: id.wikipedia.com

Trayek angkutan (Inggris: transport route) adalah lintasan kendaraan umum atau trayek untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Misalnya trayek Jakarta - Bogor diawali di terminal Kampung Rambutan/Jakarta - Jalan tol Jagorawi - terminal Baranang Siang/Bogor.

Jaringan Trayek:

Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang baik diperkotaan, antar kota dalam provinsi ataupun antar kota antar provinsi. Jaringan Trayek Busway TransJakarta di Jakarta pada tahun 2019 meliputi 13 Koridor dan direncanakan akan menjadi 15 Koridor beberapa tahun ke depan.

Izin Trayek Angkutan:

Izin trayek angkutan umum jalan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dikelompokkan atas Angkutan trayek tetap dan teratur dan angkutan tidak dalam trayek yang dikenal sebagai izin operasi.

Angkutan Trayek Tetap dan Teratur:

Angkutan Trayek Tetap dan Teratur melayani lintasan/rute yang tetap dari terminal yang telah ditetapkan ke terminal tujuan yang telah ditetapkan dan dilayani dengan frekuensi tertentu/dilengkapi dengan jadwal perjalanan.

Angkutan Lintas Batas Negara:

Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

Angkutan Antar Kota Antar Provinsi:

Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi:

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

Angkutan Kota:

Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kotamadya atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Angkutan Perdesaan:

Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat/desa ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibu kota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum/Angkot yang terikat dalam trayek.

Disadur: id.wikipedia.com