Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Pembangunan infrastruktur jalan nasional, khususnya pelebaran menjadi empat lajur (four-laning), bukan sekadar proyek transportasi—ia merupakan investasi sosial ekonomi jangka panjang. Studi Socio-economic Impact Evaluation of Four-laning of National Highway 2 on the Rural Population oleh Asian Institute of Transport Development (AITD, 2011) menunjukkan bahwa peningkatan akses jalan utama berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitarnya.

Penelitian ini menyoroti bahwa keberadaan jalan nasional meningkatkan mobilitas, memperluas akses terhadap pekerjaan non-pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sebaliknya, wilayah yang jauh dari jalan utama cenderung tertinggal dalam berbagai indikator kesejahteraan. Artinya, infrastruktur transportasi bukan hanya alat distribusi ekonomi, tetapi juga instrumen pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini sangat relevan. Proyek seperti Tol Trans Jawa dan Tol Sumatera dapat dioptimalkan bukan hanya dari sisi efisiensi logistik, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan pedesaan. Pemerintah perlu memperlakukan pembangunan jalan sebagai kebijakan sosial ekonomi, bukan hanya fisik.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Studi AITD di jalur NH2 (Agra–Dhanbad) menemukan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek kesejahteraan masyarakat setelah pelebaran jalan:

• Akses dan Mobilitas: Tingkat perjalanan per kapita meningkat 60%, menandakan meningkatnya kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi.

• Pendidikan dan Gender: Angka partisipasi sekolah meningkat lebih dari 50%, dan partisipasi tenaga kerja perempuan naik 85%.

• Diversifikasi Ekonomi: Pendapatan dari sektor non-pertanian meningkat tiga kali lipat, menunjukkan pergeseran ekonomi desa dari agraris ke campuran industri dan jasa.

• Penurunan Kemiskinan: Proporsi rumah tangga di bawah garis kemiskinan turun signifikan di hampir semua wilayah studi.

Namun, tantangan tetap ada. Pertama, ketimpangan spasial masih muncul — masyarakat yang tinggal di luar radius 5 km dari jalan utama memperoleh manfaat lebih sedikit. Kedua, sebagian besar jalan akses (feeder roads) menuju desa masih berupa jalan tanah (kutcha roads), membatasi potensi manfaat. Ketiga, masih kurangnya infrastruktur penunjang seperti jalur lambat untuk kendaraan tidak bermotor dan desain penyeberangan yang aman.

Di Indonesia, peluang besar terbuka untuk mengintegrasikan proyek jalan nasional dengan pengembangan ekonomi lokal, sebagaimana diajarkan dalam Perencanaan Transportasi dan Pembangunan Wilayah yang menekankan keterkaitan antara infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Integrasikan Evaluasi Sosial dalam Proyek Jalan Nasional
   Setiap proyek pembangunan jalan perlu dilengkapi dengan analisis dampak sosial dan ekonomi, bukan hanya studi kelayakan teknis.

2. Bangun Jalan Akses dan Jalur Lambat
   Pembangunan service roads untuk pejalan kaki, sepeda, dan kendaraan tradisional dapat memastikan inklusivitas manfaat infrastruktur.

3. Fokus pada Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan
   Proyek jalan harus diiringi program sosial seperti pelatihan kerja dan pendidikan perempuan, sebagaimana diajarkan dalam kursus Mengenal Pembangunan Berkelanjutan.

4. Kembangkan Model Evaluasi Berbasis Bukti (Evidence-based)
   Gunakan pendekatan seperti Propensity Score Matching atau Double Difference Analysis untuk menilai efektivitas proyek jalan terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Sinkronisasi Kebijakan Jalan dengan Pembangunan Desa
   Kementerian PUPR dan Kemendesa dapat berkolaborasi agar pembangunan jalan nasional diikuti oleh pengembangan UMKM, pasar, dan pusat logistik desa.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kegagalan utama kebijakan infrastruktur biasanya terjadi ketika orientasi hanya pada pertumbuhan ekonomi makro, bukan kesejahteraan sosial mikro. Tanpa pengawasan sosial dan mekanisme partisipatif, proyek jalan berisiko menciptakan ketimpangan baru — di mana kelompok mampu lebih cepat memanfaatkan peluang dibanding masyarakat miskin di sekitar jalan.

Selain itu, pembangunan jalan tanpa analisis lingkungan dan sosial dapat menimbulkan eksternalitas negatif seperti urban sprawl, polusi, dan marginalisasi lahan pertanian produktif. Maka, kebijakan jalan harus dikawal oleh sistem evaluasi sosial yang transparan dan partisipatif.

Penutup

Temuan dari AITD (2011) menegaskan bahwa jalan nasional bukan hanya urat nadi ekonomi, tetapi juga sarana transformasi sosial. Dengan perencanaan yang inklusif dan berbasis data, pembangunan jalan di Indonesia dapat memperkecil kesenjangan desa–kota, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Pemerintah dan akademisi perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor agar proyek infrastruktur berfungsi sebagai katalis kesejahteraan rakyat, bukan sekadar simbol modernisasi.

Sumber

Asian Institute of Transport Development (AITD). Socio-economic Impact Evaluation of Four-laning of National Highway 2 on the Rural Population. New Delhi: AITD, 2011.