Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan

Penelitian “Enhancing Total Construction Safety Culture in Indonesia’s New Capital: A Structural Equation Modeling Approach” memperlihatkan bahwa aspek budaya keselamatan (Safety Culture) bukanlah tambahan opsional, melainkan elemen inti yang mempengaruhi kinerja keselamatan (safety performance) proyek. Di Ibu Kota Nusantara (IKN), selama fase perencanaan dan pembangunan, integrasi sistem manajemen keselamatan, pelatihan, sikap kepemimpinan, dan pengawasan berperan penting dalam membentuk perilaku aman.

Kebijakan nasional saat ini sering fokus pada regulasi dan kontrol administratif. Namun, studi ini menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup—bahkan regulasi terbaik bisa gagal jika tidak didukung oleh kepemimpinan yang konsisten, pelatihan yang relevan dan berkelanjutan, serta pengawasan perilaku di lapangan.

Beberapa artikel mendukung perspektif ini: misalnya Membangun Budaya Keselamatan Konstruksi Berbasis Teknologi dan Perilaku: Strategi Menuju Zero Accident di Indonesia menekankan bahwa 80% kecelakaan konstruksi akibat perilaku tidak aman; serta Mencegah Kecelakaan Kerja Melalui SDM Kompeten Dalam Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang menyebut bahwa kompetensi SDM adalah fondasi budaya keselamatan.

Dengan demikian, kebijakan K3 di tingkat nasional yang mencakup proyek-skala besar seperti IKN harus mengadopsi paradigma Total Construction Safety Culture yaitu budaya keselamatan yang melekat di semua level organisasi, dari manajemen atas sampai ke pekerja lapangan, dan didukung oleh regulasi, pelatihan, dan pengawasan yang konkret.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif

1. Peningkatan Leading Indicator: Studi mencantumkan bahwa budaya keselamatan yang kuat berkontribusi pada nilai R² = 0,856 untuk indikator “leading” (misalnya kepatuhan prosedur, pelaporan near miss, penggunaan APD) — artinya hampir 86% variasi perilaku bisa dijelaskan oleh budaya keselamatan. Ini berarti potensi besar jika budaya tersebut dibangun dengan benar.

2. Penurunan Insiden Kerja: Dalam proyek uji coba di IKN, penerapan Safety Reward System, digital supervision, dan pelatihan teknologi seperti simulasi BIM-360 dilaporkan berhasil menurunkan insiden kerja sekitar 25-30% dalam periode enam bulan sampai satu tahun.

3. Peningkatan Pengawasan dan Efisiensi: Penggunaan monitoring digital (IoT / sensor) mempercepat deteksi potensi bahaya dan memungkinkan tindak korektif lebih awal — mengurangi delay proyek akibat kecelakaan dan kerusakan material.

4. ROI Sosial dan Reputasi: Perusahaan yang berhasil membangun budaya keselamatan memperoleh reputasi yang lebih baik, menarik lebih banyak kontrak, dan meminimalkan biaya klaim asuransi serta biaya pengobatan / kompensasi pekerja.

Hambatan

1. Kepemimpinan yang Tidak Konsisten
   Banyak proyek dimana team manajemen dan pengawas belum sepenuhnya memahami pentingnya budaya keselamatan; terkadang keselamatan dianggap penghambat target waktu atau biaya.

2. Keterbatasan Tenaga Ahli dan Kapasitas SDM
   Walau sudah ada kursus-kursus, jumlah personel dengan sertifikasi kepemimpinan K3, pelatihan behavior-based safety, dan pengawas lapangan yang kompeten masih terbatas.

3. Biaya Penerapan Teknologi dan Sistem Digital
   Alat pemantauan IoT, sistem dashboard, perangkat simulasi, dan platform pelaporan digital memerlukan investasi awal yang besar — terutama sulit dijangkau UMKM.

4. Budaya Organisasi dan Perilaku Pekerja
   Kebiasaan lama, toleransi terhadap pelanggaran kecil, kurangnya komunikasi dua arah (pekerja takut melapor), dan kurangnya penguatan perilaku aman menjadi hambatan yang nyata.

5. Kesenjangan Regulasi dan Pengawasan
   Regulasi nasional seperti Permen PUPR dan SMKK menyebut pentingnya sistem manajemen keselamatan, tetapi pengawasan dan penegakan masih variatif antar wilayah. Beberapa proyek di daerah terpencil atau dengan pengawasan lemah belum memenuhi standar manajemen keselamatan yang konsisten.

Peluang

1. Kolaborasi Publik-Swasta dan Institusi Pendidikan
   Pelibatan Diklatkerja, asosiasi profesi, universitas, dan kontraktor dalam kurikulum pelatihan, penelitian implementasi, dan evaluasi budaya keselamatan bisa memperluas dampak.

2. Digitalisasi dan Teknologi Keselamatan
   Artikel Digitalisasi Konstruksi: Mendorong Efisiensi dan Transparansi Proyek menyediakan contoh bahwa sistem digital pelaporan & monitoring dapat memudahkan pengawasan, deteksi bahaya, dan pelatihan adaptif.

3. Standarisasi dan Sertifikasi
   Penguatan SMKK dan standar internasional seperti ISO 45001 di seluruh proyek, ditambah dengan audit berkala dan sertifikasi pekerja & manajemen.

4. Insentif Kebijakan
   Pemerintah bisa menyediakan insentif fiskal, potongan pajak, atau prioritas proyek untuk kontraktor yang menunjukkan kinerja keselamatan yang baik.

5. Penyebaran Budaya Keselamatan ke Semua Proyek
   Mulai dari proyek besar seperti IKN hingga proyek menengah dan kecil; memperluas akses pelatihan, memperkuat komunikasi, dan menyediakan APD berkualitas bagi semua.

Rekomendasi Kebijakan Praktis

Berdasarkan hambatan dan peluang di atas, berikut rekomendasi konkret:

1. Wajibkan Kepemimpinan Keselamatan
   Setiap manajer proyek dan mandor harus melalui pelatihan kepemimpinan K3, serta secara rutin melakukan audit keselamatan dan inspeksi perilaku pekerja. Kebijakan ini bisa dimasukkan sebagai bagian dari persyaratan tender pemerintah.

2. Implementasikan SMKK secara Nasional
   Memperkuat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagai standar wajib untuk seluruh proyek konstruksi, baik publik maupun swasta, termasuk audit dan laporan keselamatan berkala. Misalnya kursus Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi untuk Mencegah Kegagalan Bangunan dapat menjadi model aplikasi dan pelatihan terkait sistem tersebut.

3. Pelatihan Perilaku & Teknologi (Behavior-Based Safety + Digital Tools)
   Menggabungkan pelatihan berbasis perilaku, simulasi VR/AR, dan perangkat monitoring IoT agar pekerja tidak hanya tahu teori, tetapi juga mengalami langsung praktik aman. Contoh artikel Analisis Kritis Peran Teknologi Digital dalam Pemenuhan Keselamatan Konstruksi di Indonesia mengulas teknologi digital sebagai pendorong utama.

4. Insentif & Sanksi dalam Skema Tender dan Kelengkapan Proyek
   Pemerintah perlu mensyaratkan skor keselamatan sebagai bagian dari penilaian tender, memberikan bonus bagi kontraktor yang memiliki catatan keselamatan baik, dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar standar K3.

5. Monitoring Data Keselamatan secara Real-Time dan Transparan
   Gunakan dashboard digital, laporan near miss, alamat feedback pekerja, dan audit perilaku. Transparansi data dan pelaporan publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan semua pihak.

6. Support terhadap UMKM dan Proyek Daerah Terpencil
   Subsidi pelatihan, APD, dan teknologi dasar harus disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait agar UMKM dan proyek di daerah juga bisa memenuhi standar keselamatan.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Walaupun langkah-langkah di atas terlihat komprehensif, beberapa potensi kegagalan harus diantisipasi:

• Formalitas tanpa Esensi: Banyak kebijakan K3 dibuat menjadi persyaratan administratif; tetapi jika perilaku di lapangan tidak berubah, efeknya minimal.

• Kesenjangan Sumber Daya & Infrastruktur Teknologi: Di daerah terpencil atau lokasi proyek sulit, akses ke pelatihan, APD berkualitas, internet, dan teknologi digital masih buruk.

• Budaya Organisasi Lama: Kebiasaan lama yang menoleransi pelanggaran kecil bisa sulit diubah, terutama jika tidak ada konsekuensi nyata atau contoh dari pihak manajemen.

• Keterbatasan Evaluasi dan Data: Jika insiden kecil (near miss) tidak dicatat, data tidak akurat, dan kebijakan sulit diukur apakah benar-benar berhasil.

• Ketidaksesuaian Regulasi dan Praktik Lokal: Regulasi nasional mungkin tidak secara spesifik mengakomodasi kondisi lokal—iklim, budaya kerja, kemampuan SDM lokal, dan sumber daya proyek kecil.

Penutup

Penelitian Enhancing Total Construction Safety Culture di IKN menyiratkan bahwa masa depan industri konstruksi Indonesia sangat tergantung pada budaya keselamatan, bukan hanya regulasi atau peralatan.

Untuk menjadikan visi “Zero Accident Construction Industry” menjadi kenyataan, diperlukan kesatuan aksi: kepemimpinan yang nyata, pelatihan perilaku + teknologi, standar SMKK yang kuat, insentif & sanksi yang jelas, serta dukungan penuh terhadap proyek di semua level.

Institusi-pendidikan dan pelatihan seperti Diklatkerja memiliki peran penting dalam menyediakan materi pelatihan, modul digital, kursus kepemimpinan K3, dan mendukung budaya keselamatan yang menyeluruh.

Dengan kebijakan publik yang adaptif dan komitmen kolektif dari pemerintah, pelaksana proyek, dan tenaga kerja, proyek IKN dapat menjadi model bagi seluruh Indonesia bahwa keselamatan bukan beban — melainkan investasi masa depan.

Sumber

Enhancing Total Construction Safety Culture in Indonesia’s New Capital: A Structural Equation Modeling Approach (IJSSE, 2024)