Pendahuluan
Profesi insinyur memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, mulai dari perancangan infrastruktur hingga pengembangan teknologi mutakhir. Di balik setiap jembatan yang kokoh, sistem transportasi yang efisien, dan produk inovatif, terdapat tanggung jawab yang besar. Akuntabilitas insinyur, baik yang berasal dari regulasi eksternal maupun komitmen moral internal, adalah fondasi untuk memastikan keselamatan publik, keberlanjutan proyek, dan kepercayaan masyarakat.
Paper "Engineers and Accountability" yang ditulis oleh Dr. Kenneth W. Van Treuren membahas secara mendalam berbagai aspek akuntabilitas dalam profesi ini. Paper ini mengkategorikan akuntabilitas ke dalam dua jenis utama: akuntabilitas eksternal, yang berasal dari regulasi, kode etik, dan persyaratan hukum; dan akuntabilitas internal, yang berakar dari keyakinan moral dan etika pribadi. Mengingat perannya yang krusial, temuan dari studi ini dapat berfungsi sebagai peta jalan strategis untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan proaktif di masa depan.
Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?
Temuan Dr. Van Treuren secara langsung relevan dengan kebijakan publik karena ia menyentuh esensi dari keamanan, kualitas, dan kepercayaan. Akuntabilitas eksternal, yang terdiri dari lisensi profesional, sertifikasi, akreditasi, dan standar teknis, adalah pilar utama yang melindungi masyarakat. Paper ini memperkuat argumen bahwa tanpa regulasi yang jelas dan ditegakkan, risiko kegagalan struktural, kesalahan desain, dan praktik tidak etis akan meningkat secara signifikan.
Pentingnya akreditasi program pendidikan oleh badan seperti ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) menunjukkan bahwa dasar akuntabilitas dimulai di bangku kuliah. Program yang terakreditasi memastikan bahwa lulusan memiliki pengetahuan teknis yang kuat, pemahaman tentang etika profesi, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif — semuanya adalah komponen vital dari akuntabilitas. Mengabaikan standar ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lulusan, yang pada gilirannya berpotensi membahayakan proyek-proyek vital dan layanan publik di masa depan.
Selain itu, paper ini juga menyoroti bagaimana akuntabilitas internal—yang dibangun dari nilai-nilai pribadi, integritas, dan hati nurani—menjadi lapisan pertahanan terkuat. Meskipun akuntabilitas eksternal dapat dipaksakan, akuntabilitas internal adalah yang paling efektif dalam mendorong insinyur untuk membuat keputusan yang tepat demi kepentingan publik, bahkan dalam situasi tanpa pengawasan. Oleh karena itu, kebijakan harus tidak hanya fokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika sejak dini.
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, Peluang
Penerapan akuntabilitas di lapangan tidaklah tanpa tantangan. Paper ini menyebutkan bagaimana dampak pandemi COVID-19 telah menciptakan "suasana yang longgar" di kalangan mahasiswa teknik, berpotensi menurunkan ekspektasi dan standar. Hambatan ini, jika tidak diatasi, bisa menghasilkan generasi insinyur yang kurang siap menghadapi tuntutan profesi yang sebenarnya.
Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa meskipun sertifikasi profesional sangat penting, banyak insinyur tidak melanjutkannya. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan administratif atau kurangnya insentif yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih strategis. Tanpa sertifikasi yang memadai, sulit untuk menjamin kompetensi yang konsisten di seluruh sektor.
Meskipun demikian, ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Mengintegrasikan pembelajaran etika dan tanggung jawab profesional secara sistematis ke dalam kurikulum pendidikan tinggi akan menciptakan fondasi moral yang kuat. Kerangka kerja yang diuraikan dalam paper ini dapat membantu lembaga kebijakan merancang program yang efektif untuk menumbuhkan akuntabilitas internal, sehingga insinyur tidak hanya mengikuti aturan tetapi juga memegang teguh nilai-nilai profesional. Hal ini juga sejalan dengan Manajemen Proyek yang menekankan pentingnya pengendalian jadwal proyek dan ruang lingkup secara terperinci.
5 Rekomendasi Kebijakan Praktis (dengan alasannya)
Berdasarkan temuan-temuan dari paper ini, berikut adalah lima rekomendasi kebijakan praktis yang dapat segera dipertimbangkan:
-
Menerapkan Standar Kurikulum Nasional untuk Pendidikan Teknik
-
Alasan: Penelitian menunjukkan bahwa akreditasi oleh badan seperti ABET menjamin lulusan memiliki pemahaman fundamental yang mencakup etika dan tanggung jawab profesional.
-
Mekanisme Pelaksanaan: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dapat bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menyusun dan mewajibkan kurikulum standar nasional yang mencakup semua learning outcomes yang disorot oleh ABET. Ini akan menjamin kesetaraan dan kualitas lulusan di seluruh Indonesia.
-
-
Mengintegrasikan Sistem Insentif bagi Insinyur Bersertifikasi
-
Alasan: Meskipun sertifikasi penting untuk menjamin kompetensi dan akuntabilitas, banyak insinyur memilih untuk tidak melanjutkannya.
-
Mekanisme Pelaksanaan: Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau akses preferensial pada proyek-proyek strategis nasional bagi perusahaan yang mempekerjakan insinyur yang memiliki lisensi profesional. Kebijakan ini akan mendorong lebih banyak insinyur untuk mencari sertifikasi, meningkatkan standar industri secara keseluruhan.
-
-
Mewajibkan Audit Eksternal Teratur untuk Proyek Pemerintah
-
Alasan: Akuntabilitas eksternal melalui standar teknis dan kode etik adalah hal krusial untuk keselamatan publik. Audit independen dapat memastikan kepatuhan yang ketat.
-
Mekanisme Pelaksanaan: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat bekerja sama dengan asosiasi profesional untuk membentuk badan pengawas independen. Badan ini akan melakukan audit acak pada proyek-proyek infrastruktur untuk memverifikasi bahwa semua standar teknis dan prosedur keselamatan telah diikuti.
-
-
Menyusun Pedoman Pembelajaran Jarak Jauh yang Ketat di Perguruan Tinggi
-
Alasan: Penelitian ini menyoroti bagaimana pembelajaran jarak jauh selama pandemi berpotensi mengurangi ekspektasi akuntabilitas di kalangan mahasiswa teknik.
-
Mekanisme Pelaksanaan: Kemendikbudristek dapat mengeluarkan pedoman spesifik untuk pendidikan teknik, yang mencakup kewajiban kehadiran visual, ujian yang diawasi ketat, dan proyek kolaboratif yang menuntut akuntabilitas timbal balik untuk memastikan mahasiswa tetap memegang teguh standar profesional.
-
-
Memasukkan Pendidikan Etika sebagai Komponen Wajib Kurikulum Nasional
-
Alasan: Akuntabilitas internal, yang didasarkan pada moral dan etika pribadi, dianggap sebagai bentuk akuntabilitas yang paling dalam.
-
Mekanisme Pelaksanaan: Perguruan tinggi harus diwajibkan untuk mengintegrasikan mata kuliah etika profesi yang diajarkan secara interaktif dan studi kasus, bukan hanya teori. Kurikulum harus secara eksplisit mencakup studi kasus yang memaksa mahasiswa untuk mengambil keputusan etis, sehingga mereka dapat melatih akuntabilitas internal mereka sejak dini.
-
Kesimpulan
Akuntabilitas insinyur adalah isu yang melampaui ranah profesional semata; ini adalah masalah kebijakan publik yang mendasar. Paper Dr. Van Treuren memberikan wawasan berharga tentang bagaimana akuntabilitas eksternal dan internal saling melengkapi untuk membentuk profesi yang kredibel dan dapat dipercaya. Dengan mengimplementasikan rekomendasi kebijakan ini, pemerintah dapat tidak hanya meningkatkan kualitas pekerjaan insinyur industri di Indonesia, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kokoh untuk keselamatan, inovasi, dan kemakmuran masyarakat di masa depan.
Sumber
-
Paper: "Engineers and Accountability" oleh Dr. Kenneth W. Van Treuren
-
Tautan: DOI: 10.4236/ojee.2013.12003