Pemerintah Indonesia mendorong investasi hijau untuk mendukung peralihan energi bersih dan mengurangi emisi karbon demi pembangunan berkelanjutan, menurut seorang pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Berbicara dalam sebuah seminar di Jakarta, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto, menyoroti pentingnya peralihan ke energi bersih sebagai sebuah jalan bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pemerintah memperkuat aspek perencanaan dan pengendalian, salah satunya melalui sistem informasi lingkungan Amdalnet.
Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) merupakan salah satu syarat penting dalam pemenuhan izin usaha.
Justianto menjelaskan bahwa pemerintah juga sedang menjajaki cara-cara untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon dalam mengelola emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.
Pasar karbon dan instrumen yang menggunakan nilai ekonomi karbon akan menjadi bagian dari upaya untuk mengatasi masalah perubahan iklim.
Ia menekankan perlunya menciptakan ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan berkeadilan.
"Tentu saja tantangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan terus berkembang," ujar Justianto.
Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan diri dalam hal teknologi, investasi, dan tata kelola untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, tambahnya.
Di sektor kehutanan, katanya, KLHK juga memastikan tata kelola yang baik dengan menerapkan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK).
Jumlah perusahaan yang tersertifikasi SVLK meningkat dari 2.742 di tahun 2017 menjadi 5.461 di tahun 2023.
Disadur dari: en.antaranews.com