Australia merupakan salah satu mitra dagang terdekat Amerika Serikat dan terikat dalam United States–Australia Free Trade Agreement (FTA) yang sudah berlaku sejak 2005. Di bawah perjanjian tersebut, seluruh ekspor AS menikmati akses bebas tarif ke pasar Australia. Kedua negara secara rutin meninjau pelaksanaan FTA untuk memastikan keselarasan kebijakan dan penyelesaian isu-isu yang tersisa.
Namun, laporan 2025 National Trade Estimate menunjukkan bahwa meskipun hubungan dagang berlangsung erat, sejumlah hambatan tetap memengaruhi akses pasar AS—terutama melalui aturan sanitari dan fitosanitari (SPS), kebijakan digital, regulasi sektor audiovisual, dan isu kompensasi investasi. Hambatan-hambatan ini tidak bersifat tarif, tetapi berdampak langsung pada kelancaran ekspor dan kegiatan perusahaan AS di Australia.
Hambatan SPS: Aturan Ketat yang Membatasi Produk Daging dan Hortikultura AS
1. Daging Sapi: Pasar Masih Tertutup untuk Produk Segar dari AS
Australia memiliki salah satu rezim kesehatan hewan paling ketat di dunia, terutama terkait risiko bovine spongiform encephalopathy (BSE).
Setelah kasus BSE di AS pada 2003, Australia langsung menutup pasar untuk daging sapi AS. Walaupun pada 2018 Australia telah membuka kembali impor untuk produk daging sapi olahan yang tahan panas, pasar untuk daging sapi segar dan produk sapi tidak stabil tetap tertutup.
Negosiasi teknis terus dilakukan, tetapi belum menghasilkan pembukaan akses penuh. Bagi industri daging AS, kondisi ini menciptakan hambatan besar terhadap salah satu pasar protein premium dunia.
2. Daging Babi: Larangan untuk Produk Segar dan Bone-In Pork
Pork merupakan ekspor pertanian terbesar ketiga AS ke Australia, tetapi aturan SPS Australia tetap menutup pasar untuk:
-
daging babi segar,
-
produk babi dingin/chilled,
-
dan produk bone-in pork.
Australia menilai AS memiliki risiko penyakit PRRS dan PMWS, meskipun AS telah menyampaikan bukti ilmiah bahwa produk babi mereka aman. Sengketa ilmiah yang belum teratasi ini membuat akses pasar tetap terblokir untuk berbagai jenis produk bernilai tinggi.
3. Unggas: Persyaratan Pemanasan yang Tidak Praktis
Australia hanya memperbolehkan impor daging unggas yang sudah dimasak, dan itu pun dengan aturan yang sangat ketat. Importasi harus memenuhi:
-
pemanasan inti minimum 74°C selama 165 menit, atau
-
prosedur pemasakan lain yang setara.
Standar ini membuat produk unggas olahan seperti deli meat atau produk siap saji AS tidak dapat memenuhi persyaratan, sehingga pada praktiknya pasar Australia tertutup untuk berbagai produk unggas AS.
4. Hortikultura: Apel dan Pir Masih Menghadapi Pembatasan Besar
Apel AS
Australia menolak impor apel AS selama bertahun-tahun karena beberapa jenis hama. Meski negara tersebut telah menerbitkan analisis risiko baru untuk apel dari Pacific Northwest dan memfinalkan analisisnya pada 2022, akses pasar tetap belum terbuka penuh.
Pir AS
Larangan impor pir AS tetap dipertahankan akibat kekhawatiran terhadap penyakit fire blight. AS telah memberikan bukti ilmiah bahwa:
-
pir matang tanpa gejala tidak membawa bakteri fire blight,
-
dan tidak termasuk jalur penyebaran penyakit.
Namun, Australia belum mengubah kebijakannya sehingga akses pasar tetap tertutup.
Hambatan-hambatan SPS ini—kebanyakan berbasis pendekatan risiko ultra-hati-hati—menjadi titik friksi utama dalam perdagangan pangan AS–Australia.
Perlindungan Kekayaan Intelektual: Masalah dalam Pemberitahuan Paten Farmasi
Di bawah FTA, Australia wajib memberi pemberitahuan kepada pemilik paten ketika pihak lain mengajukan permohonan persetujuan pemasaran produk farmasi yang masih berada dalam masa paten.
Namun perusahaan AS dan Australia terus menyatakan bahwa:
-
pemberitahuan sering tertunda,
-
proses administratif tidak konsisten,
-
dan beberapa ketentuan hukum tentang ganti rugi sipil menciptakan ketidakpastian bagi pemilik paten.
AS masih menganggap isu ini sebagai area yang perlu dipantau karena berdampak pada industri farmasi bernilai tinggi.
Hambatan Digital: Mandatory Bargaining Code dan Regulasi Baru
Australia menerapkan Mandatory News Media and Digital Platforms Bargaining Code sejak 2021. Aturan ini mewajibkan perusahaan platform digital tertentu untuk:
-
bernegosiasi dengan media Australia, dan
-
memberikan bayaran atas konten berita yang muncul di platform mereka.
Pada 2024, pemerintah Australia mengumumkan rencana memperketat kode tersebut dengan:
-
memperluas kewajiban,
-
menambah sanksi finansial bagi platform yang tidak membuat atau memperbarui perjanjian dengan media Australia.
Langkah ini berdampak pada perusahaan digital AS yang beroperasi di Australia, terutama dalam hal kewajiban negosiasi komersial dan eksposur terhadap denda.
Hambatan Sektor Jasa: Ancaman Kewajiban Konten Lokal untuk Streaming
Australia sedang mempertimbangkan kebijakan konten lokal untuk layanan streaming video sebagai bagian dari National Cultural Policy.
Pemerintah telah berkonsultasi dengan pelaku industri mengenai:
-
persentase konten lokal,
-
genre prioritas, dan
-
model kontribusi ekonomi.
Rencana ini akan diwujudkan dalam undang-undang sebelum pemilu 2025. Jika diterapkan secara agresif, regulasi tersebut dapat:
-
meningkatkan biaya operasional platform streaming AS,
-
memengaruhi ketersediaan katalog global,
-
dan menciptakan hambatan akses bagi penyedia layanan baru.
Hambatan Investasi: Sengketa Kompensasi di New South Wales
Selain hambatan perdagangan barang dan jasa, laporan ini mencatat isu investasi terkait pembatalan lisensi pertambangan di New South Wales (NSW) pada 2014. Ketika lisensi dicabut, pemerintah NSW juga mengesahkan undang-undang yang:
-
melarang kompensasi kepada investor,
-
termasuk pemegang saham AS.
Komite parlementer telah merekomendasikan agar pemerintah NSW memberikan mekanisme kompensasi, tetapi hingga kini belum ada tindakan. Bagi investor, kasus ini menimbulkan keraguan terhadap keamanan regulasi dan perlindungan investasi di tingkat negara bagian.
Penutup: Mitra Dekat yang Tetap Menjadi Tantangan dalam Area Non-Tarif
Secara keseluruhan, Australia menawarkan akses bebas tarif ke produk AS melalui FTA, tetapi hambatan non-tarif tetap signifikan. Isu SPS, regulasi digital, kebijakan audiovisual, dan ketidakpastian investasi menciptakan tantangan nyata bagi eksportir dan perusahaan AS.
Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan dagang dekat sekalipun tidak menjamin hilangnya hambatan—terutama ketika hambatan tersebut muncul dari pertimbangan kesehatan, budaya, atau kebijakan domestik yang sensitif secara politik.
Daftar Pustaka
2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Australia Section.