Generasi Baru Pada Pengelolaan Migas Indonesia

Dipublikasikan oleh Muhammad Ilham Maulana

22 Februari 2024, 09.40

Sumber: https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Infografis%20nartung%203.jpeg

Industri minyak dan gas (migas) Indonesia tidak hanya mencapai puncak produksi tertinggi, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan rakyat. Untuk memastikan masyarakat di daerah potensi migas mendapatkan manfaat yang nyata, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Dengan aturan ini, Pemerintah Daerah mendapatkan 10% saham, yang akan ditanggung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Meskipun ketidakpastian harga minyak dunia menjadi tantangan, Pemerintah berupaya untuk mendorong efisiensi dalam praktik-praktik industri migas. Sekarang, masa depan bisnis migas ditentukan oleh efisiensi biaya. Sejarah baru pengelolaan migas nasional dimulai pada awal tahun 2017 dengan penggantian sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) Cost Recovery dengan sistem Gross Split. Perubahan ini dilakukan karena skema cost recovery dinilai membebani anggaran negara. Sejak 2015, pemulihan biaya telah melebihi penerimaan pemerintah dari migas.

Perubahan kebijakan ini telah menghasilkan hasil positif, terutama setelah Pemerintah memberikan insentif kepada investor dan menerbitkan aturan pajak eksplorasi yang bebas. Hal ini terbukti dengan adanya 5 pemenang lelang Wilayah Kerja Migas Konvensional pada tahun 2017. Selain meningkatkan efisiensi industri migas, kontribusi terhadap penerimaan negara juga menjadi indikator penting. Pada tahun 2017, penerimaan negara dari sektor migas mencapai Rp 138 triliun, melebihi target yang ditetapkan.

Salah satu langkah penting adalah alih kelola Blok Mahakam kepada PT Pertamina Hulu Mahakam, yang membuat negara memiliki mayoritas saham. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang mengharuskan negara memanfaatkan sumber daya alamnya untuk kemakmuran rakyat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah mencabut beberapa peraturan yang dianggap menghambat investasi, dengan harapan dapat meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Disadur dari: www.kominfo.go.id/content/detail/12646/era-baru-pengelolaan-migas-indonesia/0/artikel_gpr