Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z Hartawi, mengatakan pengurus akan terus berupaya memaksimalkan fungsi organisasi di setiap jajaran terkait perubahan peraturan pemerintah. Hal ini terkait meningkatnya persyaratan kriteria kemampuan usaha pelaku usaha konstruksi dengan maksud tercipta tata kelola usaha yang baik dan hasil pekerjaan konstruksi berkualitas.
Upaya keras Gapensi untuk membuat solusi-solusi yang strategis, taktis, praktis, dalam bentuk penyesuaian AD/ART dan Peraturan Organisasi melalui forum Mukernas serta evaluasi dan menata ulang program organisasi dan program kerja melalui Forum Musyawarah Kerja Nasional," ujar Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/1/2022).
Gapensi dan para pelaku sektor jasa konstruksi diharapkan dapat mengikuti amanat regulasi pemerintah semudah mungkin dalam pelaksanaannya. "Beberapa solusi perlu kebijakan relaksasi pemerintah dengan beberapa pertimbangan yang harus mendapat perhatian pemerintah,” ujar dia menambahkan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta PP turunannya, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengamanatkan Pemerintah Pusat agar menciptakan sistem perizinan terpadu sebagai upaya untuk mempermudah perizinan berusaha menggunakan teknologi informasi. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
Iskandar menyebutkan Gapensi telah mendapatkan amanat dari Kementerian PUPR sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) PT Gamana Krida Bhakti yang dibentuk untuk memfasilitasi, membimbing dan memberdayakan anggota Gapensi. Khususnya dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor PUPR melalui penerbitan sertifikat badan usaha (Sertifikat Standar Terferifikasi).
”Dalam hal sertifikasi ini, kami adalah salah satu lembaga sertifikasi yang memiliki sistem sertifikasi digital teritegrasi dengan digitalisasi perizinan Kementerian PUPR dan sistem OSS Kementerian Investasi dan BKPM sehingga bisa mendukung kemudahan perizinan bagi pelaku usaha jasa konstruksi,” ujar dia menjelaskan.
Ketua Panitia Penyelenggara M2G, Andi Rukman N Karumpa, mengatakan rangkaian acara M2G diawali dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gapensi pada 8 Januari 2022 lalu. Munasus dan Mukernas akan digelar 21-22 Januari mendatang. Acara akan dihadiri tiga menteri yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia, dan Mentri BUMN Erick Tohir.
Andi Rukman berharap melalui acara ini akan terjadi sinergitas upaya menjalankan regulasi pemerintah terhadap pelaku jasa konstruksi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan regulasi. “Kami terus berupaya menjadi mitra pemerintah untuk memberikan masukan dalam mewujudkan dan mendukung regulasi pemerintah,” kata dia.
Sumber Artikel: republika.co.id