Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?
Artikel Digitalization and Sustainability Transitions in Public Sector Organizations menegaskan bahwa digitalisasi di sektor publik bukan sekadar alat efisiensi, tetapi bagian dari strategi nasional menuju pembangunan berkelanjutan.
Di era perubahan iklim dan krisis global, organisasi publik menghadapi tuntutan untuk beradaptasi lebih cepat, melayani lebih inklusif, dan tetap selaras dengan SDGs. Digitalisasi memberi peluang itu—namun, jika salah arah, justru bisa memperlebar kesenjangan digital, menciptakan beban baru, atau bahkan memperkuat birokrasi kaku.
Bagi pembuat kebijakan, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi tentang governance, kepemimpinan, transparansi, dan keadilan akses.
Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang
-
Dampak Positif
-
Efisiensi Layanan Publik: Digitalisasi mempercepat layanan administratif, memotong rantai birokrasi panjang, dan menekan biaya.
-
Transparansi & Akuntabilitas: Sistem digital memudahkan monitoring kinerja, sehingga potensi korupsi lebih terkendali.
-
Dukungan Agenda Hijau: Pengurangan penggunaan kertas, transportasi fisik, dan energi tak efisien mendukung target dekarbonisasi.
-
-
Hambatan Nyata
-
Kesenjangan Infrastruktur: Daerah terpencil sering kali tertinggal dalam akses internet dan perangkat digital.
-
Kapasitas SDM: Pegawai publik banyak yang masih gagap teknologi, sehingga butuh pelatihan intensif.
-
Fragmentasi Regulasi: Kebijakan digital yang tidak terkoordinasi menyebabkan tumpang tindih program antar kementerian.
-
-
Peluang Strategis
-
E-Governance & Smart City: Data besar dapat digunakan untuk manajemen lalu lintas, energi, kesehatan, hingga mitigasi bencana.
-
Kolaborasi Inovatif: Pemerintah bisa menggandeng sektor swasta dan universitas untuk membangun ekosistem digital hijau.
-
Optimasi Supply Chain: Teknologi digital mendukung efisiensi logistik, sesuai dengan Pemodelan Rantai Pasok yang mengajarkan manajemen rantai pasok berkelanjutan.
-
-
Contoh Global
-
Estonia: 99% layanan publik online, menghemat biaya hingga miliaran euro per tahun.
-
Singapura (Smart Nation): Digitalisasi dipakai untuk efisiensi energi, mobilitas berkelanjutan, dan perencanaan kota pintar.
-
Finlandia: Menjadikan digitalisasi sebagai bagian dari strategi net-zero emission.
-
5 Rekomendasi Kebijakan Publik Praktis
-
Roadmap Nasional Digitalisasi–Keberlanjutan
Harus ada strategi lintas kementerian yang menjadikan digitalisasi sebagai tulang punggung pencapaian SDGs, bukan hanya efisiensi birokrasi. -
Peningkatan Kapasitas SDM Publik
Pelatihan digital perlu menjadi prioritas nasional. Aparatur negara harus dibekali kemampuan teknis sekaligus wawasan keberlanjutan. -
Investasi Infrastruktur Digital Hijau
Bangun pusat data hemat energi, jaringan fiber optik ramah lingkungan, serta infrastruktur digital berbasis energi terbarukan. -
Kerangka Regulasi Terpadu
Regulasi harus menghubungkan digitalisasi dengan target lingkungan, termasuk green IT standards, perlindungan data publik, dan integrasi SDGs. -
Kolaborasi Multipihak untuk Inovasi SDGs
Dorong kemitraan antara pemerintah, swasta, LSM, dan kampus dalam menciptakan solusi digital hijau. Pemerintah bisa mengadopsi pola public-private partnership untuk mempercepat implementasi teknologi.
Kritik: Risiko Jika Tanpa Kebijakan Serius
Jika kebijakan digital tidak diarahkan ke keberlanjutan, ada risiko besar:
-
Kesenjangan Digital makin melebar antara pusat dan daerah.
-
Proyek Teknologi Jangka Pendek tanpa dampak nyata pada SDGs.
-
Ketidakselarasan Nasional & Global, di mana digitalisasi gagal mendukung komitmen internasional Filipina terhadap Agenda 2030.
Penutup: Relevansi Strategis untuk Filipina
Digitalisasi sektor publik adalah alat strategis untuk governance hijau, efisien, dan inklusif. Filipina memiliki peluang untuk meniru praktik sukses global sekaligus menyesuaikan dengan konteks lokal.
Kuncinya adalah:
-
Roadmap digital berkelanjutan,
-
SDM yang kompeten digital & hijau,
-
Infrastruktur ramah lingkungan,
-
Regulasi terpadu,
-
Kolaborasi lintas sektor.
Dengan langkah ini, Filipina bisa menjadikan digitalisasi bukan hanya transformasi administratif, tetapi motor penggerak utama transisi keberlanjutan.
Sumber
Digitalization and Sustainability Transitions in Public Sector Organizations: A Systematic Literature Review, 2024.