Dampak PJJ: Nadiem Ungkap Anak Putus Sekolah hingga Kesenjangan, Soroti Perlunya Tatap Muka

Dipublikasikan oleh Dimas Dani Zaini

26 Februari 2024, 15.48

Sumber: kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan beberapa dampak negatif pandemi Covid-19 yang memaksa pembelajaran beralih ke pembelajaran jarak jauh. Nadiem mengungkapkan, salah satu dampak pandemi adalah banyak anak yang putus sekolah karena harus menghidupi keluarga secara finansial di tengah krisis pandemi Covid-19. “Kita sudah setahun pandemi Covid-19, sudah setahun, terlalu lama anak-anak kita tidak bersekolah,” kata Nadiem saat rapat kerja dengan Panitia X DPR, Kamis (18 Maret 2021). . "Dampaknya apa? Ada dampak nyata dan bertahan lama yang bisa terjadi ketika anak putus sekolah karena harus bekerja, itu nyata terjadi di lapangan," kata Nadiem.

Nadiem bercerita kepada PJJ tahun lalu. juga menyadarkan para orang tua bahwa sekolah tidak mempunyai peran dalam proses belajar mengajar jika tidak dilakukan secara tatap muka. Hal ini membuat tidak sedikit orang tua yang merasa tidak ada gunanya membayar biaya sekolah karena pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka dan dianggap tidak ada gunanya. Dampaknya, banyak anak yang putus sekolah. Nadiem mengatakan, PJJ juga menyebabkan penurunan hasil pembelajaran, dengan kesenjangan yang semakin lebar akibat perbedaan akses dan kualitas pembelajaran. “Kesenjangan dalam cakupan dan kualitas layanan kesehatan dapat menyebabkan kesenjangan ini semakin lebar dan kerugian pembelajaran permanen akan meningkat jika kita tidak mulai membuat janji temu tatap muka secara terbatas,” katanya. Guru tidak mendeteksi kekerasan terhadap anak dan praktik pernikahan dini. Selain itu, kelompok perempuan dinilai mempunyai beban lebih besar dalam pelaksanaan PJJ. “Karena bagi mereka yang sebelumnya bekerja dan harus bekerja di luar, semuanya menjadi lebih sulit karena mereka juga harus menjaga anak-anaknya di rumah, sehingga dampaknya nyata,” kata Nadiem.

katanya. juga menegaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya sudah mengaktifkan KBM tatap muka sekolah mulai Januari 2021 dengan syarat mendapat persetujuan pemerintah daerah. “Kalau ada masyarakat yang masih bingung kenapa sekolahnya tidak dibuka padahal di pelosok, padahal internet sulit dan sebagainya, itu hak prerogratif pemerintah daerah sejak Januari,” kata Nadiem. \N.

Disadur dari Artikel : kompas.com