Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden tahun ini. Publik masih menunggu pengumuman resmi dari komisi pemilihan umum (KPU) mengenai penggantinya. Sementara itu, pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat.
Kemenangan Prabowo-Gibran tidak hanya karena dukungan dari Presiden Joko Widodo, namun juga karena “iming-iming” makan siang gratis dari Prabowo. Sementara itu, berbagai elemen bangsa, termasuk pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, meyakini bahwa Pilpres 2024 penuh dengan kejanggalan, mulai dari manipulasi konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hingga meloloskan Gibran yang baru berusia 36 tahun.
Dalam dunia ekonomi dan politik, tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada makan siang yang gratis, kata Milton Friedman, peraih Nobel ekonomi tahun 1976. Ada biaya atau kompensasi atas apa yang dinikmati. Biaya politik untuk makan siang gratis dan susu gratis tentu saja berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibiayai oleh para pembayar pajak. Defisit APBN yang ditetapkan sebesar 2,29% atau Rp 522,8 triliun pada 2024 akan membengkak menjadi Rp 922,8 triliun jika anggaran makan siang dan susu gratis yang hampir mencapai Rp 400 triliun itu ditambahkan.
Untuk mencegah defisit maksimum 3%, ada pembicaraan untuk memotong pengeluaran rutin seperti subsidi, yang ditetapkan sebesar Rp 286 triliun pada tahun 2024, dengan Rp 189,1 triliun dialokasikan untuk subsidi energi. Jika subsidi energi seperti bahan bakar, listrik, dan gas dipangkas, maka masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inflasi pun bisa naik. Sementara itu, sejak awal tahun, harga beras sudah melambung tinggi karena kelangkaan, salah satu penyebabnya adalah belanja bantuan sosial(bansos) yang masif oleh pemerintah untuk kepentingan politik menjelang pemilihan presiden.
Berbeda dengan pemberian subsidi seperti bunga, energi, dan pupuk yang mendorong petani untuk lebih produktif dalam memproduksi pangan. Program makan siang dan susu gratis dapat meningkatkan impor pangan. Padahal, enam dari sembilan bahan pokok(sembako) masih harus dipenuhi dari negara lain, seperti terigu, kedelai, buah dan sayur, garam, bahkan beras. Menurut data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2023, Indonesia mengimpor berbagai bahan pangan seperti gandum senilai US$5,95 miliar, telur dan mentega senilai US$1,47 miliar, buah-buahan US$1,44 miliar, sayur-sayuran US$1,01 miliar, daging hewan US$1,02 miliar, dan garam US$1,33 miliar.
Impor beras juga terus berlanjut, dari 444 ribu ton pada 2019, 356 ribu ton pada 2020, 407,7 ribu ton pada 2021, 429 ribu ton pada 2022, hingga 3,06 juta ton pada 2023. Pemerintah telah mengumumkan impor beras lagi dengan kuota 3 juta ton pada tahun 2024; 2 juta ton ditargetkan tiba dari Januari hingga Maret.
Namun, pada tahun 2014, Jokowi berjanji bahwa Indonesia akan mencapai swasembada pangan mulai tahun 2017, dan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 7%. Sepanjang pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 hingga 2023 rata-rata hanya mencapai 4,11% per tahun. Upaya peningkatan daya saing dan program hilirisasi belum mampu mengembalikan kekuatan industri manufaktur. Deindustrialisasi pun terus berlanjut.
Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB terus menyusut dari 22,04% pada tahun 2010, 21,08% pada tahun 2014, 20,99% pada tahun 2015, 20,52% pada tahun 2016, 20,16% pada tahun 2017, 19,86% pada tahun 2018, dan 19,70% pada tahun 2019, 19,87% pada tahun 2020, 19,24% pada tahun 2021, 18,34% pada tahun 2022, dan 18,67% pada tahun 2023.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur melalui utang, baik secara langsung maupun melalui badan usaha milik negara (BUMN). Utang sektor publik terus membengkak, termasuk proyek-proyek BUMN yang lesu karena mencari pinjaman di pasar untuk penugasan pemerintah.
Menurut data Biro Riset Infobank, perkembangan utang sektor publik yang sebesar Rp3.431 triliun atau 35,95% dari PDB pada 2013 melonjak menjadi 54,68% pada 2014 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp14.444,46 triliun atau 73,73% dari PDB pada 2022 dan diperkirakan mencapai Rp15.500 triliun atau 74,19% dari PDB pada 2023. Secara spesifik, utang pemerintah selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi meningkat dari Rp 2.608 triliun menjadi Rp 4.514 triliun pada 2019, dan mencapai Rp 8.041,01 triliun pada 2023.
Utang tersebut meningkat karena biaya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan, pembelian alutsista, dan penyaluran bantuan sosial. Mengerikan sekali ketika bunga utang jauh lebih besar daripada biaya kesehatan. Pada tahun 2023, biaya kesehatan mencapai Rp172,5 triliun, lebih kecil dari biaya pembayaran bunga utang yang mencapai Rp437,4 triliun. Pada tahun 2024, biaya kesehatan direncanakan sebesar Rp187,5 triliun, sementara bunga utang sebesar Rp437,4 triliun.
Artinya, pertumbuhan ekonomi sepanjang pemerintahan Jokowi sebagian besar dibiayai oleh utang yang masif sejak 2015. Sementara itu, sumber pertumbuhan ekonomi dari ekspor bergantung pada komoditas yang tidak berkelanjutan, dan peningkatan investasi yang diharapkan tidak terjadi karena kebijakan yang tidak konsisten dan banyak biaya tinggi yang tersembunyi di lapangan.
Sementara berbicara mengenai kredit perbankan yang sering didorong oleh Jokowi untuk mengalir lebih deras, ternyata hanya mencatatkan pertumbuhan rata-rata 8,11% per tahun dari 2014 hingga 2023. Sebelum tahun 2015, kredit perbankan masih menjadi motor penggerak perekonomian. Pertumbuhan kredit mulai melambat sejak 2015, dan perannya digantikan oleh APBN. Pada tahun 2014, pertumbuhan kredit masih di angka 11,65%, pada tahun 2015 turun menjadi 10,40%.
Pada tahun 2017, kredit tumbuh 8,35%, dan 12,05% pada tahun 2018, kemudian melambat menjadi 6,08% pada tahun 2019. Selama COVID-19, kredit mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2020, kredit terkontraksi minus 2,4%, dan pada tahun 2021, kredit tumbuh 4,92%. Pada akhir tahun 2022, kredit tumbuh 11,63%. Pertumbuhan kredit pada tahun 2023 sebesar 10,61%.
Di tengah keterbatasan anggaran, Jokowi sering mendesak para bankir untuk meningkatkan penyaluran kredit mereka untuk mendorong perekonomian secara aktif. “Saya mengajak bank-bank. Memang harus prudent, hati-hati. Tapi kredit harus didorong, terutama untuk UKM. Jangan semua buru-buru beli dari BI atau SBN,” ujarnya dalam pertemuan tahunan bank Indonesia (PTBI) 2023 akhir tahun lalu.
Bagaimanapun, bankir bekerja sesuai dengan mekanisme bisnis. Mereka tidak perlu diinstruksikan untuk mengucurkan kredit karena sumber kehidupan bank berasal dari kredit. Jika bank tidak ingin mengucurkan kredit, maka kondisi ekonomi tidak mendukung. Bank memiliki strategi yang disesuaikan dengan risk appetite dan rencana bisnis mereka, termasuk penempatan portofolio atau aset manajemen likuiditas.
Mengingat mayoritas aset produktif di perbankan masih dalam bentuk kredit, berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, jumlah kredit bank umum yang mencapai Rp7.186,93 triliun memiliki rasio 61,08% dari total aset yang mencapai Rp11.765,84 triliun. Hal ini meningkat dari posisi tahun 2022 sebesar 58,72% dari total aset. Sementara itu, porsi surat berharga hanya 16,89% dari total aset, hampir tidak berubah dari rasio tahun 2022 sebesar 16,84% dari total aset bank yang mencapai Rp 11.065,74 triliun.
Persoalan muncul dari ketimpangan keuangan yang terindikasi dari struktur dana pihak ketiga (DPK) yang timpang. Mayoritas simpanan di bank dipegang oleh orang-orang super kaya. Tengok saja data lembaga penjamin simpanan (LPS) per Oktober 2023. Dari DPK perbankan yang sebesar Rp 8.269 triliun, 61% dimiliki oleh 348.536 rekening atau 0,064% dari total rekening yang mencapai 546.991.010 rekening. Rekening-rekening tersebut memiliki simpanan sebesar Rp 2 miliar ke atas, yaitu sebesar Rp 5.065 atau 61%.
Rata-rata mereka memiliki simpanan sebesar Rp 14.532.214.749,69 per orang. Sementara itu, terdapat 540.347.322 rekening dengan simpanan di bawah Rp 100 juta, dengan total Rp 1.007 triliun, sehingga rata-rata simpanannya hanya Rp 1,86 juta. Kelompok ini berlapis-lapis, dengan ratusan juta orang memiliki saldo di bawah Rp1 juta. Namun, yang lebih terdampak adalah 90 juta orang yang tidak memiliki rekening bank dan tidak memiliki masa depan keuangan.
Struktur DPK perbankan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Garibaldi Thohir, salah satu crazy rich individual di Indonesia, yang menyatakan bahwa sepertiga ekonomi Indonesia disumbangkan oleh segelintir orang seperti dirinya. Sebelumnya, Global Wealth Report dari Credit Suisse 2022 juga melaporkan bahwa 1% orang terkaya menguasai hampir 37,6% dari total kekayaan di Indonesia. Sepuluh tahun yang lalu, Bank dunia bahkan menyebutkan bahwa 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% kekayaan negara, dan 1% orang terkaya menguasai separuh dari kekayaan tersebut.
Hampir 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Jokowi pada masa kampanye 2014. Janji-janji hanya tinggal janji. Namun, itulah yang namanya kampanye. Yang penting masyarakat merasa senang. Pertumbuhan ekonomi 7% yang dijanjikan tidak terwujud. Mungkin, dan mungkin juga oleh presiden berikutnya, jika penyakit ekonomi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyuburkan rente ekonomi tidak diatasi.
Yang menjadi masalah adalah jika presiden terpilih memposisikan diri sebagai penerus kontinuitas yang akan terus 'haus' utang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam International Debt Report 2023, Bank dunia memperingatkan negara-negara berkembang yang terbebani utang di tengah perekonomian global yang tidak stabil.
Bank Dunia mengungkapkan bahwa pembayaran bunga utang negara-negara tersebut telah meningkat empat kali lipat selama satu dekade terakhir. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menghabiskan dana hingga US$443,5 miliar untuk melunasi utang dan harus memangkas anggaran kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan penting lainnya.
Bunga utang sebesar Rp437,4 triliun yang harus dibayarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2024, lebih besar daripada biaya kesehatan yang hanya Rp187,5 triliun, juga harus diperhatikan. Dan ketika utang pemerintah Indonesia menyusutkan ruang fiskal karena pengeluaran populis seperti program makan siang gratis, presiden berikutnya tidak boleh mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong para bankir untuk menggenjot kredit tanpa pandang bulu. Uang yang ada di brankas bank adalah milik publik. Bukan uang 'dompet nenek' atau warisan super kaya Nabi Sulaiman di zamannya.
Disadur dari: infobanknews.com