Bangun SDM Andal, Pemerintah "Geber" Program Akreditasi dan Sertifikasi Profesi

Dipublikasikan oleh Admin

12 April 2024, 04.30

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan arahan dalam Musrenbang DKI Jakarta, di Balaikota Jakarta, Kamis (14/4/2016). Darmin menekankan konsep money follow program daripada money follow function.(Estu Suryowati/KOMPAS.com)

Menteri Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan, tidak hanya infrastruktur yang perlu dibangun, namun pengembangan sumber daya manusia juga perlu dilakukan untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi ke depan. Darmin mengatakan, anggaran pendidikan yang saat ini mencapai 20 persen belanja negara, sangat bagus. Menurutnya, ada satu program yang belum dikelola dengan baik, yaitu program pelatihan.

Terkait hal tersebut, mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan pemerintah akan fokus pada peningkatan taraf pembangunan manusia melalui standar lanjutan, akreditasi lembaga pelatihan, dan sertifikasi profesi. “Pemerintah pusat mendorong penerapan cara ini secepatnya bersama Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Sertfikasi Profesi (BNSP), Kadin, dan Asosiasi Profesi,” kata Darmin di Musrenbang DKI Jakarta.

Sementara itu, Darmin juga meminta Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dalam program sertifikasi dan sertifikasi profesi. Darmin mengatakan, selama ini pelatihan personel hanya bergantung pada Balai Latihan Kelompok (BLK) milik pemerintah. Namun, di masa depan, lembaga pelatihan swasta akan menetapkan standar lanjutan dan memperoleh sertifikasi.

Lebih banyak pekerja diharapkan memperoleh kualifikasi profesional melalui event ini. “Saya ingin meminta kerja sama dengan DKI untuk proyek ini. Misalnya, keterampilan apa saja yang dibutuhkan di rumah sakit? “Kita perlu mempersiapkan semacam pelatihan yang bisa memberikan sertifikasi bagi pekerjaan-pekerjaan tersebut,” kata Darmin. 

Ia mengatakan, saat ini terdapat delapan lapangan kerja di kawasan ASEAN dan peluang kerja di kawasan integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) CEO Darmin mengatakan, “Agar Indonesia dapat menjual tenaga kerja di pasar MEA, diperlukan sertifikasi profesional,” menambahkan, “Kami terus mengembangkan infrastruktur. Kami melonggarkan pembatasan. Alokasi anggaran harus diperkuat. “Kita perlu mempercepat penciptaan sumber daya manusia melalui standar, kualifikasi, dan metode kualifikasi yang maju,” ujarnya kepada wartawan usai memberikan arahan pada Musrenbang DKI Jakarta.

Disadur dari: money.kompas.com