Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menuntaskan pembangunan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang mengedepankan konsep green natural recycle. Prinsip-prinsip infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan diimplementasikan pada pembangunan Bendungan Sadawarna mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah (land acquisition), konstruksi, sampai operasi dan pemeliharaan (SIDLACOM).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan pembangunan  infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan dan perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan terus didorong untuk menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan sehingga manfaat infrastruktur bisa dirasakan generasi mendatang.

“Dalam usaha meminimalkan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan harus diperhitungkan secara cermat daya dukung lingkungan dan mengoptimalkan pengembangan seluruh potensi wilayah yang ada seperti bagaimana memanfaatkan material lokal, agar bisa mengurangi konsumsi karbon,” ungkap Menteri Basuki.

Pada pembangunan Bendungan Sadawarna, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air mengoptimalkan potensi fungsi bendungan dengan mengedepankan tujuh konsep green natural recycle. Pertama, selama tahap konstruksi bendungan Sadawarna mempunyai laboratorium mekanika tanah dan geoteknik secara mandiri agar mengurangi waktu pengetesan laboratorium, sebab di Indonesia hanya terdapat dua laboratorium untuk pengetesan parameter timbunan yang umumnya dipergunakan.

Kedua, Bendungan Sadawarna akan dioptimalkan fungsinya sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya (solar panel) sehingga tak hanya mempunyai manfaat ketahanan pangan, namun juga kemandirian energi bagi operasional. Bendungan yang sudah selesai konstruksi, dihitung dengan asumsi maksimal luas genangan bendungan yang bisa dipergunakan untuk PLTS merupakan 5 persen, dan 1 hektar bisa menciptakan potensi listrik sebesar 1 Mega Watt (MW). Lokasi digenangan nantinya akan dikaji dan dipilih lokasinya.

“Kini tengah dihitung kebutuhan solar sell-nya. Kebetulan untuk pemanfaatan sekarang ini sebagai suplai operasional sekitar 70 ribu Watt, tapi ke depan tak hanya internal tetapi juga eksternal,” ungkap Kepala BBWS Citarum Kementerian PUPR Bastari.

Ketiga, Bendungan Sadawarna akan dilengkapi embung kecil sebagai sistem pengelolaan air limpasan dengan mengadopsi konsep natural pond for water treatment. Natural pond ini nantinya akan memenuhi kebutuhan air di lingkungan fasilitas untuk UPB bendungan  dengan treatment pengelolaan air secara natural memakai chamber - chamber untuk menangkap air limpasan untuk disaring dan diendapkan secara biologis lalu didasar kolam memakai under gravel treatment. Air yang di dalam kolam nantinya akan dipompa naik ke dalam tower air diketinggian 7 m untuk bisa disalurkan ke dalam gedung-gedung dan rumah secara gravitasi dan air limpasan akan kembali ke chamber dan  kolam.

Keempat, pada timbunan main dam Bendungan Sadawarna akan dilengkapi geomet dan ditanam gebalan rumput untuk penanganan hilir bendungan sehingga lebih natural. Bendungan yang berada di Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Subang ini didesain mempunyai tinggi bendungan 40 m dengan panjang 933 m dan lebar puncak 10 m.

Kelima, dukungan dalam mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan juga dialaksanakan dengan menyiapkan koridor-koridor sabuk hijau di sepanjang akses jalan lingkar yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat sekitar dalam wadah komunitas peduli bendungan dan sebagai pengarah dri IPPU dan perijinan dan persetujuan dri BBWS Citarum Kementerian PUPR sepanjang 21,3 km untuk bisa di tanam tanaman keras produktif agar panennya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

REPUBLIKA.CO.ID, SUMENEP--Hasil penelitian mahasiswa Universitas Jember (UNEJ), Jawa Timur, menyatakan pola pembelajaran via daring yang digelar di berbagai sekolah selama ini, telah banyak mengubah karakter anak didik, khususnya pada tingkat pendidikan dasar, yakni SD (Sekolah Dasar) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)."Ini terjadi, karena saat belajar via daring, anak tidak hanya belajar tentang materi pelajaran yang ditugaskan oleh guru, akan tetapi mereka juga berselancar dengan dunia maya," kata peneliti Firratus Saadah di Sumenep, Rabu (1/9).

Mahasiswa pada Program Studi (Prodi) Teknologi Informasi pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember ini meneliti Dampak Pembelajaran Daring pada Siswa di Era Pandemi Covid-19. Objek penelitiannya, siswa kelas III hingga VI MI Al-Hidayah di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Penelitian yang merupakan tugas dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilakukan dengan teknik pengumpulan data observasi dan melakukan pengamatan di lapangan disamping wawancara langsung sebagai pendukung."Dari situ, terungkap fakta dari siswa-siswa yang kami teliti, bahwa sejumlah anak di MI Al-Hidayah itu gaya bicaranya 'kotor' setelah berselancar dengan dunia maya," ungkap Vira, sapaan karib Firratus Saadah yang merupakan peserta KKN 15 Back to Village (BTV) III UNEJ 2021 itu.

Penelitian dengan metode pengumpulan data berupa observasi yang dilakukan mahasiswa semester VII Prodi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer UNEJ itu lalu menjadi landasan pro kerja bagi Vira untuk menetapkan program kerja dari program KKN yang digelar di Desa Bragung, Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur itu.

Program kerja yang akhirnya ditetapkan atas fenomena yang terjadi pada peserta didik itu berupa pembelajaran pendidikan karakter terhadap anak-anak di lingkungannya, dengan mengacu pada lima nilai utama yakni religius, integritas, mandiri, dan gotong-royong."Saya mengajak sejumlah anak membuat tepung tanah liat (clay). Kegiatan ini untuk merangsang anak supaya bisa bekerjasama dengan baik. Anak-anak juga diajak nonton film disney, dan melakukan bedah film. Film tersebut memberikan pelajaran tentang toleransi dalam perbedaan," ujarnya.

Penelitian tentang dampak pembelajaran daring ini, melengkapi hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa di Universitas Yogyakarta bernama Wening Sekar Kusuma tentang Dampak Pembelajaran Daring terhadap Prilaku Sosial Emosional Anak. Bedanya, metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya pada studi kasus melalui wawancara dengan analisis tematik pada 10 ibu yang memiliki anak bersekolah TK di kabupaten Ngawi.

Oleh peneliti, sebagaimana dipublikasikan di Jurnal Obsesi di kampus itu, para ibu diberikan pertanyaan melalui wawancara terkait dampak perilaku sosial emosional anak selama pembelajaran daring.Hasilnya, secara umum perilaku sosial emosional anak selama pembelajaran daring, anak cenderung kurang bersikap kooperatif karena anak jarang bermain bersama, kurangnya sikap toleransi, kurangnya bersosialisasi dengan teman terbatasi adanya belajar di rumah, anak terkadang merasa bosan dan sedih, anak merasa rindu teman dan guru serta anak juga tercatat mengalami kekerasan verbal karena proses belajar yang tidak lazim.

Akademisi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Esa Arif AS, M.I.Kom, pembelajaran tatap muka dengan daring memang berbeda secara psikologis, apalagi pada anak-anak dan remaja."Dalam pembelajaran tatap muka, ada sentuhan rasa yang bisa disampaikan secara langsung oleh guru kepada murid, tapi tidak pada pembelajaran daring," katanya

Sumber: republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, IAKARTA -- Dalam penelitian terbaru, perusahaan perangkat lunak Kaspersky mengidentifikasi tantangan teknologi yang dihadapi keluarga di kawasan Asia Pasifik (APAC) dalam periode pembelajaran jarak jauh berkelanjutan (PJJ).

Kaspersky melakukan uji coba Toluna Satu investigasi. institusi yang ditunjuk. Survei ini dilakukan antara bulan April dan Mei 2021. Responden dari kawasan Asia Pasifik mencakup 517 orang tua, guru, dan 64 anak yang belajar online.

Lebih dari separuh responden mengatakan mereka akan membantu anak-anak mereka menggunakan alat yang mereka perlukan untuk belajar on line. Keluarga di Asia Pasifik (49%) Perlu membeli atau menyewa peralatan untuk mendukung pembelajaran. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua di dunia setelah Afrika (62%). Senang rasanya melihat lebih dari separuh (59%) anak-anak di Asia Pasifik mengakses pembelajaran online melalui ponsel cerdas mereka.

Tiga dari lima (60%) anak-anak dalam domain yang terkait dengan pembelajaran online adalah teknisi masalah . Sebagian besar (79%) mendapat bantuan dari orang tuanya untuk mengoperasikan perangkat tersebut. Namun, 16 persen anak-anak tersebut menyelesaikan masalah teknis mereka sendiri.

Managing Director untuk Asia Pasifik di Kaspersky Chris Connell mengatakan di seluruh kawasan Asia Pasifik, pembelajaran virtual terus menjadi norma yang dibutuhkan. Kaspersky melihat ini masih akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang.

Studi Kaspersky, kata Connell, membuktikan bahwa keharusan transisi massal ke pembelajaran online membawa kesulitan tidak hanya dalam hal penguasaan kurikulum, tetapi juga masalah teknis.

“Banyak keluarga harus membeli perangkat tambahan atau meminjamnya dari teman atau sekolah jika mereka menawarkan opsi ini, serta menginstal program dan secara berkala menyelesaikan masalah internet,” komentar Connell melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id pada Senin (19/7).

“Ini terbukti menjadi salah satu kesulitan bagi orang tua dan anak-anak. Tapi saya berharap pengalaman yang diperoleh dari menjelajahi dunia online dapat membantu kita melihat secara lebih terbuka akan format pembelajaran offline tradisional dan kedepannya menjadi mahir menggunakan alat digital yang lebih efektif dengan aman,” tambah Connell.

Untuk dapat tetap mengikuti pembelajaran, banyak anak-anak dari Asia Pasifik harus menginstall program tambahan di perangkat mereka. Misalnya, 38 persen mulai menggunakan layanan konferensi video baru dan 43 persen mengunduh simulator interaktif dan program edukasi lainnya. Beberapa orang tua (23 persen) juga merasa perlu untuk mulai menggunakan solusi keamanan.

Direktur Hubungan Univeristas di Mail.ru Group Sergey Mardanov mengatakan ketika pandemi Covid-19 memicu migrasi massal ke pembelajaran jarak jauh, banyak guru dan siswa menyambut pengalaman pertama mereka dalam bekerja dan belajar online.

Sumber: republika.co.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kemendikburistek) berencana kembali menerapkan pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah mulai Juli 2021. Namun perkembangan pandemi Covid-19 belum menunjukkan penurunan yang signifikan. bahkan di beberapa daerah masih terus meningkat, dan beberapa daerah masuk dalam kategori zona merah. Variasi Praktik Pembatasan Kegiatan Masyarakat (CPP) di setiap daerah memang meresahkan, terutama bagi orang tua dan guru. Namun anak-anak semakin merindukan suasana sekolah sehingga meningkatkan keinginan mereka untuk kembali ke pendidikan reguler.

Strategi pembelajaran perubahan dan keterbatasan kemampuan siswa

Untuk mengatasi ancaman intrusi, beberapa sekolah menerapkan kebijakan pembelajaran dengan pertukaran siswa . (penularan). memasuki Misalnya, hanya sebagian kecil siswa yang bersekolah, selebihnya belajar di rumah. Jumlah siswanya juga dibatasi, misalnya hanya 25% dari jumlah kelas. Meski langkah ini dilakukan untuk menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan, namun terdapat pertanyaan mengenai efektivitas kegiatan pembelajaran dalam kondisi tersebut.

Tantangan pembelajaran tatap muka terbatas

Pembelajaran tatap muka terbatas memiliki beberapa pertanyaan dan tantangan, seperti bagaimana guru dapat secara efektif melayani semua siswa dengan keterbatasan ini.  Ditambah lagi, bagaimana anak-anak homeschooling dapat tetap terhubung dan mendapatkan pengalaman belajar serupa dengan teman-temannya di sekolah. Guru juga menghadapi tantangan untuk mengembangkan kurikulum yang tetap dapat diakses bahkan ketika siswa berganti nilai. Semua ini menjadi tantangan besar bagi guru dan pengembang teknologi pembelajaran.

Konsep flipped class sebagai solusi

Dengan kondisi seperti ini, konsep pembelajaran flipped class merupakan salah satu solusi yang diusulkan. Flipped Classroom merupakan model pembelajaran yang mengubah tradisi pembelajaran konvensional. Siswa mempelajari materi inti melalui bahan pembelajaran yang disediakan di rumah dan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut dalam kegiatan tatap muka di kelas. Dengan pendekatan ini, siswa dapat belajar mandiri di rumah, sedangkan waktu kelas digunakan untuk kegiatan yang memerlukan pemahaman tingkat lanjut.

Implementasi flipped class dan tiga fase pembelajaran

Flipped class memiliki model dasar dengan dua fase utama: latihan di rumah sebelum kelas dan belajar di kelas. Model ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan sekolah, ada pula yang berkembang menjadi tiga dan empat tahap. Beberapa langkah tersebut antara lain pembelajaran mandiri siswa di rumah, pembelajaran tatap muka di sekolah, penilaian dan monitoring. Model pembelajaran ini menawarkan alternatif yang dapat menjawab tantangan pembelajaran pandemi dan pascapandemi.

Sumber: kemdikbud.go.id

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mamantau renovasi sarana dan prasarana di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, Selasa(12/7/2022). Menteri Basuki menyempaikan, tujuan utama renovasi yaitu guna meningkatkan pelayanan TMII sebagai destinasi wisata masyarakat sejak tahun 1970 an.

"Hari ini saya mamantau progress pekerjaan renovasi TMII yang telah dimulai sejak Januari 2022. TMII adalah lokasi rekreasi populer yang telah dibuka sejak tahun 70 an. Kami mulai renovasi atas perintah Presiden Jokowi untuk menjadikan TMII menjadi destinasi wisata yang lebih aman, nyaman, dan sehat," ungkap Menteri Basuki.

Disampaikan Menteri Basuki, kegiatan renovasi TMII adalah bagian dari upaya untuk merawat bangunan lama yang bersejarah. "Seperti halnya renovasi GBK yang telah dilaksanakan dalam rangka persiapan Asian Games 2018 lalu," ungkap Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyampaikan, salah satu perbaikan yang tengah dilaksanakan yaitu penataan lanskap pulau-pulau di Danau Archipelago. "Kami juga laksanakan perbaikan anjungan provinsi yang sebelumnya terkotak-kotak dengan pagar besi beton, kini menjadi menyatu tanpa sekat antar anjungan dengan lansekap hijau yang baik," ungkapnya.

Pada peninjauan itu, Menteri Basuki melihat pula langsung rehabilitasi Gedung Sasono dan Tugu Api/Pancasila. "Di Sasono Utomo kami rehabilitasi bangunan lamanya, kami sesuaikan karpetnya diganti dengan marmer agar lebih sehat. Tugu Api atau Pancasila yang sebelumnya lantai keramik kami jadikan rumput dengan motif sebagaimana desain awal. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk terlihat lebih alami, lebih hijau tak didominasi bangunan beton," ungkapnya.

Selain untuk peningkatan layanan wisata, Menteri Basuki menyampaikan renovasi TMII untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November mendatang. "Menurut rencana ini akan digunakan lokasi dinner G20. Namun sebenarnya bukan itu tujuan utamanya, melainkan untuk meningkatkan pelayanan destinasi wisata," ungkap Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyampaikan, saat ini progres rata-rata semua pekerjaan renovasi TMII telah di atas 70 persen dan ditargetkan tuntas pada akhir Juli 2022. "Kecuali pada pekerjaan Tugu Pancasila atau Tugu Api sebab harus dipasang 17 layer tembaga yang detailnya mungkin akan tuntas pada Agustus 2022," ungkapnya.

Kawasan TMII adalah suatu kawasan taman wisata yang merangkum ragam budaya bangsa Indonesia, mencakup aspek kehidupan sehari-hari yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian dan tradisi daerah. Dengan dilakukannya renovasi di kawasan TMII jelang KTT G20, harapannya bisa merepresentasikan keragaman dan kekayaan potensi daerah dan budaya yang terdapat di Indonesia.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jakarta Albert Reinaldo, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat Wilan Oktavian dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono.

Disadur dari sumber pu.go.id/berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencermati angka putus sekolah akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi juga dinilai mengharuskan pemerintah membenahi infrastruktur agar pembelajaran di seluruh daerah bisa merata.

Hal itu dikatakan Puan Maharani dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2021.

Puan berharap, Kemendikbud Ristek mencari penyebab mengapa anak bisa putus sekolah pada masa pandemi.

"Apakah karena terkendala pembelajaran jarak jauh (infrastruktur), atau anak berhenti sekolah karena persoalan ekonomi keluarga akibat pandemi," kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (2/5/2021).

Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 yang mengusung tema "Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar", menurut Puan, merupakan momentum tepat untuk memetakan persoalan dan menghadirkan solusinya.

Selain itu, mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung dan pembelajaran jarak jauh masih mungkin diterapkan di sekolah-sekolah, Puan juga meminta Kemendikbud Ristek melakukan pembenahan insfrastruktur kegiatan belajar mengajar.

Puan menegaskan, pemerataan infrastruktur pembelajaran jarak jauh adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintah.

“Agar merata dan tidak terjadi kesenjangan infrastrukur PPJ atau online antar daerah dan wilayah,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain kesiapan dan pemerataan infrastruktur pembelajaran jarak jauh, Puan juga meminta Kemendikbud Ristek menguji efektivitas serta kualitas tenaga pendidik, peserta didik, dan materi pembelajarannya.

Menurut Puan, hal itu harus dilakukan untuk mencegah semakin lebarnya kesenjangan pendidikan, terutama pada masa pembelajaran jarak jauh yang mensyaratkan infrastruktur digital, akses internet, serta perangkat pendukung lainnya.

"Perlu menguji efektivitas belajar online selama ini. Bila tidak ada tindakan maka kesenjangan pendidikan bisa semakin lebar," ujar Puan.

"Karena pendidikan adalah hak, kebutuhan dasar, dan harus mampu mewujudkan national and character building," kata dia.

Sumber: kompas.com