Bagaimana Indonesia Mendorong Pembangunan Infrastruktur dengan Pembiayaan Inovatif.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap solid pada tahun 2023, didukung oleh permintaan domestik yang kuat di tengah perkiraan perlambatan permintaan global. Terlepas dari pertumbuhan yang kuat dalam jangka pendek, prospek ekonomi Indonesia memiliki beberapa tantangan dalam jangka menengah dan panjang. Secara khusus, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, mengingat luasnya wilayah Indonesia yang besar dan tersebar.

Apa yang mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia?

Perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan perluasan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Kunci dari hal ini adalah Proyek Strategis Nasional (PSN), yang didirikan pada tahun 2016 di bawah inisiatif Presiden Joko Widodo untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur, dan selama delapan tahun terakhir, diperbarui oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KPPIP).

PSN terdiri dari 200 proyek dan 12 program senilai sekitar USD351,2 miliar hingga tahun 2022. Proyek-proyek tersebut terdiri dari pembangunan jalan dan bendungan, jaringan kereta api, dan fasilitas air bersih, sementara 12 program terdiri dari inisiatif utama, seperti program pengolahan sampah menjadi energi dan program pengembangan wilayah.

Setelah sebuah proyek disetujui dan terdaftar dalam PSN, proyek tersebut dapat memperoleh dukungan khusus dari pemerintah untuk memastikan implementasi yang efektif. Sebagai contoh, pemerintah mendukung pembebasan lahan dan menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang telah disetujui. KPPIP, misalnya, mengadakan rapat koordinasi di antara para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah peraturan tentang pembebasan lahan. Untuk memastikan dukungan yang efisien, KPPIP secara konstan memperbarui PSN mengenai kemajuan proyek dan program. Jika sebuah proyek dinyatakan "selesai", atau tidak lagi membutuhkan dukungan dari PSN, maka proyek tersebut akan dikeluarkan dari daftar proyek.

 Dari mana sumber pendanaan PSN berasal?

Menurut estimasi KPPIP, sumber pendanaan PSN terdiri dari sektor swasta, BUMN, dan APBN. Dari jumlah tersebut, 67 persen dari total kebutuhan pembiayaan diperkirakan berasal dari sektor swasta. BUMN merupakan sumber pendanaan terpenting kedua, dengan porsi sekitar 20 persen dari total pendanaan, sementara APBN berkontribusi sebesar 13 persen sisanya.

Bagaimana sektor swasta berpartisipasi dalam pendanaan proyek infrastruktur?

Permintaan akan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia masih tinggi, membuat pemerintah mendorong partisipasi sektor swasta lebih lanjut, terutama dalam hal pendanaan. Ada beberapa skema untuk memobilisasi dana swasta, meskipun masing-masing skema masih relatif kecil, dibandingkan dengan total ukuran proyek infrastruktur di bawah PSN.

Skema pertama terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (KPS). Sejak 2016, pihak berwenang telah membentuk beberapa lembaga khusus untuk menyediakan opsi pembagian risiko tambahan bagi KPS, yaitu penjaminan, untuk mendorong pembangunan infrastruktur . Sebagai contoh, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (PT PII) menawarkan penjaminan untuk beberapa proyek KPS.

Skema lainnya adalah dengan memanfaatkan beberapa lembaga yang memobilisasi dana swasta dari para investor. PT SMI adalah salah satu contoh yang menciptakan dan mengoperasikan beberapa kendaraan sebagai platform pembiayaan untuk memberikan pinjaman sindikasi dengan bank swasta dan lembaga pembangunan multilateral, dan memobilisasi pembiayaan dari pasar modal.

Otoritas Investasi Indonesia (INA) adalah lembaga lain yang berkontribusi pada pengembangan proyek-proyek yang layak secara finansial dengan menarik investor global yang terutama bergerak di bidang investasi ekuitas.

Sementara itu, reksa dana juga telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, seperti sekuritisasi beragun aset yang diterbitkan oleh reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Sejak tahun 2018, lebih dari 50 produk RDPT telah diterbitkan, dengan konsentrasi pada sektor jalan tol, dengan total nilai sekitar USD125 juta

Contoh Lembaga yang Menyediakan Pembiayaan Alternatif

Apakah ada skema inovatif lainnya?

Skema konsesi terbatas (LCS) adalah skema lain untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur dengan dana baru dari sektor swasta. Meskipun skema ini belum diimplementasikan, di bawah LCS, pemerintah akan memberikan konsesi kepada perusahaan swasta untuk mengoperasikan dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur yang sudah ada selama periode konsesi dengan imbalan pembayaran di muka yang tetap. Pemerintah atau BUMN tetap memiliki proyek-proyek tersebut, sementara mereka dapat menginvestasikan uang muka tersebut pada proyek-proyek infrastruktur baru. Operator sektor swasta dapat menikmati hak operasional yang fleksibel dan meningkatkan pendapatan dari proyek-proyek infrastruktur.

Karena Indonesia masih memiliki permintaan yang besar untuk infrastruktur, Pemerintah harus melanjutkan upayanya untuk memperbarui strategi nasional dan memberikan dukungan penting untuk proyek-proyek, seperti bantuan untuk pembebasan lahan. Mengingat terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, sangat penting untuk menggalang dana dari sektor swasta melalui berbagai skema. Namun, beberapa skema pembiayaan inovatif yang disebutkan di atas masih dalam skala kecil atau belum diimplementasikan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki skema-skema tersebut menjadi penting untuk memperkuat perekonomian Indonesia di tengah tantangan dan hambatan eksternal.

Disadur dari: amro-asia.org

Memahami informasi geospasial terpadu

Informasi geospasial terintegrasi mengacu pada proses menggabungkan dan menganalisis beberapa set data geospasial dari berbagai sumber, seperti citra satelit, penginderaan jauh, foto udara, sistem informasi geografis, survei fotografi di jalan yang bersumber dari masyarakat, dan data berbasis lokasi dengan frekuensi tinggi. Dengan menggabungkan kumpulan data yang berbeda ini dan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk analisis, beberapa pola dapat diamati, yang dapat menghasilkan wawasan, yang mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan spasial yang kompleks.

Di banyak negara berkembang anggota ADB, informasi geospasial tersebar di berbagai basis data. Suatu negara biasanya memiliki kadaster nasional-meskipun jarang didigitalkan-yang digunakan terutama untuk mengumpulkan pajak properti. Meskipun badan-badan pemerintah lain, seperti yang terlibat dalam lingkungan hidup, infrastruktur, dan perencanaan kota, telah mengembangkan peta, peta-peta tersebut sering kali tidak dikodekan dengan standar data yang sama, meskipun telah didigitalkan, sehingga tidak dapat dioperasikan.

Aplikasi dan manfaat integrasi geospasial

Pengkodean informasi geospasial dalam standar data terpadu sangat penting untuk memastikan interoperabilitas, konsistensi, akurasi, integrasi, dan berbagi data. Proses ini memungkinkan pengelolaan, analisis, dan kolaborasi data yang efisien sekaligus mendukung tata kelola data jangka panjang dan memfasilitasi integrasi di berbagai sistem dan teknologi.

Pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lahan. Kurangnya informasi lahan yang dapat diakses menghambat pembuatan kebijakan yang efektif dalam penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang. Dengan menggabungkan informasi yang luas, akurat, dan terkini dari berbagai sumber, para pengambil keputusan dapat memperoleh pandangan holistik mengenai suatu wilayah atau fenomena tertentu dan dapat memperoleh manfaat dari analisis komprehensif mengenai pola penggunaan lahan, rencana zonasi, dan dokumen perencanaan spasial, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan dalam mengembangkan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Penilaian nilai tanah. Meningkatkan sistem kadaster tradisional dengan data spasial terintegrasi dan analitik data besar memungkinkan pemerintah kota untuk melakukan penilaian nilai tanah yang lebih akurat. Proses ini menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi nilai properti, memfasilitasi evaluasi yang lebih bernuansa tentang peningkatan nilai tanah yang sebenarnya karena investasi atau pembangunan publik. Melalui peningkatan akurasi ini, data spasial dan big data yang terintegrasi memberdayakan kota untuk secara efisien menghasilkan aliran pendapatan tambahan melalui kebijakan penangkapan nilai tanah. Dengan menilai peningkatan nilai tanah secara akurat dan menangkap sebagian dari apresiasi tersebut, pemerintah kota mendapatkan dana untuk membiayai infrastruktur publik, layanan, atau inisiatif perumahan yang terjangkau, dengan mendiversifikasi sumber pendapatan di luar pajak tradisional. Akurasi yang lebih baik ini memastikan perpajakan atau pungutan yang lebih adil dan efisien, memastikan pemilik properti berkontribusi secara proporsional terhadap manfaat yang diperoleh dari investasi atau pembangunan publik.

Perencanaan kota pintar. Informasi geospasial yang terintegrasi sangat penting dalam membangun kota pintar. Dengan mengintegrasikan data dari sensor, perangkat Internet of Things, dan sumber geospasial, perencana kota dapat mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan jaringan transportasi umum, dan meningkatkan sistem manajemen energi.

Transparansi dan pengawasan publik. Akses yang mudah bagi warga untuk mendapatkan informasi mengenai lahan mendorong transparansi dan pengawasan publik. Ketika skema penggunaan lahan, rencana zonasi, dan dokumen perencanaan tata ruang terbuka dan dapat diakses, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan mereka.

Pemantauan lingkungan. Mengintegrasikan data geospasial memungkinkan pemantauan lingkungan yang komprehensif. Dengan menggabungkan citra satelit, data iklim, dan informasi keanekaragaman hayati, para ilmuwan dapat melacak perubahan ekosistem, mendeteksi pola deforestasi atau polusi, dan mengevaluasi dampak perubahan iklim. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan menerapkan strategi mitigasi yang efektif.

Manajemen bencana. Pada saat terjadi bencana alam atau keadaan darurat, informasi geospasial yang terintegrasi sangat berharga. Dengan menggabungkan data real-time mengenai pola cuaca, citra satelit, dan kepadatan penduduk, petugas tanggap darurat dapat secara efisien merencanakan dan melaksanakan upaya tanggap bencana. Hal ini memfasilitasi evakuasi yang tepat waktu, mengidentifikasi area yang rentan.

Pelajaran dari bantuan teknis ADB di Armenia

Armenia, sebuah negara yang terkurung daratan seluas 30.000 kilometer persegi di Kaukasus Selatan, menghadapi tantangan yang berasal dari ketiadaan sistem data spasial yang terpadu dan terdigitalisasi yang mengintegrasikan kadaster sektoral dan tematik. Fragmentasi ini menyebabkan ketidakkonsistenan, kesalahan, dan kurangnya transparansi dalam peruntukan, penggunaan, dan kepemilikan tanah.

Komite Kadaster Armenia, sebuah badan pemerintah, mengawasi kebijakan pasar real estat dan pendaftaran hak milik. Namun, kadaster lapangan atau tematik independen oleh badan-badan negara lainnya menyebabkan duplikasi dan kompleksitas data, menghambat kolaborasi antarlembaga, meningkatkan biaya transaksi, dan menyebabkan penundaan program investasi.

​​​​​Peta kadaster yang sudah ketinggalan zaman semakin menghambat evaluasi bencana, pemantauan degradasi lahan akibat bahaya alam (Armenia merupakan negara yang aktif secara seismik), menilai dampak perubahan iklim, dan melakukan upaya pemetaan kerentanan dan pemulihan.

Disadur: development.asia

Sumber daya air telah menjadi aspek yang paling penting bagi manusia untuk hidup. Bagaimana jika ada daerah yang mengalami kelangkaan air? Bagaimana kehidupan mereka? Menurut Guru Besar Fakultas Teknik UGM, Prof. KMT. Sunjoto Kusumosanyoto Dip, HE. DEA, kelangkaan sumber daya air telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Daerah-daerah tersebut mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan airnya, kurang lebih sekitar 1.500-2.000 liter per hari per kapita. Kebutuhan air dalam konteks ini mengacu pada konsumsi manusia, termasuk pertanian dan peternakan sebagai sumber daya pangan.

"Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara kekurangan sumber daya air. Tidak semua daerah, memang, tapi tingkat kekurangannya sangat besar," jelasnya, Kamis (25/3).

Sejalan dengan masalah ini, Papua merupakan salah satu daerah dengan sumber daya air yang melimpah karena faktor jumlah penduduk yang sedikit, wilayah yang luas, dan curah hujan yang tinggi. Jawa dan Bali merupakan daerah dengan curah hujan yang tinggi, namun karena jumlah penduduknya yang cukup banyak, hal ini berpengaruh pada ketersediaan sumber daya air.

"Hal ini harus menjadi perhatian besar. Namun bukan berarti daerah lain tidak perlu diperhatikan," tambah Sunjoto.

Pria yang pernah meraih Kalpataru sebagai Pembina Lingkungan Hidup melalui temuannya tentang rumus perhitungan dimensi Hisapan Air Hujan ini menyebutkan bahwa masalah ini belum tersentuh atau bahkan terdengar oleh masyarakat yang selama ini tinggal di daerah yang memiliki sumber daya air yang mencukupi. Sebaliknya, hal ini menjadi masalah besar yang membuat sebagian masyarakat yang tinggal di daerah sulit air menjadi khawatir.

Ketersediaan sumber daya air di bawah permukaan bumi dalam ruang pori-pori tanah semakin berkurang dari waktu ke waktu. Bahkan air yang kita gunakan saat ini seharusnya merupakan air untuk generasi berikutnya.

"Tanpa sadar kita telah menggunakan sumber daya air yang seharusnya untuk generasi penerus kita," ujar Sunjoto.

Sunjoto mengungkapkan bahwa perlu untuk menghidupkan kembali sumber daya air menjadi kapasitas yang melimpah, meskipun cukup menantang. Metode konstruktif dan vegetatif harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pada metode vegetatif, reboisasi perlu dilakukan pada kawasan yang berbasis hutan. Namun, hal tersebut telah bergeser secara fungsional karena tidak ada lagi proses vegetasi. Selain itu, kita juga harus peduli untuk menanam pohon di lahan-lahan kosong yang tersebar di berbagai daerah untuk meningkatkan kapasitas resapan tanah.

"Bagi saya, metode vegetasi masih yang terbaik. Kita bisa melakukan penghijauan di mana saja, bahkan di lahan-lahan kosong di pinggir jalan," jelas Sunjoto.

Di sisi lain, dengan metode konstruktif, kita bisa mulai membangun sistem peresapan air hujan, baik dalam bentuk sumur resapan, parit resapan, maupun taman resapan.

"Beberapa rumah seharusnya sudah menyediakan sistem peresapan air hujan sehingga dapat menyerap air hujan yang jatuh ke halaman rumah. Upaya ini mencegah air meluap ke jalan, dan persediaan air di dalam sumur pun akan lebih banyak," kata Sunjata.

Disadur: ugm.ac.id

Pasokan dan permintaan air bervariasi di Indonesia di beberapa pulau berdasarkan kepadatan penduduk. Pasokan air tawar melimpah di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua, yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Sebaliknya, Pulau Jawa yang padat penduduknya menghadapi kelangkaan air karena rendahnya akses terhadap air ledeng dan polusi yang meluas. Selain itu, kebutuhan irigasi meningkatkan tekanan air selama musim kemarau di wilayah Jawa. Pola curah hujan yang tidak teratur dan musim kemarau yang berkepanjangan telah dipicu oleh deforestasi yang ekstensif di negara ini. Deforestasi yang didorong oleh pertanian skala kecil dan industri kelapa sawit juga telah meningkatkan risiko banjir dan mengurangi kapasitas bendungan selama dekade terakhir. Menurut Fallen Mark Index untuk tekanan air, beberapa studi penelitian memperkirakan bahwa Jawa akan mengalami kelangkaan air absolut (476 cu.m/orang) pada tahun 2040.

Kegiatan pertambangan emas dan batu bara di sebagian besar provinsi, terutama di Jakarta, bertanggung jawab atas pencemaran sumber air permukaan dengan merkuri. Selain itu, manajemen sanitasi yang buruk, limpasan pertanian, akuakultur yang tidak diatur, dan limbah industri semakin menurunkan kualitas air yang menyebabkan eutrofikasi danau dan sungai. Sungai Citarum, sumber utama pasokan air rumah tangga, sangat tercemar oleh limbah industri dan logam berat. Polusi sungai dan periode kemarau yang berkepanjangan tidak hanya memengaruhi pasokan air kota tetapi juga mengurangi ketersediaan air untuk irigasi pertanian dan pembangkit listrik tenaga air. Selama kekeringan tahun 2019, keadaan darurat kekeringan telah ditetapkan di 75 unit administrasi sub-provinsi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Demikian pula, terjadi penyedotan air tanah yang berlebihan, yang mengakibatkan berkurangnya debit mata air dan penurunan permukaan air tanah hingga 50 meter di beberapa lokasi. Seiring dengan penyedotan air tanah untuk keperluan rumah tangga, kegiatan pariwisata dan perubahan tata guna lahan merupakan pendorong utama lainnya untuk menipisnya air tanah. Menipisnya air tanah telah mempercepat penurunan permukaan tanah, mendorong beberapa kota di Jawa semakin tenggelam 1 hingga 15 sentimeter setiap tahunnya. Sekitar setengah dari wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut dan saat ini dilindungi oleh tanggul laut yang besar. Selain itu, penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut juga menyebabkan intrusi air asin ke dalam akuifer pesisir, yang semakin menurunkan kualitas air dan membunuh kehidupan air. Air tanah asin telah ditemukan sejauh 10 km ke arah daratan di beberapa daerah.

Proyeksi perubahan iklim

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan kekeringan, memperparah kebakaran lahan gambut dan hutan, terutama selama tahun-tahun El Nino, sementara curah hujan secara keseluruhan menurun di beberapa bagian Jawa Timur dan Nusa Tenggara. Diperkirakan juga bahwa intensitas curah hujan musim hujan akan meningkatkan risiko banjir. Lebih dari 600 sungai di Indonesia memiliki risiko banjir yang tinggi, dan curah hujan yang tinggi diprediksi akan meningkat sebesar 15% dalam abad ini. Laju kenaikan permukaan air laut diproyeksikan akan berkisar antara 6 dan 12 mm per tahun, meningkatkan jumlah orang yang tinggal di bawah garis air pasang sebanyak lima hingga sepuluh kali lipat dari tingkat saat ini dan membuat puluhan juta orang terancam banjir.

Undang-undang utama, rencana pengembangan, dan implementasinya.

Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 17) yang disahkan pada tahun 2019 mewajibkan sektor swasta untuk memiliki izin penggunaan air. Undang-undang ini menetapkan kontrol pemerintah pusat dan daerah serta otoritas regulasi untuk sumber daya air. Undang-undang ini mengatur penggunaan air komersial, irigasi, dan domestik. Fungsi-fungsi pengelolaan air seperti konservasi daerah aliran sungai, pengelolaan air tanah, mitigasi lingkungan, dan penegakan peraturan didistribusikan ke 18 kementerian, tetapi alokasi anggaran tidak mencukupi dan tidak sinkron. Sebagai contoh, kegiatan air permukaan dan air tanah tidak terintegrasi, yang menyebabkan penggunaan dana yang tersedia tidak efisien.

Selain itu, undang-undang, peraturan, dan proses perizinan di tingkat provinsi seringkali tidak ditegakkan secara seragam di kabupaten, terutama terkait pengelolaan sumber daya air terpadu (Integrated Water Resource Management/ IWRM) dan ekspansi kelapa sawit. Stasiun pemantauan, kualitas data, dan sistem untuk mengkonsolidasikan data masih kurang. Di Jakarta, dilaporkan bahwa pengambilan air tanah yang tidak terdaftar mencapai 50% lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan air tanah yang terdaftar.

Kebijakan sumber daya air yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 saat ini dirancang untuk menyeimbangkan konservasi dan pemanfaatan air, baik di hulu maupun di hilir, pemanfaatan air permukaan dan air tanah, serta permintaan dan penawaran air. Selain itu, kebijakan terkait air juga difokuskan pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk mengatasi banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Namun, saat ini, rencana tersebut telah memberikan hasil pembangunan yang buruk. Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan membutuhkan sinkronisasi kegiatan pengelolaan air dan kolaborasi antara semua kabupaten, kementerian, dan sektor. Menjaga kesinambungan dalam memantau kegiatan pengelolaan air dan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat implementasi kebijakan air. Merancang target dan indikator berbasis kinerja dalam rencana tersebut yang dapat diterapkan secara komprehensif oleh lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat membantu mempercepat kegiatan pengelolaan air.

Upaya Indonesia untuk melakukan pengelolaan sumber daya air terpadu dan adaptasi iklim sejauh ini belum memberikan dampak yang relevan dan terukur.

Disadur: www.climatescorecard.org

Mengingat krisis air tawar yang akan segera terjadi di calon Ibu Kota Nusantara (IKN), PDAM Danum Taka, perusahaan air minum daerah yang berkantor pusat di Kabupaten Penajam Paser Utara, telah meluncurkan sebuah cetak biru yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini.

Sistem Penyediaan Air Minum Regional (SPAM) Mahakam muncul sebagai ujung tombak dari inisiatif strategis ini, yang diharapkan dapat menjadi jalur penyelamat bagi masyarakat yang kekurangan air di sekitar wilayah ibu kota.

Proyek SPAM, yang dirancang untuk menjangkau berbagai wilayah administratif dan memanfaatkan air Sungai Mahakam yang melimpah, merupakan momen penting dalam upaya mengurangi kelangkaan air yang melanda daerah-daerah seperti Kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Abdul Rasyid, Direktur PDAM Danum Taka, menjelaskan pentingnya membangun sinergi daerah dalam mengelola sumber daya air yang berharga secara efisien.

Inti dari konstelasi infrastruktur SPAM adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang canggih di Samarinda, yang akan menjadi mercusuar bagi kecanggihan teknik modern. Selain itu, jaringan pipa yang menghubungkan Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara akan berfungsi sebagai saluran arteri untuk mengalirkan air minum tanpa hambatan ke pelosok-pelosok kota yang luas.

Ruang lingkup yang diproyeksikan dari upaya transformatif ini mencakup perkiraan biaya investasi yang berkisar di angka Rp 1,5 triliun (US$94,9 juta), menggarisbawahi besarnya sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Dengan kapasitas produksi WTP yang diperkirakan akan mencapai 1.000 liter per detik, keampuhan SPAM dalam meredakan krisis air yang sedang terjadi menjadi sangat penting.

Dalam upaya bersama untuk mendapatkan dukungan pemerintah dan menggalang kerja sama antarlembaga, PDAM Danum Taka dijadwalkan untuk mempresentasikan proposal SPAM yang komprehensif kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 25 Maret 2024. Musyawarah yang akan datang akan menandai babak baru dalam lanskap infrastruktur Indonesia, yang melambangkan komitmen kuat negara untuk mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya air minum untuk semua.

Disadur dari: Indonesiabusinesspost.com

2 Februari, adalah Hari Lahan Basah Sedunia. Lahan basah adalah lahan di mana air bertemu dengan tanah. Contoh lahan basah antara lain hutan bakau, lahan gambut, rawa, sungai, danau, delta, dataran banjir, sawah, dan terumbu karang. Lahan basah ada di setiap negara dan di setiap zona iklim, dari daerah kutub hingga daerah tropis. Bahkan daerah perkotaan pun memiliki lahan basah.

Jika diibaratkan, lahan basah seperti sistem pembuluh darah yang menghubungkan seluruh lanskap. Lahan basah sangat penting. Tanpa lahan basah, dunia akan kekurangan air. Lahan basah memenuhi kebutuhan air bersih. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, permintaan air pun meningkat dua kali lipat.

Lahan basah juga dapat diibaratkan sebagai spons raksasa yang dapat menyerap dan menyimpan air dari hujan lebat, kemudian melepaskannya perlahan-lahan ke lingkungan sekitar. Itulah mengapa lahan basah dapat mengurangi risiko banjir.

Salah satu contoh lahan basah di Indonesia adalah hutan rawa gambut di Taman Nasional Sebangau. Dengan total luas lahan mencapai 568.700 hektar, kawasan hutan rawa gambut di taman nasional ini merupakan yang terluas di dunia. Kawasan ini memiliki fungsi penting sebagai daerah tangkapan air dan mampu menyuplai kebutuhan air bersih bagi penduduk di sekitarnya. Kawasan ini juga merupakan rumah bagi orangutan Kalimantan. Ketika tata kelola air di lahan basah ini rusak, maka berbagai masalah pun muncul. Kebakaran hutan mudah terjadi di kawasan ini dan menyumbang polusi kabut asap. Dalam rangka menyelamatkan ekosistem gambut di Indonesia, Badan Restorasi Gambut (BRG) dan WWF-Indonesia bekerja sama untuk memperkuat pelaksanaan program restorasi gambut di lima Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang berada di empat provinsi, yaitu KHG Sungai (S). Mendahara-S. Batanghari di Jambi; KHG S. Siak Kecil-S. Rokan di Riau; KHG S. Kahayan-S. Sebangau dan KHG S. Katingan-S. Sebangau di Kalimantan Tengah; dan KHG S.Ambawang-S. Kubu di Kalimantan Barat.

Contoh jenis lahan basah lain yang juga menjadi fokus upaya konservasi WWF-Indonesia adalah daerah aliran sungai (DAS). Program penanaman pohon gencar dilakukan di daerah hulu. Dengan melakukan upaya restorasi di daerah aliran sungai, konservasi untuk keanekaragaman hayati, hutan, dan satwa payung juga dapat dilakukan karena ketiganya saling terkait. Selain itu, upaya pemantauan kualitas air secara rutin juga telah dan terus dilakukan oleh WWF-Indonesia di Sungai Subayang yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, Provinsi Riau.

Selama ini, daerah aliran sungai (DAS) hanya sering dilihat sebagai tempat mengalirnya air dari hulu ke hilir, hingga bermuara di pantai. Padahal, daerah aliran sungai merupakan suatu sistem ekologi dan hidrologi yang sangat kompleks yang mengandung berbagai sumber daya alam. DAS Kampar (Sub DAS Kampar Kanan), khususnya aliran air dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Batang Mahat, misalnya, merupakan sumber tenaga bagi turbin-turbin PLTA Koto Panjang.

Pada saat itu, Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar dibendung dengan tujuan sebagai sumber air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang. Proses pembangunan dan pengoperasiannya telah mengganggu ekosistem darat dan sungai. Untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem di lahan basah ini, WWF-Indonesia akan melakukan program restorasi hutan di sekitar bendungan untuk mengembalikan daerah tangkapan air yang rusak. Selain upaya restorasi hutan, WWF juga mendorong pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Daerah Aliran Sungai Terpadu dan Berkelanjutan dalam pelaksanaan revitalisasi tersebut. WWF mendorong para pengelola PLTA untuk mengikuti praktik-praktik terbaik dalam operasionalnya dengan menerapkan Protokol Penilaian Keberlanjutan PLTA.

This World Wetlands Day moment reminds us of the importance of wetlands that are often forgotten. Wherever wetlands are located, whether in the middle of the forest, in the upper reaches of rivers, or in the middle of urban hustle and bustle, they all need to be cared for, maintained, and managed properly in an integrated manner so that we avoid the problem of water crisis (in various forms). Wetlands are precious and not something without meaning.

Disadur dari: www.wwf.id